<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/WhatsApp-Image-2023-07-31-at-090047-4004806900.jpg" alt="Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim membangun Portal Satu Data Jatim sejak 2019." width="100%">
<figcaption>Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim membangun Portal Satu Data Jatim sejak 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan, sejak 2019 Pemprov Jatim telah membangun Portal Satu Data Jatim sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 36 Tahun 2019. &rdquo;Hingga 24 Juli 2023 kabupaten/kota yang telah terintegrasi satu data Jawa Timur sebanyak 35 kabupaten/kota. Kemudian 29 kabupaten/kota juga sudah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia,&rdquo; kata Sherlita Ratna Dewi Agustin. Hingga saat ini, Portal Satu Data Jatim telah memiliki 1.286 data set yang dihimpun dari OPD-OPD di Jatim. Sebanyak 39.431 netizen juga tercatat mengunjungi portal tersebut dan 7.821 data set telah diunduh. Sherlita menjelaskan, portal satu data tersebut saat ini, telah dikembangkan menjadi portal open government. Di dalamnya terdapat 44 aplikasi program interface yang telah terintegrasi dari 22 perangkat daerah. &rdquo;Selain itu ada juga aplikasi program interface dari jajaran samping yakni BKKBN Jatim, BMKG Pasuruan, dan Kementerian Pendidikan,&rdquo; terang Sherlita Ratna Dewi Agustin. Dalam acara Sata Jatim Awards 2023, total terdapat 21 penghargaan yang dibagikan dari berbagai kategori. Antara lain, untuk penilaian kabupaten/kota, peringkat pertama diraih Kota Surabaya, kedua Kabupaten Banyuwangi, ketiga Madiun, keempat Gresik, dan kelima Kota Blitar. Untuk penilaian bagi perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim, peringkat pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, kedua Dinas Kelautan dan Perikanan, ketiga RSUD Soetomo, keempat Dinas Koperasi dan UKM, dan kelima RSUD Soedono. Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada Kepala BMKG Pasuruan yang menginisiasi interoperabilitas data klimatologi kepada Pemprov Jatim melalui aplikasi Open Government. Penghargaan personal juga diberikan kepada Endroyono atas dukungan mewujudkan Satu Data Jawa Timur melalui aplikasi Open Government. Tak hanya itu, kategori favorit juri diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim dan kategori penggunaan data dalam penyampaian informasi diraih Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jatim.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim menyampaikan, sejak 2019 Pemprov Jatim telah membangun Portal Satu Data Jatim

Portal Satu Data Jatim Memiliki 1.286 Data Set dan Diakses Puluhan Ribu Kali Netizen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-183556-886821590.jpg" alt="Sebanyak 9 desa terpilih sebagai pilot project desa digital kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Telkom Indonesia." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 9 desa terpilih sebagai pilot project desa digital kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Telkom Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menjalin kemitraan strategis dengan PT Telkom Indonesia untuk membentuk program desa digital. Sebanyak 9 desa terpilih sebagai pilot project desa digital yakni Desa Waru, Tambak Kalisogo, Kedungrejo, Glagaharum, Pangreh, Bluru, Kupang, Dukuhsari, dan Desa Kedungcangkring. Program desa digital itu siap di-launching pada Agustus. Program itu untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di desa-desa di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kerja sama ini merupakan langkah progresif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi perkembangan era digital yang semakin pesat,&rdquo; kata Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Didik Triwahyudi. Dia mengatakan, program desa digital itu termasuk program smart city. Program smart city itu masuk dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo. &rdquo;Melalui program desa digital, kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal,&rdquo; jelas Didik saat acara MoU dengan PT. Telkom Indonesia pada Rabu (26/7). Sementara itu, Account Manager PT Telkom Indonesia Witel (Wilayah Telekomunikasi) Sidoarjo Koko Al Musqid mengungkapkan, perwujudan desa digital di Kabupaten Sidoarjo menggunakan aplikasi bernama Simpel Desa yang mana sebelum digunakan akan dilaksanakan beberapa tahap. Tahap awal akan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar komunikasi di desa-desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses internet. PT Telkom Indonesia akan berperan aktif dalam memastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Setelah selesai melalui beberapa tahap, pada Agustus kita sudah siap untuk launching aplikasi dan dapat digunakan untuk 9 desa terpilih, sedangkan untuk 14 desa lain masih waiting list sebab kendala banyaknya blank spot pada desa-desa tersebut,&rdquo; jelas Koko Al Musqid. Koko juga menambahkan, program ini juga akan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kewirausahaan, pertanian, dan layanan publik lain. &rdquo;Pemanfaatan e-commerce juga akan diperkenalkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian desa dan mendukung potensi produk lokal,&rdquo; ungkap Koko Al Musqid. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yeti Indriastuti mendukung program desa digital. Diharapkan aplikasi desa digital mampu bersinergi dengan BUMDes di desa yang terpilih.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo jalin kemitraan strategis dengan PT Telkom Indonesia membangun program desa digital

