<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/1000548875-2731240452.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh. (Dokumentasi Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh. (Dokumentasi Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":1b7" class="ii gt"> <div id=":1b6" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Kasus perundungan (bullying) yang dialami CW, 14 tahun, siswa salah satu SMP Negeri di Surabaya, tengah menyita perhatian publik. CW mengaku dipukul hingga ditelanjangi oleh teman kelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengaku telah mengetahui kasus tersebut. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendampingi CW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menggandeng Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, guru Bimbingan Konseling di sekolahnya, dan psikolog.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015419524/4-zodiak-yang-selalu-menunjukkan-empati-terhadap-orang-lain-bahkan-orang-asing">4 Zodiak yang Selalu Menunjukkan Empati Terhadap Orang Lain, Bahkan Orang Asing</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peristiwa itu sudah termonitor. Saat ini sudah dilakukan pendampingan bersama DP3APPKB. Kasusnya juga masih didalami sama teman-teman Polres (Pelabuhan Tanjung Perak)," ujar Yusuf di Surabaya, Jumat (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa CW merupakan siswa inklusi (berkebutuhan khusus). Yusuf juga mengaku telah bertemu dengan CW, bahkan mengantar dan menjemput terduga korban ke sekolah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya terduga korban, pendampingan juga diberikan kepada terduga korban, yakni 6 orang siswa teman sekolah CW. Yusuf berjanji pihaknya akan bersikap kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masa depan anak lebih penting, apalagi yang bersangkutan (terduga korban dan terduga pelaku, Red) semuanya kelas 9. Setelah ini libur dan tinggal sisa tiga bulan pembelajaran efektif,&rdquo; tukasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015419848/kemenhub-percepatan-pembangunan-akses-jalan-menuju-stasiun-kereta-cepat-karawang">Kemenhub Percepatan Pembangunan Akses Jalan Menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pelajar salah satu SMP Negeri di Surabaya berinisial CW, 14 tahun mengaku dirundung oleh teman kelasnya sejak tiga tahun terakhir. Hal ini kemudian diungkap oleh konten kreator asal Surabaya Andy Sugar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video viral berdurasi kurang lebih 6 menit yang diunggah oleh sang kreator pada Selasa, (10/12), CW bercerita telah diperlakukan keji oleh teman sekolahnya. Dari perundungan fisik, verbal, hingga asusila sudah ia alami.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sering dipukul sama ditendang, pernah diancam pakai pisau. Terus pernah ditenggelamkan, saya juga ditelanjangi di tempat umum, terus kemaluannya diremas-remas, Ko," ujar CW dengan terbata-bata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, kasus perundungan ini telah dilaporkan CW ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ada enam nama siswa yang dilaporkan sebagai terduga tersangka.&nbsp;(*)</div> </div> </div> </div> </div>

Kasus perundungan (bullying) yang dialami CW, 14 tahun, siswa salah satu SMP Negeri di Surabaya, tengah menyita perhatian publik.

Miris! Siswa SMP Negeri di Surabaya Mengaku Dipukul hingga Ditelanjangi Taman Sekelas, Apa Kata Dinas Pendidikan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/WhatsApp-Image-2023-07-25-at-184146-1722728041.jpg" alt="Polsek Tegalsari mengamankan pelaku penipuan calo PPDB." width="100%">
<figcaption>Polsek Tegalsari mengamankan pelaku penipuan calo PPDB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelaku yang merupakan cleaning service di Dinas Pendidikan Surabaya menipu para wali murid hingga puluhan juta rupiah. Pelaku menjanjikan bisa membantu memasukkan ke sekolah negeri. Kapolsek Tegalsari Surabaya Kompol Imam Mustolih mengatakan, saat ini, pihaknya telah mengamankan pelaku. Pelaku adalah Diki Arfian, 43, warga Tegalsari, Surabaya. &rdquo;Satu pelaku saat ini sudah kami amankan,&rdquo; kata Imam Mustolih. Imam menyebut, pelaku telah menipu korban dengan iming-iming bisa meloloskan putra-putri korban ke SMPN Surabaya tanpa mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). &rdquo;Ini murni unsur penipuan. Korban dua orang. Kerugian Rp 20 juta (per orang),&rdquo; ungkap Imam Mustolih. Imam menambahkan, pelaku menipu korban lantaran sudah saling kenal. Korban juga tergiur karena mengetahui pelaku bekerja di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. &rdquo;Pengakuan pelaku baru pertama kali, korbannya adalah teman sekolah pelaku dan teman sekolahnya tahu dia (pelaku) kerja sebagai cleaning service di dinas pendidikan,&rdquo; tandas Imam Mustolih. Tercatat, ada dua orang yang menjadi korban dari Diki. &nbsp;Yakni, Feri Anggraini dan Fitri Ikawanti dengan iming-iming meloloskan PPDB anak mereka tanpa tes. Pelaku meminta uang kepada korban dengan nominal Rp 9 dan Rp 11 juta. &nbsp; &rdquo;Calo PPDB ini pun disangkakan dengan pasal 378 KUHPidana, diancam hukuman selama empat tahun penjara,&rdquo; ujar Imam Mustolih.

