<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656674919329.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya meluncurkan "Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak" atau "SIAP PPAK".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terutama di Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korban kekerasan ini jarang sekali ada yang berani langsung lapor karena perlu keberanian lebih, makanya kami fasilitasi melalui aplikasi ini," kata Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayati seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan tersebut bisa diakses melalui laman resmi&nbsp;<a href="https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1696659276028000&amp;usg=AOvVaw0taqyL3HjeelqtoSUIWptb">https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id</a>&nbsp;dan buka selama 24 jam. Nantinya laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh 25 konselor dan 15 relawan dari dinas terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami fasilitasi mereka tanpa harus tatap muka saat lapor maupun berkonsultasi. Pelapor akan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan lebih baik," ujar Ida menjamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kanal pengaduan dan telekomunikasi, DP3APPKB juga menghubungkan pelayanan konseling yang terdapat di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota, Puspaga RW, dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013042666/unit-ppa-polres-gresik-terjunkan-tim-khusus-untuk-tangani-kekerasan-antar-pelajar">Unit PPA Polres Gresik Terjunkan Tim Khusus untuk Tangani Kekerasan Antar Pelajar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laman tersebut juga memuat alamat kantor sejumlah mitra pemkot, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama, rumah sakit umum daerah, 63 lokasi puskesmas, UPTD, hingga Satgas PPA di 153 lokasi kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aplikasi ini juga menindaklanjuti arahan Pak Wali Kota yang menginginkan pelayanan bisa lebih dekat dengan masyarakat," imbuh Ida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, pemerhati anak yang juga Ketua Bidang Data, Komunikasi, dan Litbang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Isa Anshori menyebut terbentuknya laman aduan tersebut merupakan upaya DP3A-PPKB dalam mempercepat penanganan dan pemberian intervensi pada korban kekerasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira dengan adanya aplikasi ini komunikasi dan penyampaian laporan warga kepada Pemkot Surabaya lebih interaktif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya aplikasi ini, Isa berharap pemkot bisa lebih maksimal menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga keberadaan aplikasi ini dapat&nbsp; meningkatkan efektifitas dalam hal pelayanan terhadap perempuan dan anak," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

DP3A-PPKB Surabaya meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak bertajuk SIAP PPAK.

Pemkot Surabaya Jemput Bola Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak dengan SIAP PPAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1614850246457.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Maluku segera melakukan gelar perkara untuk kasus pelecehan seksual oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kepada bawahan sendiri. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Maluku Kombespol Andri Iskandar mengatakan, seluruh saksi hingga terduga pelaku sudah diperiksa. &rdquo;Semuanya sudah selesai diperiksa. Jadi dua sampai tiga hari ke depan kami akan segera melaksanakan gelar perkara,&rdquo; kata Andri seperti dilansir dari Antara di Ambon. Dia menyebutkan, saksi yang sudah diperiksa sebanyak tujuh orang. Yakni korban, lima rekan korban sesama pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas P3A , dan terduga pelaku Kadis P3A. &rdquo;Kemarin terduga pelaku baru selesai diperiksa. Dia diperiksa selama delapan jam,&rdquo; ungkap Andri. Pegawai DP3A diduga dilecehkan kepala dinasnya sendiri. Bahkan perbuatan asusila itu telah berlangsung selama tiga kali pada Juli. Sebelumnya, Kapolda Maluku memastikan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Kepala Dinas P3A kepada bawahannya ditangani secara profesional. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Le mengaku, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan pemeriksaan melalui tim penegakan disiplin (TPD) terhadap kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, DSK terhadap staf di dinas tersebut. Sadali Le menjelaskan, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku David Soleman Katayane (DSK) sudah mengajukan surat pengunduran diri setelah kasus dugaan pelecehan terhadap staf atau bawahannya mencuat. &rdquo;Keputusan ini saya lakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun setelah melalui pertimbangan yang matang. Saya merasa bahwa ini keputusan yang tepat secara pribadi, terlebih khusus dalam menjaga kewibawaan Pemerintah Provinsi Maluku yang saya cintai,&rdquo; ujar David Soleman Katayane dalam keterangan tertulis. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dengan tembusan ke Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam surat pengunduran diri yang dibuat, dia dengan penuh hormat ingin mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil secara sadar dan tanpa paksaan pihak mana pun setelah melalui pertimbangan matang.

