<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Lahan-TKD-di-Desa-Denanyar-3099078098.jpg" alt="Lahan yang dibeli Pemkab Jombang untuk pembangunan pasar (Azmy Endiyana/Radar Jombang)" width="100%">
<figcaption>Lahan yang dibeli Pemkab Jombang untuk pembangunan pasar (Azmy Endiyana/Radar Jombang)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":z2" class="ii gt"> <div id=":wb" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Rencana pembangunan pasar yang akan digunakan untuk relokasi pedagang di Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang, tak kunjung ada kejelasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lahan Tanah Kas Desa (TKD) Denanyar yang dibeli oleh Pemkab Jombang dengan anggaran senilai Rp 22,6 miliar tersebut, sudah bertahun-tahun mangkrak dan tak kunjung ada perkembangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo mengatakan bahwa hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan pembangunan pasar tradisional tersebut akan direalisasikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, hingga saat ini proses koordinasi dengan pemerintah masih terus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pembangunan kami belum bisa menjawab kapan, kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR," ucapnya, dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Rabu (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pihaknya mengaku akan tetap berupaya membangun pasar tersebut dan akan diakomodir semua pembiayaan dari pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana anggaran yang diperlukan untuk pembangunan pasar tradisional tersebut menurutnya cukup besar, bisa mencapai kurang lebih Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014157306/usai-nyoblos-presiden-dan-caleg-warga-jombang-ditraktir-makan-gratis-kapolres-di-25-warung-ini">Usai Nyoblos Presiden dan Caleg, Warga Jombang Ditraktir Makan Gratis Kapolres di 25 Warung Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau menggunakan APBD pasti tidak cukup. Kami ingin tetap menggunakan APBN," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sejauh ini, koordinasi dengan Pj Bupati Jombang Sugiat masih terus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi tidak tahu nanti kebijakan Pj Bupati nanti bagaimana," tambah Suwignyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Mas&rsquo;ud Zuremi kembali mempertanyakan terkait tindaklanjut pembelian lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan pasar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini pihaknya belum juga mendapatkan laporan terkait kapan lahan seluas 3,7 hektare tersebut akan dibangun pasar, sebagaimana konsep awal yang rencananya akan digunakan sebagai relokasi pedagang PCN Jombang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat mengajukan anggaran untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pasar. Sejumlah fraksi memang tegas mengkritisi," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut dikarenakan jumlah anggaran yang digunakan untuk membeli lahan tersebut dirasa sangat banyak, yakni mencapai Rp 22,6 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemkab Jombang waktu itu meyakinkan pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun hingga saat ini pembangunan pasar masih belum jelas. Bahkan berdasar informasi yang didapat, Pemkab Jombang sendiri belum mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014157017/jelang-hari-h-pemilu-2024-tps-di-desa-wuluh-kesamben-jombang-ambruk-diterjang-angin-kencang">Jelang Hari H Pemilu 2024, TPS di Desa Wuluh Kesamben Jombang Ambruk Diterjang Angin Kencang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu kami tanyakan kejelasannya sejauh mana, karena belum ada laporan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Jombang berencana akan segera menindaklanjutinya. Paling tidak, hal itu akan menjadi agenda utama Komisi B DPRD Jombang untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Termasuk menanyakan proses pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar tahu kapan dibangun dan aggarannya seperti apa," beber Mas&rsquo;ud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila tidak ada tindak lanjut, maka lahan yang sudah disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar tersebut akan sia-sia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, Pemkab Jombang sudah membuang uang rakyat tanpa disertai dengan kejelasan program dan kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemkab harus sering-sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Supaya ada kejelasan pembangunan pasar," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembangunan pasar untuk relokasi pedagang tumpah di kawasan Pasar Citra Niaga (PCN) masih belum ada kepastian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun Pemkab Jombang sudah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk menyiapkan lahan sejak 2022 lalu. Namun hingga sekarang belum ada kepastian terkait proyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan persyaratan yang diperlukan, seperti dokumen perencanaan, dokumen Amdal dan Andalalin juga ternyata baru akan disusun.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":10c" class="hq gt">***</div>

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo mengaku belum bisa memastikan pembangunan Pasar Citra Niaga (PCN).

