<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG20210126144240.jpg" alt="Ilustrasi Sungai Kalimas Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sungai Kalimas Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penilaian Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur terhadap pengelolaan industri cukup bagus. Penilaian itu berdasar penanganan limbah oleh perusahaan yang berlangsung selama 2020. Dari 195 perusahaan yang dinilai di Jawa Timur, tidak ada satu pun yang masuk kategori hitam.  Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur Sunarto mengungkapkan, ada lima kategori pada penilaian tersebut. Yakni emas, hijau, biru, merah, dan hitam.  ”Kategori tersebut berdasar urutan pencapaian penilaian. Hitam merupakan kategori yang patut dihindari. Sebab, kategori tersebut membuktikan pengelolaan lingkungan hidup bagi industri belum maksimal,” tutur Sunarto pada Selasa (26/1).  Sementara itu, terdapat 4 perusahaan di Jawa Timur yang meraih predikat emas. Selain itu, sebanyak 10 perusahaan masuk kategori hijau, untuk biru 171 perusahaan, dan merah 10 perusahaan. ”Tidak ada yang masuk predikat hitam,’’ terang Sunarto.  Perusahaan yang diaudit berlokasi di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Daerah dengan jumlah perusahaan paling banyak adalah Surabaya. ”Daerah berikutnya adalah Sidoarjo 30 perusahaan, Gresik 23 perusahaan, dan Mojokerto 12 perusahaan,” terang Sunarto.  DLH pemerintah provinsi, lanjut dia, selalu mengimbau perusahaan untuk taat dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan. Program itu berlangsung sejalan dengan kegiatan usahanya. ”Kinerja itu akan diaudit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ tambah Sunarto.  Pencapaian kinerja perusahaan di Jatim dalam mengelola lingkungan selalu baik. Itu berkat kerja sama antara perusahaan dan pemerintah. Sunarto mengapresiasi tingkat partisipasi pelaku usaha industri di Jawa Timur yang cukup tinggi.  Sebelumnya, Sunarto memaparkan dua program yang menjadi prioritas di tahun ini. Yakni sistem informasi pengelolaan sampah dan layanan silabi. Sistem informasi pengelolaan sampah bisa diakses melalui website atau apilkasi. Program tersebut menguatkan data tentang sampai di 38 kabupaten dan kota. Sumber data berasal dari tim yang turun langsung ke daerah.  ”Data sampah di daerah nanti masuk aplikasi sistem informasi tersebut,’’ tutu Sunarto  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

Dinas Lingkungan Hidup Jatim Sebut Tidak Ada Perusahaan Predikat Hitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tindak-penimbun-limbah-b3_m_129295.jpeg" alt="BARANG BERBAHAYA: Limbah medis disita polisi dari sebuah gudang di kawasan Rungkut. Perusahaan pengelolaan limbah tersebut beroperasi tanpa izin." width="100%">
<figcaption>BARANG BERBAHAYA: Limbah medis disita polisi dari sebuah gudang di kawasan Rungkut. Perusahaan pengelolaan limbah tersebut beroperasi tanpa izin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Polrestabes Surabaya menindak praktik pengelolaan limbah B3 (barang beracun dan berbahaya) yang dilakukan tanpa izin. Polisi menyita beragam limbah medis dari sebuah gudang di Rungkut.  Pengungkapan itu bermula dari laporan warga setempat. Mereka mengeluhkan permukimannya yang digunakan sebagai gudang penimbunan limbah medis. &rsquo;&rsquo;Ini kan alat-alatnya sudah bekas, tentu saja akan mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau yang menyengat,&rsquo;&rsquo; ujar Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga Selasa (9/5).  Berdasar penyelidikan, gudang tersebut adalah milik PT Sukses Selamat Barokah. Temuan polisi, perusahaan itu beroperasi tanpa izin dari instansi terkait. &rsquo;&rsquo;Seharusnya kalau mau membuat perusahaan semacam itu, mereka izin lebih dulu ke dinas lingkungan hidup (DLH),&rsquo;&rsquo; tutur perwira dengan dua melati di pundak tersebut.  Selain barang-barang limbah medis, polisi mengamankan beberapa surat penting yang dimiliki perusahaan tersebut. &rsquo;&rsquo;Surat-suratnya meliputi STNK, buku kir, surat jalan, dan sebundel dokumen limbah,&rsquo;&rsquo; jelas Shinto. Dalam menangani kasus tersebut, Unit Tipiter Polrestabes Surabaya menggandeng DLH Provinsi Jawa Timur.  