<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/remaja-ditangkap-3413707240.jpg" alt="Ratusan remaja dan pelajar diamankan di Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga hendak ikut aksi di DPR RI, Kamis (28/8) siang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ratusan remaja dan pelajar diamankan di Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga hendak ikut aksi di DPR RI, Kamis (28/8) siang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI buka suara pasca banyaknya pelajar yang ditahan oleh Polda Metro Jaya usai memanasnya aksi unjuk rasa di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Menurut Disdik, hingga saat ini, belum ada pelajar Jakarta yang dicabut KJP Plusnya karena terlibat aksi unjuk rasa. ''Kalau anak demonstrasi, itu dia kan membuka ruang menyampaikan pendapatnya. Pak gubernur juga sudah sampaikan secara klir bahwa tidak ada yang dicabut KJP-nya,'' jelas Kepala Disdik DKI Nahdiana di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/9). Meski aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan batasan. Disdik DKI bisa mencabut jika terbukti dan sudah ada kekuatan hukum yang menyatakan anak tersebut melakukan tindak pidana.&nbsp; ''Kecuali kalau dia (penerima KJP Plus) terbukti dia berbuat anarkis dan tidak benar,'' jelasnya. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pelajar di Jakarta untuk tidak bertindak yang melanggar hukum. Lebih lanjut, saat ditanya jumlah pelajar yang ditahan saat ini, Nahdiana mengaku belum menerima datanya. Sehingga, dia tidak bisa menyampaikan data terbarunya. ''Kami belum terima data resminya dari Polda Metro Jaya. Tapi, semua anak kami ada di sekolah kemarin (1/9). Karena kemarin kan PJJ (pembelajaran jarak jauh), konsentrasinya dengan KJP itu,'' katanya. Memang, untuk mencegah dampak unjuk rasa anarkis, Disdik DKI sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8660/PK.00.00 kepada kepala satuan pendidikan negeri dan swasta di Jakarta untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran, baik luring maupun daring. Pada Senin (1/9) lalu, ada sebanyak 2.829 sekolah, baik swasta maupun negeri di Jakarta yang pembelajarannya dilaksanakan secara daring. &nbsp;Dari jumlah itu, bahkan masih ada yang hari ini, Selasa (2/9) melanjutkan PJJ tersebut. ''Hari ini (2/9) ada beberapa sekolah yang kemarin melakukan belajar dari rumah, ini sudah masuk kembali ke sekolah. Mohon doanya mudah-mudahan anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. SE itu berlaku mulai 1 September sampai kapan? Sampai kami memberikan pemberitahuan lebih lanjut,'' tambahnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak ada pencabutan KJP Plus bagi pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jamin KJP Plus Pelajar yang Ikut Unjuk Rasa Tidak Dicabut, Kecuali Terbukti Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/ilustrasi-bullying-2339684276.jpg" alt="Ilustrasi bullying. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) SMAN 70 Jakarta bergerak cepat menangani kasus perundungan yang terjadi di sekolahnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menegaskan, tidak akan ada toleransi dalam hal perundungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mendukung pihak SMAN 70 Jakarta yang resmi mengeluarkan lima siswa kelas 12 yang diduga kuat terlibat kasus perundungan terhadap seorang siswa kelas 10 berinisial ABF.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan pihak Satuan Pendidikan melalui TPPK dalam menangani kasus ini," ujar Sarjoko, Jumat (20/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015441951/krisis-lini-belakang-persebaya-surabaya-jelang-duel-panas-kontra-borneo-fc-bait-bait-doa-dari-bonek-hiasi-akun-medsos-green-force">Krisis Lini Belakang Persebaya Surabaya Jelang Duel Panas Kontra Borneo FC, Bait-bait Doa dari Bonek Hiasi Akun Medsos Green Force</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sarjoko mengatakan, TPPK SMAN 70 Jakarta juga telah melakukan investigasi menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Polres Jakarta Selatan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan para orang tua peserta didik yang terlibat. TPPK juga memastikan bahwa proses penanganan ini dilakukan secara adil, transparan, dan mendidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendampingan psikologis juga dilakukan guna memulihkan kondisi psikologis korban. Pihak SMAN 70 Jakarta juga akan mengadakan sosialisasi tentang anti-perundungan bagi seluruh peserta didik. Diharapkan siswa memiliki kesadaran untuk saling menghormati di lingkungan Satuan Pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencegahan dan penanganan perundungan membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat,&rdquo; ucap Sarjoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015441941/5-weton-ini-diprediksi-bakal-berjaya-dan-bergelimpangan-harta-di-tahun-2025-menurut-primbon-jawa-apa-saja">5 Weton Ini Diprediksi Bakal Berjaya dan Bergelimpangan Harta di Tahun 2025 Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, kasus ini bermula pada 28 November 2024. Korban ABF dipanggil oleh seorang teman sekelasnya berinisial M untuk datang ke toilet di lantai dua sekolah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setibanya di sana, tangan korban ditarik oleh salah satu pelaku berinisial F alias C. Di dalam toilet, terjadi cekcok mulut yang kemudian berujung pada dugaan penganiayaan terhadap korban.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pelaku merampas ponsel milik korban dan meminta korban untuk menebusnya dengan imbalan uang sebesar Rp50 ribu. Namun, korban tidak memberikan uang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu pelaku juga pernah mengutarakan keinginan untuk membentuk geng, meski belum ada bukti langsung yang mengaitkan geng tersebut dengan kasus perundungan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak kepolisian telah mendalami kasus perundungan terhadap siswa berinisial ABF oleh para pelaku yang diketahui merupakan seniornya tersebut. Polisi telah memeriksa korban, pelapor, serta Kepala SMAN 70 Jakarta.</div>

