<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/kdm-kemendikdasmen-114817813.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyambangi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada Selasa (17/6). (dok. BKHM Kemendikdasmen)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyambangi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada Selasa (17/6). (dok. BKHM Kemendikdasmen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur pada Senin (16/6). Saat itu, dirinya ditemani oleh Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian. Dalam kesempatannya, Dedi Mulyadi ingin mengecek kondisi infrastruktur wilayah selatan Jawa Barat seperti Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, Garut Selatan, dan Pangandaran. "Pagi hari ini saya sudah berada di Kabupaten Cianjur untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan infrastruktur ke depan, karena Cianjur selatan, Garut selatan, Tasik selatan sampai ke Pangandaran mulainya dari Sukabumi," kata Dedi Mulyadi seperti diunggah melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71, dikutip Rabu (18/6). Adapun wilayah selatan Jawa Barat diantaranya yakni Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran. Pada jalur selatan terdapat banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang baik. &ldquo;Saya mulai mencoba mengidentifikasi sehingga mulai tahun depan kita akan mulai menata wilayah Jawa Barat selatan," ungkap dia. Bahkan, keduanya juga mengecek daerah-daerah yang pernah longsor. Namun, urung ditangani. "Ini saya sama lagi dengan Bupati Cianjur menyusuri lintas Sukabumi Cianjur banyak daerah-daerah yang longsor sudah lama tidak ditangani," kata eks Bupati Purwakarta itu. Atas hal itu, Dedi segera meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyisir wilayah selatan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, seluruh kerusakan harus segera diperbaiki. "Dalam waktu satu bulan ini harus sudah kelar ini sudah terlalu lama," jelas dia. Adapun penanganan persoalan infrastruktur nantinya dimulai dari wilayah Sukabumi hingga ke Pangandaran. "Pokoknya jalur Sukabumi Cianjur sampai Garut sampai Pangandaran tahun depan harus terbangun dengan baik," tukas Dedi.

Gubernur Dedi Mulyadi melakukan kunjungan kerja ke Cianjur untuk mengecek infrastruktur, perbaikan segera dilakukan.

Dedi Mulyadi Akan Tata Ulang Wilayah Jawa Barat Selatan, Perintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk Perbaiki Infrastruktur Seperti Jalan Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/tambang-rakyat-3604417145.jpg" alt="KEDALAMAN 50 METER: Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi delapan penambang yang terjebak di galian emas di Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, kemarin (27/7)." width="100%">
<figcaption>KEDALAMAN 50 METER: Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi delapan penambang yang terjebak di galian emas di Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, kemarin (27/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas menerjunkan alat berat untuk membantu evakuasi delapan penambang emas ilegal yang terperangkap di lubang tambang Dusun Tajur, Desa Pancurendang, Banyumas. Namun, upaya evakuasi yang kemarin memasuki hari kelima itu tak juga berhasil. Keluarga korban kemarin menyatakan ikhlas jika memang proses evakuasi tidak bisa dilakukan. Pantauan Radar Banyumas, keluarga korban datang dari Bogor ke lokasi tambang sekitar pukul 15.15. Mereka dikawal beberapa polisi. Setiba di lokasi, sembilan orang keluarga korban, termasuk dua kepala desa asal para korban yang jadi perwakilan keluarga, disambut Forkopimda Banyumas dan tim Basarnas. Mereka mendengar paparan Basarnas tentang proses evakuasi yang selama ini dilakukan. Setelah mengikuti paparan itu, perwakilan keluarga menyatakan sikapnya. &rsquo;&rsquo;Kami sudah mengerti, jika (penambang yang terperangkap) tidak bisa diselamatkan,&rsquo;&rsquo; ungkap Ahyar Suryadi, kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, yang mewakili keluarga penambang. Pernyataan senada disampaikan Samit, kepala Desa Cisarua, yang dua warganya terjebak di lubang tambang emas. &rsquo;&rsquo;Ini sudah lima hari berlalu. Jika warga kami tak bisa diselamatkan, kami terima kenyataan ini, dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan Yang Mahakuasa,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Keluarga pekerja tambang juga mengadakan doa bersama di sekitar lubang galian. Adah Sudarsa, kepala Basarnas Cilacap, menyatakan bahwa pihaknya tetap melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan delapan pekerja tambang sampai tujuh hari. Hal itu sesuai dengan standar prosedur operasi SAR. Adah menambahkan, operasi SAR kemarin dilakukan dengan membagi tim di enam sektor. Upaya pengurasan air dilakukan untuk membuka jalan ke lubang tempat para penambang terjebak. Sampai hari kelima tim SAR gabungan bekerja, lubang itu masih digenangi air. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai kasus tambang ilegal di Banyumas merupakan kasus eksploitasi kerja. Belum ada unsur perekrutan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). &rsquo;&rsquo;Ini eksploitasi kerja dan menempatkan di tempat kerja berbahaya tanpa perlindungan yang memadai,&rdquo; ucapnya. (mia/syn/dim/c18/oni)