Seorang petugas cleaning service di Dinas Pendidikan Surabaya tipu wali murid hingga puluhan juta rupiah janjikan masuk sekolah negeri

Bisa Loloskan Pelajar di SMP Negeri, Cleaning Service Dinas Pendidikan Surabaya Diamankan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/mpls-2.jpg" alt="Iliustrasi siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)." width="100%">
<figcaption>Iliustrasi siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Surabaya sudah usai. Namun, hingga kini, masih ada anak di Surabaya yang belum mendapatkan sekolah atau bersekolah. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tak tinggal diam. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh meminta seluruh anggotanya outreach ke seluruh kecamatan bahkan kelurahan. Tujuannya mencari anak-anak yang belum mendapatkan sekolah. &rdquo;Ayo ke sekolah swasta terdekat. Tidak masalah, kami dari pemkot beserta Pak Wali Kota Surabaya berkomitmen membantu anak-anak. Jangan takut, sekolah swasta juga berkualitas. Kami mendorong seluruh sekolah swasta berbenah,&rdquo; papar Yusuf. Kepala Dispendik Surabaya itu menyebutkan, hingga kini, ada beberapa siswa yang terus berdatangan ke Dispendik Surabaya. Mereka meminta bantuan kepada Dispendik Surabaya terkait sekolah swasta mana yang bisa menerima siswa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun ini, total siswa baru SMPN adalah 17.044 dari lulusan sekolah dasar 38.000 orang. Dia memastikan tidak ada sekolah negeri yang masih menerima siswa baru. &rdquo;Kalau ketahuan ada, saya akan bertindak tegas. Saya siap dan berkomitmen melindungi anak Surabaya,&rdquo; tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dispendik Surabaya minta seluruh anggotanya outreach ke kecamatan dan kelurahan mencari anak-anak yang belum mendapat sekolah

Dispendik Surabaya Catat Puluhan Siswa Belum Dapat Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ppdb-smp-1534905478.png" alt="SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Enam siswa di RT 5, RW 4 Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, gagal masuk SMPN 26 Surabaya lewat jalur zonasi 1. Padahal, jarak rumah mereka dengan sekolah sangat dekat. Hanya terpaut 600 meter. &rdquo;Saya sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa warga kami tidak masuk di SMPN 26,&rdquo; kata Ketua RW 4 Suwandi, Jumat (23/6). Menurut Suwandi, persoalan itu dipicu adanya dua sistem zonasi yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tahun ini. Zonasi 1 diperuntukkan bagi peserta didik baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah. Kuotanya 35 persen. Zonasi 2 ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar kelurahan, tetapi masih satu kecamatan dengan sekolah yang dituju. Kuotanya 15 persen. Nah, sebagian siswa dari RW 4 Kelurahan Banjar Sugihan gagal masuk SMPN 26 karena kuotanya diisi oleh siswa yang mendaftar lewat zonasi 2. &rdquo;Dulu sebelum ada zonasi 2, anak-anak kami pasti nyantol di SMPN 26. Karena jaraknya dekat sekali,&rdquo; ujar Suwandi. Suwandi dan warga merasa keberatan dengan pembagian zonasi itu. Mereka meminta zonasi 1 dan 2 dihapus. Sistem zonasi dikembalikan seperti dulu. Di sisi lain, sebagian wali murid juga merasa kebingungan dengan pembagian zonasi tersebut. Tidak sedikit warga yang salah pilih saat mendaftar. &rdquo;Kami minta pembagian zonasi ini dihapus saja,&rdquo; ujar Asmaul, warga lainnya di RW 4 Banjarsugihan. Kejadian serupa dialami warga Kelurahan Lontar. Sejumlah calon siswa gagal masuk jalur zonasi 1 di SMPN 47 Surabaya. Padahal, jarak sekolah dengan rumah warga tidak kurang dari 650 meter. &rdquo;Putri kami tidak bisa masuk SMPN 47. Padahal, jarak ke sekolah dekat sekali,&rdquo; ujar Siti Aminah, seorang wali murid asal Lontar. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyoroti pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024. Khususnya melalui sistem zonasi. Dia menilai, sosialisasi terkait pembagian zonasi dalam zona 1 dan zona 2 tidak maksimal. Apa yang disampaikan kepada publik belum dilakukan secara masif. &rsquo;&rsquo;Buktinya, banyak warga yang bingung,&rsquo;&rsquo; cetusnya. Dia berjanji untuk mengevaluasi juknis PPDB secara menyeluruh. Itu akan dilakukan setelah semua rangkaian PPDB tuntas hingga memasuki tahun ajaran baru. Tidak tertutup kemungkinan pembagian sistem zonasi akan ditiadakan kembali. Semua kemungkinan bakal dikaji. &rsquo;&rsquo;Nanti pasti kami evaluasi menyeluruh,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Rangkaian PPDB SMP negeri untuk semua jalur pendaftaran sudah tuntas. Daftar ulang dimulai sejak kemarin (23/6) sampai hari ini (24/6). Setiap calon siswa baru wajib daftar ulang. &rdquo;Jika tidak (daftar ulang, Red), dianggap mengundurkan diri. Dan akan digantikan oleh pendaftar urutan di bawahnya,&rdquo; jelas Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh. Terkait banyaknya keluhan sistem zonasi, Yusuf menyampaikan bahwa sistem yang dipakai sudah sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Jauh-jauh hari pihaknya, sekolah, hingga kecamatan sudah menyosialisasikan sistem PPDB untuk tahun ajaran 2023&ndash;2024 itu. &rdquo;Ada zonasi 2 karena untuk mengakomodasi peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah,&rdquo; jelas Yusuf. Selama PPDB berlangsung, sebetulnya dispendik juga sudah memberikan solusi. Yaitu, menyiapkan posko pengaduan. Setiap persoalan bisa dikonsultasikan lewat posko itu. Sistem zonasi misalnya. Jika telanjur mendaftar, mereka bisa mencabut berkas. Lalu, mendaftar lagi dari awal.&nbsp;(mar/c6/aph) PERSOALAN SISTEM DUA ZONASI - Peluang siswa masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan rumah makin kecil. - Banyak orang tua calon peserta didik baru yang salah pilih zonasi. - Wali murid meminta dua sistem zonasi dihapus. - Dispendik mengklaim sistem dua zonasi itu sudah sesuai SOP. - Jauh-jauh hari dispendik sudah menyosialisasikan sistem tersebut. Sumber: Reportase Jawa Pos