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menegaskan, tidak akan ada toleransi dalam hal perundungan.

Tegas! Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dukung Pemecatan Siswa Pelaku Perundungan di SMAN 70

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/JKT_SEKOLAH-HARI-PERTAM-DI-SDN-01-GROGOL-SELATAN_HANUNG-HAMBARA_08072024-4-2814786951.jpg" alt="Ilustrasi sekolah gratis. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sekolah gratis. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Rencana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta mulai tahun ajaran 2025/2026 akan membawa sejumlah dampak. Salah satunya pengalihan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Untuk KJP otomatis kami alihkan ke sana (sekolah gratis). Juli tahun ajaran baru," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI Jakarta Budi Awaluddin, saat menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Budi mengatakan, pihaknya masih mendalami kebutuhan anggaran untuk program sekolah gratis yang akan menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK itu. "Angkanya sudah bisa menjangkau&nbsp;semua dari anggaran KJP itu. Dari Komisi E mendukung kebijakan ini ,dan dari anggaran juga cukup tersedia untuk dilakukan pemenuhan sekolah gratis di tahun 2025," lanjut Budi. Dalam pelaksanaannya, Dispendik akan mengutamakan anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis. Senada, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap dengan adanya program sekolah gratis tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang putus sekolah. Dia juga menegaskan, seiring hadirnya program sekolah gratis, maka KJP tak akan ada lagi. Dananya dialokasikan untuk membiayai sekolah gratis. "Itung-itungannya di angka Rp 2,3 triliun sudah cukup, sementara KJP kita Rp 2,8 triliun," katanya. "(Selisihnya) mungkin akan kami berikan bantuan kepada anak-anak untuk seragam dan lainnya. Rp 2,3 triliun untuk 238 ribu lebih (siswa) di sekolah swasta," kata&nbsp;Iman. Iman mengatakan, Komisi E merekomendasikan agar eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan di APBD 2025. Selain itu, Komisi E juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan. Karena revisi Perd aitu akan menjadi dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru untuk Bantuan Operasional Sekolah Gratis. Secara khusus, Dinas Pendidikan DKI Jakarta diminta membuat mekanisme pelaksanaan sekolah gratis. "Eksekutif agar mempersiapkan penyusunan perubahan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi dana BOP. Dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis," imbuh Iman.

