<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/WhatsApp-Image-2024-03-13-at-094817-3832215796.jpg" alt="Sub PIN Polio Jawa Timur telah mencapai 105,93 persen menjangkau 4.700.649 anak yang telah diimunisasi." width="100%">
<figcaption>Sub PIN Polio Jawa Timur telah mencapai 105,93 persen menjangkau 4.700.649 anak yang telah diimunisasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut vaksin polio yang digunakan selama Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio aman merujuk laporan dari Aceh, Jawa Barat dan, Papua yang sudah mengadakan kegiatan serupa. "Untuk keamanannya, dari 15 juta dosis yang sudah diberikan, tidak ada laporan saat ini kejadian ikutan pasca-imunisasi yang sifatnya serius. Kalaupun ada, sifatnya demam ringan," ucap Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Inggrita Wisnuwardani dalam acara 'PIN Polio: Upaya Bersama Melindungi Anak dari Polio' yang disiarkan daring, Senin (22/7). Inggrita mengatakan vaksin serupa pernah digunakan selama PIN polio tiga tahun berturut-turut yakni tahun 1995 hingga 1997 lalu berhenti digunakan hingga tahun lalu. Vaksin yang digunakan berasal dari virus hidup yang dilemahkan. Adapun wilayah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua sudah melaksanakan PIN terlebih dulu tahun lalu karena ditemukan kasus polio di sana. "Makanya vaksin hanya diberikan ketika ada kasus polio yang bermunculan. Ketika tidak ada kejadian, vaksin ini tidak akan digunakan. Dan itu memakai vaksin yang sama seperti yang akan kami pakai esok," kata Inggrita. DKI Jakarta dijadwalkan melaksanakan PIN Polio mulai 23-29 Juli 2024 untuk putaran pertama. Kemudian, putaran kedua akan berlangsung pada 6 hingga 12 Agustus 2024. Pemberian vaksin ini menyasar anak berusia nol hingga 7 tahun 11 bulan 29 hari. "Harus 95 persen anak kita lindungi, kalau kurang dari itu bisa ada kejadian polio lagi. Jadi kalau belum mencapai 95 persen, akan diperpanjang sampai 3 Agustus dosis pertama. Lalu dosis keduanya akan dimulai 6 Agustus 2024," jelas Inggrita. Dia mengingatkan polio merupakan penyakit yang ditularkan virus polio dan menyerang sistem saraf. Virus ini berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan dan kecacatan seumur hidup. Kelumpuhan ini sifatnya mendadak. Gejala awal sebelum menjadi lumpuh biasanya hanya sakit tenggorokan, mual, bahkan hampir 90 persen tidak ada gejala. Saat ini belum ada obat untuk polio. Apabila seseorang terlanjur terkena penyakit ini, maka dia hanya menjalani pengobatan untuk memperbaiki hidup, tetapi tidak bisa pulih sempurna. Oleh karena itu, Inggrita mengingatkan warga untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan vaksin polio lengkap, termasuk mengikuti PIN Polio. Imunisasi polio diberikan pada bayi sebelum usia satu tahun yakni minimal empat kali vaksin polio tetes, lalu dua kali vaksin polio suntik guna mendapatkan kekebalan sampai seumur hidup. Kalau seandainya terlewat masih bisa dikejar sampai dia masuk usia sekolah dasar (SD). "Kalau mau dapat (vaksin polio selama PIN Polio, datang saja ke puskesmas atau rumah sakit atau posyandu, tanyakan pada dokter spesialis anak, ketua RT atau lurah bisa dapatkan vaksin di mana seandainya tidak sempat datang ke puskesmas," pungkas Inggrita.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut vaksin polio yang digunakan selama Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio aman.