Sembilan Desa di Sidoarjo Jadi Pilot Project Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-192021-1313993578.jpg" alt="Pengelola aplikasi WargaKu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kualitas dalam menangani komplain masyarakat." width="100%">
<figcaption>Pengelola aplikasi WargaKu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pengaduan untuk meningkatkan kualitas dalam menangani komplain masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pengaduan bagi petugas pengelola pengaduan layanan publik (admin WargaKu) di Graha Sawunggaling, Selasa (20/6). Kegiatan itu diikuti 300 pengelola aplikasi WargaKu untuk meningkatkan kualitas dalam menangani komplain atau aduan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Diskominfo Surabaya menghadirkan para pemateri, di antaranya, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur dan Direktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Tak hanya menyampaikan materi narasumber juga mengajak para peserta mencontohkan cara menangani aduan masyarakat melalui metode role play atau materi berbentuk permainan gerak yang melibatkan unsur keceriaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan pemberian bekal keterampilan teknis kepada para petugas pengelola yang menerima aduan di seluruh OPD di lingkungan Pemkot Surabaya. Harapannya, admin pengelola aplikasi WargaKu dapat memahami dan mengerti SOP pengaduan, serta cara bersikap sekaligus menangani masalah hingga tuntas. Dengan demikian, pelayanan bagi masyarakat dapat dijalankan dengan lebih baik karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau persoalan dengan leluasa. &rdquo;Untuk mendukung hal itu, kita datangkan ahlinya dari Ombudsman dan best practice dari akademisi. Sehingga itu menjadi bekal pengetahuan bagi mereka agar ada perbaikan yang lebih baik dalam menerima aduan. Tidak hanya sekadar menerima aduan dari warga, tetapi ada SOP yang dijalankan,&rdquo; kata Fikser. Menurut dia, bagaimana cara admin WargaKu menerima aduan, merupakan cermin dari kinerja Pemkot Surabaya yang dapat dilihat masyarakat. &rdquo;Sehingga kita harus menerima dengan baik dan cepat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Maka masyarakat dapat melihat bahwa pemkot memiliki sifat responsif dan punya pelayanan yang baik,&rdquo; ujar Fikser. Sejauh ini, Fikser menjelaskan, dalam rentang waktu enam bulan terakhir, mulai Januari-Juni, aplikasi WargaKu menerima 6.223 aduan. Sebanyak 90 persen di antaranya telah diselesaikan dengan baik. &rdquo;Tentu melalui komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait. Terdapat batasan waktu dalam menyelesaikan aduan. Ini menjadi bagian dari kinerja dari OPD yang menerima aduan,&rdquo; tutur Fikser. &rdquo;Selain itu, ada beberapa aduan yang tidak bisa ditindaklanjuti, apakah aduan fiktif atau tidak. Yang jelas ketika mereka menyampaikan aduan, jika aduan itu benar, sebaiknya mereka juga menyampaikan identitas sebagai bukti bahwa aduan itu serius dan benar,&rdquo; jelas Fikser. Fikser mengaku, identitas pengadu yang kurang jelas, membuat aduan tersebut belum bisa terselesaikan. Petugas menerima aduan harus menanyakan detail identitas pelapor serta keperluannya. Hal itu menjadi bagian dari data, apakah aduan tersebut valid. &rdquo;Pemkot Surabaya menjamin kerahasiaan data pelapor apabila ada aduan yang bersifat membutuhkan kerahasiaan. Petugas punya kewajiban untuk menjamin itu. Tetapi akan tetap menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait,&rdquo; ungkap Fikser.