Kasi Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jatim Ainul Huri menjelaskan, biasanya limbah-limbah dari rumah sakit itu dimusnahkan menggunakan insinerator. Alat tersebut hanya tersedia di kawasan Jawa Barat. &rsquo;&rsquo;Jadi, semua limbah yang akan menuju ke sana diawasi dengan ketat. Yang boleh melakukan hanya mereka yang berizin,&rsquo;&rsquo; tegasnya.  Menurut dia, yang dilakukan perusahaan itu dinilai tidak bertanggung jawab. Sebab, limbah yang ditimbun dalam kurun waktu yang lama di tempat terbuka bakal membahayakan warga sekitar. &rsquo;&rsquo;Namanya juga limbah beracun, zat-zatnya itu bisa menular melalui udara. Jadi, benar-benar sangat berbahaya,&rsquo;&rsquo; ungkap Ainul.  Meski sudah ada indikasi melakukan tindak pidana, sampai sekarang polisi belum menetapkan tersangka. Shinto menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi. (bin/c14/fal)

Tindak Penimbun Limbah B3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/box-culvert-solusi-tercepat-tapi-bukan-terbaik_m_109475.jpeg" alt="DIBUKA: Pintu air Simo Pomahan menjadi akses masuk ke box culvert Banyu Urip. Ketinggian gorong-gorong itu mencapai 6 meter." width="100%">
<figcaption>DIBUKA: Pintu air Simo Pomahan menjadi akses masuk ke box culvert Banyu Urip. Ketinggian gorong-gorong itu mencapai 6 meter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemprov Jatim meminta pemkot memantau ketat setiap box culvert. Terutama pada pembersihan. Sebab, tumpukan sedimen berpotensi menjadi masalah besar. Sedimen itu bisa berasal dari penguraian alami atau material tanah dan pasir yang terbawa roda kendaraan. Lewat celah yang ada, material tersebut akan memasuki box culvert. Lambat laun material mengeras dan mengurangi luasan penampang di dalam box culvert. &rsquo;&rsquo;Jika luasan berkurang, debit air yang melintas bakal turun,&rsquo;&rsquo; ujar Bambang Sadono, kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Pemprov Jatim. Penurunan debit dapat berimbas pada lamanya air memasuki saluran ketika hujan turun. Akibatnya, jalan lebih lama tergenang. Tidak tertutup kemungkinan terjadi banjir. Limbah rumah tangga juga bisa menjadi sumber masalah. Apalagi air buangan dari proses mencuci. Kandungan kimia dari bahan sabun atau detergen mengandung surfaktan yang sifatnya mengambil ketersediaan oksigen dalam air. Konstruksi box culvert yang tertutup membuat kandungan oksigen dalam air makin sedikit sehingga akan menimbulkan pergeseran ekosistem air. &rsquo;&rsquo;Hewan dan tumbuhan yang hidup bakal berubah. Tidak seperti pada saluran yang terbuka,&rsquo;&rsquo; katanya. Bambang menyatakan, box culvert memicu kemungkinan rusaknya keseimbangan ekologis. Apalagi jika ekosistem mulai berganti. Tanpa perawatan yang baik, box culvert justru menjadi ancaman bagi lingkungan biota air. Pakar geoteknik Universitas Kristen Petra Daniel Tjandra menegaskan, box culvert hanya solusi jangka pendek. &rsquo;&rsquo;Lebih bagus kalau membuat tunnel (terowongan) sekalian,&rsquo;&rsquo; tutur kepala departemen teknik sipil tersebut. Jika melihat contoh dari kota di negara-negara maju, pembangunan tidak difokuskan pada jalan. Justru mereka mengembangkan infrastruktur bawah tanah seperti MRT atau jalan terowongan. Box culvert memang menguntungkan karena tidak memakan biaya sebesar pembuatan transportasi bawah tanah. Namun, lebarnya jalan malah membuat warga makin gemar menggunakan kendaraan pribadi. Lama-lama tentu jalan selebar apa pun tidak bisa menampung volume kendaraan. Daniel menuturkan, akan lebih baik jika solusinya berupa transportasi publik. Tentu dengan perawatan yang baik dan harga tiket yang memadai. &rsquo;&rsquo;Di luar negeri, bahkan rektor naik subway,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Tetapi, untuk masalah keawetan dan perawatan, Daniel yakin box culvert di Surabaya sudah memenuhi standar. &rsquo;&rsquo;Sebelumnya, pasti dihitung daya dukung tanahnya berapa,&rsquo;&rsquo; terang pria yang pernah menempuh pendidikan di Busan, Korea Selatan, tersebut. Jenis tanah di Surabaya berbeda untuk setiap kawasan. Karena itu, jenis box culvert harus disesuaikan. Jika perhitungannya sudah pas, kemungkinan box culvert rusak karena penurunan tanah sangat kecil. Cilcia Kusumatsuti, pakar drainase UK Petra, yakin box culvert di Surabaya tahan lama dan tidak mampet. &rsquo;&rsquo;Yang ada itu endapan