Dinas Kesehatan DKI Tegaskan Vaksin Polio Aman, PIN Putaran Pertama pada 23-29 Juli 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Screenshot_20231228-144325-3899803491.jpg" alt="Ilustrasi vaksinasi COVID-19." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksinasi COVID-19.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta segera memberlakukan vaksin COVID-19 berbayar pada 1 Januari 2024. Maka dari itu pihaknya meminta warga yang vaksinnya belum lengkap untuk segera melengkapinya di faskes terdekat karena saat ini masih gratis. Dinkes menambahkan vaksin COVID-19 berbayar ini berlaku untuk penyuntikan semua dosis vaksin. Meskipun demikian, beberapa golongan masih akan mendapatkan vaksin gratis. "Betul, 1 Januari 2024 vaksinasi COVID-19 mulai bayar. Untuk yang gratis tetap berlaku bagi lansia dan kelompok rentan lainnya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati saat dikonfirmasi di Jakarta seperti dikutip dari Antara. Ani belum dapat membeberkan berapa harga untuk setiap dosis vaksin. Dinkes DKI Jakarta masih menunggu mekanisme dan teknis pelayanan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. "Belum ada&nbsp;rinciannya, mungkin akan dilepas ke mekanisme pelayanan biasa. Seperti sekarang kan ada vaksin program yang tidak berbayar, ada juga vaksin yang bukan vaksin program. Mungkin dilepas seperti itu. Tapi kita tunggu regulasi Kemenkes seperti apa," ujar Ani. Ia juga memastikan vaksinasi COVID-19 gratis khusus di DKI Jakarta masih tersedia di seluruh puskesmas kecamatan hingga akhir tahun ini. Pemprov DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi secara lengkap, menggunakan masker, memastikan kondisi kesehatan tubuh demi mencegah penyebaran kasus COVID-19 saat libur tahun baru. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tetap memakai masker dan menjalani hidup sehat untuk mencegah potensi penyebaran kasus COVID-19 terutama pada golongan lanjut usia dan kelompok yang belum melakukan vaksinasi. Kemenkes mengimbau penggunaan masker bagi orang yang sedang sakit flu, orang yang kontak erat dengan orang yang sedang sakit, serta warga yang berada di keramaian dan kerumunan. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan bahwa masyarakat jangan lagi tertular COVID-19 karena setelah memasuki endemi seperti saat ini, vaksinasi COVID-19 tidak lagi gratis. "Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi kalau kena COVID-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi jangan tepuk tangan dulu, sakit COVID-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujar Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan. Presiden juga mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi pekerjaan terberat yang pernah ia hadapi selama masa pemerintahannya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menerapkan vaksinasi COVID-19 berbayar bagi masyarakat mulai 1 Januari 2024.

Dinkes DKI Jakarta akan Hapus Vaksinasi COVID-19 Gratis per 1 Januari 2024, Hanya Golongan ini yang Tidak Kena Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_2022-08-09-16-03-31-26.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia bertambah empat kasus per tanggal (21/10) kemarin. Total ada tujuh kasus yang sudah ditangani sejak awal kemunculannya pada Agustus 2022 lalu. Tujuh kasus monkeypox itu pun ternyata diderita seluruhnya oleh laki-laki. "Tujuh kasus positif di DKI ini semua laki-laki berusia 25-35 tahun," ucap Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama kepada wartawan, Minggu (22/10). Namun begitu, ia menerangkan bahwa empat kasus baru monkeypox itu tak terhubung dengan dua kasus lainnya di tahun ini. "Empat kasus baru ini beda-beda dan tidak ada keterkaitan," tegas Ngabila. Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta terus meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi secara dini penularan cacar monyet (monkeypox) di Ibu Kota. Sebagai langkah pencegahan Dinkes DKI Jakarta berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan penemuan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan kewaspadaan cacar monyet dilakukan terus-menerus. "Jadi kepentingan kita bersama agar kita selalu dapat melakukan penemuan kasus, deteksi dini dan kewaspadaan yang terus menerus," ujarnya dalam 'Sosialisasi Kewaspadaan Monkeypox" di Jakarta, Senin (16/10). &nbsp;

Dinkes DKI Jakarta terus meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi secara dini penularan cacar monyet (monkeypox) di Ibu Kota.