Diskominfo Surabaya bersama Ombudsman gelar bimbingan teknis pengelolaan pengaduan bagi petugas pengelola pengaduan layanan publik

Latih Pengelola Layanan Publik Tangani Komplain Masyarakat, Pemkot Surabaya Gandeng Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230307-WA0001_3.jpg" alt="Petugas gabungan mencari korban tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (7/3). BPBD Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan mencari korban tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (7/3). BPBD Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menyatakan jumlah pengungsi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Serasan, sebanyak 1.216 orang. Jumlah tersebut berdasar data Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Pulau Serasan.  Di Serasan terdapat 219 orang berada di pengungsian PLBN, 215 orang di Pengungsian Puskesmas Serasan, 500 orang di pengungsian Pelimpak dan Masjid Al Furqon, serta 282 orang di SMA Negeri 1 Serasan. Para pengungsi berasal dari tiga kampung di sekitar longsor yakni Kampung Air Raya, Kampung Air Sekain, dan warga Desa Pangkalan. Di pengungsian terpusat PLBN terdapat empat orang yang mengalami cedera parah dan empat orang kritis.  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengirimkan bantuan logistik berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk para korban tanah longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna.  ”Bantuan logistik berupa makanan dan keperluan sehari-hari yang bersifat mendesak sudah dikirim ke Natuna, hari ini (7/3),” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kepri Hasan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Selasa (7/3).  Hasan mengatakan, Gubernur Ansar yang saat ini sedang bertugas di Jakarta bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, juga meninjau lokasi kejadian tanah longsor menggunakan pesawat terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10.00 WIB.  ”Keduanya akan menyerahkan langsung bantuan logistik untuk para korban bencana,” ujar Hasan.  Selain itu, kata Hasan, Pemprov Kepri sudah berkoordinasi dengan Bupati Natuna terkait penanganan dampak bencana tersebut. Bupati Natuna beserta perangkat daerah serta Basarnas sudah berangkat menuju lokasi kejadian dari ibu kota di Ranai ke lokasi tanah longsor yang jarak tempuhnya sekitar 93 mil laut.  ”Pak Gubernur mengajak kita semua membantu dengan doa, semoga yang hilang dan diduga tertimbun tanah longsor bisa segera ditemukan dan bisa segera dievakuasi,” papar Hasan.  Hasan juga menyampaikan pesan Gubernur Ansar agar masyarakat yang tinggal di sekitar kejadian tetap waspada mengingat curah hujan masih cukup tinggi.  ”Tentu saja kita berharap jangan sampai ada longsor susulan. Semua harus selalu waspada,” ucap Hasan.  Bantuan logistik yang dikirim Pemprov Kepri melalui BPBD, yaitu sebanyak 200 paket yang dibutuhkan masyarakat. Setiap paket berisi mi instan dua dus, sarden lima kaleng, minyak goreng 5 kilogram, gula 2 kilogram, teh dua kotak, susu bubuk dua kotak, peralatan mandi satu paket, peralatan makan satu paket, dan peralatan masak satu paket.  ”Semoga bantuan yang kita kirimkan ini bisa membantu meringankan para korban yang selamat. Sambil kita tetap berkoordinasi dengan Bupati Natuna secara intens,” terang Hasan.  Sementara itu, dari data rilis tim gabungan tanggap bencana Serasan dan Serasan Timur hingga Selasa (7/3) pukul 07.00 WIB, status bencana di pulau terluar itu masuk tanggap darurat dengan masa 7 hari terhitung sejak kejadian, 6 Maret. Sedangkan data korban meninggal akibat longsor sebanyak 10 orang, enam orang sudah teridentifikasi empat orang belum.  Korban yang dinyatakan hilang 47 orang, korban luka berat satu orang, korban rawat jalan tiga orang, dan korban kritis empat orang sudah dikirim ke Pontianak dengan KM Bukit Raya dari Ranai.