Rencana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta mulai tahun ajaran 2025/2026 akan mengalihkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai 2025, Plt Kadispendik: Dana KJP Kami Alihkan ke Sana   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/FotoJet-6-1172639079.jpg" alt="Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses verifikasi data penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus telah usai. Hasilnya, ada 684 peserta didik yang dicoret dari daftar penerima manfaat KJP Plus. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, ke-684 peserta didik itu dicoret dari daftar penerima KJP Plus karena menggunakan bantuan di luar kebutuhan sekolah. Juga karena melanggar aturan dan berperilaku negatif. Pencabutan KJP Plus salah satunya dilakukan baru-baru ini terhadap sejumlah siswa yang terlibat tawuran di Jakarta Timur. ''Ada 32 anak yang melakukan tawuran. Delapan yang masih sekolah, dan sekitar lima di antaranya sebagai penerima KJP Plus. Dan itu kami cabut,'' terang Budi, Kamis (1/8). Menurut Budi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD lintas sektor untuk membina pelajar agar tidak berperilaku negatif seperti terlibat aksi tawuran. Karena ancamannya jelas, yakni pencabutan bantuan KJP Plus. ''Untuk mendidik para siswa, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PPAPP (Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) DKI. Sedangkan untuk kenakalan mereka, kami sudah bekerja sama dengan Kesbangpol,'' tambahnya. &nbsp;

Sebanyak 684 peserta didik  dicoret dari daftar penerima manfaat KJP Plus karena memakai bantuan di luar kebutuhan, juga terlibat tawuran.

Tawuran hingga Pakai Bantuan di Luar Kebutuhan sekolah, 684 Peserta Didik dicabut KJP Plus-nya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bank-dki-sinergi-dengan-tija-pemegang-kjp-gratis-masuk-ancol_m_172429.jpeg" alt="Ilustrasi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menemukan sekitar 75 ribu siswa usia 6 sampai dengan 21 tahun tidak layak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2023. Temuan itu didapat&nbsp; berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022. <div>"Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya adalah 75.497 siswa tidak layak, karena alamatnya ada yang&nbsp;blank&nbsp;(kosong) sebanyak 36 siswa, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024 siswa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/10).</div> Total data penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 sebanyak 662.194 anak usia 6 sampai dengan 21 tahun. Lalu, ditemukan juga adanya anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219 siswa, memiliki mobil sebanyak 21.462 siswa, memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar sebanyak 1.244 siswa, anak keluarga mampu sebanyak 16.371 siswa, meninggal dunia sebanyak 406 siswa, dan pindah ke luar DKI Jakarta sebanyak 11.867 siswa. "Tidak padan dengan data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 862 siswa, dan tidak dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) sebanyak 6 siswa," ujar Purwosusilo. Di luar DTKS per Februari dan November 2022 di atas, masih ada penerima KJP Plus lanjutan (eksisting) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS, yakni sebanyak 108.018 siswa. Data tersebut, jelas Purwosusilo, perlu dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat bansos KJP Plus. Hasilnya, sebanyak 20.198 tidak layak, karena adanya alamat tidak ditemukan sebanyak 6.484 siswa, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 659 siswa, memiliki mobil sebanyak 1.721 siswa, memiliki NJOP di atas Rp1 miliar sebanyak 85 siswa, dan dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat sebanyak 2.174 siswa. Kemudian ditemukan adanya sumber air minum menggunakan kemasan bermerek 22 siswa, meninggal dunia sebanyak 27 siswa, pindah (tidak diketahui alamatnya) 7.005 siswa, pindah ke luar DKI Jakarta 1.675 siswa, dan lain-lain 346 siswa. Sedangkan, sumber data penerima KJMU Tahap I Tahun 2023 yakni DTKS per Februari 2022 ditambah per November 2022 dan per Januari 2023 yang sudah disahkan sebanyak 15.883 usia 18-30 tahun. Data tersebut juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Hasilnya, sebanyak 2.337 tidak layak, karena alamat tidak ditemukan sebanyak 450 siswa, anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 59 siswa, kategori mampu 657 siswa, memiliki mobil 607 siswa, memiliki NJOP di atas Rp1 miliar sebanyak 65 siswa, meninggal dunia sebanyak 3 siswa, pindah ke luar DKI Jakarta 386 siswa, NIK tidak ditemukan di Dinas Dukcapil 109 siswa, dan lain-lain 6 siswa. Sementara itu, penerima KJMU lanjutan (eksisting) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS sebanyak 1.032 siswa juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Hasilnya, sebanyak 226 siswa tidak layak. "Untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat KJP Plus dan KJMU, maka yang ditetapkan menjadi penerima KJP Plus dan KJMU Tahap I Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur adalah peserta didik/mahasiswa yang terdaftar dalam DTKS Layak," jelas Purwosusilo. &nbsp;Purwosusilo menjelaskan warga DKI Jakarta dapat mengecek status DTKS Layak sebagai penerima KJP Plus atau KJMU, dapat melihatnya melalui laman&nbsp;<a href="https://kjp.jakarta.go.id/">https://kjp.jakarta.go.id/</a>. pada menu "periksa status KJP" atau "periksa status KJMU". Warga DKI Jakarta bisa mengetahui melalui NIK miliknya untuk status diterima atau ditolak. Pada status ditolak juga tertulis dengan jelas alasan mengapa ditolak. Melalui laman dan aplikasi tersebut, warga Jakarta juga bisa mengirimkan saran ataupun pengaduan terkait hal ini. Aduan dari warga pun akan segera ditindaklanjuti.