Polda Maluku segera lakukan gelar perkara kasus pelecehan seksual oleh Kepala Dinas P3A kepada bawahan sendiri

Polda Maluku Segera Gelar Perkara Kasus Pelecehan oleh Kadis P3A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bejat-oknum-guru-sd-remas-payudara-dan-raba-raba-kemaluan-muridnya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Kekerasan seksual." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kekerasan seksual.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Siswi berinisial DW harus merelakan statusnya sebagai anak-anak. Sebab, DW yang saat ini duduk di bangku kelas dua di SMP negeri Surabaya itu jadi korban perkosaan dan tengah hamil. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya Ida Widayati untuk ikut menangani masalah itu. Sebab, saat ini korban berinisial DW sedang trauma berat. &rdquo;Alhamdulillah Bu Ida langsung respons cepat. Timnya sudah bertemu dan berdialog dengan korban,&rdquo; papar Imam Syafii, wakil rakyat yang berlatar belakang wartawan dan pengacara itu. Menurut Imam, korban DW bukan salah pergaulan. Siswi kelas dua SMP Negeri Surabaya itu tipe anak perempuan pendiam. Dia lebih banyak di dalam rumah di Kecamatan Bubutan. &rdquo;Saat kejadian, DW diajak tetangganya beli makanan. Ternyata pulangnya mampir di rumah seorang pemuda di kampung tidak jauh dari rumah DW,&rdquo; ungkap Imam. Di dalam rumah itu, Imam menyatakan, sudah ada tiga pemuda sedang pesta miras. DW Dipaksa ikut minum. Karena tidak pernah minum, kepala DW langsung pusing. Saat itulah, dua dari tiga pemuda tersebut menistakan DW. DW adalah sulung dari tiga bersaudara dari keluarga kurang mampu. Bapaknya kerja serabutan. Sedangkan ibunya mengais rezeki dengan mengamen. Terkait kasus itu, politikus Nasdem itu minta Pemkot Surabaya mengobati kesehatan fisik dan psikis DW. Selain itu, polisi harus secepat-cepatnya menangkap pelaku. &rdquo;Tidak bisa ditawar lagi, polisi dan satpol PP harus serius memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal. Terutama di dekat perkampungan,&rdquo; ujar Imam. &rdquo;Sudah terbukti banyak mudaratnya. Sama sekali tidak ada kebaikannya,&rdquo; terang Imam, aktivis Nahdlatul Ulama itu.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii mengatakan, telah berkoordinasi dengan DPPPA Surabaya untuk ikut menangani korban perkosaan

Siswi SMP Surabaya Korban Pemerkosaan Alami Trauma Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan memberikan pendampingan psikologis kepada orang tua AM, 17, santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. AM meninggal karena penganiayaan seniornya.  ”Pendampingan diberikan untuk menguatkan orang tua, khususnya ibu AM, sehingga bisa tegar menghadapi peristiwa ini,” kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Sumsel Aminah seperti dilansir dari Antara usai mengunjungi rumah orang tua AM di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Rabu (14/9).  Menurut dia, sebagian besar kondisi psikologis orang tua terguncang setelah kehilangan anak, khususnya dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, orang tua korban AM berhak mendapa pendampingan tersebut. Pendampingan psikologis yang diberikan Dinas PPPA Sumsel menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi orang tua AM.  ”Mungkin kami agak terlambat, namun pada prinsipnya kami turut prihatin atas kasus ini dan terus berupaya memberikan yang terbaik membantu pihak keluarga,” jelas Aminah.  Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga memberikan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua AM. Aminah berharap seluruh instansi pendidikan berupaya mencegah penganiayaan dan tindak kekerasan sedini mungkin, seperti yang dialami almarhum AM.  ”Ke depan, dunia pendidikan kita harus bebas tanpa tindakan penganiayaan apa pun,” ucap Aminah.  Sementara itu, Siti Soimah, ibu AM, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Dinas PPPA dan pihak lain terhadap kondisi keluarganya pasca peristiwa yang menyebabkan putranya meninggal dunia.  ”Saya kemarin juga sudah dihubungi Ibu Menteri PPPA menyampaikan belasungkawa. Dukungan ini menguatkan, kami berterima kasih atas perhatiannya,” kata Siti Soimah.  Sementara itu, ayah AM, Rusdi, juga menyampaikan rasa terima kasih atas keseriusan Polres Ponorogo, Jawa Timur, yang sudah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap putranya. Kedua tersangka itu adalah kakak kelas AM di Ponpes Modern Darussalam Gontor Ponorogo.  ”Saya apresiasi penuh jajaran Polres Ponorogo berhasil menangkap pelaku dan menetapkan sebagai tersangka. Saya serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku sesuai perbuatan mereka ke putra saya,” ujar Rusdi.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dinas PPPA Sumsel Beri Pendampingan Psikologis Orang Tua Santri Gontor