<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/52386520-f6bd-47aa-86b7-5d916ca8e280-1496059587.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan kesehatan di puskesmas. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan kesehatan di puskesmas. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga Surabaya yang hendak berobat ke Puskesmas disarankan datang lebih awal. Pasalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan penyesuaian jam layanan selama bulan Ramadhan 2026. Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 400.7.17.1/2550/436.7.2/2026 tentang Pengaturan Jam Pelayanan selama Bulan Suci Ramadan 1446 H/2026 M di lingkungan fasilitas kesehatan milik Pemkot Surabaya. Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina memastikan meski ada penyesuaian jam operasional, seluruh puskesmas di Surabaya tetap memberikan pelayanan kesehatan optimal optimal. &ldquo;Puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan selama Ramadan dengan jam operasional yang telah disesuaikan, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses layanan secara nyaman,&rdquo; tutur Nanik, Kamis (26/2). Untuk pelayanan sore, pada hari Senin hingga Kamis, Puskesmas buka mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB, sementara pada hari Jumat pelayanan berlangsung dari pukul 08.00 - 11.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00 - 12.00 WIB. "Sementara untuk pelayanan sore, Puskesmas melayani dari Senin - Jumat mulai pukul 14.00 - 16.30 WIB. Jadi Puskesmas di Surabaya itu tetap membuka layanan seperti biasa, hanya disesuaikan waktu operasionalnya," imbuhnya. Selama Ramadan, berbagai layanan utama di Puskesmas tetap berjalan, meliputi pemeriksaan umum, kesehatan gigi, KIA, gizi, psikologi, batra, laboratorium, hingga pelayanan kesehatan keluarga bagi masyarakat. Untuk layanan darurat, Puskesmas rawat inap di Surabaya tetap buka 24 jam. Sedangkan non rawat inap mengikuti jam Ramadan, namun tetap siaga dan bisa dihubungi saat kondisi darurat. &ldquo;Untuk Puskesmas di Surabaya yang rawat inap, layanan gawat darurat tetap buka 24 jam. Sedangkan yang non-rawat inap tetap siap on call apabila ada kasus kegawatdaruratan,&rdquo; beber Nanik. Layanan imunisasi serta kesehatan ibu dan anak juga tetap tersedia selama Ramadan. Masyarakat juga dapat berkonsultasi soal kesehatan saat berpuasa melalui tenaga promosi kesehatan di tiap Puskesmas. &ldquo;Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan tubuh selama puasa Ramadan, dengan pola hidup sehat, agar ibadah puasa dapat dijalani dengan lancar,&rdquo; pungkas Nanik. &nbsp;

Surabaya ubah jam layanan Puskesmas selama Ramadan 2026. Pelayanan darurat, imunisasi, dan KIA tetap berjalan. Simak jadwal lengkapnya di si

Catat, Rek! Jam Pelayanan Puskesmas Surabaya Berubah Selama Ramadan 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/IMG_1421-1614603297.jpg" alt="Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (kanan). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (kanan). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, sekitar 10 ribu siswa di Bandung mengalami gangguan kesehatan mental sepanjang 2025. Hal itu diketahui berdasar hasil survei Dinas Kesehatan Kota Bandung terhadap pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. &rdquo;10.000 siswa alami masalah kesehatan mental,&rdquo; kata Farhan saat meninjau SMP Negeri 70 Kota Bandung seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/2). Dia mengatakan, temuan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyusun program penguatan kapasitas guru bimbingan konseling (BK) di sekolah-sekolah. &rdquo;Dinas pendidikan akan merespons itu dengan membuat program,&rdquo; ujar Muhammad Farhan. Namun demikian, Farhan mengaku, belum dapat merinci klasifikasi siswa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Baik dalam kategori ringan maupun berat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan, pemerintah pusat terus memperkuat peran guru bimbingan konseling guna meningkatkan perhatian terhadap kondisi psikologis peserta didik. &rdquo;Karena selama ini di sekolah guru kurang cepat mendeteksi persoalan anak-anaknya. Dengan memperkuat peran konseling guru BK di sekolah, kita ingin para guru menjadi pihak pertama yang bisa mendeteksi persoalan anak,&rdquo; kata Fajar. Dia menambahkan, persoalan yang dialami anak di lingkungan keluarga kerap terbawa ke sekolah tanpa terdeteksi oleh guru. Sehingga penguatan peran guru wali serta layanan konseling menjadi langkah penting. Selain itu, menurut Fajar Riza Ul Haq, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tengah merevitalisasi fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Yakni sebagai penghubung antara sekolah dan puskesmas dalam menangani persoalan kesehatan fisik maupun mental siswa. &rdquo;Ketika anak-anak menunjukkan gejala yang tidak wajar, guru wali harus bisa mendeteksi, lalu dibawa ke UKS untuk diajak konsultasi. Jika tidak bisa diatasi, UKS merekomendasikan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan,&rdquo; ujar Fajar Riza Ul Haq. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan, berencana menghadirkan tenaga psikolog ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan guru BK. Selain itu, memperkuat koordinasi dengan puskesmas setempat. &rdquo;Kita menyiapkan tenaga psikolog untuk memberikan bimbingan kepada guru BK,&rdquo; tandas Asep Gufron.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, sekitar 10 ribu siswa mengalami gangguan kesehatan mental berdasar hasil survei Dinas kesehatan