Disdagrin Buka Suara Terkait Lahan TKD di Desa Denanyar Jombang Senilai Rp 22,6 Miliar Mangkrak Bertahun-tahun

<p align="center"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/Desain-tanpa-judul-31-1592264510.jpg" alt="Kepala Disperdagin menemui para pedagang kaki lima (PKL)." width="100%">
<figcaption>Kepala Disperdagin menemui para pedagang kaki lima (PKL).</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri akhirnya memberi kepastian terkait keluh kesah pedagang kaki lima (PKL) alun-alun yang terdampak proyek.</p> <p>Dilansir dari Radar Kediri (JawaPos Grup), Jumat (15/12), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri telah menemui para pedagang kaki lima (PKL), pada Rabu malam (13/12).</p> <p>&ldquo;Saya akan banyak mendengar keluh kesah Bapak Ibu, gimana baiknya. Yang jelas, tahun ini belum bisa dilanjutkan (proyek alun-alun, Red). Anggap saja menunggu satu tahun lagi,&rdquo; ujar Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani di depan para pedagang, seperti yang dikutip Radar Kediri (JawaPos Grup).</p> <p>Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kota Kediri Subagiyo pun menanggapi pernyataan Wahyu dengan mengatakan bahwa, selama pemindahan PKL, banyak yang mengeluhkan penurunan omzet.&nbsp;</p> <p>Bahkan,&nbsp;sebanyak 15 PKL alun-alun Kediri memilih untuk berhenti berjualan karena pendapatannya dianggap tidak sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan.&nbsp;</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, para&nbsp;pedagang kaki lima (PKL) juga secara serentak&nbsp;mengajukan bantuan modal kepada&nbsp;Disperdagin.</p> <p>&ldquo;Kami hanya minta bantuan modal sekitar Rp 2 &ndash; 2,5 juta. Tapi saya bersyukur tadi dari dinas perdagangan optimis bisa mengabulkan Rp 2,5 juta,&rdquo; ujar Subagiyo.</p> <p>Menanggapi usulan tersebut, Wahyu pun berjanji akan mengupayakan bantuan modal untuk para pedagang kaki lima yang terdampak.</p> <p>Selain itu, Wahyu juga akan berusaha mengusulkan kepada pimpinan agar dapat memfasilitasi usulan lainnya seperti&nbsp;bebas retribusi kebersihan, bebas pembayaran listrik, dan menyalurkan listrik ke tempat berjualan yang baru.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ini bukan kompensasi. Tapi mereka meminta bantuan modal Rp 2,5 juta per orang dalam setahun. Ini yang akan kami sampaikan kepada pimpinan.&nbsp; &nbsp; Kemudian, kita coba mengurangi beban mereka dengan menggratiskan retribusi kebersihan,&rdquo; tutur Wahyu.&nbsp;</p> <p>Diketahui, sebelumnya terdapat total 97 PKL yang berjualan di alun-alun Kediri. Mereka terpaksa harus pindah ke tempat relokasi karena proyek alun-alun Kediri.</p> <p>Kemudian, dengan pemutusan kontrak proyek alun-alun oleh Dinas PUPR beberapa waktu lalu, otomatis membuat para pedagang harus menempati tempat relokasi hingga lebih dari satu tahun ke depan.</p> <p class="class-paragraph">***</p>

Terdampak proyek, PKL yang semula berjualan di alun-alun Kediri secara serentak mengajukan bantuan modal kepada Disperdagin.

