<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/84ce4b3b-7c8c-49b7-860e-ff5b61a1bc7c-695408878.jpg" alt="Ilustrasi siswa asal Surabaya yang mendaftar Beasiswa Penghafal Kitab Suci Tahun 2026. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa asal Surabaya yang mendaftar Beasiswa Penghafal Kitab Suci Tahun 2026. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beasiswa Penghafal Kitab Suci Kota Surabaya 2026 mendapat antusiasme tinggi. Sebanyak 5.012 siswa jenjang TK hingga SMP darii enam agama dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ribuan peserta ini akan mengikuti tahap berikutnya, yakni tes hafalan pada 12 - 14 Februari. Kabar gembira ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati. &rdquo;Sejak pendaftaran dibuka, antusiasme anak-anak Surabaya sangat tinggi. Seluruh berkas kini telah diseleksi secara administrasi. Insya Allah pada Kamis&ndash;Sabtu akan dilaksanakan tes lanjutan,&rdquo; ucap Febri. Dia mengungkapkan salah satu penyebab peserta gugur dalam seleksi administrasi adalah tidak melampirkan Kartu Keluarga sebagai bukti bahwa peserta merupakan warga Kota Surabaya yang menjadi persyaratan mutlak. Pengumuman hasil seleksi administrasi sekaligus jadwal seleksi lanjutan Beasiswa Penghafal Kitab Suci Tahun 2026 bagi peserta didik jenjang TK, SD, dan SMP dapat diakses melalui laman https://dispendik.surabaya.go.id. Febri menyampaikan, tes hafalan menjadi indikator utama dalam penilaian beasiswa ini. Karena itu, peserta yang telah lolos seleksi administrasi diminta mempersiapkan diri secara optimal sebelum mengikuti tahap lanjutan. Penguasaan materi hafalan, lanjut Febri, disesuaikan dengan indikator tiap agama. Untuk Islam, penilaian meliputi ketepatan lafaz, tajwid, dan ketenangan membaca, begitu pula bagi agama lainnya. &rdquo;Anak-anak yang sudah lolos administrasi tentu semuanya baik dan pintar. Namun karena kuota terbatas, kami harus memilih yang benar-benar paling memenuhi kriteria. Jadi kami harap peserta datang dalam kondisi siap,&rdquo; imbuh Febrina Kusumawati. Tes hafalan agama Islam Beasiswa Penghafal Kitab Suci akan digelar pada 12 - 13 Februari 2026 di SD Islam Cheng Hoo, Jalan Gading No. 2, serta SMP 17 Agustus 1945, Jalan Semolowaru Untag No. 45. Sementara seleksi bagi peserta Kristen dilaksanakan pada 12 - 13 Februari 2026 di Komplek Sekolah Kristen YBPK, Jalan Luntas No. 33. Pada tanggal dan waktu yang sama, peserta Katolik juga mengikuti tes di SMP Katolik Santo Stanislaus. Untuk peserta Hindu, seleksi Kitab Weda dijadwalkan pada 14 Februari 2026 di Pura Segara, Jalan Memet Sastrowiryo No. 1A. Pada hari yang sama, peserta Buddha mengikuti seleksi Tripitaka di BDC. Kemudian peserta Konghucu dijadwalkan menjalani seleksi Sishu dan Wujing pada 14 Februari 2026 di Klenteng Pak Kik Bio, Jalan Jagalan No. 74 - 76, sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. &rdquo;Saya pribadi akan hadir mendampingi selama tiga hari pelaksanaan tes, mulai pukul 08.00 di seluruh lokasi. Hasil seleksi akhir akan diumumkan pada 20 Februari 2026 melalui website Dispendik Surabaya,&rdquo; ucap Febri. Peserta yang dinyatakan lolos sebagai menerima Beasiswa Penghafal Kitab Suci Tahun 2026 akan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pendidikan, dan berlanjut ke tahap pemberkasan secara daring. &rdquo;Termasuk pengisian data rekening atas nama anak penerima. Sistem pemberkasan hanya dapat diakses oleh peserta yang benar-benar lolos seleksi sebagai penerima Beasiswa Penghafal Kitab Suci 2026,&rdquo; papar Febrina Kusumawati.