1.216 Orang Berada di Pengungsian akibat Longsor di Serasan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-23-05-20-45-562-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2022 telah memasang 155 perangkat WiFi di 118 lokasi yang bisa diakses warga secara gratis. "Untuk kecepatannya yaitu 100 mbps. Kami dukung kemajuan teknologi dengan fasilitas ini, yang prinsipnya juga melakukan pelayanan untuk masyarakat," kata ​​​​​​Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Manto di Depok, Senin. Menurut dia, fasilitas untuk mengakses WiFi secara gratis antara lain disediakan di taman, pos polisi, kantor kelurahan, kantor kecamatan, masjid, balai warga, gedung serbaguna, posyandu, lapangan olahraga, dan jembatan penyeberangan orang. "Kami akan terus memaksimalkan (fasilitas) WiFi publik yang telah terpasang. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," katanya. Manto menyampaikan bahwa pemerintah kota menyediakan fasilitas WiFi gratis karena saat ini kebutuhan warga untuk menggunakan Internet guna mengakses siaran informasi dan pelayanan publik via daring kian meningkat. (*)

Pemkot Depok Pasang WiFi Gratis di 118 Lokasi pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20221222_1201181.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri) Hasan meminta warga mewaspadai belakangan beredar akun WhatsApp palsu mencatut nama Gubernur Ansar Ahmad. Akun WhatsApp tersebut digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan memakai nama dan foto Gubernur Kepri Ansar Ahmad.  ”Oknum itu menjalankan modus penipuan dengan nomor kontak WhatsApp +62 812-1335-4537. Foto profilnya menggunakan gambar Gubernur Ansar berkemeja hijau dan sedang memberikan sambutan,” kata Hasan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (2/1).  Hasan memastikan, Gubernur Ansar tidak pernah menggunakan nomor kontak WhatsApp tersebut. Dia menduga, itu adalah salah satu modus penipuan yang dilakukan oknum tertentu untuk tujuan tidak baik.  Oleh karena itu, dia mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani seluruh permintaan pelaku penipuan tersebut. ”Harap masyarakat waspada penipuan yang mengatasnamakan Gubernur Ansar Ahmad di WhatsApp. Jangan dilayani permintaan apa pun, karena itu bukan kontak beliau,” ujar Hasan.  Hasan mengaku baru mengetahui modus penipuan itu, setelah beberapa orang menyampaikan ada nomor WhatsApp menggunakan foto dan nama Gubernur Ansar. ”Sekali lagi saya sampaikan jangan layani, itu bukan Pak Ansar, tapi modus penipuan,” terang Hasan.  Hasan mengutarakan jika profil kepala daerah memang telah banyak dipakai oleh penipu dunia maya untuk melancarkan aksinya. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak mudah percaya jika ada yang menghubungi atas nama pejabat daerah.  ”Saya pastikan Pak Gubernur tidak pernah meminta apa pun. Jadi, jangan sampai ada tambahan korban penipuan berikutnya,” ucap Hasan.

Waspada, Akun WhatsApp Palsu Catut Nama Gubernur Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/layanan-wifi-gratis1.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan di kantor kecamatan Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan di kantor kecamatan Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya tambah jaringan wifi gratis di beberapa kantor kecamatan. Selain kantor kecamatan, jaringan wifi juga dipasang di kantor kelurahan dan puskesmas.  Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinkominfo Surabaya Tri Aji Nugroho mengatakan, penambahan fasilitas itu untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik. Penambahan jaringan internet tersebut disediakan di seluruh tempat pelayanan publik pada Januari 2023.  ”Tujuannya adalah untuk mengubah sistem pelayanan yang lebih mudah dan simpel. Penambahan jaringan internet ini untuk mendukung kemudahan pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas. Sekaligus untuk menunjang alat kepuasan pelanggan di kantor pelayanan publik,” kata Tri Aji, Rabu (21/12).  Tri Aji mengungkapkan, pada Januari 2023 pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, sudah tidak lagi menggunakan e-Kios. Sehingga pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas pendaftarannya cukup menggunakan scan QR Code, melalui HP.  ”Jadi untuk mempermudah masyarakat saat melakukan pendaftaran pelayanan yang dibutuhkan. Lantas bagaimana jika ada warga yang tidak punya HP? Nggak masalah, dipastikan petugas tetap siap membantu melayani,” ujar Tri Aji.  Aji menambahkan, jaringan internet di kantor pelayanan publik tersebut gratis dan bisa langsung terkoneksi melalui ponsel. Pada era serba digital, pemkot mengupayakan pelayanan di Kota Surabaya cukup dalam satu genggaman.  ”Kami terus berupaya membuat pelayanan itu menjadi simpel dan mudah. Salah satunya dengan memberikan fasilitas internet gratis di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas,” terang Tri Aji.