Suwandi dan warga merasa keberatan dengan pembagian zonasi itu. Mereka meminta zonasi 1 dan 2 dihapus. Zonasi dikembalikan seperti dulu.

PPDB SMP di Surabaya Banyak Keluhan karena Sosialisasi Tak Maksimal, Wali Murid Minta Dua Zonasi Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sejumlah wali murid di Surabaya mengeluhkan aturan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SD negeri (SDN) untuk jalur zonasi. Menurut mereka, adanya regulasi yang memprioritaskan sekolah untuk menerima anak yang usianya lebih dari 7 tahun itu tidak adil. Gerundelan itu muncul dari orang tua yang rumahnya dekat dengan SDN. Seharusnya, anak mereka punya peluang paling besar diterima di sekolah itu. Namun, justru siswa lain yang jarak rumahnya jauh yang diterima. Pelajar tersebut diprioritaskan karena umurnya sudah melebihi batas maksimal masuk SD. &rdquo;Rumah saya hanya 250-an meter dari sekolah, tapi nggak masuk. Ada siswa yang jarak rumahnya jauh malah masuk. Faktornya hanya karena usianya lebih tua,&rdquo; papar Azizah, wali murid asal Wiyung. Protes senada disampaikan warga lewat akun media sosial (medsos) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Beberapa orang tua mengeluh. &rdquo;Harusnya penerimaan SD diberi nama sistem usia (bukan zonasi, Red). Karena usia paling tua yang masuk, bukan jarak terdekat,&rdquo; kata salah satu akun Dewi. Tidak sedikit pula yang melempar guyonan dengan menyekolahkan anaknya saat usia 9 tahun saja. Agar otomatis anaknya bisa diterima saat PPDB. Juga bisa masuk ke sekolah yang dipilih. Anggota dewan menampung beberapa wadulan terkait PPDB dari warga. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima aduan tentang sistem zonasi kota dan kecamatan. &rdquo;Pendaftar masih dalam satu kelurahan dengan sekolah. Namun, saat mendaftar malah kalah dengan wilayah kelurahan lain. Ini yang masih menjadi pertanyaan mereka,&rdquo; ucapnya kemarin (6/6). Zonasi kecamatan sudah dimulai sejak 3 Juni lalu dan berakhir kemarin (5/6). Tahap berikutnya adalah daftar ulang hingga 7 Juni. Apabila kuota masih ada, dispendik akan membuka pemenuhan kuota pada 8 Juni. Itu berlangsung hanya satu hari. Sementara itu, zonasi kota akan dihelat pada 9 Juni. Cakupannya lebih luas karena menghapus jarak kecamatan. Namun, waktu pendaftaran hanya berlangsung sehari. Menanggapi masalah usia, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, memang ada kebijakan khusus soal umur masuk SD. Aturan itu berlaku bukan di Surabaya saja, daerah lain juga ada. Regulasi baku tersebut, kata dia, tidak bisa diutak-atik lagi. &rdquo;Ada aturannya dari Kemendikbud. Usia minimal adalah 7 tahun. Nah, siswa yang usianya lebih berapa bulan masuk ke prioritas untuk diterima,&rdquo; katanya. Dia meminta orang tua tidak perlu kecewa apabila anaknya tidak diterima lewat jalur zonasi kecamatan. Sebab, dispendik masih menyediakan jalur zonasi kota. &rdquo;Kalau zonasi kota ini di mana pun bisa daftar. Peluangnya lebih besar karena yang jalur zonasi kecamatan sudah terserap,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Yusuf meminta orang tua untuk terus meng-update informasi PPDB. Misalnya, soal ketersediaan kuota dan pagunya. Tujuannya, bisa menelaah sekolah yang hendak dituju. &rdquo;Yang tidak kalah penting penitikan jarak. Jangan sampai keliru. Perhatikan GPS-nya aktif atau tidak. Sabar menunggu hingga penitikan akurat,&rdquo; paparnya.&nbsp;(gal/c6/aph) BEBERAPA POIN DALAM PPDB 1. Siswa yang &rsquo;&rsquo;telat&rsquo;&rsquo; atau umur melebihi usia masuk SDN bakal mendapat prioritas. 2. Masih ada peluang pemenuhan pagu untuk masuk lewat zonasi kecamatan. 3. Persaingan zonasi kota lebih kecil karena terserap zonasi kecamatan sebesar 15 persen. 4. Dispendik meminta orang tua konsultasi ke sekolah terdekat jika masih bingung soal sistem zonasi kota dan kecamatan. Sumber: Dispendik Surabaya