Sebanyak 5.012 siswa TK-SMP Surabaya lolos administrasi Beasiswa Penghafal Kitab Suci 2026 dan siap jalani tes hafalan 12-14 Februari

Antusiasme Tinggi, 5.012 Siswa TK - SMP Surabaya Berebut Beasiswa Penghafal Kitab Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/IMG-20251230-WA0039-3717307279.jpg" alt="Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Ponorogo&ndash;Magetan, Selasa (30/12). (Prastyo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Ponorogo&ndash;Magetan, Selasa (30/12). (Prastyo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo mengadakan aksi solidaritas. Aksi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur itu menolak kebijakan mutasi kepala sekolah. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo kepada Gubernur Jawa Timur pada 2 Desember 2025. Ketua LKBH PGRI Ponorogo Thohari mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk penegasan tuntutan agar gubernur meninjau kembali kebijakan mutasi kepala SMK Negeri 1 Ponorogo, Katenan. Mereka menilai mutasi itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. &rdquo;Aksi ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang kami sampaikan sebelumnya. Kami menuntut pemenuhan tuntutan tersebut,&rdquo; kata Thohari seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, mutasi terhadap Katenan dinilai melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur masa jabatan kepala sekolah minimal 2 tahun sebelum dapat dipindahtugaskan. &rdquo;Yang bersangkutan baru menjabat sekitar lima bulan lebih. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga kami meminta agar jabatan tersebut dikembalikan,&rdquo; tandas Thohari. Dalam aksi tersebut, PGRI Ponorogo juga menyerahkan somasi kedua kepada Gubernur Jawa Timur dengan tenggat waktu 14 hari sejak tanggal aksi. &rdquo;Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada respons, kami akan menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,&rdquo; beber Thohari. Selain itu, PGRI Ponorogo juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran aturan tersebut kepada kementerian terkait apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti. Sebelum menggelar aksi, ribuan guru melakukan long march dari Lapangan Batalyon Kodim 0802/Ponorogo menuju Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Ponorogo&ndash;Magetan.

Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Ponorogo mengadakan aksi solidaritas menolak kebijakan mutasi kepala sekolah

Ribuan Guru Ponorogo Tolak Mutasi Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/ZlA1PXVfokLR3JLYiP2GlcgAfghrPqyNmiq4ve0w-3606588627.jpg" alt="Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada sejumlah kepala SD sepanjang 2025. Teguran itu berangkat dari sejumlah kebijakan yang dilakukan sekolah. Seperti pembelian buku meski sudah ada buku dari pemerintah. Informasi yang dihimpun, sejumlah wali murid dari beberapa sekolah mengadu atas kebijakan tersebut kepada Dispendik Kabupaten Gresik. Teguran awal pun diberikan setelah aduan masuk. Namun karena masih berlangsung, akhirnya dilakukan pemanggilan dan dijatuhi surat peringatan. Kepala SDN 4 Gresik Suci Handarini saat dikonfirmasi membantah pemberian surat peringatan atas pengadaan buku tersebut. &ldquo;Tidak ada,&rdquo; ucap dia. Desy, bukan nama sebenarnya, wali murid SD lain yang masih di lingkup wilayah kota mengatakan ada penawaran pembelian buku LKS. Selain itu juga ada iuran-iuran lain. &ldquo;Harga LKS waktu itu sekitar Rp 300 ribu. Tapi akhirnya saya beli di GKB harga Rp 140 ribu. Ya kita adukan ke dinas,&rdquo; ucap dia. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Dispendik Gresik Sunikan membenarkan bahwa Dispendik mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah SD di Kota Pudak. Hal itu berangkat dari aduan wali murid dan sudah diberikan teguran. Sunikan&nbsp;juga membenarkan apabila salah satunya adalah SD negeri di Kecamatan Kebomas dan Balongpanggang. Namun jumlahnya sekolah yang diberikan SP itu tidak dirinci. &ldquo;Semua berangkat dari aduan wali murid,&rdquo; tandas Sunikan.&nbsp;