Disdik DKI Jakarta menemukan 75 ribu siswa usia 6 sampai dengan 21 tahun tidak layak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I.

Dinas Pendidikan DKI Temukan 75 Ribu Siswa Tak Layak Terima KJP Plus Tahap I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/WhatsApp-Image-2023-06-25-at-111541-272654969.jpg" alt="Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) kerja sama Pemkot dan TP PKK Surabaya bersama BKKBN Jatim untuk mencegah dan menuntaskan masalah stunting." width="100%">
<figcaption>Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) kerja sama Pemkot dan TP PKK Surabaya bersama BKKBN Jatim untuk mencegah dan menuntaskan masalah stunting.</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">JawaPos.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutuskan memperpanjang libur akhir tahun siswa-siswi di ibu kota. Dengan begitu, hari pertama masuk sekolah akan jatuh pada Rabu, 12 Juli mendatang.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor Nomor e-0035/SE/2023 tentang Pelaksanaan Hari Pertama Sekolah (HPS) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"HPS bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo dalam dokumen yang ditandatanganinya 6 Juli 2023 kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011741164/dituduh-paksa-lolly-live-jualan-produk-di-tiktok-berjam-jam-ini-klarifikasi-nikita-mirzani">Dituduh Paksa Lolly Live Jualan Produk di TikTok Berjam-jam, Ini Klarifikasi Nikita Mirzani</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perpanjangan libur itu disebabkan mundurnya masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) akibat cuti bersama Idul Adha 1444 H lalu yang menjadi tiga hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Purwosusilo mengatakan bahwa kehadiran para tenaga pengajar sekolah mesti lebih dahulu dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk persiapan HPS dan MPLS," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat MPLS, siswa-siswi diharuskan menggunakan seragam sekolah asal. Kecuali dari jenjang PAUD hingga SD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam kegiatan MPLS, sekolah dilarang meminta peserta didik untuk membuat atau memakai atribut yang tidak berkenaan dengan tujuan MPLS itu sendiri.</div> </div>

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutuskan memperpanjang libur akhir tahun siswa-siswi di ibu kota. Sehingga, masuk pada Rabu (12/7) mendatang.

Libur Sekolah di Jakarta Diperpanjang, Cek Di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/gembong-warsono-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membangun lebih banyak sekolah negeri untuk warga tidak mampu. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa di Jakarta Selatan, ia masih melihat banyak kelurahan yang belum mempunyai sekolah negeri.  "Itu harusnya menjadi kajiannya kepala dinas. Bagaimana agar harapan masyarakat untuk memiliki sekolah negeri di kelurahan itu bisa terwujud," ujarnya dalam rapat Badan Anggaran di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11).  Gembong menyatakan urgensi sekolah negeri di kelurahan-kelurahan diperlukan agar warga menengah ke bawah tetap dapat mengakses pendidikan yang baik dan layak.  "Sehingga harapannya adalah orang miskin tadi punya anak yang bersekolah di sekolah berkualitas, keluarnya berkualitas, mereka dapat pekerjaan yang berkualitas, harapannya mereka bisa ngangkat harkat dan martabat keluarga," jelasnya.  Dengan begitu, Politikus PDIP itu menegaskan bahwa peruntukan sekolah negeri juga sudah seharusnya diprioritaskan untuk warga menengah ke bawah, alih-alih untuk warga yang mampu.  Senada dengan yang disampaikan Gembong, anggota DPRD lainnya, Ima Mahdiah menyarankan agar sekolah-sekolah negeri di Jakarta dapat membangun 7-8 lantai jika permasalahan lahan tanah yang menjadi penyebabnya.  "Kalau memang selalu jawabannya kurang lahan, ini bisa dibuat 7 sampai 8 lantai, pembangunan vertikal," katanya.  Namun begitu, ia meminta bahwa pembangunan sekolah-sekolah negeri tersebut dapat dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) untuk membangunkan sekolah negeri. Dengan begitu, Dinas Pendidikan dapat fokus untuk membangun sumber daya manusianya.  "Jadi Dinas Pendidikan fokus bagaimana untuk mendidik guru-guru dan juga anak murid, untuk pembangunan bisa diserahkan kepada Dinas Citata juga," tegasnya.  Anggota DPRD DKI lain, Mohamad Taufik Zulkifli menambahkan agar Dinas Pendidikan dapat menaikkan target pembangunan sekolah negeri harus ditingkatkan lebih banyak lagi.  "Sekolah negeri harus dinaikkan, saya mendukung kalau target 77 sekolah yang ada di sini itu dinaikkan paling tidak menjadi dua kalinya, 150," pungkasnya.

