<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/WhatsApp-Image-2023-10-20-at-183148-3067588267.jpg" alt="Pemkab Sidoarjo renovasi 410 warung rakyat pada 2023 melalui program 2.000 warung rakyat direnovasi." width="100%">
<figcaption>Pemkab Sidoarjo renovasi 410 warung rakyat pada 2023 melalui program 2.000 warung rakyat direnovasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkab Sidoarjo merenovasi 410 warung rakyat pada 2023 melalui program 2.000 warung rakyat direnovasi. Tahun ini merupakan tahun kedua untuk pelaksanaan program warung rakyat direnovasi. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, program 2.000 warung rakyat direnovasi merupakan bentuk nyata perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap pengusaha skala mikro. Itu masuk anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 hingga 2026. &rdquo;Melalui program ini, Pemkab Sidoarjo mendorong kualitas warung pedagang mikro, mulai dari pemasangan keramik sampai pengecatan dengan biaya renovasi tidak lebih dari Rp 6 juta, per warung,&rdquo; ucap Gus Muhdlor sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali pada Jumat (20/10). Gus Muhdlor melihat program tersebut disambut baik masyarakat. Untuk itu keberlanjutan program tersebut akan dijaga. Per tahun ditargetkan 400 warung dapat direnovasi. Sehingga, pada 2026 program 2.000 warung rakyat direnovasi itu selesai. &rdquo;Sesuai RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, sebanyak 2.000 warung rakyat direnovasi, per tahun kita targetkan 400 warung direnovasi,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Danar Yanuastuti mengatakan, program 2.000 warung rakyat direnovasi tahun ini sudah berjalan dan dimulai September. Sebanyak 410 warung tersebut tersebar di enam kecamatan. Kecamatan Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Balongbendo, dan Kecamatan Wonoayu. &rdquo;Pelaksanaan renovasi warung saat ini sudah berjalan yang sebelumnya dilakukan verifikasi penerima bantuan oleh kecamatan dari usul pihak desa yang mengajukan renovasi warung warganya,&rdquo; tutur Danar Yanuastuti. Dia menjelaskan pelaksanaan program itu tidak lagi menggunakan sistem lelang, namun diubah menjadi swakelola yang dikerjakan Kelompok Masyarakat/Pokmas di desa itu sendiri. &rdquo;Renovasi dilakukan dengan cara swakelola tipe empat atau lebih ke arah pemberdayaan masyarakat, dan renovasi hanya bersifat ringan tidak sampai pada mengerjakan fondasi warung atau bahkan membangun kembali warung dengan dinding bata,&rdquo; jelas Danar Yanuastuti. Dia menambahkan, dengan sistem seperti itu semua masyarakat akan mendapatkan manfaat dari program tersebut. Tidak hanya pemilik warung, namun warga dapat terlibat dalam program tersebut. &rdquo;Semisal, tukang bangunan berasal dari desa setempat serta material bangunannya pun bisa beli di toko bangunan di desa itu. Jadi swakelola ini akan memberikan dampak luas bagi warga desa juga,&rdquo; ucap Danar Yanuastuti Pihaknya juga memberikan pendampingan Pokmas dalam pengerjaan renovasi warung. Pendampingan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporan hasil kegiatan. &rdquo;Tim pendamping dari sini (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo) akan ditugaskan untuk membantu Pokmas dalam pengerjaannya nanti,&rdquo; papar Danar Yanuastuti.

Pemkab Sidoarjo renovasi 410 warung rakyat pada 2023 melalui program 2.000 warung rakyat direnovasi. Tahun ini merupakan tahun kedua

