<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-13.55.05.jpeg" alt="Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho. Ombudsman RI Jakarta Raya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho. Ombudsman RI Jakarta Raya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jakarta Raya melayangkan panggilan pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sebelumnya, kadispendik Jabar mangkir pada tahap klarifikasi secara virtual terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 jenjang SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.  "Kami rasa sudah cukup selama 45 menit menunggu di zoom tersebut,” kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (15/7).  Menurut dia, Ombudsman Jakarta Raya sudah melayangkan surat permintaan keterangan pada Kamis (8/7) maupun secara informal melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Permintaan klarifikasi itu, juga sudah diketahui sebagian besar jajaran Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah I, II, dan III.  Sedianya, lanjut Teguh, klarifikasi secara langsung melalui jalur daring dilaksanakan pada Senin (12/7). Namun, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.  ”Kami konfirmasi melalui WA ke Kadisdik tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Kami konfirmasi lagi ke Cabang Dinas I, II, maupun III, mereka bilang tidak ada perintah dari pihak provinsi,” ujar Teguh.  Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan proses permintaan keterangan menjadi panggilan pertama. Sesuai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI, pihaknya dapat melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan Jawa Barat bahkan dapat melakukan panggilan paksa.  ”Tentunya kami tidak ingin melakukan panggilan paksa karena hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang baik,” tutur Teguh.  Dalam panggilan kali ini, Ombudsman Jakarta Raya juga melibatkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk turut mengawal permasalahan itu. Sebab, setiap dugaan pelanggaran akan masuk dalam ranah Inspektorat.  Beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman Jakarta Raya yakni berupa dugaan tindakan malaadministrasi pengusulan kuota siswa. Selain itu, proses penilaian jalur prestasi dan kuota lebih siswa dari calon peserta didik yang tidak melakukan proses lapor diri ke sekolah yang dituju atas pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Ombudsman Panggil Kadispendik Jabar Soal PPDB SMA/SMK di Bodebek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Siswa-Belajar-Online-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, sebanyak 38.000 siswa tingkat SMA dari keluarga pra sejahtera yang tidak memiliki telepon pintar akan diberikan pinjaman gawai berupa tablet. Hal itu untuk membantu mereka dalam melaksanakan belajar daring yang diberlakukan karena adanya pandemi Covid-19.  ”Jadi pinjaman gawai pintar berupa tablet ini akan diberikan kepada siswa kurang mampu. Selama ini, mereka kesulitan belajar jarak jauh karena tidak punya ponsel pintar. Itu ada 38.323 tablet yang selama ini digunakan pihak sekolah dan sementara tidak terpakai,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara di Bandung. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/21/08/2020/pjj-harus-dikreasi-agar-murid-tidak-bosan/">PJJ Harus Dikreasi Agar Murid Tidak Bosan</a></li> </ul> Dedi mengatakan tablet yang dipinjamkan sebenarnya bukan dari pengadaan baru. Namun, gawai yang selama ini digunakan sejumlah sekolah untuk ujian siswa. Selama kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan karena pandemi Covid-19, tablet itu tidak digunakan. Sehingga, tercetus gagasan untuk dipinjamkan kepada siswa kurang mampu untuk mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).  ”Selama pandemik ini, tidak ada salahnya kalau ada keluarga yang anaknya kesulitan mengikuti PJJ, kita pinjamkan saja. Pokoknya belajar anak jangan sampai terabaikan,” ujar Dedi.  Pihaknya juga menghadiri peluncuran program penyerahan kuota dan peminjaman tablet di SMA Negeri 9 Kota Bandung pada Senin (31/8). Menurut dia, tidak semua sekolah mendapatkan pinjaman tablet tersebut karena program itu hanya pengalihan sementara di mana ada sekolah yang mendapat bantuan dari BOS kinerja kemudian oleh sekolahnya dibelikan tablet.  ”Program ini hanya ada di 13 cabang Dinas Pendidikan Jabar,” kata Dedi.  Dia memastikan untuk bantuan internet, semua siswa kurang mampu tingkat SMA bisa mendapatkannya ketika sudah terdaftar di sekolah masing-masing. ”Seperti di SMAN 9 Kota Bandung ini, ada 150 siswa yang akan mendapatkan bantuan tablet. Mereka pun bisa mendapat bantuan uang untuk pembelian kuota internet Rp 150 ribu,” ujar Dedi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fR_ImDulyVk