DPRD Minta Disdik DKI Jakarta Bangun Sekolah Negeri 7-8 Lantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-siswa-baru.jpg" alt="Ilustrasi siswa baru (MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa baru (MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan mantan Wakepsek SMAN 52 Jakarta yang menjegal muridnya untuk dipilih jadi Ketua OSIS karena tidak beragama Islam sudah dinonaktifkan. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses status kepegawaian dari guru tersebut.  "Kan ada proses kepegawaiannya itu. Tinggal proses, tapi yang jelas sudah dinonaktifkan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (29/10).  Nahdiana menegaskan bahwa yang bersangkutan kini sudah tidak lagi berdinas sebagai guru di SMAN 52 Jakarta.  Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Maria Qibtya menyatakan bahwa pihaknya masih melihat sejauh mana perilaku intoleransi yang dilakukan pelaku dan menghubungkannya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.  "Kan belum (diproses), dilihat sejauh mana kalau ada kaitannya dengan kepegawaian, sejauh mana dan mengikat pasal yang mana," pungkasnya.  Sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah SMAN 52 Jakarta diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Purwanto lantaran E, inisial Wakepsek itu diduga telah melakukan tindakan intoleransi karena melarang siswanya yang non muslim untuk melenggang ikut kontestasi pemilihan Ketua OSIS di sekolah tersebut.  "Saya sudah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pemberhentian sementara dari jabatan wakil kepala sekolah untuk memudahkan proses selanjutnya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (19/10).  Purwanto mengatakan, sejak Senin (17/10) lalu, pihaknya sudah melakukan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) atas peristiwa yang terjadi oleh E dan salah satu guru lainnya. "Kita buat BAP orang per orang," jelasnya.  Ia mengatakan, dalam BAP tersebut sudah dicantumkan bahwa ada rekaman yang memang menunjukkan bahwa E memang meminta agar siswanya yang non muslim tidak menjadi calon Ketua OSIS di SMAN 52 Jakarta.  Wakepsek bidang kesiswaan itu diketahui khawatir jika siswa non muslim itu jadi Ketua OSIS, akan ada kebijakan yang tidak menguntungka buat siswa beragama Islam di sana.