Sejumlah wali murid di Surabaya mengeluhkan aturan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SD negeri (SDN) untuk jalur zonasi.

Wali Murid di Surabaya Protes Aturan Prioritas Usia Siswa SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Henni bimbang saat hendak mendaftarkan anaknya ke salah satu SMPN di Tambaksari Selasa (23/5). Sebab, saat mendaftar melalui sistem PPDB, alamat yang terdeteksi ternyata sesuai kartu keluarga (KK), yakni di Rungkut. Padahal, saat ini dia ngontrak di Tambaksari. Meski sama-sama berada di kawasan Surabaya Timur, jarak antara Rungkut dan Tambaksari terlampau jauh. Henni tidak sanggup apabila harus antar jemput anaknya ke sekolah setiap hari. Itu memakan waktu dan biaya. &rdquo;Saya mau konsultasi apa bisa seandainya memilih sekolah sesuai dengan tempat tinggal saya saat ini, bukan alamat orang tua saya,&rdquo; ujarnya. Herdi juga hendak berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Sebab, anaknya tidak bisa mendaftar PPDB SMP lewat jalur prestasi nilai rapor. Menurut Herdi, saat SD, anaknya bersekolah di Sidoarjo. Sebab, tempat kerjanya berada di perbatasan Surabaya&ndash;Sidoarjo. Saat ini, warga Rungkut itu ingin memasukkan anaknya ke SMP negeri di Surabaya. &rdquo;Kalau harus sekolah di Sidoarjo jauh,&rdquo; tuturnya. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tidak bisa mengakomodasi permintaan warga tersebut. Itu berpijak pada peraturan sistem zonasi. Lokasi pendaftar PPDB zonasi mengacu pada alamat yang tertera di KK. &rdquo;Jadi, kami tidak bisa mengubahnya. Karena dasar aturannya memang demikian,&rdquo; katanya saat ditemui, Selasa. Aturan zonasi memang tidak dapat dinegosiasi. Dispendik pun tidak bisa memberikan dispensasi. Sebab, kelonggaran yang diberikan kepada beberapa orang akan memunculkan masalah baru. Warga akan melakukan hal serupa untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu. &rdquo;Memang di hari pertama beberapa aduan kami terima. Namun, kami meminta sekolah dan petugas untuk menjelaskan. Alhamdulillah, mereka bisa memahaminya,&rdquo; ucap Yusuf. Dari hasil pemantauan di posko pengaduan dispendik, jumlah warga yang berkunjung ke posko semakin berkurang. Menurut Yusuf, pada hari pertama memang banyak wali murid yang meminta informasi ke posko. &rdquo;Selain itu, kami juga sampaikan kalau ada kesulitan bisa langsung datang ke sekolah SD atau SMP negeri mana pun. Sehingga masalah sudah selesai di bawah, tidak sampai ke sini,&rdquo; paparnya. Menurut Yusuf, masyarakat mulai memahami alur dan tata cara PPDB. Dia berharap warga berani mencoba melakukan pendaftaran. Mumpung masih masa uji coba dan validasi data. &rdquo;Kami akan gencarkan sosialisasi PPDB,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gal/c6/aph) BEBERAPA POIN ATURAN DALAM PPDB 1. Domisili tetap mengacu pada alamat KK. 2. Jalur prestasi rapor tidak bisa mengakomodasi siswa yang sebelumnya bersekolah di luar Surabaya. 3. Dispendik memastikan kendala teknis seperti masalah sinkronisasi data telah diselesaikan. 4. Tidak ada lagi orang tua yang dilempar ke kelurahan jika terjadi masalah. 5. Dispendik menyebut jumlah keluhan menurun karena sekolah juga membuka konsultasi umum. Sumber: Dispendik Surabaya

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tidak bisa mengakomodasi permintaan warga tersebut. Itu berpijak pada peraturan.