Wali Kota Sebut 10 Ribu Siswa di Kota Bandung Alami Gangguan Mental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/P9E5AQl5XC0AYBXHhwdSqEM3EKT95KxDWKkahjoB-2649185641.jpg" alt="Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik laksanakan cek kesehatan gratis (CKG). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik laksanakan cek kesehatan gratis (CKG). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sebanyak 40.343 siswa di Kota Pudak sudah menjalani cek kesehatan gratis (CKG). Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik mencatat temuan gangguan kesehatan siswa cukup mencengangkan. Salah satunya 2.040 anak SD mengalami gangguan mata. Jumlah itu akan terus berkembang, sebab belum semua siswa dilakukan CKG. Berdasar data Dinkes pada Selasa (30/9), 32 siswa SMP dan SMA terdeteksi diabetes militus, lalu 29 siswa mengalami hipertensi. Selain penyakit tersebut, CKG juga menemukan banyak siswa mengalami gangguan telinga, gigi, hingga kulit. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Gresik dr Anik Lutfiyah mengatakan, diabetes yang diderita anak SMP dan SMA biasanya mengarah ke tipe 2. Yakni yang disebabkan karena pola hidup. "Namun tetap harus pemeriksaan lebih lanjut. Karena CKG ini skrining awal dan kami berikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan," ucap Anik Lutfiyah. Karena itu Dinkes berharap orang tua lebih peduli kepada anak-anaknya. Agar hasil dari CKG segera ditindaklanjuti dengan memeriksakan anaknya di puskesmas atau rumah sakit. Sebab jika dibiarkan dikawatirkan terjadi komplikasi. Dokter mantan Kepala Puskesmas Sukomulyo itu berpesan agar orang tua juga mengawasi apa yang dikonsumsi sang anak. Terutama makanan dan minuman. "Kurangi minuman instan, perbanyak minum air putih. Karena tidak sedikit juga usia produktif ginjalnya sudah bermasalah," imbuh Anik Lutfiyah. Dari CKG itu, sebanyak 396 siswa SD juga terdeteksi berisiko mengalami diabetes militus. Dari risiko yang sudah terdeteksi itu orang tua harus benar-benar mengontrol apa yang dikonsumsi anak. "Meski masih kecil, yang beresiko ini memang sebaiknya dikontrol minum yang manis-manis," ujar Anik Lutfiyah. Sejumlah puskesmas terus memperluas cakupan CKG. Seperti Puskesmas Industri, salah satu puskesmas dengan sasaran siswa paling banyak. Para siswa SMAN 1 Gresik menjadi yang pertama diperiksa untuk jenjang sekolah menengah. "Di wilayah kami, siswa SD dan SMP sudah selesai, tinggal siswa SMA. Tapi dari CKG yang sudah berjalan, gangguan mata dan kadar gula darah tinggi cukup dominan," ucap Kepala Puskesmas Industri dr Dwi Puspitasari. Hal itu tidak terlepas dari gaya hidup anak jaman sekarang. Temuan itu tidak lepas dari kebiasaan anak-anak sekarang. Yakni pengaruh berlama-lama bermain smartphone hingga konsumsi minuman dengan kadar gula tinggi. "Perlu orang tua lebih memperhatikan, apalagi setelah mengetahui hasil CKG ini," beber Dwi Puspitasari. Masalah gangguan mata juga banyak ditemukan Puskesmas Kebomas. Kepala Puskesmas dr Ovaldo Kurniawan mengatakan, data sementara ada 442 siswa matanya terganggu. Lalu 184 siswa mengalami prediabetes serta 89 siswa hipertensi. "Data masih terus berjalan karena belum semua siswa kami periksa," ungkap Ovaldo Kurniawan.&nbsp; Hasil CKG Sementara Diperiksa: 40.343 Hasil Pemeriksaan: SD Gangguan mata: 2.040 Obesitas : 263 Risiko DM: 396 SMP Gangguan mata: 66 DM: 27 Hipertensi: 23 SMA Gangguan mata: 31 DM: 5 Hipertensi: 6