7 Kasus Monkeypox di Jakarta Seluruhnya Laki-laki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Aksi-Protes-Penanganan-Polusi-Udara-Di-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-4-325771618.jpg" alt="Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai terkait buruknya polusi udara Jakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai terkait buruknya polusi udara Jakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengeklain bahwa polusi udara di Jakarta belum terlihat berdampak signifikan terhadap tingkat kesakitan yang dialami warga ibu kota. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, penyakit yang ditimbulkan karena polusi udara di Jakarta belum termasuk kategori darurat. Dia juga menyebutkan tren kasus penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pun tidak mengalami kenaikan drastis. &rsquo;&rsquo;Data kesakitan terhadap penyakit yang berhubungan dengan kualitas udara tidak sehat, yaitu ISPA, pneumonia, asma, dan lainnya, secara umum saya bisa sampaikan, untuk tahun 2023, tren kesakitannya tidak berbeda dengan jumlah kasus sebelum pandemi,&rdquo; ujar Ani dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/8). Tahun 2020 dan 2021 saat terjadi pandemi Covid-19, ia mengatakan bahwa angka kesakitan relatif turun. Namun, pada 2023, tren angka kesakitannya masih relatif sama dibandingkan tahun 2018 dan 2019 ketika sebelum pandemi. Dengan kata lain, Ani mengeklaim angka kesakitan tidak mengalami perubahan signifikan sejak sebelum pandemi. Menurutnya angka tersebut masih naik turun karenakondisi cuaca. &rsquo;&rsquo;Tren biasanya di awal tahun tinggi. Sekarang belum terlalu turun karena musim kemaraunya agak panjang. Karena perubahan iklim tersebut, pola penyakitnya agak berubah," jelasnya. "Sejauh ini kami monitor terus jumlah dan pergerakan kasusnya masih relatif normal, tidak ada peningkatan signifikan,&rdquo; imbuh Ani. Untuk ISPA sendiri, Dinkes DKI memiliki sistem pelaporan untuk melakukan monitoring penyakit menular yang berpotensi wabah maupun penyakit tidak menular. Sistem yang membantu pemantauan dan mengetahui tren kasus penyakit menular ini bisa menjadi early warning system sehingga pihaknya bisa mempersiapkan langkah antisipasi dan pencegahan. &rsquo;&rsquo;Dari data itu, untuk ISPA di DKI Jakarta tahun ini, rata-rata kasus ISPA di Jakarta sekitar 146.000 kasus per bulan. Pola ini kurang lebih sama dengan kondisi sebelum Covid-19, yaitu pada 2018-2019,&rdquo; ucapnya. (*) &nbsp;

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengeklain bahwa polusi udara di Jakarta belum terlihat berdampak signifikan terhadap tingkat kesakitan

Dinkes DKI Klaim Belum Ada Peningkatan Pengidap Penyakit Lantaran Polusi Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Aksi PNS pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, yang memamerkan penghasilannya sebesar Rp 34 juta per bulan via media sosial, kini berbuntut panjang. Dia pun diperiksa pihak terkait soal LHKPN-nya tercatat hanya Rp 73 juta. "Ya, sudah diproses, diperiksa, kami sedang berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kita tunggu proses selanjutnya," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada wartawan, Selasa (23/5). Ia belum memastikan akan ada sanksi yang ditetapkan terhadap Kepala Seksi (Kasi) Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi di Dinkes DKI Jakarta itu. Ani mengatakan masih akan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat ataupun BKD. "Nanti akan ada tim melakukan pemeriksaan, apakah ada sanksi atau sanksinya apa, kita berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD ya," tegasnya. Sebelumnya, viral di media sosial seorang PNS dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salam yang menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain. Namun begitu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per 2022. Secara rinci, harta kekayaan pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI itu memiliki mobil Taruna CX Tahun 2000 dan warisan sebanyak Rp 40 juta. Kemudian, ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 33.188.080. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 129px; top: 942.825px;">&nbsp;</div>

Aksi PNS pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, yang memamerkan penghasilannya sebesar Rp 34 juta di media sosial berbuntut pa