Sebanyak 38.000 Siswa SMA Jabar Dipinjamkan Tablet untuk PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200612_105901-1.jpg" alt="Sebuah surat rekomendasi untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung dari anggota DPRD Provinsi Jabar beredar di kalangan guru dan penggiat pendidikan. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Sebuah surat rekomendasi untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung dari anggota DPRD Provinsi Jabar beredar di kalangan guru dan penggiat pendidikan. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebuah surat rekomendasi untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dadang Supriatna beredar di kalangan guru dam penggiat pendidikan. Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020 oleh yang bersangkutan.  Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya menytakan kecewa dengan temuan surat tersebut. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dadang Supriatna.  ”Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dadang. Beliau juga memahami bahwa ternyata adanya ini (surat rekomendasi) menjadikan kita (DPRD Jabar) tidak sedap ya,” kata Abdul Hadi seperti dilansir dari Antara pada Jumat (12/6).  Dia mengatakan, Dadang Supriatna berjanji tidak akan mengulangi perbuatan membuat surat rekomendasi untuk siswa agar diterima dalam PPDB SMA/SMK negeri dan sederajat pada 2020.  ”Kita di internal menyayangkan dan berharap tidak terjadi lagi karena sejak awal pimpinan dan anggota komisi V DPRD telah menyepakati untuk tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terkait PPDB 2020. Kami sangat mendorong agar sistem PPDB bisa berjalan tanpa intervensi siapapun, termasuk dari DPRD Provinsi Jabar. Saya malu sebenarnya,” kata Abdul Hadi.  Selain itu, lanjut Abdul Hadi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat agar sekolah mengabaikan surat rekomendasi tersebut. ”Kami sudah hubungi Disdik Jabar, meminta kepada mereka agar sekolah mengabaikan surat rekomendasi itu karena surat ini bukan atas nama institusi DPRD Jabar,” ujar Abdul Hadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IDeZEuZVjYY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WGMLQK2fhdg

Beredar Surat Rekomendasi Anggota DPRD Jabar untuk PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20191125-WA0046-1_1_1-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil seusai menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (25/11/2019). ANTARA/Dok. Humas Pemprov Jabar/am" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil seusai menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (25/11/2019). ANTARA/Dok. Humas Pemprov Jabar/am</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera mencairkan honorarium untuk pembayaran Januari-Februari 2020 bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS di tingkat SMA, SMK dan SLB negeri. Dana yang disiapkan sebesar Rp 82,4 miliar lebih.  ”Jumlah tersebut diberikan kepada GTK Non PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri. Ini adalah untuk pembayaran Januari dan Februari tahun anggaran 2020,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dewi Sartika seperti dilansir dari Antara pada Senin (9/3).  Dewi mengatakan, anggaran honor untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang diberikan merupakan bagian dari pembiayaan tahun ini. Untuk honorarium non-PNS di SMA, SMK, dan SLB negeri berjumlah Rp 530 miliar. Jumlah tersebut akan disalurkan kepada 22.567 orang yang terdiri atas 14.177 guru dan 8.390 tenaga kependidikan.  ”Khusus untuk guru mungkin saja besarannya tidak sama karena terkait jumlah jam mengajar,” kata Dewi.  Menurut Dewi, pemberian honorarium tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Para menerima adalah tenaga non PNS pascaalih kelola kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.  