Dinas Pendidikan Gresik memberikan surat peringatan kepada kepala SD terkait pengadaan buku yang tidak sesuai kebijakan

Wali Murid Keberatan Pembelian Buku, Dispendik Gresik Beri Surat Peringatan untuk Kepala SD Negeri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/1002731886-2827106829.jpg" alt="Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika. (M Fikri Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika. (M Fikri Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bogor menjatuhkan hukuman disiplin terberat berupa pemberhentian kepada dua pengawas sekolah tingkat SD dan SMP. Sebab, diduga melakukan pelanggaran berat kode etik aparatur sipil negara (ASN). &rdquo;Hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah yang paling berat, yaitu pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Minggu (21/12). Sanksi tersebut dijatuhkan setelah adanya aduan masyarakat terkait dugaan perilaku tidak pantas. Yakni hidup bersama di luar ikatan pernikahan atau kumpul kebo. Peristiwa ini mencuat setelah video penggerebekan keduanya beredar di media sosial. Aksi penggerebekan dilakukan anak dari salah satu ASN yang tidak terima orang tuanya diduga melakukan perselingkuhan. Ajat menjelaskan, Pemkab Bogor telah menindaklanjuti aduan tersebut melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penanganan kasus tersebut berlangsung cukup panjang. &rdquo;Pemeriksaan diawali di lingkungan Dinas Pendidikan, kemudian dilanjutkan tim pemeriksa khusus karena dugaan pelanggaran mengarah pada hukuman berat,&rdquo; papar Ajat. Ajat menyebutkan, rekomendasi hukuman disiplin diterima dari Badan Kepegawaian Nasional pada 10 Desember 2025 dan ditetapkan melalui keputusan pada 11 Desember 2025. Selanjutnya, surat keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada kedua oknum pengawas sekolah tersebut pada 15 Desember 2025 dan sejak saat itu mulai berlaku penghitungan masa banding administratif. &rdquo;Yang bersangkutan diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding administratif. Apabila tidak dilakukan banding, maka hukuman tersebut berlaku secara tetap,&rdquo; ujar Ajat. Salah satu pengawas, yakni pengawas perempuan, saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ajat mengimbau seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga harkat dan martabat sebagai pelayan publik. &rdquo;Ini harus menjadi pembelajaran bersama. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita sendiri, sehingga amanah sebagai aparatur negara harus dijaga,&rdquo; terang Ajat.

Pemkab Bogor jatuhkan hukuman pemberhentian kepada dua pengawas sekolah tingkat SD dan SMP diduga melakukan pelanggaran berat kode etik ASN