Dinas Kesehatan Gresik mencatat temuan mengejutkan dari cek kesehatan siswa, termasuk gangguan mata dan risiko diabetes

Temuan Hasil Pemeriksaan di Gresik, 2.040 Siswa Alami Gangguan Mata, 428 Berisiko Diabetes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/IMG_20250921_212712-333793697.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet atau monkey pox. (freepick/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet atau monkey pox. (freepick/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satu dari empat santri di salah satu pesantren di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang diduga terinfeksi cacar monyet (monkey pox/Mpox) dinyatakan meninggal dunia. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian menyampaikan, korban meninggal pada Jumat (19/9) usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Meranti. Dia merupakan satu dari dua pasien dengan gejala serupa cacar monyet sedangkan dua lainnya masih dalam pemantauan dan berstatus suspek. &rdquo;Gejala yang muncul memang mengarah ke monkey pox seperti ruam di kulit dan pembengkakan kelenjar getah bening. Tapi untuk kepastian, kami masih menunggu hasil laboratorium dari Pekanbaru,&rdquo; kata Ade seperti dilansir dari Antara di Selatpanjang. Dia menambahkan, satu pasien lainnya dalam kondisi berangsur membaik dan sejak Kamis (18/9). Pihaknya telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan penelusuran kontak erat. Hasil sementara menunjukkan tidak ada penambahan kasus baru. Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengaku telah menerima laporan dari salah satu pesantren terkait adanya empat santri mereka yang diduga terinfeksi cacar monyet. Dia pun sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan pihak rumah sakit. &rdquo;Ternyata memang benar ada satu pasien meninggal, satu lagi dirawat, dan dua lainnya sudah dipulangkan,&rdquo; ujar Asmar. Bupati Asmar juga mengaku telah menginstruksikan agar Dinkes dan RSUD Meranti bertindak cepat. Jika fasilitas lokal tidak memadai, pasien disarankan segera dirujuk ke Pekanbaru untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas kesehatan. Masyarakat juga diingatkan agar menjaga kebersihan dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti demam, ruam, atau pembengkakan kelenjar.

Satu dari empat santri di pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang diduga terinfeksi cacar monyet meninggal dunia

Satu Santri di Meranti Provinsi Riau Diduga Terinfeksi Cacar Monyet Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/IlVNNoDAtlS8jamHipu66eQgQgwBURDEhilip5BX-4071116791.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan imunisasi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan imunisasi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya membagi pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) ke dalam dua tahap. Tahap pertama mulai diselenggarakan Agustus 2025. "Tahap pertama fokus pada imunisasi Campak-Rubella (MR) dan Human Papilloma Virus (HPV). Sementara tahap kedua pada November 2025 untuk imunisasi Difteri-Tetanus (DT) dan Td," ujar Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina, Jumat (8/8). Nanik mengatakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah menyasar siswa SD dan SMP. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kesehatan optimal bagi anak usia sekolah melalui imunisasi gratis. "Program BIAS adalah agenda rutin yang sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak Surabaya terlindungi dari penyakit menular, yang dapat dicegah melalui pelaksanaan imunisasi," sambung Nanik. Adapun jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan kelas siswa.&nbsp;Siswa kelas 1 SD/MI/sederajat imunisasi Campak-Rubella (MR) dan Difteri-Tetanus (DT).&nbsp;Siswa kelas 2 dan 5 SD/MI/sederajat imunisasi Tetanus-Difteri (Td). Sedangkan siswa perempuan kelas 5 SD dan 9 SMP/MTs/sederajat imunisasi Human Papilloma Virus (HPV). Imunisasi dilaksanakan di seluruh sekolah yang menjadi sasaran. Yakni SD, MI, SMP, dan MTs di Kota Surabaya. Tim Puskesmas setempat akan mendatangi sekolah-sekolah sesuai jadwal. "Pemberitahuan resmi mengenai jadwal akan disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua atau wali murid jauh hari sebelumnya. Tidak ada persyaratan khusus dan imunisasi diberikan secara gratis," imbuh Nanik. Anak hanya perlu didampingi orang tua atau wali saat melakukan imunisasi. Anak juga disarankan membawa buku atau kartu catatan imunisasi untuk memudahkan pencatatan oleh tim Puskesmas. Bagi anak yang sakit pada hari pelaksanaan, Nanik memastikan bahwa mereka tidak perlu khawatir. &nbsp;Anak yang sakit akan dijadwalkan ulang untuk diimunisasi setelah kondisi kesehatannya membaik.&nbsp; &ldquo;Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi pihak sekolah, Puskesmas terdekat, atau Penanggung Jawab Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya,&rdquo; tukas Nanik.