Sebut Dapat Penghasilan Rp 34 Juta per Bulan, Pejabat Dinkes DKI Diperiksa Inspektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_20230119-205930_Chrome.jpg" alt="Ilustrasi: Campak pada bayi (iStock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Campak pada bayi (iStock)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat bahwa kasus campak di Ibu Kota paling banyak ditemukan di Jakarta Utara dengan 155 kasus. Sementara itu kasus lainnya di Jakarta Timur adalah 40 kasus. Secara keseluruhan, jumlah kasus hingga akhir tahun 2022 di DKI Jakarta mencapai 253 kasus.  "Di Jakarta Timur mayoritas di Kecamatan Makasar. Sedangkan di Jakarta Utara di Cilincing dan Koja," ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama kepada wartawan, Rabu (25/1).  Penyebaran yang lumayan tinggi di daerah-daerah tersebut, menurut Ngabila adalah bisa jadi karena anak-anak yang sering main dan jajan bersama di ruang terbuka. "Jadi karena dia air-bone, kulitnya ketemu langsung, sedangkan di Kelapa Gading nyaris nggak ada karena mungkin daerahnya lebih private dan sebagainya," ungkapnya.  Sementara itu, berdasarkan lingkup kecamatan, ada 5 kecamatan dengan kondisi kasus campak yang meningkat cukup dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. "Pertama Cilincing, kedua Koja, ketiga Makasar, Jakarta Timur. Lalu di Jakarta Pusat ada Tanah Abang. Di Jakarta Selatan ada Setia Budi," pungkas Ngabila.  Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau agar warga segera melakukan vaksin Measles Mumps Rubella (MMR) untuk mengindari campak. Pasalnya, virus yang telah menyambangi 95 persen balita dan anak SD itu jauh lebih menular dari Covid-19.  "Jauh Iebih menular dengan sangat cepat, melalui udara/airborne dan droplet lewat permukaan benda, juga bisa kontak langsung kulit," ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama kepada wartawan, Senin (23/1).  Gejala yang akan dirasakan orang yang terkena campak ini berupa deman tinggi karena virus, batuk, pilek, mata merah, dan setelah empat hari pasca-demam akan muncul ruam merah.  "Penularan berlangsung lama 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah muncul bercak merah," jelas Ngabila.  Untuk mengatasi hal itu, ia meminta agar warga mengkonsumsi obat pereda gejala dan vitamin A untuk mencegah kebutaan. Cegah sakit dengan imunisasi lengkap campak rubella tiga kali, yaitu ketika usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD.  "Cegah komplikasi dan meninggal dengan deteksi dini dan tata laksana dokter. Cegah sakit kayak mencegah covid juga tentunya, disiplin bermasker, jauh-jauh dari orang yang lagi sakit," pungkas Ngabila.

Kasus Campak DKI Terbanyak di Jakarta Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/vaksinasi-Covid-19.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut warga yang belum mendapat vaksinasi Covid-19 memiliki risiko tinggi untuk dirawat di rumah sakit untuk itu diharapkan warga memastikan sudah mengikuti seluruh program vaksinasi yang disediakan pemerintah, dikutip dari ANTARA.  “Risiko dirawat di rumah sakit tiga kali lipat,” kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Ngabila Salama di Jakarta, Jumat (16/12).  Menurut dia, semakin lengkap vaksinasi, maka tingkat perlindungan, pencegahan keparahan dan kematian akibat Covid-19 semakin tinggi.  Ia menjelaskan vaksinasi satu dosis melindungi kematian 1,5 kali, vaksinasi dua dosis melindungi kematian dua kali, dan vaksinasi tiga dosis melindungi kematian 4,5 kali ketimbang yang tidak vaksinasi.  “Usia di atas 40 tahun, lansia di atas 60 tahun, orang dengan satu komorbid atau lebih memiliki peluang tinggi untuk meninggal karena Covid-19,” katanya.  Adapun proporsi komorbid pada orang yang meninggal dengan Covid-19 yaitu mengidap penyakit diabetes melitus (DM) sebanyak 15 persen, hipertensi 15 persen, gagal ginjal kronis 13 persen, tuberkulosis (TBC) 11 persen, dan penyakit jantung 10 persen.  Kemudian, penyakit kanker sebanyak 9 persen, gangguan hati kronis dan stroke masing-masing 5 persen, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan HIV AIDS masing-masing-masing-masing 2 persen.  “Sebanyak sembilan persen tidak ada riwayat komorbid atau tidak diketahui sebelumnya dan 4 persen tidak ada data. Total proporsi 100 persen kasus kematian sepanjang tahun 2022 di DKI Jakarta,” imbuhnya.  Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) hingga 15 Desember 2022, jumlah warga di DKI Jakarta yang sudah divaksin Covid-19 dosis pertama mencapai 12,6 juta atau 135,28 persen.  Kemudian dosis kedua mencapai hampir 11 juta atau 116 persen, dosis ketiga mencapai 5,2 juta atau 71,37 persen dan dosis keempat mencapai 145 ribu atau 16,6 persen.  Capaian vaksinasi dosis keempat itu apabila dirinci yakni tenaga kesehatan mencapai 75 ribu dan non tenaga kesehatan mendekati 70 ribu orang.