Daftar PPDB Zonasi Tetap Gunakan Alamat KK, Warga Berharap Dispendik Surabaya Beri Dispensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Sejumlah persoalan muncul saat uji coba pendaftaran PPDB SD dan validasi data prestasi SMP&nbsp;Senin (22/5) di Surabaya. Wali murid mengeluhkan pengisian data tanggal lahir anaknya yang tidak sinkron, sertifikat juara yang tidak muncul di sistem, hingga penitikan zonasi yang masih kurang pas. Rahmania Rizkia termasuk salah seorang wali murid yang mengeluh saat mengikuti uji coba pendaftaran PPDB SD. Selama tiga jam, dia bolak-balik menginput tanggal lahir anaknya ke sistem pendaftaran. &rdquo;Selalu salah. Akhirnya, saya lapor dinas pendidikan (dispendik) baru bisa,&rdquo; katanya Senin. Selain Rizkia, banyak wali murid lain yang memiliki kendala serupa. Persoalan tanggal lahir yang tidak pas itu disampaikan warga ke media sosial (medsos) Dispendik Surabaya. &rdquo;Banyak yang komen di IG-nya dispendik,&rdquo; ujarnya. Kepala SMPN 62 Surabaya Sutarwiyah menyatakan, keluhan tentang zonasi masih banyak. Sama dengan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Jadi, KK bukan Gunung Anyar. Tapi, rumahnya dekat dengan sekolah kami,&rdquo; ungkapnya. Sutarwiyah meminta wali murid memperhatikan dan teliti saat tahap pendaftaran. &rdquo;Jangan sampai nggak klik daftar ulang. Nanti dikira mundur,&rdquo; tuturnya. Sebab, pada tahun sebelumnya, kasus tersebut marak terjadi di beberapa sekolah, termasuk di SMPN 62. &rdquo;Hanya karena namanya muncul, tapi tidak klik daftar ulang, itu bisa fatal. Harus teliti dan ikuti prosedurnya,&rdquo; tegas Sutarwiyah. Hal senada diungkapkan Djumiati, salah seorang guru SDN Kandangan 1. Dengan sistem zonasi, banyak wali murid yang waswas bila koordinat yang diinput tidak sesuai kenyataan. Karena itu, banyak orang tua yang langsung datang ke sekolah untuk memastikan. &rdquo;Mereka takut salah masukkan data, tapi juga tidak bisa memasukkan koordinat rumah saat berada di sekolah,&rdquo; jelas Djumiati. Memang ada posko PPDB yang dibuka sekolah. Petugas yang berjaga di posko itu hanya bisa membantu menjelaskan pengisian koordinat. &rdquo;Tetap mereka harus pulang dulu ke rumah, kemudian mengisi mandiri supaya koordinat rumahnya tepat,&rdquo; ungkap Djumiati. Menurut Woro, hingga kemarin 40 data calon peserta didik masuk untuk diverifikasi. Namun, karena banyaknya yang menggunakan server tersebut, operator belum bisa memvalidasi data para calon peserta didik. &rdquo;Jadi, harus sabar nunggu sampai bisa,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya juga telah membuka posko pengaduan PPDB. Banyak orang tua yang datang ke posko tersebut untuk melaporkan keluhan yang dihadapi. Hingga kemarin sore, ada lebih dari 100 orang yang datang. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, pihaknya memastikan telah menampung semua sambatan wali murid. Soal input data yang tidak muncul, misalnya. Dia sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk menyelesaikan hal tersebut. &rdquo;Kemudian, soal koordinat. Kami mengimbau agar tidak terburu-buru diinput saat penitikan. Tunggu sampai jarak atau posisi akurat. Sebab, banyak kejadian data belum akurat, tapi sudah diklik. Akhirnya melenceng dari posisi yang benar,&rdquo; terangnya.&nbsp;(zam/dho/dya/ata/gal/c14/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01683826/rian-saputra-balas-ledekan-adi-purnomo-dengan-curi-motor-dua-hari-kemudian-dia-ditangkap-polisi">Rian Saputra Balas Ledekan Adi Purnomo dengan Curi Motor, Dua Hari Kemudian Dia Ditangkap Polisi</a> SOLUSI DISPENDIK ATAS PERSOALAN PPDB - Beri panduan lengkap di website PPDB. - Dispendik membuat posko PPDB. - Sekolah menyediakan petugas validasi dan konsultasi. - Petugas sekolah membantu warga saat pengisian koordinat zonasi. Sumber: Dispendik Surabaya

Sejumlah persoalan muncul saat uji coba pendaftaran PPDB SD dan validasi data prestasi SMP Senin (22/5) di Surabaya.