Mantan Wakepsek SMAN 52 yang Diduga Intoleran Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bully-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perundungan terus menjadi isu yang tak luput dari dunia pendidikan. Namun begitu, kejadiannya pun tak terbendung hingga sekarang. Hal itu juga yang dirasakan seorang bocah Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Kalisari, Jakarta Timur.  Di meja pengaduan yang ada di Balai Kota DKI Jakarta, Kinanti, 36, ibu dari korban perundungan tersebut melaporkan kasus yang menimpa anaknya dan tak ditindaklanjuti oleh pihak terkait hingga saat ini.  "Saya mengadukan tentang pem-bully-an yang terjadi ya di SDN 01 Kalisari di kelas 5. Anak saya," katanya kepada wartawan, Selasa (25/10).  Berdasarkan pengakuan Kinanti, anaknya dirundung secara verbal maupun fisik. Kepala belakang anaknya pernah dipukuli teman-temannya di sekolah. Hal itu tentu membuatnya geram. Ia putuskan untuk lakukan visum untuk mengungkap yang terjadi pada anaknya.  "Hasil visumnya kebetulan sampai saat ini kita tidak dikasih tah oleh Polres Jakarta Timur. Kita tidak tahu hasil visum anak kami," ungkapnya.  Namun anehnya, hasil visum tersebut justru diketahui lebih dahulu oleh guru anak tersebut di SDN 01 Kalisari.  Tak habis akal, Kinanti melaporkan perundungan tersebut ke Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Harapan muncul karena sempat ada rapat yang terjadi antara dirinya dengan pihak dinas. Namun begitu, seketika padam karena lagi-lagi tak ada tindak lanjut dari laporannya tersebut.  "Kita sudah mengadakan rapat dari dinas Pemprov, tapi belum mendapat hasil apa-apa juga," katanya.  Alih-alih mendapat keadilan dan pengakuan bersalah dari pihak sekolah, ia malah harus mendapati kenyataan bahwa anaknya kini takut untuk sekolah. Selama sebulan ini, Kinanti mengaku anaknya masih terus rutin melakukan konseling ke psikolog.  "Saat ini anak saya itu masih menjalani terapi psikologi dan belum berani untuk ke sekolahnya. Tapi dari sekolah itu tidak ada kebijakan apa-apa," tukasnya.  Namun begitu, wanita asal Jakarta Timur itu tetap meyakini bahwa pemerintah DKI yang kini dipegang kepemimpinannya oleh Heru Budi Hartono dapat memberikan keadilan untuk anaknya. Itu kenapa ia masih mencoba melaporkan kejadian tersebut ke posko pengaduan di Balai Kota.  "Saya maunya anak saya mendapatkan keadilan sehingga anak saya selain pemulihan psikolognya ya, mentalnya juga mau kembali lagi ke sekolah dengan nyaman," pungkasnya.

Siswa SDN 01 Kalisari Dipukuli, Sekolah dan Dinas Pendidikan Diam Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220408_112656.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta merespons kabar adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.  Ariza menyatakan akan memproses laporan terkait pungli yang terjadi di Disdik DKI. Ia mengatakan telah menginstruksikan inspektorat yang berhubungan untuk melakukan pengecekan, monitoting, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaku dan penerima pungli tersebut.  "Terima kasih pengawasan yang ada nanti dinas terkait untuk pengecekan, info seperti ini penting bagi kami untuk mematikan proses rekruitmen tidak hanya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, tapi harus bebas dari pungli," ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/8).  Ia menegaskan akan memberikan sanksi yang setimpal jika yang bersangkutan telah terbukti melakukan pungli di lingkungan Disdik. "Semua pelanggaran tindak yang tidak sesuai etika itu ada sanksi PNS, pegawai di Pemprov," katanya.  Namun begitu, ia belum dapat memastikan bahwa pelaku akan mendapatkan sanksi pidana. Ia mengaku akan menyelidiki lebih lanjut terkait pungli yang dilakukan. "Nanti akan kita lihat sejauh mana kasusnya ya, akan cek, memang harus hati-hati, lihat kebenarannya, nanti ada sanksi dari inspektorat," tegasnya.  Sebelumnya santer kabar beredar, penerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) dimintai pungli oleh oknum Disdik DKI. Diketahui SK tersebut diduga asli tapi palsu (aspal) tersebar dan ditandatangani oleh pejabat Disdik DKI Jakarta.  Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI) Annas Fitrah Akbar mengatakan bahwa modus yang dilakukan oknum ASN Disdik DKI Jakarta tersebut adalah dengan memberikan SK pengangkatan namun tanpa diberikan NIK KI.  "Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai kota bahwa SK Guru KKI yang diduga Aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI," jelas Annas, Sabtu (21/8).  Annas menuding oknum yang melakukan indikasi tindakan pungli tersebut sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur I dengan inisial RW. Menurutnya, modus RW adalah dengan memberikan SK pengangkatan Guru KKI yang ternyata diduga aspal.  "Jelas ya modusnya diberikan SK ternyata diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KI. Ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu," tegasnya. (*)  &nbsp;

Wagub DKI Pastikan Laporan Dugaan Pungli di Disdik Sudah Diproses

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas pendidikan dki jakarta

Berita Terkini