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas menerjunkan alat berat untuk membantu evakuasi delapan penambang emas ilegal yang terperangkap

Hari Kelima, Keluarga Korban Mengaku Ikhlas Pekerja Tambang Belum Bisa Dievakuasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230327_135243.jpg" alt="Tim Teknik Dinas Prasarana Umum (PU) Pemerintah Kota Makassar, memeriksa struktur kekuatan bangunan Masjid Ittifaqul Jamaah. Darwin Fatir/Antara " width="100%">
<figcaption>Tim Teknik Dinas Prasarana Umum (PU) Pemerintah Kota Makassar, memeriksa struktur kekuatan bangunan Masjid Ittifaqul Jamaah. Darwin Fatir/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menduga bangunan kubah Masjid Ittifaqul Jamaah menyalahi bestek. Konstruksinya tidak sesuai spesifikasi sehingga ambruk.  ”Itu (kubah) memakai besi kecil ukuran diameter 10 milimeter. Selain itu, umur bangunan sudah lebih 30 tahun,” ujar Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsi Zubir seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (27/3).  Menurut dia, seharusnya ada pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun pada bangunan masjid. Selain kelayakan bangunan, hal penting yang harus diantisipasi jika ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, seperti ambruknya kubah masjid tersebut.  Mengenai hasil pemeriksaan konstruksi bangunan Masjid Ittifaqul Jamaah, Zuhaelsi mengatakan, masih dalam proses pemetaan konstruksi. Termasuk memeriksa kelaikan bangunan, apakah menyalahi bestek atau tidak sesuai konstruksinya.  ”Sementara sudah diperiksa struktur bangunannya dan siang ini (27/3), kita terima laporan tim yang telah melakukan survei,” papar Zuhaelsi.  Sejauh ini, lanjut dia, Dinas PU juga akan membantu perbaikan masjid dengan mengganti beberapa plat seng di bagian atas masjid yang telah rusak. Hal itu agar bisa melindungi jamaah dari hujan dan panas.  Kepala Bidang Prasarana Dinas PU Makassar Hajar menambahkan, sementara ini, masih dilaksanakan pengecekan dan dihitung kembali mengenai datanya. Apakah sesuai atau tidak konstruksinya.  ”Kalau secara manual, masih aman strukturnya. Tapi, kami akan kalkulasi kembali (kekuatan bangunan). Ambruknya kubah itu bisa juga karena faktor usia. Tadi kami ke atas, besi-besinya diameter 10 milimeter,” ungkap Hajar.  Dengan besi ukuran itu, lanjut dia, dipastikan mudah keropos terkena air hujan, panas matahari, dan faktor lain. Menindaklanjuti arahan pimpinan, pihaknya telah menurunkan satuan tugas untuk membantu membenahi bangunan masjid, termasuk menyiapkan scaffolding atau perancah untuk pembersihan puing-puing kubah di atas.  ”Memang kubahnya sudah tidak layak. Informasi warga (kubah) itu lebih dari 20 tahun dan konstruksi lama,” tutur Hajar.  Sebelumnya, kubah Masjid Ittifaqul Jamaah di Jalan Barukang II, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, secara tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang mendengarkan ceramah salat tarawih sekitar pukul 20.15 wita.  Sebanyak 12 orang menjadi korban tertimpa reruntuhan kubah masjid dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