Pemkab Bogor Pecat Dua Pengawas Sekolah Diduga Selingkuh Melanggar Kode Etik ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot_2024-04-30-20-36-52-911_comgoogleandroidgm-edit-3652819684.jpg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bagus (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer SD negeri di Kecamatan Bungah hanya bisa pasrah. Kemungkinan bulan ini menjadi terakhir kali dia mengabdi. Sebab UU ASN menyatakan hanya PNS dan PPPK yang bekerja di pemerintahan. Di sekolahnya tidak hanya Bagus seorang. Ada satu guru lagi berstatus honorer yang tidak masuk PPPK maupun Paruh Waktu. Keduanya hanya sebagian kecil dari sekitar 800 guru di Kota Pudak yang terancam dipecat akhir tahun nanti. &ldquo;Saya memahami bahwa setiap kebijakan bertujuan memperbaiki sistem pendidikan kita. Bagi saya pribadi ini jadi kesempatan untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi agar tetap bisa berkontribusi ke sekolah,&rdquo; ucap dia. Bagus dan teman-temannya masih menaruh harapan besar agar tetap menjadi guru. Apalagi kebutuhan guru di Kota Santri masih belum sepenuhnya mencukupi. &ldquo;Tetap kami menunggu peluang yang tepat,&rdquo; imbuh dia. Peran guru honorer selama ini sangat membantu keberlangsungan pembelajaran. &ldquo;Kalau berkurang akan berdampak pada pembagian tugas dan layanan belajar,&rdquo; kata dia. Bagus berharap pemerintah terus memberikan ruang kepada para guru yang terancam pemecatan itu untuk berkontribusi. Dengan kebijakan dengan memberi kesempatan honorer yang sudah mengabdi untuk berkembang dan mendapatkan kepastian status. &ldquo;Karena sudah bidangnya, saya pribadi pengen terus menjadi bagian dari kemajuan sekolah,&rdquo;&nbsp;ucap dia. Ratusan honorer di lingkungan Pemkab Gresik terancam diberhentikan pada akhir tahun nanti. Sesuai UU tentang ASN, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan hanya berasal dari PNS dan PPPK. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 25 November 2025 pun mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyelesaikan status pegawai non-ASN sebelum memasuki tahun 2026. Pemkab Gresik pun mulai mendalami skema agar para honorer itu tetap bekerja. Rencananya penggajian dengan Bos Pendamping. Kepala Dinas Pendidikan Gresik S Hariyanto mengatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami skema yang akan dilakukan. Terutama koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik. Namun saat ini salah satu opsi yang muncul yakni pebiayaan gaji melalui bos pendamping. &ldquo;Kami masih koordinasi dengan BKPSDM,&rdquo; ucapHariyanto.

Ratusan honorer di lingkungan Pemkab Gresik terancam diberhentikan pada akhir tahun nanti mengacu pada UU tentang ASN

Guru Honorer Terancam Pemecatan, Pemkab Gresik Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/O7lR5NyAM1rS9btQDo3amXOjwFVtSH8T9nxSh7OU-3419075607.jpg" alt="Ilustrasi siswa sekolah memandang laptop di depan mereka. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa sekolah memandang laptop di depan mereka. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bantuan laptop Chromebook kembali menyita perhatian publik, setelah Eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tersandung tindak pidana korupsi. Di Surabaya, kurang lebih ada 130 sekolah yang menerima bantuan laptop Chromebook dari Kemendikburistek era Nadiem Makarim. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh.&nbsp; "130-an sekolah (yang mendapat bantuan chromebook) dan itu kemarin sudah kami koordinasikan dengan kejaksaan," tutur Yusuf kepada awak media di kompleks Balai Kota Surabaya, Kamis (18/9). Sekolah di Surabaya yang mendapatkan bantuan laptop Chromebook dari Kemendibudristek era Nadiem Makarim, lanjut Yusuf, berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP negeri dan SMP swasta. "Untuk jumlahnya bervariasi. Kalau yang PAUD itu seingat saya 1 (unit chromebook), soalnya dilihat dari jumlah siswa dan model pelajarannya. Kalau SMP mungkin agak banyak, paling nggak ya 20," imbuh Yusuf. Yusuf memastikan bantuan chromebook yang diberikan ke sekolah-sekolah Surabaya hingga kini masih dipakai dan tidak dikembalikan. Hanya saja untuk keperluan pemeriksaan, chromebook tersebut dibawa ke Kejaksaan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan sekolah-sekolah di Kota Pahlawan hanya menerima chromebook&nbsp;pada&nbsp;2020. Sementara pada 2022, Pemkot Surabaya menolak bantuan tersebut. "Yang 2020 ada (sekolah di Surabaya yang menerima bantuan chromebook), yang 2022 nggak ada, karena kita tolak ya pada waktu itu karena ada yang tidak sesuai," terang Wali Kota Eri Cahyadi. Sebelumnya, Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop chromebook. Dari hasil penyelidikan, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut terbukti terlibat dalam dugaan rasuah pada 2019-2022. &rdquo;Dari hasil pendalam, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada, telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),&rdquo; ujad Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Jakarta, Kamis (4/9). Kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi pengadaan TIK (laptop Chromebook pada 2019-2022, yang melibatkan Nadiem Makarim diperkirakan mencapai Rp 1.980.000.000.000 (Rp 1,9 triliun).