Dinkes DKI Sebut Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Miliki Risiko Dirawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gagal-ginjal-RS.jpg" alt="FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS LENGKAP: Sebanyak 24 pasien gagal ginjal di RSUD dr Mohamad Soewandhie sedang menjalani hemodialisis di ruang khusus. Kasus anak nanti juga di-cover BPJS Kesehatan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 135 anak terkena gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal atau Acute Kidney Injury (AKI) selama periode Januari-Oktober 2022, dikutip dari ANTARA.  "Kasus kita per tanggal 27 Oktober total 135 anak tetapi ini total dari Januari, karena kami aktif tadi ya Januari sampai dengan tanggal 27 (Oktober) kemarin. Nanti sore kita akan update lagi sesuai dengan hasil hospitality record review tadi," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti saat diwawancara di Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat.  Widyastuti mengungkapkan dari total 135 kasus balita gagal ginjal akut misterius, sebanyak 63 balita meninggal dunia, 46 balita sembuh, dan sisanya masih menjalani perawatan.  Widyastuti menegaskan tidak semua pasien gangguan gagal ginjal akut atipikal berdomisili di Jakarta namun menjalani perawatan di rumah sakit Jakarta.  "Nah data DKI tadi tidak semuanya berdomisili di DKI Jakarta tetapi semua adalah balita yang kebetulan memang dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta," katanya.

135 Anak Jakarta Kena Gagal Ginjal Akut, 63 di Antaranya Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/BPKP-Pusdiklatwas-01-1.jpg" alt="Ruang perawatan pasien positif Covid-19 di Pusat Isolasi Covid-19 Kota Bogor di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ruang perawatan pasien positif Covid-19 di Pusat Isolasi Covid-19 Kota Bogor di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito beserta jajaran melakukan peninjauan ke rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, pada Minggu (13/6). Rusun ini merupakan salah satu fasilitas isolasi pasien Covid-19.  Dalam kunjungan tersebut, Ganip memastikan kesiapan fasilitas yang ada di rumah susun (rusun) Nagrak mengingat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia setelah libur hari panjang.  "Kami terus memeriksa dan memantau kesiapan setiap tempat isolasi para pasien Covid-19 guna mengantisipasi lonjakan kasus, khususnya jumlah pasien terkonfirmasi positif, pada kelompok orang tanpa gejala atau OTG yang semakin meningkat," ucap Ganip dalam keterangannya, Senin (14/6).  Ganip turut memberikan bantuan logistik berupa 500 unit velbed yang diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto. Velbed atau alas tidur portabel ini bermanfaat sebagai fasilitas penunjang di Rusun Nagrak.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS III)  Vita Nurvianti mengapresiasi kunjungan serta bantuan dalam mendukung kebutuhan rusun Nagrak untuk menjalankan operasional rusun sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.  "Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan velbed yang diberikan oleh Ketua Satgas dalam menunjang fasilitas tempat isolasi para pasien Covid-19," tutur Vita.  Di samping kebutuhan logistik, Vita juga turut mengungkapkan kebutuhan lain, yakni sumber daya manusia dalam pengelolaan serta penanganan para pasien Covid-19.  "Seperti halnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Rusun Nagrak juga membutuhkan dukungan tambahan sumber daya manusia dalam konteks pelayanan kepada para pasien Covid-19, mengingat sumber daya kami cukup terbatas yang hanya meliputi petugas kebersihan dan teknisi gedung," ungkap Vita.  Selanjutnya, Vita mengatakan, namun untuk tetap memperkuat jalannya operasional pelayanan kepada para pasien, pihaknya didukung sarana dan prasarana dalam unit hunian serta daerah sekitar oleh BPBD DKI Jakarta bersama perangkat wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti juga menjelaskan tentang pengoperasian setiap tower yang ada di rusun Nagrak.  "Rusun Nagrak memiliki 14 tower, untuk Tower 1 sampai 5 akan difokuskan untuk lokasi isolasi pasien Covid-19 terkendali, Tower 6 sampai 10 masih dalam proses penghunian, sedangkan Tower 11 - 14 sudah terhuni," jelas Widyastuti.  Widyastuti menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia yang ada pada masing-masing tower terkait prosedur standar operasi (SOP) penanganan pasien Covid-19.  "Terdapat 58 tenaga petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan atau PJLP dari masing-masing tower yang akan dilatih oleh Dinas Kesehatan terkait SOP penanganan pasien Covid-19. Pelatihan akan dilaksanakan mulai hari Selasa (15/6) mendatang di Tower 3," terangnya.  Widyastuti juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga membantu alur penerimaan atau evakuasi pasien Covid-19 dengan sistem zonasi guna mencegah kontak penularan antar pasien Covid-19.  "Kami juga mengkoordinir dan membantu pengaturan alur evakuasi penerimaan pasien Covid-19 dengan sistem zonasi sehingga mengurangi potensi kontak pasien satu sama lain," imbuhnya.  Sebagai informasi, Rusun Nagrak merupakan salah satu tempat isolasi pasien Covid-19 yang resmi ditunjuk oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Rusun Nagrak memiliki 14 tower yang terbagi dalam tiga klaster yang setiap klasternya cukup berjarak. Masing-masing tower memiliki 16 lantai dengan 225 unit, dimana setiap unitnya terdiri dari dua kamar yang mampu menampung hingga 2.550 orang.  Dalam menjalankan kegiatan operasional pelayanan para pasien Covid-19, rusun Nagrak didukung oleh BPBD dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lain serta Dinas Sosial DKI Jakarta dalam pemenuhan gizi para pasien.