Intip Penampakan Warung yang Dibangun Pemerintah Sidoarjo untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-185552-3482884968.jpg" alt="Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo mencanangkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Widiantoro Basuki menandatangani perjanjian kinerja. Disaksikan Pj Sekretaris Daerah Sidoarjo Andjar Surjadianto serta Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo di Halaman Kantor Disperindag Sidoarjo, Senin (15/5). Penandatanganan komitmen bersama pencanangan ZI menuju WBK/WBBM diikuti seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto mengatakan, pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. &rdquo;Pencanangan sudah dilakukan sejak 2019. Sejak itu ada beberapa OPD Sidoarjo yang menjadi role model membangun zona integritas menuju WBK/WBBM,&rdquo; tutur Andjar Surjadianto. Menurut dia, bupati menginginkan, predikat WBK/WBBM harus lebih banyak disandang OPD. Tahun ini secara masif, tim penilai internal melakukan upaya kampanye luar biasa. &rdquo;Dua tahun terakhir ini, terdapat perubahan sistem pendaftaran ZI menuju WBK/WBBM.&nbsp; Perubahan sistem tersebut mengharuskan OPD yang mewakili instansi menuju WBK/WBBM itu hanya dijatah 3 per instansi. Mulai dari instansi di kementerian sampai provinsi maupun kabupaten/kota,&rdquo; terang Andjar Surjadianto. Andjar berharap, output WBK/WBBM itu layanan masyarakat yang makin baik lagi dan tidak ada lagi perilaku koruptif dengan dibuktikan dengan survei internal yang nanti dilakukan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi menyampaikan, saat ini telah memasuki era baru dalam pelayanan publik. Komitmen bersama mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM terus dikumandangkan. &rdquo;Zona integritas bukan hanya dilakukan pimpinan tetapi juga harus sampai ke bawah. Kita adalah pelayanan masyarakat maka harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,&rdquo; kata Edi Kurniadi. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Widiantoro Basuki menyampaikan, zona integritas menjadi niat pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Seperti halnya pencanangan ZI menuju WBK/WBBM disetiap instansi pemerintah. &rdquo;Ke depan, indikator ZI harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Jangan jadi beban, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,&rdquo; kata Widiantoro Basuki.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo canangkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Dinkop Usaha Mikro dan Disperindag Sidoarjo Canangkan Zona Integritas WBK/WBBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211116113933-1.jpg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM di THP Kenjeran. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM di THP Kenjeran. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya, selama 2020 hingga awal 2021, jumlah UMKM di Surabaya meningkat sebanyak 40 ribu. Potensi UMKM seluruh Jawa Timur sejumlah 9,7 juta merupakan potensi luar biasa dengan penyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terbesar.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pergerakan UMKM memanfaatkan platform digital sudah makin tinggi. Namun harus didukung kompetensi dan kemampuan membangun komunikasi dengan pelanggan.  ”Saya sangat mengapresiasi kontribusi Tokko dalam mendorong kemajuan UMKM di Jawa Timur, sehingga daya saing UMKM dapat terus  meningkat dan terus berjuang mengambil peran dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah,” ujar Khofifah pada Minggu (21/11).  Khofifah menyebut Pemprov Jatim telah melakukan upaya penguatan UMKM seperti kurasi produk melalui Rumah Kurasi Bank Indonesia (BI) yang merupakan satu-satunya di Indonesia, sertifikasi kurator oleh Kadin.  ”Pemprov Jatim juga melakukan pendampingan agar usaha mereka dapat lebih dikenal dan lebih maju,” terang Khofifah.  Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya. TPAKD bertugas membantu percepatan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Baik itu, melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  ”Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak,” papar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Oleh sebab itu, dia menyatakan, kehadiran TPAKD sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Apalagi dalam tim tersebut juga lengkap berisi mulai OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan hingga lembaga jasa keuangan.  ”Kehadiran TPAKD sangat tepat, karena di waktu pergerakan ekonomi kita mulai menggeliat, tim ini hadir. Sehingga nanti pinjaman yang kita lakukan juga jadi satu,” ungkap Eri.  Eri menyebut pihaknya juga memiliki program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (Puspita). Puspita merupakan program dari PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.  Melalui PT BPR Artha Surya Utama, lanjutd wali kota, pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen. Sebab, BUMD di bidang perbankan itu memang fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.  ”Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan 3 persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Karena tujuan kita adalah menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru,” terang Eri.  Dari sisi swasta, terdapat program Tokko Semesta. VP Head Community Tokko Bobby Silalahi mengungkapkan, go digital bagi UMKM dilakukan melalui program Tokko Semesta.  Dengan program itu, Tokko mendorong digitalisasi UMKM di daerah dengan memberikan pendampingan, pelatihan, dan mentorship melalui pendekatan personalisasi, menyesuaikan dengan kebutuhan skala bisnis UMKM, baik online maupun offline.  ”Kami memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan lebih kreatif dan memperkuat kedekatan dengan pelanggan,” kata Bobby.  Bobby menambahkan, meski baru setahun, Tokko sudah memiliki 2,5 juta pengguna di seluruh Indonesia yang seluruhnya adalah UMKM. Program Tokko Semesta menargetkan sebanyak 2.000 UMKM di Jawa Timur untuk dapat mengikuti pelatihan terkait digitalisasi.

Selama 2020-2021, Terdapat 40 Ribu UMKM Baru