Keluhkan Zonasi dan Pengisian Tanggal Lahir di Hari Pertama Uji Coba PPDB SD dan Validasi Data Prestasi SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/WhatsApp-Image-2023-05-20-at-134632-1664905961.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekitar 500 sekolah dasar (SD) di Kota Surabaya menyelenggarakan Unjuk Kerja dan Karya (UKK) secara serentak pada 19-20 Mei. UKK tahun ini mengambil tema kreatif, inovatif, mandiri, bekerja keras, dan sukses dunia dan akhirat. UKK diperuntukkan bagi siswa kelas VI dan dipusatkan di SDN Rangkah VI. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, kegiatan itu merupakan upaya memupuk kreativitas anak-anak di Kota Pahlawan. Dispendik tidak hanya membekali pelajar dengan sisi akademis, tapi juga non akademis. &rdquo;Kami ingin anak-anak Kota Surabaya mengembangkan seluruh talenta, bakat, dan minatnya, sesuai dengan yang dimiliki. Kami akan fasilitasi,&rdquo; kata Yusuf Masruh. Selain menjadi bagian pengembangan kreativitas, UKK merupakan implementasi Sekolahe Arek Suroboyo (SAS) yang sudah berjalan sejak 10 November 2022. Yusuf menjelaskan, program SAS memberikan pilihan kepada siswa untuk pengembangan pendidikan karakter. &rdquo;Sekolah-sekolah akan memfasilitasi sesuai dengan karakter masing-masing sekolah,&rdquo; ujar Yusuf. Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (Sekdas) Dispendik Kota Surabaya Munaiyah menambahkan, ada sekitar 500 lembaga jenjang SD yang menyelenggarakan UKK. Masing-masing menampilkan produk UKK serta produk dari implementasi kurikulum merdeka bagi siswa kelas I sampai kelas IV. &rdquo;Selamat untuk seluruh anak-anak di Kota Surabaya,&rdquo; ucap Munaiyah. Hal yang sama juga disampaikan Kepala SDN Rangkah VI Rita Erwiyah. UKK merupakan hasil kolaborasi pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid melalui komite. &rdquo;Acara ini diharapkan mampu memberikan bekal kepada seluruh anak-anak untuk terus inovatif,&rdquo; ujar Rita Erwiyah. Salah satu produk yang ditampilkan dalam UKK adalah ecoprint dari SDN Rangkah VI karya Cindy Aiszah, Zahra Almaira Firmansya, Keysa Azzara Asmita, dan Keyza Ayuni Putri Davina. Ecoprint merupakan pemindahan serat daun dan bunga ke atas permukaan kain. Cindy Aiszah menjelaskan, tidak semua daun bisa digunakan untuk ecoprint. Sebab, ada beberapa daun yang tidak bisa keluar warnanya. &rdquo;Kami biasanya menggunakan daun jati, daun pepaya, serta daun kenikir. Daun ini bisa mengeluarkan warna di atas permukaan daun,&rdquo; kata Cindy. Menurut dia, proses pembuatan ecoprint berlangsung sekitar satu bulan. Daun yang terpilih diletakkan di atas kain kemudian dipukul-pukul menggunakan kayu sampai keluar warnanya. &rdquo;Warna yang keluar kemudian menempel pada kain yang dipersiapkan,&rdquo; terang Cindy.

Sekitar 500 SD di Kota Surabaya menyelenggarakan Unjuk Kerja dan Karya (UKK) secara serentak pada 19-20 Mei dipusatkan di SDN Rangkah VI