Dukung Fasilitas Isolasi, Satgas Kirim 500 Velbed untuk Rusun Nagrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/antarafoto-penambahan-kasus-covid19-jadi-satu-juta-260121-mrh-4.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19 diantar rekannya menuju tempat isolasi di RSD Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. M. Risyal Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19 diantar rekannya menuju tempat isolasi di RSD Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu. M. Risyal Hidayat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengakui adanya masalah pada sistem pelaporan. Sehingga, jumlah pertambahan positif Covid-19 Ibu Kota hanya 373 kasus, Kamis (18/2).  ”Data 373 kasus ini bukan secara keseluruhan karena adanya masalah sistem,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia seperti dilansir dari Antara di Jakarta pada Kamis (18/2).  Dia menjelaskan, kesulitan input data tersebut karena sedang dilakukan perbaikan koneksi untuk mempercepat sistem input dari Kementerian Kesehatan.  ”Karenanya, kami tidak dapat melakukan penarikan data per Rabu, 17 Februari 2021,” ujar Dwi.  Untuk data perkembangan Covid-19, lanjut Dwi, diperkirakan akan bisa masuk pada Jumat (19/2).  ”Karena sedikitnya data yang masuk ini, mohon tidak diasumsikan bahwa wabah sudah benar-benar terkendali. Besok (19/2) kemungkinan akan ada akumulasi data dari yang sebelumnya tidak bisa dilakukan penarikan melalui sistem,” terang Dwi Oktavia.  Berdasar data Pemprov DKI Jakarta di laman corona.jakarta.go.id, Kamis (18/2), untuk data kasus baru sebanyak 373 kasus positif, merupakan hasil dari pemeriksaan usap (swab test PCR) Rabu (17/2).  Tes PCR 17 Februari 2021 dilakukan pada 11.384 spesimen dengan hasil 373 positif dan 8.734 negatif. Dengan demikian, total kasus positif adalah sebanyak 321.111 kasus atau jika dibanding sepekan, ini paling rendah dibanding Rabu (17/2) 1.445 kasus, Selasa (16/2) 1.861 kasus, Senin (15/2) 1.879 kasus, Minggu (14/2) 2.496 kasus, Sabtu (13/2) 3.018 kasus, Jumat (12/2) 3.810 kasus, dan Kamis (11/2) sebanyak 2.514 kasus.  Dari total kasus sebanyak 321.111 kasus pada Kamis (18/2), sebanyak 5.044 orang meninggal dunia, atau tetap 1,6 persen dari total kasus positif. Sementara itu, penambahan pasien sembuh bertambah 2.656 orang sehingga totalnya menjadi 302.451 orang atau 94,2 persen dari total kasus positif Covid-19 saat ini.  Kemudian, dari jumlah tes, DKI Jakarta masih mencatat persentase kasus positif berdasar jumlah tes atau positivity rate Covid-19 selama sepekan terakhir di angka 19,8 persen atau jauh di atas angka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak lebih dari lima persen untuk bisa terkategori kawasan aman. Terakhir, persentase kasus positif di Jakarta secara total sejak awal Maret 2020 sebesar 11 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=12Mp1xowFFQ

Dinkes DKI Akui Ada Masalah Sistem Pelaporan Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Berita Terkini