Bantuan Chromebook untuk sekolah di Surabaya terpengaruh oleh kasus korupsi Nadiem Makarim, dampak bagi pendidikan

Dinas Pendidikan Surabaya Sebut 130 Sekolah Pernah Dapat Bantuan Chromebook Era Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/I5Fqgh6kyaTpV7vWmPdamk2MEGnw4uCl3POX5DDJ-3500998582.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh imbau siswa SD - SMP menerapkan pembelajaran WFH, setelah demo dua hari berturut-turut ricuh. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh imbau siswa SD - SMP menerapkan pembelajaran WFH, setelah demo dua hari berturut-turut ricuh. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau sekolah SD - SMP untuk menerapkan sistem pembelajaran dari rumah (WHF). Yakni selama empat hari, mulai Senin - Kamis, 1 - 4 September. Imbauan ini dilakukan akibat kericuhan aksi demonstrasi yang terjadi selama dua hari berturut-turut. Fasilitas publik, kantor polisi, kantor pemerintahan, hingga cagar budaya tidak luput menjadi sasaran massa. "Betul, siswa akan melakukan pembelajaran di rumah selama 1 - 4 September, tetapi melihat kondisi juga, karena dengan adanya aksi, tentu berpengaruh pada psikologis anak," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Yusuf Masruh, Minggu (31/8). Dia mengatakan metode pembelajaran ada banyak variasinya. Namun mengingat kondisi kota yang tak kondusif, menurut Yusuf, pembelajaran dari rumah adalah keputusan yang tepat. "Menurut saya, kalau sementara belajar di rumah juga nggak apa, nanti saat pembelajaran di rumah ini metodenya daring. Jadi nanti akan dipandu guru lewat link tatap muka online," imbuh Yusuf. Selama pembelajaran dari rumah, siswa-siswi tetap mendapatkan tugas dengan jam belajar efektif. Imbauan WFH dikhususkan bagi tingkat pendidikan SD dan SMP, sementara PAUD menyesuaikan. "Tetapi sekali lagi ini (pembelajaran WFH 1 - 4 September 2025) sifatnya kondisional, karena kalau lama-lama belajar di rumah juga kurang (efektif)," terang Yusuf. Ketika ditanya mengenai anak-anak sekolah yang ikut turun ke jalan alias demonstrasi, Yusuf tak menampiknya. Namun pihaknya terus berupaya mengimbau pelajar agar fokus dengan kegiatan sekolahnya. "Saya bilang ke anak-anak untuk fokus saja pada pembelajaran. saya juga berharap agar orang tua turut memantau (kegiatan) anak-anaknya," tukas Yusuf. <h3>Demo Dua Hari Berturut-Turut di Surabaya Ricuh</h3> Gelombang aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Jakarta, kini mulai menjalar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Aksi dimulai sejak Jumat (29/8). Ribuan massa melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejak awal, bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian terjadi, hingga polisi menembakkan meriam air dan gas air mata. Alih-alih meredam, amarah demonstran semakin menjadi-jadi, pos polisi, kantor polisi, kendaraan, hingga kantor pemerintahan menjadi sasaran massa. Keesokan harinya, aksi demonstrasi kembali dilakukan. Ada tiga titik lokasi. Aksi pertama di depan Mapolda Jawa Timur, Jalan A.Yani, aksi berlangsung damai dan massa membubarkan diri setelah Kapolda Jatim datang menemui demonstran. Aksi kedua terjadi di depan Mapolrestabes Surabaya. Mulanya, aksi ini berlangsung damai, namun menjelang maghrib, aksi berubah menjadi ricuh. Aksi ketiga terjadi di depan Gedung Negara Grahadi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sempat menemui demonstran. Namun, hal itu tak meredam kemarahan massa. Gedung Negara Grahadi sisi barat dibakar, kobaran api membesar dan menimbulkan kepanikan.

