<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Uji-Emisi-2154900468.jpg" alt="Petugas sedang melakukan uji Emisi./ JawaPos.com/Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Petugas sedang melakukan uji Emisi./ JawaPos.com/Dery Ridwansah</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengeklaim telah gencar melakukan sosialisasi untuk melakukan uji emisi kepada masyarakat. Hal itu menanggapi banyaknya keluhan pengendara yang terjaring razia dan didenda karena tak lulus uji emisi hari ini, Rabu (1/11).</p> <div dir="auto">"Sejak tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan sosialisasi kewajiban uji emisi dalam rangka perbaikan kualitas udara," ucapnya kepada wartawan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, edukasi publik terhadap kewajiban uji emisi ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan beragam cara dan pendekatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mulai dari program uji emisi gratis, uji emisi akbar serentak tiga provinsi, pekan uji emisi yang melibatkan lebih dari 500 bengkel di Jakarta, hingga pelatihan instruktur uji emisi di tiga provinsi,&rdquo; paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013208132/hari-pertama-tilang-uji-emisi-kembali-diberlakukan-di-satu-titik-sudah-tindak-9-kendaraan">Hari Pertama Tilang Uji Emisi Kembali Diberlakukan, di Satu Titik Sudah Tindak 9 Kendaraan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebutkan, pendekatan tersebut diambil untuk mengedukasi warga Jakarta tentang pentingnya merawat kendaraan bermotor agar polusi udara di ibu kota dapat terkendali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013208073/polda-metro-jaya-berlakukan-tilang-uji-emisi-lihat-lokasinya">Polda Metro Jaya Berlakukan Tilang Uji Emisi, Lihat Lokasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Asep memastikan bahwa pihaknya melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan pengawasan dan penegakan hukum kepada industri yang berpotensi mencemari udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online, Riyadi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan tilang uji emisi yang mulai diberlakukan hari ini, Rabu (1/11) di DKI Jakarta. Ia mengaku kecewa usai motornya dinyatakan tak lulus uji emisi usai diberhentikan kepolisian di Kembangan, Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sambil merengut, ia mengaku baru mengetahui adanya tilang uji emisi di Jakarta. Baginya, tilang uji emisi ini terlalu menyusahkan masyarakat. Alih-alih didenda, seharusnya uang itu digunakan untuk menyervis kendaraan agar lulus uji emisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seharusnya sekadar uji emisi dan disarankan untuk servis, mungkin ya kalau sekali itu," ucapnya kepada wartawan, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin kalau sudah berkali-kali kena, mungkin boleh lah diberlakukan tilang. Kalau cuma sekali kan kita cuman lewat, tahu-tahu diberhentikan. Gara gara enggak lulus, ditilang. Kecewa berat, sangat," imbuh Riyadi.</div>

Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengeklaim telah gencar melakukan sosialisasi untuk melakukan uji emisi kepada masyarakat.

Tilang Uji Emisi Dikeluhkan, DLH DKI Klaim Sudah Sosialisasi Sejak Lama

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Penyegelan-perusahaan-batu-bara-800046202.jpg" alt="Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali memberi sanksi terhadap perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali memberi sanksi terhadap perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali memberi sanksi terhadap perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di Jakarta Timur. Perusahaan tersebut dihentikan operasionalnya lantaran terbukti belum melengkapi pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemari lingkungan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Pemberian sanksi tersebut didasari perintah/kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0083 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, tim gabungan yang terdiri dari Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum (PPH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH DKI Jakarta, serta Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, mendapati pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh dua perusahaan yang telah ditertibkan sebelumnya di Jakarta Utara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain belum melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, terdapat beberapa temuan pelanggaran yang sama seperti hasil sidak kemarin, sepertinya pelanggaran itu jadi masalah klasik perusahaan stockpile batu bara,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012900349/puan-harapkan-lrt-jabodebek-mampu-atasi-kemacetan-dan-kurangi-polusi-udara">Puan Harapkan LRT Jabodebek Mampu Atasi Kemacetan dan Kurangi Polusi Udara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pelanggaran itu berupa belum terpasangnya jaring/net secara menyeluruh di lokasi kegiatan, tumpukan stockpile batu bara belum seluruhnya ditutup dengan terpal, belum melakukan pengelolaan air limpasan dari stockpile batu bara, belum melakukan pengelolaan sampah domestik, ditemukan adanya bekas pembakaran sampah, dan TPS Limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita hentikan sementara operasi PT Bahana Indokarya Global sesuai Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021,&rdquo; tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengultimatum kepada seluruh perusahaan atau industri di Jakarta yang masih main-main terhadap lingkungan agar segera membenahi pengelolaannya terhadap wilayah sekitar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita terus melakukan sidak kepada semua industri di Jakarta, dan akan terus mengawasi perusahaan yang coba-coba merusak lingkungan dengan secara abai mengelola lingkungan,&rdquo; pungkasnya.</div>

“Kita hentikan sementara operasi PT Bahana Indokarya Global sesuai Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021,” tegas Asep.

