<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/IMG_1217-723386506.jpg" alt="Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan ajukan UMP Bali 2026 naik Rp 200 ribu ke Gubernur Bali. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan ajukan UMP Bali 2026 naik Rp 200 ribu ke Gubernur Bali. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali mengajukan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 ke gubernur Bali. UMP Bali 2026 naik Rp 199.870. Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan, angka itu diperoleh dari keputusan Dewan Pengupahan yang terdiri atas perwakilan pekerja dan pengusaha. &rdquo;Kurang lebih naik Rp 199.870. Artinya ini hasil diskusi bahwa daerah diberikan kesempatan untuk menentukan menggunakan ring alpha tapi sebenarnya tantangan di Bali ada di pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mengendalikan inflasi, ini yang menjadi pandangan,&rdquo; kata Ida Bagus Setiawan seperti dilansir dari Antara. Jika dirincikan, UMP Bali 2026 diajukan agar naik 6,67 persen dari 2025 sebesar Rp 2.996.560 menjadi Rp 3.196.430 apabila disetujui Gubernur Bali Wayan Koster. Jika disetujui, ini juga berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya. Menurut Kepala Disnaker Bali, kenaikan UMP Bali 2026 yang Dewan Pengupahan putuskan secara teori telah mengakomodasi seluruh pihak. Namun harus diakui nominal ini belum menjadikan pekerja di Bali bisa memenuhi kebutuhan hidup. &rdquo;Kalau faktanya dengan komponen biaya hidup layak kan masih jauh, ini tantangan bersama sebenarnya, peran pemerintah tentu mendorong pertumbuhan ekonomi rata di semua kabupaten/kota tidak hanya terpusat di ibu kota,&rdquo; ujar Setiawan. Pemerintah juga menentukan UMP sektoral pada sektor usaha yang memberi dampak ekonomi tertinggi. Pekerja pada sektor tersebut akan mendapat upah lebih tinggi dari UMP biasa. Untuk Bali, Dewan Pengupahan sepakat UMP sektoral diberikan kepada sektor pariwisata, khususnya sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum. Sektor itu naik sekitar Rp 50 ribu (dari UMP).

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali mengajukan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 ke gubernur Bali, naik Rp 199.870 jadi Rp 3.196.430

UMP Bali 2026 Naik Rp 200 Ribu Jadi Rp 3.196.430, Disnaker Ajukan ke Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/CHOUaMNOPKYShiz8XCjGDtC2WkGatdbrF630SS5k-4213436114.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dian Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dian Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah beredar luas mengenai berita penahanan ijazah oleh UD Sentosa Seal pada pekan lalu. Wali kota Surabaya langsung berkomunikasi kepada salah satu pekerja dan pemilik usaha. Dinas Ketenagakerjaan mendampingi pekerja melapor ke Polrestabes Surabaya.&nbsp; Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan untuk menjaga iklim investasi di Kota Pahlawan, pihaknya telah berkomunikasi dengan kedua pihak. Yakni pekerja yang ditahan ijazahnya dan pemilik usaha. "Kebetulan pekerja bukan dari Surabaya tapi dari Pare yang bekerja di Surabaya," papar Eri Cahyadi.&nbsp; Eri menyebut dari hasil komunikasi dengan kedua pihak, pemilik usaha mengklaim pelapor tersebut bukan pekerjanya. Sedangkan pegawainya mengatakan pekerja di perusahaan tersebut. "Bahkan pegawai tersebut bilang memiliki tanda bukti penerimaan ijazah dipegang perusahaan," tutur Eri.&nbsp; Dia mengungkapkan pernyataan tersebut membuat pro dan kontra. Akhirnya, untuk memastikan kebenarannya, Eri menyarankan kepada pemilik ijazah membawa persoalan ini ke ranah hukum. "Insya Allah dikawal Disnaker Surabaya ke Polrestabes Surabaya. Karena apa yang salah harus seleh (bertanggung jawab)," tandas Eri.&nbsp; Eri menambahkan, pemkot Surabaya akan mendampingi secara hukum bila ada pekerja lain yang melapor ijazahnya ditahan. Sebab, sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016, melarang perusahaan menahan dokumen asli ijazah.