DPU Makassar Menduga Bangunan Kubah Masjid Ittifaqul Salahi Bestek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/polisi-survei1.jpg" alt="Petugas Satlantas Polresta Banyumas mengecek kondisi jalur selatan Jateng di ruas Tambak-Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Satlantas Polresta Banyumas/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satlantas Polresta Banyumas mengecek kondisi jalur selatan Jateng di ruas Tambak-Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Satlantas Polresta Banyumas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas, Pelaksana Jalan Nasional, serta Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mengecek kesiapan jalur selatan Jawa Tengah menghadapi arus mudik Lebaran 2023.  Kepala Satlantas Polresta Banyumas Komisaris Polisi Bobby Anugrah Rachman mengatakan, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait sejak dua pekan lalu telah melakukan survei. Yakni terkait dengan kesiapan jalan beserta sarana-prasarananya dan penempatan pos pengamanan dalam rangka persiapan menghadapi Lebaran 2023.  ”Dari pantauan terakhir, untuk kondisi jalan saat ini masih ada yang berlubang,” kata Bobby Anugrah Rachman seperti dilansir dari Antara.  Secara keseluruhan, kata dia, ruas jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang diperkirakan mencapai kisaran 20 persen yang tersebar di sejumlah titik. Namun, yang paling banyak di ruas Ajibarang-Purwokerto.  Dia mengakui faktor cuaca yang tidak menentu turut mendukung terjadinya kerusakan jalan.  ”Faktor cuaca yang sering panas, hujan, panas, hujan, menyebabkan aspal jadi kurang bagus (mengelupas),” terang Bobby Anugrah Rachman.  Kendati demikian, dia mengatakan, ruas-ruas jalan yang berlubang tersebut sudah dipetakan untuk segera dilakukan perbaikan instansi terkait. Berdasar estimasi, perbaikan ruas jalan yang berlubang itu akan selesai sebelum Ramadan.  ”Sehingga diharapkan dapat dilalui dengan aman oleh pemudik pada masa arus mudik hingga balik Lebaran tahun ini,” papar Bobby Anugrah Rachman.  Lebih lanjut, Kasatlantas mengatakan, telah memasang papan imbauan maupun ornamen mobil polisi lalu lintas yang diberi lampu warna biru di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas.  ”Dengan harapan saat malam hari, pengemudi yang mulai mengantuk dapat segar lagi ketika melihat mobil polisi itu, sehingga bisa kembali konsentrasi dalam berkendara,” jelas Bobby Anugrah Rachman.  Dia memperkirakan arus mudik yang memasuki atau melintas di wilayah Banyumas pada Lebaran 2023 akan mengalami peningkatan dari tahun lalu. Itu seiring dengan berbagai pelonggaran pasca penghentian status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Menurut dia, perkiraan tersebut berkaca dari lonjakan arus mudik Lebaran 2022 pasca larangan mudik pada Lebaran 2020 dan 2021 karena adanya pandemi Covid-19.  Selain itu, kata dia, ruas jalan Brebes-Ajibarang-Wangon yang merupakan penghubung jalur Pantura Jateng dengan jalur selatan Jateng tetap menjadi primadona bagi pemudik dari Jakarta yang hendak menuju berbagai kota di wilayah tengah dan selatan Jateng.  ”Terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor pasti akan memilih lewat Ajibarang,” tutur Kompol Bobby.

Petugas Gabungan Cek Kesiapan Jalur Selatan Jateng Hadapi Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230119_1823441.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Selasa (7/2). Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua dengan tersangka Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.  ”Betul, hari ini (7/2), informasi yang kami terima ada penggeledahan tim penyidik KPK di Kantor PU Papua dalam perkara tersangka LE,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/2).  Ali menambahkan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena proses penggeledahan masih berlangsung. ”Masih berlangsung, akan diinfokan perkembangannya,” ujar Ali Fikri.  Penyidik KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Selain Lukas Enembe, KPK menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.  Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp 1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Yakni proyek multiyears (tahun jamak) peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar, serta proyek tahun jamak penataan lingkungan area menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.  KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Berdasar bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp 10 miliar.  KPK telah memperpanjang penahanan terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe selama 40 hari ke depan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua. Perpanjangan masa penahanan di Rutan KPK untuk 40 hari ke depan, terhitung mulai 2 Februari hingga 13 Maret.  Penyidik mengungkapkan, perpanjangan penahanan terhadap Lukas Enembe itu dilakukan demi kepentingan pengumpulan alat bukti untuk semakin memperkuat dugaan perbuatan tersangka Lukas Enembe.