lumpurnya, bergantung jenis tanah dan kualitas air hujan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Endapan tanahlah yang menjadi faktor utama pendangkalan dalam saluran. Karena itu, menurut Cilcia, perlu ada kontrol sedimen setidaknya setahun sekali. Bila endapan tanah sudah tinggi, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, membuka lubang utama box culvert dan mengeruknya. &rsquo;&rsquo;Box culvert harus punya main hole setiap beberapa puluh meter yang bisa dibuka,&rsquo;&rsquo; paparnya. Kedua, penggelontoran air. Sedimen digerus dengan aliran air yang kuat dari ujung box culvert. Tentu cara kedua itu hanya bisa diaplikasikan bila endapan tidak terlalu tebal. Cilcia mengungkapkan, masyarakat masih sering salah kaprah membedakan drainase dengan sungai. Dia lantas mencontohkan sungai yang siap dipasang box culvert di Jemur Andayani. Menurut dia, sungai tersebut sebenarnya adalah saluran. Karena itu, tidak seharusnya ada ekosistem di situ. &rsquo;&rsquo;Kalau sungai itu seperti Wonokromo dan Kalimas,&rsquo;&rsquo; terang lulusan Universitas Atma Jaya Jogjakarta tersebut. Keberadaan makhluk hidup di drainase bisa disebabkan saluran yang memang terbuka. Hal itu memungkinkan bibit-bibit kehidupan tumbuh dan berkembang biak sehingga menciptakan ekosistem. &rsquo;&rsquo;Itulah yang kadang membuat drainase kelihatan seperti sungai alami,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Pernyataan lain disampaikan Suparto Wijoyo. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut menilai sungai-sungai kecil yang kini ditutupi box culvert itu bukan saluran buatan. Misalnya, sungai di sepanjang Banyu Urip hingga Benowo. Suparto menyebutkan, Surabaya sebetulnya adalah kota berwawasan sungai. Bukan hanya yang besar, aliran-aliran yang berukuran lebih kecil termasuk cabang-cabang sungai. Dengan dibangunnya box culvert di atas aliran sungai, Suparto mengibaratkan Surabaya sebagai pemakaman kota. Air sungai sebagai sumber kehidupan zaman lampau kini ditutupi beton-beton penyangga jalan. &rsquo;&rsquo;Air ditenggelamkan seolah-olah air ini adalah musuh kita,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Menurut Suparto, pembangunan box culvert yang tidak berwawasan lingkungan dapat meruntuhkan ekosistem. Mula-mula sungai, kemudian bisa berpengaruh pada ekosistem lain. &rsquo;&rsquo;Itu menyalahi tata kota yang waras secara ekologis,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Dia menyadari, box culvert merupakan pilihan tunggal untuk saat ini. Sebab, pemerintah belum mampu menyediakan akses transportasi alternatif seperti sungai. Padahal, menurut Suparto, dengan banyaknya sungai di Surabaya, seharusnya pemkot bisa memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai jalur transportasi. &rsquo;&rsquo;Kenapa tidak dibangun saja taksi air, bus air seperti di Thailand atau Belanda?&rsquo;&rsquo; ucap ketua Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan tersebut. Dia menegaskan, pembangunan terus-menerus bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Tidak terkecuali pembangunan box culvert. Manusia mungkin akan merasa nyaman dengan akses yang lebih lebar dan panjang. Box culvert, menurut dia, dibangun dengan pendekatan yang sangat antroposentris alias kepentingan manusia saja.  Selama box culvert masih terpasang, pria yang beralamat di Benowo itu berharap perawatan infrastruktur tersebut bisa maksimal. Toh, dia termasuk salah seorang pengendara yang rutin melintas di atasnya. Namun, agar box culvert bisa lebih ramah lingkungan, Suparto mengusulkan perawatan yang bersifat klimatologis. Alias, disesuaikan dengan musimnya. Dengan hanya memiliki dua musim, Suparto merasa tidak begitu sulit merawat box culvert. &rsquo;&rsquo;Kalau musim hujan, harus ada monitoring harian,&rsquo;&rsquo; katanya. Monitoring itu dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan sampah dan volume air yang berlebih. Bagi dia, pembersihan yang hanya dilakukan setiap enam bulan saat ini jauh dari ideal. &rsquo;&rsquo;Kalau bisa, kerja besar atau pengerukan itu malah dilakukan sebulan sekali waktu musim hujan,&rsquo;&rsquo; ujar Suparto. Sementara itu, ketika musim kemarau, intensitasnya bisa dikurangi menjadi tiga bulan sekali. (deb/kik/c14/oni/sep/JPG)

Box Culvert Solusi Tercepat tapi Bukan Terbaik