Setelah beredar luas mengenai berita penahanan ijazah oleh perusahaan. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi berkomunikasi kepada pemilik usaha

Pemkot Surabaya Lakukan Pendampingan Hukum ke Pekerja yang Ditahan Ijazahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/bursaaa-kerjaa-3243473997.jpg" alt="Ribuan pencari pekerjaan menghadiri Jaknaker Expo 2024 di Balai Sudirman, Kamis (21/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan pencari pekerjaan menghadiri Jaknaker Expo 2024 di Balai Sudirman, Kamis (21/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Angka korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di DKI Jakarta tembus 14.501 orang periode Januari hingga Oktober 2024. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak pertama di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengakui data tersebut. Ia mengatakan, PHK paling banyak terjadi di sektor padat karya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kebanyakan di sektor padat karya. Yang jelas yang masih oke sih, sektor industri makanan dan minum, kemudian sektor yang otomotif masih oke," ujar Hari saat menghadiri Jaknaker Expo 2024 di Balai Sudirman, Kamis (21/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015340732/pemakaman-liam-payne-tertutup-kerabat-dekat-dan-anggota-one-direction-turut-hadir">Pemakaman Liam Payne Tertutup, Kerabat Dekat dan Anggota One Direction Turut Hadir</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hari mengaku telah melakukan sejumlah upaya agar para korban PHK bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Seperti dengan memperbanyak gelaran bursa pencarian kerja atau job fair hingga membuka berbagai pelatihan keterampilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan mengikuti pelatihan keterampilan, para pencari kerja bisa meningkatkan kemampuan mereka serta sertifikat sesuai keahlian yang dipelajari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bisa latih, apakah kamu mau jadi beralih otomotif ataukah pendingin nanti kita latih. Begitu kita latih dia mampu dapat sertifikat dia," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menggelar Jaknaker Expo 2024 di Balai Sudirman, hingga Jumat (22/11/2024). Sebanyak 35.000 lowongan pekerjaan dibuka dalam kegiatan itu.</div> <div dir="auto">Jaknaker Expo 2024 ditargetkan minimal dapat menyerap tenaga kerja hingga 10.000 pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Angka korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di DKI Jakarta tembus 14.501 orang periode Januari hingga Oktober 2024.

PHK di DKI Jakarta Tembus 14.501 Orang, Begini Penjelasan Kepala Dinas Ketenagakerjaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/PEMKO-MEDAN-06-3677559967.jpg" alt="Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan menggelar Program Job Fair Mini sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sekaligus pengurangan angka pengangguran di Kota Medan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan menggelar Program Job Fair Mini sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sekaligus pengurangan angka pengangguran di Kota Medan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan menggelar rogram Job Fair Mini di masing-masing Kecamatan sekota Medan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sekaligus pengurangan angka pengangguran di Kota Medan. Hadirnya Job Fair Mini yang diadakan Pemko Medan di setiap Kecamatan ini menjadi jembatan bagi para pencari kerja menuju karier yang gemilang. Sebab melalui Job Fair Mini tersebut, para pencari kerja dapat langsung memilih pekerjaan sesuai dengan passionya masing-masing. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Illyan Chandra Simbolon mengatakan penyelenggaraan Job Fair Mini sengaja ditempatkan di masing-masing Kecamatan agar lebih mendekatkan antara pemberi dan pencari kerja itu sendiri. "Sesuai arahan Pak Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Pak Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman yang menginginkan penyerapan tenaga kerja Kota Medan dapat dilakukan secara optimal, kita mengadakan job fair skala mini di masing-masing Kecamatan. Tujuanya agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya,"kata Illyan Chandra Simbolon. Dari data yang ada di tahun 2023, Illyan Chandra Simbolon menyebutkan sebanyak 273 orang diterima dan mendapatkan penempatan kerja melalui Job Fair Mini. Sedangkan untuk tahun 2024, sebanyak 277 orang diterima dan mendapatkan penempatan kerja. Dimana 9 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Tidak hanya melalui Job Fair Mini saja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan (Siduta) untuk memudahkan masyarakat mencari informasi lowongan pekerjaan secara online. Siduta merupakan sebuah platform pengembangan karier yang dapat digunakan untuk meningkatkan skill, kompetensi dan menjadi tempat bagi seluruh angkatan kerja, pemerintah dan perusahaan untuk saling terhubung dan menemukan kebutuhan mereka secara profesional. Saat ini bilang Illyan Chandra Simbolon jumlah perusahaan yang telah bekerjasama dengan Siduta sebanyak 794 perusahaan. "Bagi masyarakat yang ingin mencari informasi lowongan pekerjaan tidak tertutup hanya melalui job fair mini saja, melainkan dapat juga mencari informasinya di aplikasi&nbsp;Siduta,"pungkas Illyan Chandra Simbolon.