PKL Terdampak Proyek Alun-Alun Kediri Minta Bantuan Modal Usaha kepada Disperdagin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MinyaKita-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menyebut produk Minyakita yang kini langka di pasaran Kota Bandung karena berkurangnya pasokan dari distributor.<br /> <br /> Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, biasanya distributor mendistribusikan 1,5 juta liter Minyakita untuk wilayah Bandung Raya. Namun kini distribusinya menurun menjadi 800 ribu liter pada Desember 2022 dan turun kembali pada Januari 2023 menjadi hanya 300 ribu liter.<br /> <br /> ”Pasokan hanya 20 persen dari normalnya. Itu yang terjadi, tapi masih berjalan. Hanya jauh berkurang (pasokan),” kata Elly seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Kamis (2/2).<br /> <br /> Menurut dia, minyak curah bermerek Minyakita itu diminati masyarakat karena  kemasan produk yang rapi dalam kemasan botol dan memiliki warna yang jernih. Berdasar koordinasi, Kementerian Perdagangan meminta produsen menambah produksi dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton untuk seluruh Indonesia.<br /> <br /> Elly Wasliah mengatakan, pada pekan ini pun tambahan stok Minyakita bisa tersalurkan. ”Minyak ini banyak diminati sehingga warga memilih membeli minyak curah Minyakita,” terang Elly Wasliah.<br /> <br /> Selain mengalami kelangkaan, harga Minyakita di Kota Bandung pun mengalami kenaikan. Di Pasar Ujungberung, harga Minyakita naik dari yang semula Rp 28 ribu per 2 liter menjadi Rp 31 ribu per 2 liter.<br /> <br /> Seorang pedagang Pasar Ujungberung, Amas, menyebutkan, Minyakita sudah mulai langka sejak awal 2023, bahkan kenaikan harga pun terjadi karena harga dari distributor. Dia berharap stok dan harga Minyakita kembali bisa normal mengingat selain banyak diminati masyarakat, juga harganya terjangkau sehingga bisa membantu kebutuhan pokok masyarakat kecil.<br /> <br /> ”Kalau yang dua liter dijual Rp 33 ribu. Ada yang beli silakan, <em>nggak</em> ada yang beli juga <em>nggak</em> apa-apa. Biasanya saya menyetok 10 karton tapi sekarang <em>mah</em> susah,” kata Amas.

Pasokan Distributor Berkurang, Minyakita Langka di Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/antarafoto-sidak-ketersediaan-minyak-goreng-030222-da-5.jpg" alt="Petugas Satgas Pangan memeriksa stok minyak goreng saat melakukan sidak di salah satu gudang distributor di Indramayu, Jawa Barat. Dedhez Anggara/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satgas Pangan memeriksa stok minyak goreng saat melakukan sidak di salah satu gudang distributor di Indramayu, Jawa Barat. Dedhez Anggara/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menduga harga minyak goreng naik karena ada penimbunan. Hal tersebut setelah melihat fenomena masyarakat yang membeli komoditas tersebut secara berlebihan.<br /> <br /> Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, banyaknya antrean masyarakat yang membeli minyak goreng di toko ritel itu diduga karena dimanfaatkan segelintir orang yang ingin menimbun. Pasalnya di toko ritel minyak goreng dijual dengan harga yang sesuai HET, yakni Rp 14.000 per liter.<br /> <br /> ”Karena fenomena ibu-ibu sekarang, (toko ritel) buka jam 10.00, jam 09.000 WIB sudah antre hanya untuk membeli minyak goreng, itu juga merupakan sesuatu yang sangat aneh,” kata Elly seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/2).<br /> <br /> Elly menilai, kebutuhan minyak goreng di rumah tangga biasanya maksimal itu 4 liter untuk satu bulan. Namun diduga ada sejumlah orang yang mengantre setiap hari hanya untuk mendapatkan minyak goreng tersebut.<br /> <br /> ”Dengan fenomena ini saya sangat khawatir, ada segelintir orang yang memanfaatkan harga ritel Rp 14.000 per liter, memanfaatkan ibu-ibu untuk belanja dan ditampung untuk dijual kembali,” ujar Elly.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan mengenai adanya sejumlah orang yang menjajakan minyak goreng dengan menggunakan mobil bak terbuka di kawasan Bandung. Sejumlah orang tersebut menjual minyak goreng dengan harga Rp 32.000 untuk dua liter. Sehingga oknum tersebut mengambil keuntungan sekitar Rp 2.000 dari setiap liter yang terjual.<br /> <br /> ”Sayangnya kami tidak punya fotonya dan sudah terlambat. Kita akan menelusuri dari mana orang itu mendapatkan minyak goreng,” ucap Elly Wasliah.<br /> <br /> Dia mengimbau kepada masyarakat agar membeli minyak goreng sesuai kebutuhan. Pihak kepolisian pun menyatakan jika ada pihak yang melakukan penimbunan minyak goreng dapat dikenai sanksi pidana.