Dewi mengatakan, dalam prosesnya data para penerima telah diverifikasi cabang dinas pendidikan 13 wilayah pelayanan. Setelah itu, data masuk ke bidang guru dan tenaga kependidikan untuk diproses diverifikasi dan divalidasi. Setelah seluruhnya dinyatakan tidak ditemukan persoalan, baru pencairan ditetapkan. ”Untuk prosesnya tentu ada kendala. Tapi tidak signifikan. Contoh keterlambatan pengiriman data dari cabang dinas. Pada akhirnya kami bisa selesaikan,” kata Dewi.  Untuk pencairan berikutnya, lanjut Dewi, diharapkan dapat berjalan sesuai waktu atau setiap bulan sehingga dapat membantu para guru dan tenaga kependidikan non PNS dalam menunaikan tugas di sekolah. Pihaknya juga terus memberikan kepeduliannya dalam meningkatkan mutu pendidikan guru dan tenaga kependidikan yakni dengan dilakukan dalam sejumlah program yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tdfFByRXfo8  https://www.youtube.com/watch?v=9gLSh5gtSW0  https://www.youtube.com/watch?v=kVaD4f0IODA

Disdik Jabar Bayarkan Rp 82,4 Miliar Honorarium Guru Non-PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-2019-gaji-guru-honorer-setara-ump_m_.jpg" alt="Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) tiba-tiba melakukan kebijakan penggantian seragam dinas. Perintah itu datang langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dewi Sartika.  Tujuannya, untuk membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang non-PNS. Hal itu kabarnya dipicu karena viralnya kasus video dan foto syur guru berpakaian PNS yang diperankan tenaga honorer salah satu SMK di Kabupaten Purwakarta. Kebijakan itu sangat mendadak.  Perintah disampaikan lewat surat, dan diperuntukan kepada seluruh kabupaten/kota terkait pakaian dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri. Jika sebelumnya tidak ada perbedaan, kini guru honorer dilarang menggunakan PDH warna khaki dan seragam Korpri. Mereka hanya boleh menggunakan kemeja polos warna terang dan celana gelap untuk pria. Sedangkan perempuan menggunakan blazer untuk Senin dan Selasa.  Rabu dan hari besar nasional atau setiap 17 Agustus kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap. Kamis dan Jumat batik atau bordir. Perubahan ini membuat guru honorer K2 di Jawa Barat tersentak. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat diskriminatif.  "Disdik Jabar sudah melakukan tindakan diskriminatif dalam menentukan seragam. Di hadapan siswa, harusnya guru PNS maupun honorer tidak dibedakan. Sebab, kami mengajar sesuai dengan kurikulum," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Cecep Kurniadi, Minggu (22/9).  Dia menduga, kebijakan tersebut dikeluarkan karena tindakan asusila dua oknum guru SMK yang viral di medsos dan sudah ditangani kepolisian.  "Sekarang semakin kelihatan mana guru PNS dan honorer. Padahal sebelumnya, tidak ada yang tahu kami honorer," keluhnya.  Dia menambahkan, seragam khaki adalah pakaian dinas harian kebanggaan guru honorer. Dengan seragam tersebut mereka disegani para siswa dan orang tua karena dianggap PNS juga.  "Meski gaji minim tapi kebanggaan itu ada. Di mata masyarakat, kami guru PNS. Kalau sekarang dibedakan, kebanggaan hilang sudah," tandasnya.  Lebih lanjut, Cecep mengaku kecewa dengan perbuatan dua oknum guru SMK swasta itu. Akibat tindakan keduanya, cukup memengaruhi perjuangan honorer K2 mendapatkan status PNS.  "Ada dampaknya lah. Apalagi keduanya guru honorer. Meski bukan honorer K2 tapi label honorer itu yang tercoreng," kata Cecep.  Cecep juga geram dengan sikap dua oknum guru yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sampai-sampai lupa diri dan berbuat tindakan asusila masih dengan pakaian seragam dinas khaki lengkap.  "Memang sih guru perempuannya enggak tahu kalau divideoin tapi sebagai tenaga pendidik di mana moralnya. Lagipula keduanya sudah berkeluarga. Ini semakin merusak nama baik honorer se-Indonesia," tegasnya.  Dia menambahkan, akibat aksi bejat dua oknum tersebut sedikitnya bakal ada pengaruh pada perjuangan honorer K2 di Jabar khususnya. Itu sebabnya, Cecep dan pengurus lainnya berusaha mencari celah bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil.  "Kami sedang berkoordinasi dengan asprinya gubernur. Mudah-mudahan secepatnya bisa ketemu beliau. Kami ingin jelaskan honorer K2 benar-benar orang yang mengabdi kepada negara dan insyaallah enggak neko-neko," tandasnya.

Lantaran Video Itu, Pemprov Jabar Bedakan Seragam Guru PNS dan Honorer