Job Fair Mini diharapkan dapat membantu para pencari kerja memilih pekerjaan sesuai dengan passion-nya masing-masing.

Job Fair Mini Pemko Medan Sukses Kurangi Angka Pengangguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663570890408.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi mengusut dugaan kasus pelecehan seksual terhadap karyawati oleh pimpinan perusahaan dengan modus bermalam bersama di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. &rdquo;Di Satreskrim kami juga sudah membuka layanan pelaporan dengan dugaan kasus serupa,&rdquo; kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Twedi Aditya Bennyahdi seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Kamis (4/5). Twedi mengaku hingga saat ini belum ada satu pun korban yang mendatangi Mapolres Metro Bekasi untuk membuat laporan atas kasus dimaksud. Proses penyelidikan atas dugaan kasus itu sudah berjalan. Petugas tengah mendalami perkara dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi. &rdquo;Kami melakukan koordinasi dengan Disnaker Kabupaten Bekasi. Update perkembangan kasus ini bisa ditanyakan ke Reskrim,&rdquo; ujar Twedi Aditya Bennyahdi. Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang menelusuri tindak pelecehan seksual di lingkungan perusahaan tersebut mengingat ada dugaan telah terjadi pelanggaran aturan baik dari aspek norma sosial, moral, serta hukum. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, upaya penelusuran kasus tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang selama ini menjalankan fungsi pemantauan terhadap perusahaan. &rdquo;Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jawa Barat, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi,&rdquo; ujar Dani Ramdan. Dani juga meminta pekerja perempuan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian dimaksud kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pelaporan korban dalam rangka mengetahui sekaligus mendalami dugaan kejadian berikut kronologis lengkap. Laporan korban akan sangat membantu pemerintah daerah dalam proses pengusutan. &rdquo;Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi. melalui Disnaker Kabupaten Bekasi. Karena dengan dasar laporan itu kami akan bisa lebih cepat dan akurat dalam menindaklanjuti dugaan kasusnya. Kalau ternyata terbukti secara fakta, perbuatan ini tidak bisa dibenarkan baik dari aspek etika, moral, maupun segi hukum,&rdquo; terang Dani Ramdan. Masyarakat Kabupaten Bekasi dikejutkan dugaan tindak pelecehan seksual diduga dilakukan oknum pimpinan perusahaan di wilayah Cikarang yang mewajibkan pekerja perempuan bermalam bersama di hotel agar bisa diperpanjang kontrak kerja. Isu yang beredar luas di media sosial itu mencuat setelah diunggah Jhon Sitorus melalui akun twitter @Miduk17. Dia menilai masalah tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan pekerja Cikarang.

Polres Metropolitan Bekasi usut dugaan kasus pelecehan seksual terhadap karyawati oleh pimpinan perusahaan dengan modus bermalam bersama