Pemerintah Kota Surabaya imbau sekolah SD-SMP WFH 1-4 September 2025, dampak dari kericuhan demonstrasi

Pemkot Surabaya Minta Siswa SD dan SMP di Surabaya Belajar dari Rumah pada 1-4 September 2025, Demi Psikologis Anak di Tengah Kericuhan Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/Screenshot_2025-07-22-14-19-52-855_comwhatsapp-edit-1037629856.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Dinas Pendidikan Surabaya kesulitan menambah kelas karena kesulitan lahan.&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Dinas Pendidikan Surabaya kesulitan menambah kelas karena kesulitan lahan.&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berencana merenovasi sebanyak 15 bangunan SD negeri pada tahun ini (2025). Namun, persoalan lahan menjadi kendala sehingga sulit dilaksanakan. Salah satunya SDN Gunung Anyar Tambak, Jalan Wiguna Timur, Gunung Anyar.&nbsp;Secara bangunan sekolah tersebut memiliki dua lantai. Namun, belum bisa menampung seluruh rombongan belajar (Rombel). Akibatnya, agar aktivitas belajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan dua shift. Yakni pagi dan siang.&nbsp; "Walau (SD) sudah dua lantai, tapi belum cukup menampung seluruh rombel pada satu waktu. Akibatnya, pemakaian kelas harus bergantian, pagi dan siang," kata Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. "Idealnya kan semua kelas belajar di pagi hari. &nbsp;Itu lebih nyaman, baik bagi siswa maupun orang tua. Orang tua bisa mengantar anak pagi hari, lalu melanjutkan ke kantor tanpa harus bolak-balik," ujar Ajeng Wira Wati.&nbsp; Ketua Fraksi Gerinda DPRD Surabaya itu telah menyampaikan persoalan tersebut ke Dispendik Surabaya. Ajeng meminta pemkot segera menindaklanjuti laporanya dan memberikan solusi yang terbaik. Sehingga, sistem belajar dua shift tak lagi terjadi.&nbsp; Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan &nbsp;akses lahan yang terbatas menjadi kendala dalam proses pelaksaan dilapangan. Misalnya, lokasi pembangunan tidak memiliki lahan kosong. Secara otomatis perluasan bangunan tidak bisa dilakukan. Solusinya menurut dia, pembangunan dilakukan secara vertikal. Selain itu, terbatasanya akses jalan kerap menjadi kendala yang kami hadapi.&nbsp; "Sempitnya jalan membuat kendaraan material sulit menuju ke lokasi. Apalagi kalau sekolah berada di permukiman padat penduduk. Walaupun tidak semua, namun banyak warga yang merasa terganggu atas aktivitas renovasi bangunan," kata Yusuf.&nbsp; Meski begitu, Dispendik tetap mencarikan solusi yang terbaik. Pihaknya mensiasatinya memanfaatkan kelas yang belum melakukan jam belajar secara full. Misalnya kelas 1 dan 2. Para siswa hanya belajar beberapa jam. Yakni dari pukul 07.00 - 10.00. Sehingga &nbsp;ruangan bisa digunakan dengan kelas lain. Dengan begitu, siswa yang belajar pada shift dua, tidak pulang pada sore hari. "Tahun ini ada 15 SDN yang akan direnovasi. Mulai dari renovasi kecil hingga penambahan ruang kelas," ujar Yusuf.

Dinas Pendidikan Surabaya merencanakan renovasi 15 SD, namun terkendala lahan. Sekolah terpaksa terapkan sistem dua shift.