Pupuk Kreativitas, 500 SD di Kota Surabaya Gelar UKK Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Pendidikan Surabaya (Disdik) Yusuf Masruh mengungkapkan, tahun ini, pada zonasi jenjang SMP negeri diberi kuota sebesar 50 persen dari total daya tampung. Kuota itu kemudian dibagi menjadi zonasi 1 PPDB Surabaya dengan kuota sebanyak 35 persen dan zonasi 2 dengan kuota 15 persen. Zonasi 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru (CPDB) yang bertempat tinggal satu kelurahan atau yang terdekat dengan sekolah. Zonasi 2, lanjut Yusuf, diperuntukkan bagi CPDB Surabaya yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah, namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Meskipun demikian, mekanisme seleksi tetap mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah tujuan,&rdquo; kata dia. Yusuf menjelaskan, dalam PPDB jenjang SMPN disiapkan validasi data bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB). Validasi data itu untuk mendapatkan PIN pendaftaran dengan mencocokkan identitas CPDB terlebih dahulu. Bila dirasa cocok, bisa melanjutkan validasi untuk mendapatkan PIN. Pastikan juga untuk menentukan titik alamat tempat tinggal sudah sesuai. &rdquo;Validasi data dimulai tanggal 22 sampai 31 Mei,&rdquo; terang Yusuf. Selain validasi data, Dispendik Surabaya juga menyiapkan trial atau latihan pendaftaran PPDB SMPN. Latihan pendaftaran dibuka pada 2-8 Juni menggunakan PIN yang didapat saat validasi. &rdquo;PPDB SMP tahun ini kami juga menggandeng SMP swasta. Nantinya kami buka bersamaan dalam website. Kami tampilkan lokasi SMP Swasta di Kota Surabaya. Ini untuk pemerataan akses pendidikan,&rdquo; terang Yusuf. Tahun ajaran baru 2023/2024 kian dekat. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) segera membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri. Seluruh pendaftaran PPDB sekolah negeri tidak dipungut biaya dan proses pendaftarannya menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Untuk jenjang TK Negeri, pendaftaran dimulai pada 10 Juni melalui website ppdbtk.surabaya.go.id, jenjang SD negeri dibuka mulai 25 Juni dengan mengakses website ppdbsd.surabaya.go.id, sedangkan jenjang SMP negeri dimulai 22 Mei dengan mengakses website ppdb.surabaya.go.id.

Dinas Pendidikan Surabaya mengungkapkan, PPDB tahun ini, pada zonasi jenjang SMPN diberi kuota sebesar 50 persen dari total daya tampung