Polres Bekasi Usut Dugaan Pelecehan Seksual Karyawati Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/IMG_20230421_204252-777461513.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan membayarkan upah lembur dua kali upah jam kerja bagi pekerja yang masuk saat Idul Fitri jika hak liburnya dipakai perusahaan. Apabila tidak dijalankan, perusahaan terancam saksi pidana. &rdquo;Itu wajib bagi setiap perusahaan membayar uang lembur pekerja atau karyawan bila harus masuk kerja pada hari libur Lebaran,&rdquo; ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf seperti dilansir dari Antara. Aturan tersebut diatur dalam pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan, pengusaha wajib membayarkan upah lembur bagi pekerja yang diperintahkan masuk pada Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, dalam aturan lain pada pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT&nbsp;(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Aturan itu mengatur hari libur nasional merujuk keputusan yang telah ditetapkan pemerintah. Yakni hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri. Bilamana ada pekerja yang masuk pada hari Lebaran, tapi tidak dibayarkan uang lembur, itu pelanggaran dan bisa melaporkan ke Disnaker setempat. Dalam Undang-Undang Ciptaker, barang siapa melanggar ketentuan maka dikenakan saksi pidana kurungan penjara satu bulan hingga 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba menegaskan, pekerja memiliki hak libur dan perusahaan wajib mengikuti aturan pemerintah tentang hak libur nasional. &rdquo;Bila dia (pekerja) dipekerjakan pada saat hari H Idul Fitri, pekerja tersebut berhak atas upah lembur. Apabila itu dilanggar pekerja bisa melaporkan ke tim pemeriksa dan pengawas pada dinas ketenagakerjaan,&rdquo; tegas Nielma Palamba. Aturannya, waktu kerja enam hari kerja dan 40 jam sepekan. Jam pertama sampai dengan jam ketujuh dibayar dua kali upah sejam. Jam kedelapan dibayar tiga kali upah sejam. Jam kesembilan, kesepuluh dan kesebelas dibayar empat kali upah sejam. Begitu pula waktu kerja lima hari kerja dan 40 jam sepekan. Jam pertama sampai jam kedelapan dibayar dua kali upah sejam. Jam kesembilan dibayar tiga kali upah sejam. Jam kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas dibayar empat kali upah sejam. Dari informasi yang diperoleh, beberapa karyawan di Makassar mengeluhkan tetap dipekerjakan saat hari libur Lebaran. Meski demikian, mereka takut protes karena terancam dipecat manajemen bila melaporkan perlakuan itu, kendati merampas hak libur Lebaran bersama keluarga. Manajer Toko Semeru Adhi membenarkan tetap mempekerjakan pekerja saat hari libur Lebaran 22-23 April. Meski demikian, dia berdalih menunggu perintah atasan dan menyerahkan kepada pimpinan, walaupun dia mengetahui ada aturan tersebut. &rdquo;Saya konfirmasi dulu, dan ini masih koordinasikan ke atasan saya. Kalau boleh tahu dari mana informasi itu didapatkan,&rdquo; kata Adhi saat dikonfirmasi. &nbsp;

Disnaker wajibkan setiap perusahaan bayar upah lembur bagi pekerja yang masuk saat Idul Fitri jika hak liburnya dipakai perusahaan

Disnaker Minta Perusahaan Bayar Lembur Pekerja pada Hari Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi II DPRD Kota Medan minta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) cepat merespons pengaduan pekerja terkait tunjangan hari raya (THR) yang tidak sesuai dengan ketentuan. &rdquo;Jadi kita harapkan THR yang dibayarkan pelaku usaha itu, sesuai ketentuan. Kita mengapresiasi Disnaker Kota Medan atas tujuh nomor yang diberikan,&rdquo; tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan Wong Chun Sen seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (9/4). Dia mengkhawatirkan nomor pengaduan THR diberikan kepada para pekerja, baik telepon seluler maupun aplikasi pesan Whatsapp lama ditanggapi. Disnaker Kota Medan memberikan tujuh nomor layanan pengaduan THR, yakni 082166765529 (Marisi Sumatri Sinaga), dan 081263462281 (Marliana Yunita Sitanggang). Kemudian 081284352150 (Maymoonah RM Sitanggang), 08116366603 (Jones Prapat), 085270720515 (Luhut Purba), 081376439444 (Lodewik Marpaung), dan 085262374485 (Arnold Pangaribuan). &rdquo;Masuk satu pengaduan, cepat ditanggapi. Jangan hanya terima pengaduan. Tetapi langsung turunkan anggota untuk menyosialisasikan aturan pembayaran THR,&rdquo; tegas Wong Chun Sen. Sebab, lanjut dia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meminta pelaku usaha atau perusahaan membayarkan THR sebelum H-7 Idul Fitri atau batas waktu akhir ditetapkan. Artinya jika Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 April, pelaku usaha atau perusahaan sudah membayar THR paling lambat pada 15 April. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor: M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tertanggal 27 Maret 2023. &rdquo;Tetapi apapun itu, semua perusahaan di bawah pengawasan Disnaker agar menyosialisasikan aturan Menteri Ketenagakerjaan ini dan tujuh nomor itu,&rdquo; terang Wong Chun Sen. Kepala Disnaker Kota Medan Illyan Chandra Simbolon menyebut, tujuh nomor layanan pengaduan pekerja yang mengalami masalah tunjangan hari raya (THR) akan dibuka 24 jam setiap hari. &rdquo;Ketujuh call center itu buka 24 jam. Setiap pengaduan segera ditindaklanjuti petugas,&rdquo; ujar Illyan Chandra Simbolon di Medan, Minggu (9/4). Ketujuh nomor telepon seluler itu, lanjut dia, merupakan nomor pegawai Disnaker Kota Medan. Mereka ditugaskan guna memastikan pemberian THR bagi pekerja berjalan lancar. Illyan Chandra Simbolon mengharapkan para pekerja yang mengalami permasalahan THR tidak memiliki halangan. Baik ruang maupun waktu untuk mengadukan permasalahan agar ditindaklanjuti. &rdquo;Jika satu nomor sibuk, bisa menghubungi nomor lain. Artinya dengan tujuh nomor layanan ini, kita berharap pekerja bisa dengan mudah menyampaikan pengaduan,&rdquo; ujar Illyan Chandra Simbolon.