Terkendala Akses dan Lahan, Upaya Pemkot Surabaya Tambah Kelas Sulit Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/wCtnKw8Vyph2ZxgP9vab6Ma1dqld708O7YJiB9cn-2858191306.jpg" alt="Ratusan siswa dari sekitar 50 SMP di Jakarta ambil bagian dalam ajang Maxim Independence Day Quiz 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan siswa dari sekitar 50 SMP di Jakarta ambil bagian dalam ajang Maxim Independence Day Quiz 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ratusan siswa dari sekitar 50 SMP di Jakarta ambil bagian dalam ajang Maxim Independence Day Quiz 2025. Kompetisi ini menjadi yang terbesar yang pernah digelar Maxim di Indonesia, menghadirkan para pelajar berbakat dari SMP negeri maupun swasta.&nbsp; Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kegiatan ini dirancang untuk menguji pengetahuan sejarah sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap warisan bangsa.&nbsp; Peserta diminta menjawab 50 pertanyaan bertema sejarah kemerdekaan dan budaya Indonesia untuk menanamkan jiwa patriotisme. Dari seluruh peserta, akan dipilih 20 tim dengan nilai tertinggi yang kemudian bertanding kembali hingga terpilih juara. Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah menegaskan bahwa program ini adalah bentuk dukungan Maxim terhadap kemajuan pendidikan nasional. &ldquo;Melalui kuis ini, kami berharap dapat mengasah pengetahuan pelajar-pelajar di Indonesia mengenai kekayaan sejarah dan budaya negeri kita tercinta. Kami percaya, dengan mendukung pendidikan, kita turut andil dalam membangun masa depan bangsa yang lebih cerah,&rdquo; ujarnya di Kantor Maxim Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dia menilai kegiatan ini bukan hanya melatih kemampuan bahasa asing, tetapi juga menanamkan nasionalisme dengan cara kreatif dan menyenangkan. &ldquo;Inisiatif seperti ini sejalan dengan komitmen Dinas Pendidikan untuk membentuk generasi muda yang berpengetahuan luas, cinta tanah air, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global,&rdquo; tutur Nahdiana.

Maxim Independence Day Quiz 2025 diikuti ratusan siswa SMP di Jakarta, mendukung pendidikan dan menumbuhkan nasionalisme

Ratusan Siswa Ikuti Quiz Sejarah Kemerdekaan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/sekolah-gratis-1621049068.jpg" alt="Pendaftaran Sekolah gratis: Inilah posko pendaftaran sekolah gratis di Kantor Disdik Kota Depok. (Pemkot Depok untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pendaftaran Sekolah gratis: Inilah posko pendaftaran sekolah gratis di Kantor Disdik Kota Depok. (Pemkot Depok untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memastikan pendaftaran Program Rintisan Sekolah Siswa Gratis (RSSG) masih dibuka hingga 31 Agustus 2025. Program ini menjadi upaya Pemerintah Kota Depok untuk memastikan tidak ada anak yang tidak mendapat akses pendidikan, terutama bagi keluarga prasejahtera. Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah, menyampaikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya siswa yang belum tertampung di sekolah.&nbsp;"Sampai akhir Agustus masih dibuka. Kebijakan ini kami ambil karena khawatir masih ada siswa yang belum mendapatkan sekolah," kata Siti pada Senin (28/7). Dia menjelaskan bahwa batas akhir pendaftaran disesuaikan dengan cut off Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi dasar pemutakhiran data dan acuan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Oleh karena itu, seluruh sekolah diwajibkan memperbarui data secara akurat dan lengkap sebelum batas waktu tersebut. "Pemutakhiran data sangat penting untuk perencanaan anggaran pendidikan dan kelancaran penyaluran dana BOSP. Karena itu, kami mengimbau orang tua yang anaknya belum mendapatkan sekolah agar segera mendaftar ke program RSSG selama kuota masih tersedia," jelasnya. Hingga saat ini, sebanyak 2.512 lulusan Sekolah Dasar (SD) telah masuk ke 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berpartisipasi dalam program RSSG. Dengan target penerimaan 3.000 siswa, Disdik menegaskan masih ada ruang bagi peserta baru. "Alhamdulillah sudah 2.512 siswa terdaftar. Namun jika masih ada anak-anak yang belum mendapatkan sekolah, orang tua bisa datang langsung ke Disdik dengan membawa persyaratan yang berlaku. Nanti akan kami bantu mencarikan sekolah," ujarnya.

Dinas Pendidikan Kota Depok memperpanjang pendaftaran Program Rintisan Sekolah Siswa Gratis hingga 31 Agustus 2025.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas pendidikan

Berita Terkini