Disdagin Bandung Duga Harga Minyak Goreng Naik karena Ada Penimbunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20201016_063426_641.jpg" alt="Pusat perbelanjaan di Kota Bandung disiapkan kembali beroperasi. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Pusat perbelanjaan di Kota Bandung disiapkan kembali beroperasi. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah pusat perbelanjaan atau mal untuk uji coba kembali menerima pengunjung. Sebelumnya mal ditutup sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.<br /> <br /> Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, soal teknis pembukaan dan uji coba itu akan terlebih dahulu dirapatkan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung. Namun, nantinya sertifikat vaksin jadi syarat bagi pengunjung untuk masuk ke mal.<br /> <br /> ”Kita akan menyiapkan beberapa mal dua atau tiga mal untuk pengunjung. Vaksinasi itu kan sudah harga mati ya harus wajib ya. Jadi kita akan bekerja sama untuk menyediakan pos khusus,” kata Elly seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Selasa (10/8).<br /> <br /> Menurut Elly, aturan pembukaan mal pada masa PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus, telah tertuang dalam Instruksi Mendagri. Namun untuk teknis pelaksanaannya, masih menunggu Peraturan Wali (Perwal) Kota Bandung yang akan diturunkan setelah rapat Satgas Covid-19 tingkat Kota Bandung.<br /> <br /> ”Sepertinya belum buka, baru bukanya besok (11/8) karena saya juga menunggu Perwal dulu. Nanti sore kan rapat dengan Pak Sekda, ya sepertinya nanti malam keluar, paling telat besok,” ujar Elly Wasliah.<br /> <br /> Untuk itu, dia pun meminta kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di Kota Bandung agar menyiapkan satgas mandiri. Hal itu guna mengawasi aktivitas di mal yang akan segera dibuka.<br /> <br /> ”Saya harus juga memberikan arahan ke teman di lapangan apa saja yang harus diawasi dan apa saja yang harus dilihat. Intinya, lebih teknisnya nanti <em>nunggu</em> Perwal,” terang Elly.

Pemkot Bandung Siapkan Uji Coba Pembukaan Sejumlah Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_3786.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menyiapkan pos vaksinasi Covid-19 bagi pengunjung pusat perbelanjaan atau mal saat sektor bisnis tersebut diperbolehkan beroperasi.<br /> <br /> Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, vaksinasi itu nantinya ditujukan bagi pengunjung yang tak memiliki sertifikat vaksinasi ketika berkunjung. Dengan begitu diharapkan percepatan vaksinasi dapat terus terealisasi guna ciptakan kekebalan kelompok.<br /> <br /> ”Saya baru ada gambaran, ya ada arahan dari pimpinan juga barusan. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Ketua APPBI Jabar untuk disiapkan mal di mana saja. Kalau mal di mana saja saya belum bisa menyampaikan,” kata Elly seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Selasa (10/8).<br /> <br /> Menurut Elly, vaksinasi itu akan dilakukan sebab pengunjung mal berasal bukan dari Kota Bandung saja. Sehingga, vaksinasi tersebut bukan dikhususkan bagi warga Kota Bandung.<br /> <br /> ”Setiap pengunjung saja, jadi yang di luar Kota Bandung juga kita akan melakukan vaksinasi untuk yang belum,” terang Elly Wasliah.<br /> <br /> Namun sejauh ini, menurut dia, hal tersebut masih akan terlebih dahulu dimatangkan saat rapat terbatas Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang akan dilakukan pada Selasa (10/8) sore ini.<br /> <br /> Di Kota Bandung, menurut Elly, terdapat 23 mal yang disiapkan untuk beroperasi. Dia pun meminta kepada seluruh mal tersebut agar membentuk tim Satgas Covid-19 mandiri guna mengawasi aktivitas pengunjung di mal agar taat protokol kesehatan.<br /> <br /> ”Kita akan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan Instruksi Mendagri, kapasitas 25 persen, jam operasional jam 10.00 sampai jam 20.00 WIB,” ujar Elly Wasliah.

Pemkot Bandung Siapkan Pos Vaksinasi Bagi Pengunjung Mal