DPRD Kota Medan minta Disnaker cepat merespons pengaduan pekerja terkait tunjangan hari raya (THR) yang tidak sesuai dengan ketentuan

Anggota DPRD Medan Minta Disnaker Cepat Respons Pengaduan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/THR.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Sumatera Utara, menyebut ada tujuh nomor layanan pengaduan pekerja yang mengalami masalah tunjangan hari raya (THR). Nomor-nomor tersebut akan dibuka 24 jam setiap hari. &rdquo;Ketujuh call center itu buka 24 jam. Setiap pengaduan segera ditindaklanjuti petugas,&rdquo; ujar Kepala Disnaker Kota Medan Illyan Chandra Simbolon seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (9/4). Ketujuh nomor telepon seluler itu, lanjut dia, merupakan nomor pegawai Disnaker Kota Medan. Mereka ditugaskan guna memastikan pemberian THR bagi pekerja berjalan lancar. Illyan Chandra Simbolon mengharapkan para pekerja yang mengalami permasalahan THR tidak memiliki halangan. Baik ruang maupun waktu untuk mengadukan permasalahan agar ditindaklanjuti. Ketujuh nomor layanan pengaduan THR itu, yakni 082166765529 (Marisi Sumatri Sinaga), 081263462281 (Marliana Yunita Sitanggang), 081284352150 (Maymoonah RM Sitanggang), 08116366603 (Jones Prapat), 085270720515 (Luhut Purba), 081376439444 (Lodewik Marpaung), dan 085262374485 (Arnold Pangaribuan). &rdquo;Jika satu nomor sibuk, bisa menghubungi nomor lain. Artinya dengan tujuh nomor layanan ini, kita berharap pekerja bisa dengan mudah menyampaikan pengaduan,&rdquo; ujar Illyan Chandra Simbolon. Chandra menegaskan, pembukaan layanan pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang meminta daerah membuka posko pengaduan THR. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tertanggal 27 Maret 2023. Dalam SE tersebut Menteri Ketenagakerjaan meminta pelaku usaha membayarkan THR sebelum H-7 Lebaran. Jika Lebaran jatuh pada 22 April, pelaku usaha sudah membayar THR paling lambat pada 15 April. &rdquo;Selain itu, layanan pengaduan ini juga bisa dimanfaatkan bagi para pekerja berkonsultasi tentang THR,&rdquo; tegas Illyan.

Disnaker Kota Medan sebut, ada tujuh nomor layanan pengaduan pekerja yang mengalami masalah tunjangan hari raya yang dibuka 24 jam tiap hari