Layanan Wifi Gratis Ditambah di Kantor Kecamatan Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Polisi_Amankan_Kades_Diduga_Mesum_Bersama_Mahasiswi.jpg" alt="Ilustrasi mesum. Andre Angkawijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mesum. Andre Angkawijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada dua pegawai non-aparatur sipil negara. Sebab, keduanya terbukti melakukan tindak asusila.  ”Kami telah mengambil sikap tegas terhadap dengan mengeluarkan surat keputusan pemecatan tertanggal 13 September 2022, masing-masing bernomor 800/2801.2 untuk non-ASN berinisial AR, 26, dan 800/2801.1 untuk GC, 32,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum seperti dilansir dari Antara di Semarang.  Surat keputusan tersebut diterbitkan berdasar atas Laporan Polisi Nomor LP/A/631/IX/2022/SPKT.Satreskrim/PolrestabesSemarang/Polda Jawa Tengah tanggal 12 September serta Surat Perjanjian Kerja Nomor 510.72/9.5 tanggal 3 Januari 2022. Yang bersangkutan telah melanggar pasal 2 ayat 4 d, pasal 5 huruf e tentang penghentian dan pemutusan kontrak.  ”Kami tahu dua orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak pantas sebagai non-ASN. Tentu saja kami bersikap tegas, berdasar BAP dan surat kontrak kerja, diputuskan per tanggal 13 September 2022 dua orang tersebut sudah diberhentikan bekerja di institusi yang bersangkutan dalam hal ini Diskominfo Provinsi Jateng,” ujar Riena Retnaningrum.  Menurut dia, pemecatan terhadap dua orang non-ASN tersebut sudah sesuai dengan regulasi. ”Memang lagi viral ya, viral yang tidak bagus. Kami ikuti semua regulasi aturan main yang ada. Seorang non-ASN itu kan setiap tahun harus memperbarui lamaran dan kami perbarui juga kontrak kerjanya. Di sana disebutkan pihak ke satu institusi kami kemudian kewajiban pihak kedua yakni yang bersangkutan non-ASN di sana pasal per pasal hak dan kewajiban disampaikan di awal sudah disebutkan,” papar Riena Retnaningrum.  Salah satu yang tertuang di antaranya adalah pasal 4 d tentang non-ASN harus bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin, sopan santun, jujur, dan bebas dari perbuatan tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta narkoba, dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban serta kewajiban lain yang harus dipenuhi.  Sebagai bentuk evaluasi dan antisipasi terkait dengan peristiwa tersebut, Diskominfo Provinsi Jateng bersama Badan Kepegawaian Daerah Jateng menyampaikan hal yang harus dilakukan para pegawai, baik ASN maupun non-ASN.  Sebelumnya, Polrestabes Semarang menangkap sepasang non-ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang tertangkap basah berbuat asusila di dalam sebuah mobil di kawasan Marina, Kota Semarang.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pemprov Jateng Pecat Non-ASN Pelaku Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_2365.jpg" alt="Suasana pelatihan literasi digital. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana pelatihan literasi digital. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>awaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya gelar training of trainer literasi digital untuk Guru SMP negeri dan swasta. Kegiatan tersebut agar guru memahami dan waspada terhadap pesan hoax, perundungan, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya.  ”Ketika pandemi Covid-19, anak-anak kita belajar teknologi digital. Bahkan, anak-anak kita saat ini sudah tidak bisa lepas dengan perangkat gadget mereka. Sayangnya, di sana tidak ada proteksi untuk mengawasi anak, sehingga perlu edukasi bagaimana cara memanfaatkan internet dengan baik,” Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser di Gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya, Rabu (7/9).  Fikser menjelaskan, Diskominfo Kota Surabaya akan melakukan edukasi literasi untuk para pelajar SMP negeri dan swasta. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar di Kota Surabaya bisa mengembangkan kemampuan literasi digital. Sehingga generasi muda dapat memanfaatkan ruang digital dengan maksimal dan menghindari dampak negatif dari kurangnya pemahaman tentang literasi digital.  ”Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan pelajar dalam ruang pembelajaran digital. Agar pelajar dapat memahami dan menerapkan etika di ruang digital saat berkomunikasi. Serta, pelajar dapat diharapkan melakukan interaksi, dan transaksi elektronik penuh dengan tanggung jawab, integritas, sesuai aturan,” terang Fikser  Sementara itu, Herry Darmawan, salah seorang pemateri menjelaskan mengenai 4 pilar literasi digital. Yakni, pembahasan mengenai skill-kepintaran, budaya, etika, dan keamanan. Keempat hal tersebut memiliki hubungan yang berkaitan.  ”Bagaimana kita sebagai warganet bisa memiliki etika yang baik di dunia digital. Karena kita ingin mengubah gambaran netizen Indonesia yang dikenal cukup kejam di dunia maya, mereka harus paham bahwa baik dunia maya dan dunia nyata juga memiliki kesamaan perilaku,” kata Herry.  Fauzan Abdilah pemateri lainnya menjelaskan, salah satu cara untuk membuat inovasi di dunia digital bisa dilakukan dengan membuat konten film. ”Bagaimana cara membuat karya tapi tidak langsung puas. Konsepnya adalah saat mereka belajar dan melakukan riset, lalu diubah menjadi sebuah konten video atau film pendek,” kata Fauzan.