Berpotensi Cemari Lingkaran, Perusahaan Batu Bara di Jakarta Timur Dihentikan Operasionalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Kadin_LH_DKI.jpg" alt="Arsip Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Senin (19/09/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna" width="100%">
<figcaption>Arsip Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Senin (19/09/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengeklaim telah selesai menginvestigasi empat perusahaan yang cerobongnya diduga melakukan pencemaran debu batubara di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa cerobong dari empat perusahaan tersebut kadar emisinya masih di bawah baku mutu.<br /> <br /> Hal itu dinilai setelah pihaknya mengukur emisi perusahaan tersebut meggunakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).<br /> <br /> "Kami pasti memantau kualitas cerobongnya. Jadi kami ada parameter yang dari KLHK tentang batas mutu dari cerobong itu. Nah, beberapa perusahaan besar yang memang sudah kami lakukan itu di bawah baku mutu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (10/12).<br /> <br /> "Kami sudah uji kadar emisinya. Tapi masih bagus secara emisi," sambungnya.<br /> <br /> Namun begitu, Asep mengaku bahwa empat perusahaan yang memiliki cerobong itu kemungkinan masih tetap mencemari lingkungan Rusunawa Marunda ketika mengeluarkan asap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Apalagi, katanya, jika angin bertiup ke arah pemukiman warga Marunda.<br /> <br /> Belum lagi jika melihat Marunda merupakan pemukiman yang dikelilingi kawasan industri yang masih menggunakan bahan bakar batubara sebagai pembangkit listrik.<br /> <br /> "Karena kawasan industri, tidak mungkin bersih 100% dari batu bara. Memang masih ada batu bara yang ke rusun, tetapi memang dengan kuantitas yang lebih berkurang dibandingkan PT. KCN [Karya Cipta Nusantara]," ucapnya.<br /> <br /> Hingga saat ini, Asep mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan lainnya yang berpotensi mencemari debu batu bara di kawasan Marunda.<br /> <br /> "Nah, ini yang kami pantau. Kami juga sudah meninjau beberapa lokasi pabrik yang masih menggunakan batubara. Kami tetap memantau industri ke sana," tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah mengukur cerobong boiler pada empat industri atau perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan sehubungan dengan munculnya lagi debu diduga berasal dari batu bara di Rusunawa Marunda sejak Senin (21/11) lalu.<br /> <br /> "Kami ukur cerobong-cerobong industri di sekitar Marunda," kata Kepala Seksi Humas Dinas LH DKI Yogi Ikhwan saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (23/11).<br /> <br /> Namun, Yogi masih enggan membeberkan empat nama perusahaan yang sedah dicek ersebut. "Namanya dirahasiakan dulu," katanya.<br /> <br /> Ia menduga, cerobong-cerobong industri dari empat perusahaan itulah yang mencemari warga Rusunawa Marunda. Sebab, empat perusahaan itu masih menggunakan energi batu bara.<br /> <br /> "Iya (tenaganya masih pakai batu bara). Kami ukur cerobongnya. Ini yang pakai boiler batu bara. Jangan-jangan dari situ kan," kata Yogi.