Disnaker Medan Sebut Tujuh Nomor Layanan Pengaduan THR Buka 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali minta perusahaan-perusahaan menuruti keputusan nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 yang telah ditetapkan.  ”Saya kira perusahaan-perusahaan sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa diberikan. Ini untuk perusahaan kabupaten/kota yang menggunakan UMK dia harus membayar upahnya mengacu pada UMK 2023 yang ditetapkan gubernur,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Selasa (6/12).  Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan di Bali dapat menyesuaikan upah sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang UMK Tahun 2023, kecuali untuk Kabupaten Bangli.  ”Untuk Bangli menggunakan UMP (Upah Minimun Provinsi), perusahaan wajib membayarnya, nah itu bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan ke bawah, kalau yang setahun ke atas masing-masing perusahaan sudah punya struktur skala upah,” ujar Ida Bagus Ngurah Arda.  Dia menjelaskan nominal UMK 2023 untuk masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Badung masing tertinggi yaitu Rp 3.163.837,32. Sementara itu, Bangli mengikuti UMP Bali 2023 yaitu Rp 2.713.672.  ”UMK itu setelah ditetapkan UMP, dewan pengupahan kabupaten/kota dengan data yang diberikan pusat menghitung besaran UMK masing-masing daerah,” tutur Ida Bagus Ngurah Arda.  Untuk formula penghitungannya, dia menyebut, sama dengan penghitungan UMP yaitu mengaitkan inflasi daerah, pertumbuhan daerah, dan UMK berjalan tahun 2022.  ”Catatannya yang hasil hitungannya lebih besar dari UMP maka bupati atau wali kota merekomendasikan kepada gubernur, tapi sebelum ditetapkan gubernur tentunya dewan pengupahan provinsi mencermati kembali usul kabupaten apakah sudah sesuai formula yang ditetapkan pusat,” terang Ida Bagus Ngurah Arda.  Dari hasil pemeriksaan kembali, kata dia, timnya menemukan kekeliruan pada rekomendasi yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kota Denpasar, di mana penghitungannya lebih besar dari hitungan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, sehingga akhirnya dikoreksi.  Dalam rekomendasi yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kota Denpasar disebutkan nominal untuk UMK 2023 sebesar Rp 3.027.160 sementara yang disetujui akhirnya Rp 2.994.646,14.  ”Untuk Bangli karena hasil hitungannya di bawah UMP kalau tidak salah Rp 2.283.742, maka gubernur tidak menerapkan UMK untuk Bangli, maka di Surat Keputusan Gubernur tidak kelihatan,” papar Ida Bagus Ngurah Arda.  Untuk itu, pembayaran upah dari perusahaan di Bangli diminta mengacu pada UMP sebagai dasar. Sementara, untuk UMK 2023 di Bali lainnya yaitu Jembrana Rp 2.738.698,00, Tabanan Rp 2.824.613,12, Badung Rp 3.163.837,32, Gianyar Rp 2.837.680,02, Klungkung Rp 2.714.642,00, Karangasem Rp 2.730.264,15, dan Buleleng Rp 2.716,206,49.

Disnaker Bali Minta Perusahaan Turuti Keputusan UMK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221129_19505.jpg" alt="Buruh Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa damai di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Buruh Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa damai di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik 7,2 persen menjadi Rp 5.137.575. Angka itu diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.  Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari elemen SPSI Logam Elektronik dan Mesin Hadi Martini mengaku puas dengan hasil rapat pleno dewan pengupahan yang menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) naik 7,2 persen.  ”Kalau dibilang kurang, ya pasti selalu kurang. Karena maunya kami upah dihitung berdasar survei dan kajian kebutuhan hidup layak. Tapi kami bisa menerima keputusan pemerintah,” kata Hadi Martini seperti dilansir dari Antara di Cikarang.  Setelah lebih dari dua tahun UMK Kabupaten Bekasi tertahan di angka Rp 4.791.843, kini akhirnya naik menjadi Rp 5.137.575. Menurut Hadi, kenaikan UMK akan berpengaruh pada besaran upah buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun.  ”UMK 2023 itu kan buat karyawan yang masa kerjanya baru nol sampai satu tahun. Sedangkan bagi karyawan yang sudah lebih dari satu tahun bekerja di sebuah perusahaan, kenaikan UMK yang sekarang akan kami jadikan acuan untuk juga menaikkan upah karyawan lama,” ujar Hadi Martini.  Sejumlah elemen buruh akan mengawal surat rekomendasi UMK Kabupaten Bekasi 2023 saat dibahas di dewan pengupahan provinsi (Depeprov) Jawa Barat. Buruh juga akan menyampaikan aspirasi agar upah karyawan lama juga turut naik sebelum Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan upah kota/kabupaten se-Jawa Barat.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi menyatakan, besaran upah itu ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.  Dia menjelaskan, penetapan itu dilakukan setelah melalui perdebatan yang cukup alot. Kaum pekerja menginginkan kenaikan signifikan sedangkan kalangan pengusaha menginginkan sebaliknya. Bahkan, sempat ada wacana untuk tidak menaikkan UMK 2023.  ”Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada,” tutur Edi.  ”Kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya segera ditandatangani bupati untuk dilanjutkan pada gubernur,” ucap Edi.  Dengan penetapan itu, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp 5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp 5.158.248.

UMK Kabupaten Bekasi Naik 7 Persen Jadi Rp 5,1 Juta, Buruh Puas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinas Ketenagakerjaan

Berita Terkini