Pengumuman! Ini Kuota PPDB 2023 di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/tanpa-helm-2210787999.png" alt="BERBAHAYA: Tiga remaja mengendarai motor di kawasan JLLT yang belum dibuka untuk umum. Lokasi itu sering dijadikan tempat nongkrong remaja. Suasana yang sepi bisa memicu terjadinya tindak kejahatan." width="100%">
<figcaption>BERBAHAYA: Tiga remaja mengendarai motor di kawasan JLLT yang belum dibuka untuk umum. Lokasi itu sering dijadikan tempat nongkrong remaja. Suasana yang sepi bisa memicu terjadinya tindak kejahatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Beberapa bulan terakhir, masyarakat Surabaya Raya diresahkan dengan berbagai tindak kriminal dan kenakalan yang melibatkan anak-anak hingga remaja. Mereka bukan lagi korban. Namun, ada juga yang terlibat menjadi pelaku utama kejahatan. Misalnya, kasus kematian Nurdiyana yang jenazahnya ditemukan di bekas gudang peluru di Kedung Cowek. Siswa 14 tahun itu meninggal dunia karena dibunuh mantan kekasihnya, YP, dan temannya, R. Dari pemeriksaan petugas, aksi nekat pelaku itu dipicu cemburu. Hingga kini, kasus tersebut didalami pihak berwajib. Awal tahun ini Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo juga digemparkan aksi gangster. Mereka adalah anak-anak dan remaja yang kerap membuat rusuh. Aksi gangster itu meresahkan. Mereka juga membawa senjata tajam saat beraksi. Informasi anak atau remaja yang hilang akhir-akhir ini juga makin marak. Kemarin (14/5) Polsek Taman Sidoarjo menerima laporan remaja bernama Revalina Dhea Puspita hilang. Kejadian itu bermula pada 5 Mei lalu. Revalina berangkat kerja pada pukul 08.00. Hingga kini, dia belum pulang. Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Surabaya membuat formulasi pencegahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya Ida Widayati menyatakan, pendekatan persuasif dipilih untuk mencegah tindak kriminal dan kenakalan remaja. &rdquo;Kami rutin menggelar kegiatan sosialisasi dinamika remaja. Itu menyasar sekolah SD, SMP, bahkan pesantren,&rdquo; jelasnya, Minggu. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menuturkan, di sekolah, guru dituntut lebih aktif mengawasi para siswanya. Kondisi fisik dan suasana hati murid harus dimengerti. Karena itu, dia selalu minta perhatian lebih bila ada siswa yang bersikap tidak seperti biasanya. &rdquo;Kami meminta guru bimbingan konseling (BK) peka terhadap siswanya. Kondisinya seperti apa, kenapa dia murung, dan lainnya,&rdquo; ujarnya. Tugas pengawasan dan pendekatan terhadap siswa juga berlaku bagi guru lain. Apa pun bidangnya. Jadi, saat ada masalah, murid bisa curhat dan tidak merasa sendirian. Orang tua juga berperan penting membendung kenakalan remaja. Menurut Yusuf, keluarga harus meningkatkan komunikasi dengan anaknya. &rdquo;Sebab, ada tiga komponen pendidikan. Lingkungan, orang tua atau keluarga, dan sekolah. Ini harus bersinergi. Ini yang kemudian mendorong kami untuk segera diwujudkan,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Haryo Widhi menjelaskan, orang hilang termasuk jenis laporan yang kerap diterima kepolisian. Baik di polsek maupun polrestabes. Namun, persentasenya tidak setinggi kehilangan barang. &rdquo;Dalam sebulan, kadang tidak ada sama sekali. Namun, bisa juga lebih dari satu,&rdquo; katanya. Haryo memastikan semua jenis laporan ditindaklanjuti. Khusus untuk orang hilang, data yang didapat biasanya langsung diinformasikan ke jajaran lain. &rdquo;Agar bisa dilakukan pencarian. Khususnya di tempat terlapor hilang terakhir terlihat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Buat Rumah Nyaman, Sediakan Waktu Khusus untuk Bercerita</h3> </div> <div class="box-body">MENURUT&nbsp;psikolog perkembangan Universitas Airlangga (Unair) Dr Primatia Yogi Wulandari SPsi MSi Psikolog, aksi kriminal yang dilakukan remaja, anak hilang, atau kabur dari rumah berkaitan erat dengan relasi antaranggota keluarga dan lingkungan. Mima &ndash;sapaan akrab Primatia Yogi Wulandari&ndash; menjelaskan, ada perbedaan dan perubahan psikologis antara anak-anak dan remaja. Perbedaan itu harus disadari banyak pihak, tak terkecuali orang tua. Setiap keputusan yang diambil anak dan remaja cenderung memiliki resistansi atau bertahan. &rdquo;Sayangnya, cara berpikir anak-anak dan remaja belum matang. Terutama melihat sebab akibat dari sebuah permasalahan,&rdquo; kata lulusan psikologi perkembangan Universitas Airlangga tersebut&nbsp;Minggu (14/5). Resistansi itu, lanjut Mima, muncul karena banyak faktor. Soal rasa aman di dalam rumah, misalnya. Beberapa kasus yang dia temui, resistansi dipicu kekerasan dalam keluarga. Akibatnya, perilaku anak atau remaja yang lari dari rumah dapat dimaknai sebagai &rdquo;menyelamatkan diri.&rdquo; &rdquo;Ini nyambung dengan bagaimana kenyamanan itu terbentuk di rumah,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, anak atau remaja membutuhkan orang yang dapat menerima dan mendengarkan pendapat mereka. Itulah tugas orang tua. Bila tidak menemukannya dalam keluarga, anak dan remaja akan mencari kenyamanan di luar. Mima menuturkan, perilaku resistansi itu dapat direduksi dengan sendirinya bila keluarga mampu membuat kenyamanan di rumah. &rdquo;Kenyamanan itu dibentuk. Bukan pemberian. Wujudnya tidak singkat. Tapi, harus segera dimulai,&rdquo; jelas ibu tiga anak tersebut. Komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun dengan baik. Dengan menyediakan waktu khusus, orang tua bisa mendengarkan cerita anak. &rdquo;Dialog itu harus terbangun. Harapannya, ketika ada permasalahan, anak tahu bahwa ada orang tua atau saudara yang mau mendengarkan dan dapat membantu untuk memikirkan alternatif solusi,&rdquo; papar Mima. Selain itu, pemerintah bisa menyediakan fasilitas-fasilitas konseling. Jadi, anak tahu harus ke mana ketika memiliki masalah. &rdquo;Jadi, memang perlu dilihat akar permasalahannya ada di mana supaya intervensi yang dilakukan pun bukan sekadar formalitas,&rdquo; tandasnya.&nbsp;(zam/gal/edi/c14/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01643399/harun-119-tahun-cjh-tertua-yang-tak-sabar-berangkat-ke-tanah-suci">Harun, 119 Tahun, CJH Tertua yang Tak Sabar Berangkat ke Tanah Suci</a> </div> FAKTOR PENYEBAB TINDAK KRIMINAL YANG MELIBATKAN REMAJA - Mayoritas bermula dari pergaulan di dunia maya. Mencari jati diri lewat eksistensi yang salah. - Kurang perhatian karena ada unsur KDRT di rumah. - Anak dan remaja tidak bisa meluapkan emosi yang akhirnya mencari pelampiasan kepada orang lain. - Kurangnya perhatian membuat anak gampang terpengaruh ketika bertemu dengan orang yang membuat nyaman. - DP3APPKB mencatat, hingga Mei 2023, ada 34 kasus KDRT dan 35 kasus non-KDRT yang dilaporkan dan ditangani. - Puspaga dibentuk hingga tingkat RW sebagai jaring pengaman dini untuk masalah yang melibatkan perempuan, anak, dan keluarga. Sumber: Reportase Jawa Pos

Beberapa bulan terakhir, masyarakat Surabaya Raya diresahkan dengan berbagai tindak kriminal dan kenakalan yang melibatkan anak-anak.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas pendidikan surabaya

Berita Terkini