Guru di Surabaya Diajari Tangkal Berita Hoaks dan Digital Bullying

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-05-at-21.03.58.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima penghargaan. Pemkot Surabaya for JawaPos " width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima penghargaan. Pemkot Surabaya for JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih menjadi wali kota paling populer se-Indonesia. Eri yang baru menjabat selama 1,5 tahun itu terpilih karena memiliki terobosan dan inovasi.   Penghargaan pertama yang diterima Wali Kota Eri adalah Pemimpin Terpopuler di Media Arus Utama 2022, yang diberikan Serikat Perusahaan Pers (SPS) pada 6 Juli. Penghargaan kedua adalah Pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Online 2021 Kategori Wali Kota, yang diberikan Humas Indonesia, bagian dari PR Indonesia Group pada Jumat (5/8) malam, dalam puncak perhelatan penghargaan IDEAS 2022 di NTT.    Dalam penghargaan IDEAS 2022 itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya juga meraih penghargaan Gold Winner Kategori Pariwisata setelah mengangkat kawasan Kenjeran sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dan inklusif.   Founder &amp; Ceo Humas Indonesia Asmono Wikan mengatakan, IDEAS merupakan apresiasi bagi para insan PR yang telah mengomunikasikan praktik diversity, equity, inclusion (DEI), dan environmental, social, governance (ESG) terbaik di organisasinya. hal itu merupakan isu global yang kini menjadi arus utama bagi eksistensi organisasi/korporasi secara berkelanjutan.   ”Isu inklusi sosial, misalnya. Saat ini patut mendapat perhatian sangat serius bagi organisasi/korporasi. Terutama dari para pemimpinnya, agar strategi komunikasi yang dijalankan lebih relevan, empatik, dan berdampak,” tutur Asmono Wikan.   Menurut dia, praktisi humas harus mampu memberikan kepastian untuk keberlanjutan program pada masa mendatang. Sehingga, terdapat benang merah antara tujuan organisasi dengan komunikasi yang ingin dicapai. Dengan demikian, manfaat dari program DEI dan ESG yang dijalankan tidak hanya dirasakan organisasi, tetapi juga berbagai aspek mulai dari sosial, kultural, hingga ekonomi.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Sementara itu, Kepala Diskominfo Surabaya M. Fikser mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Wali Kota Eri yang menjadi pemenang pemimpin terpopuler di media online. Termasuk penghargaan yang telah diraih Diskominfo Surabaya. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Menurut dia, hal itu adalah penghargaan untuk warga Kota Surabaya dan juga para awak media yang selama ini selalu bersinergi dengan Pemkot Surabaya.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Tentu ke depannya kita akan terus berkolaborasi dengan media dalam membangun Surabaya,” ujar Fikser.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">

Eri Cahyadi Terpilih Jadi Wali Kota Terpopuler se-Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinas Komunikasi dan Informatika

Berita Terkini