DLH DKI Sebut Emisi 4 Perusahaan Batu Bara di Marunda Masih Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Buang-Sampah-Sembarangan-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pengendara melintas di depan tumpukan sampah di kawasan Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (12/5/2022). Tumpukan sampah sampai menutupi bahu jalan.  Sampah didominasi oleh plastik dan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pengendara melintas di depan tumpukan sampah di kawasan Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (12/5/2022). Tumpukan sampah sampai menutupi bahu jalan.  Sampah didominasi oleh plastik dan sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan kepada pembuang sampah sembarangan yang diawasi drone tidak akan bersifat fleksibel, meski juga akan mempertimbangkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu denda maksimal Rp 500 ribu.<br /> <br /> Humas DLH Yogi Ikhwan mengatakan, sanksi yang diterapkan petugas kepada pembuang sampah sembarangan akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelaku. "Jadi seperti kemarin kami dapat 4 orang itu nggak bawa duit sama sekali, akhirnya kami berikan sanksi sosial. Buang atau atau mungut sampah sepanjang 200 meter gitu," ujarnya saat dihubungi, Senin (7/11).<br /> <br /> Ia menegaskan, pembuang sampah sembarangan tersebut tidak dilarang lagi ke lokasi. Hanya saja, pihaknya memberi peringatan agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.<br /> <br /> Selain diberi sanksi sosial, petugas di lapangan juga memberikan sanksi denda kepada pelaku pembuang sampah sembarangan. Dari keterangan Instagram resmi DLH, diketahui sejumlah Rp 710 ribu dikantongi petugas dari 15 pelanggar yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Yogi mengatakan, uang denda tersebut langsung disetorkan ke kas daerah<br /> <br /> "Itu langsung disetorkan ke kas daerah. Itu dianggap sejenis retribusi. Jadi nggak dipegang petugas, dimasukkan ke khas daerah," tegasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk orang yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta resmi diberlakukan. Selain itu, pemantauan menggunakan drone untuk memastikan orang-orang tak membuang sampah sembarangan juga resmi sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan diberlakukan mulai Minggu, 6 November 2022.<br /> <br /> Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto, aturan tersebut sudah disepakati dan akan dilakukan secara kolaboratif dengan Satpol PP dan Dinan Diskominfotik.  "Dinas Kominfotik mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda No. 3/2013 dengan menyediakan drone, kamera, dan live streaming YouTube untuk mendukung penindakan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (3/11). <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Tak Semua Pembuang Sampah Sembarangan Didenda, Ini Sanksi Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sampah-tebet.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meninjau kembali Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Tebet.<br /> <br /> Menurut August, hal itu untuk merespon aspirasi warga Tebet, Jakarta Selatan yang secara tegas menolak rencana pembangunan FPSA karena berdekatan dengan pemukiman serta area publik lainnya dan dinilai berpotensi menganggu kenyamanan dan mencemari udara.<br /> <br /> “Ini menjadi salah satu pertimbangan, kalau memang bisa diterima atau ditampung aspirasi yang mengatakan warga Tebet menolak, itu (FPSA) ditunda, setidaknya dipertimbangkan lagi bagaimana aspirasi dari warga itu harus menjadi pertimbangan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup,” ujar August dalam keterangannya, Rabu (08/09).<br /> <br /> August juga mengatakan, dirinya sudah meninjau langsung lokasi yang nantinya digunakan sebagai FPSA yang masuk dalam wilayah Tebet Barat. Sebelumnya lokasi tempat pembuangan sampah persis di samping Taman Tebet, menurut perkembangan terakhir katanya sudah dipindahkan.<br /> <br /> Meskipun sudah dipindah, kata August, sangat disayangkan lokasinya masih berdekatan dengan Taman Tebet, bersebelahan dengan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Akasia serta pemukiman warga.<br /> <br /> “Saya sudah meninjau lokasi dan memang sebelum dimulainya perpindahan TPS dari Taman Tebet pindah ketempat yang sekarang itu yang dekat RPTRA, saat itu sempat ada penolakan warga,” terangnya<br /> <br /> August menyebut para anggota DPRD dari PSI akan mencoba membantu warga dengan mencari jalan agar aspirasi warga bisa tersalurkan.<br /> <br /> “Nanti mungkin dari kami, dari Fraksi temen-teman coba menyiasati kalau memang ada aspirasi yang benar-benar dari warga Tebet dan tentunya yang terdekat adalah kelurahan Tebet Barat, inilah yang akan kami dorong kalau memang warga tidak setuju warga menolak ya itu tadi harus menjadi pertimbangan utama,” ulasnya.<br /> <br /> Namun, kata August, selain opsi menunda, jika memang keberadaan FPSA itu benar-benar mengganggu dan membuat warga merasa khawatir dan resah terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan maka harus ditolak secara tegas.<br /> <br /> “Setidaknya menunda atau bahkan mungkin ya kalau warga benar-benar punya kekhawatiran itu harus ditolak,” tegasnya.<br /> <br /> Selain itu, August juga menyatakan warga yang menolak akan difasilitasi kedalam forum resmi baik itu pada tingkat kelurahan maupun dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyampaikan suaranya dalam wadah audiensi.<br /> <br /> “Makannya ini kan harus kita bawa kan juga didalam forum apakah kita bawa ke kelurahan atau mungkin kita bawakan langsung ke Sudin atau Dinas LH warga yang tadi benar-benar menolak,” tuntasnya.

PSI Minta Proyek FPSA Tinjau Kembali Jika Meresahkan Warga