KPK Geledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-10-at-20.15.41-1.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menerobos banjir di Kecamatan Medan Denai untuk memastikan warganya aman dan terlayani dengan baik.  ”Saya menuju lokasi begitu dapat informasi untuk melihat kondisi wilayah dan mengidentifikasi penyebab banjir di Medan Denai,” terang Bobby seperti dilansir dari Antara di Medan, Jumat (11/3).  Kota Medan dilanda hujan deras, sehingga sejumlah wilayah digenangi air, salah satunya di Jalan Menteng II, Medan Denai. Begitu tiba di lokasi, wali kota langsung menerobos hingga ke gang-gang rumah warga. Air setinggi 30 sentimeter merendam rumah warga setempat.  Wali Kota Medan dihampiri seorang perempuan parobaya mengadukan kondisi rumahnya terendam air. ”Apa saja yang kena bu?” tanya Bobby kepada ibu itu.  Perempuan mengaku hampir sebagian besar barang-barang di rumahnya sudah terendam. ”Barang-barang kami tenggelam semua, Pak. Tolong kami,” ujar perempuan berbaju hitam itu.  Wali kota meminta pihak kecamatan serta OPD terkait untuk membantu. Bobby juga meminta OPD segera mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makan dan minuman serta obat-obatan.  Bobby kemudian berkeliling meninjau titik-titik drainase di lokasi itu, lalu membuka lubang penutup drainase yang sudah dipenuhi air bercampur sampah. Wali kota lantas menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mencari titik permasalahan drainase yang tidak mampu menampung debit air, sehingga meluap dengan cepat.  ”Segera lakukan identifikasi aliran Parit Sulang Saling hingga Sungai Denai, dan normalisasi drainase di Jalan Menteng Raya mengurangi titik genangan air,” ujar Bobby Nasution.

Wali Kota Terobos Banjir di Medan Denai, Pastikan Warga Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-10-at-21.47.17-1.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution memantau pemasangan drainase beton. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution memantau pemasangan drainase beton. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Medan Bobby Nasution minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) bekerja lebih maksimal. Hal tersebut agar dana infrastruktur sebesar lebih dari Rp 1 triliun dapat terserap secara optimal pada 2022.  ”Tak ada alasan bagi Dinas PU untuk tidak bekerja dengan baik dan maksimal. Sebab, anggaran pembenahan infrastruktur di APBD 2022 telah ditambah menjadi Rp 1 triliun lebih,” kata Bobby seperti dilansir dari Antara di Medan.  Seluruh jajaran Dinas PU Kota Medan harus mampu menyerap anggaran infrastruktur untuk berbagai kebutuhan. Termasuk perbaikan jalan rusak dan drainase, sebesar 90 persen hingga akhir 2022.  Bobby menegaskan, tak ingin realisasi penggunaan anggaran tersebut di bawah 90 persen. Sebab, tidak optimalnya penyerapan anggaran menjadi salah satu alasan tidak maksimalnya perbaikan jalan dan drainase kota.  ”Anggaran sudah kita tambah. Jadi perbaikan infrastruktur tahun depan harus maksimal,” ucap Bobby.  Sementara itu, Plt Kepala Dinas PU Kota Medan Ferry Ichsan mengatakan, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBD 2022 mencapai Rp 1 triliun lebih. Dari total anggaran tersebut, Rp 540 miliar di antaranya dialokasikan untuk perbaikan drainase dan Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk program bidang jasa konstruksi lain dan program penunjang infrastruktur lain.  ”Kita percepat proses pengadaan, selain pembenahan infrastruktur. Ini demi mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat Kota Medan,” tutur Ferry Ichsan.  Lingkup pengerjaan infrastruktur jalan dan drainase meliputi 21 kecamatan hingga tingkat lingkungan.

Wali Kota Medan Minta Dana Infrastruktur Rp 1 Triliun Terserap Optimal