Dinkes Surabaya mulai gelar program BIAS 2025, imunisasi gratis untuk siswa SD dan SMP, tahap pertama Agustus 2025

Surabaya Mulai Program Imunisasi Anak Sekolah 2025, Ini Sasaran dan Jenis Vaksinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/f4684e5e-b041-4430-ba76-53d37e0d2430-779321298.jpg" alt="Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ditahan Kejari Kabupaten Bandung, Jumat (18/7). (Kejari Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat ditahan Kejari Kabupaten Bandung, Jumat (18/7). (Kejari Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial ES. Dia ditahan bersama dua tersangka lain terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil laboratorium Covid-19 pada tahun anggaran 2021. Kepala Kejari Kabupaten Bandung Donny Haryono Setyawan menyebutkan, ketiga tersangka yang ditahan hari ini (18/7), adalah ES selaku mantan Kadinkes, RDS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), serta CG sebagai direktur PT MAS. Donny menjelaskan, kasus ini bermula dari proyek pengadaan mobil laboratorium Covid-19 senilai Rp 6,74 miliar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. PT MAS ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 4,4 miliar. &rdquo;Namun, menurut hasil penyelidikan, pengadaan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan. Laboratorium dan penunjang medik KBB tidak pernah mengajukan permohonan pengadaan caravan, bahkan tidak ada penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) ataupun harga perkiraan sendiri (HPS),&rdquo; ungkap Donny. Kejari juga menduga telah terjadi persekongkolan antara ES dan CG untuk memenangkan PT MAS. Meskipun perusahaan swasta itu bergerak di bidang konstruksi bangunan dan bukan karoseri kendaraan serta tidak memiliki sertifikasi karoseri seperti yang dipersyaratkan dalam lelang. &rdquo;Jadi seolah-olah hasil pekerjaan berupa mobil tersebut telah sesuai spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga dilakukan pembayaran 100 persen kepada PT MAS,&rdquo; ucap Donny Haryono Setyawan. Berdasar hasil audit, kata Donny, perbuatan ketiga tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,07 miliar. Ketiganya kini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.

Kejari Kabupaten Bandung tahan mantan Kadinkes Kabupaten Bandung Barat terkait dugaan korupsi pengadaan mobil laboratorium Covid-19

Kejari Bandung Tahan Mantan Kadinkes KBB soal Korupsi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/20250702_163917_Gallery-3283915103.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Cimahi jika benar terjadi pengabaian pada pasien tanggungan BPJS Kesehatan hingga menyebabkan ada pasien meninggal dunia. Menurut Dedi, gubernur telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Jika dilanggar ada sanksi yang menanti. &rdquo;Jadi kalau kemudian benar tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat edaran. Dan kita akan berikan sanksi,&rdquo; tegas Dedi seperti dilansir dari Antara di Bandung. Terkait kasus tersebut, Dedi menyatakan, akan melakukan investigasi pada rumah sakit atas masalah yang terjadi. Sebab, lembaga abdi negara harus melakukan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pembiayaan rumah sakit, Dedi mengatakan, jika mereka merupakan peserta BPJS Kesehatan, pembiayaannya oleh lembaga itu. Sementara jika bukan peserta, pembiayaan akan ditanggung pemerintah daerah. Dedi menyatakan, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, memiliki plot anggaran untuk membantu masyarakat. &rdquo;Kalau dia punya BPJS pakai BPJS. Kalau tidak punya, tetap dilayani kemudian tagihannya dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi, karena di sana sudah ada plot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS Kesehatan,&rdquo; tandas Dedi. Sebelumnya, suami pasien atas nama Ulfa Yulia Lestari memviralkan videonya saat memarahi tenaga kesehatan RSUD Cibabat Kota Cimahi yang dianggap lalai dalam menangani kesehatan istrinya beberapa hari lalu. Hal tersebut akhirnya membuat, warga Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat, itu meninggal dunia pada Minggu (29/6).

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi pada RSUD Cibabat Cimahi jika benar terjadi pengabaian kepada pasien

Dedi Mulyadi Ancam Sanksi RSUD Cibabat jika Benar Terjadi Pengabaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/IMG_20220610_234428-2490489092.jpg" alt="Ilustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien di ruang isolasi. (Ari Bowo Sucipto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien di ruang isolasi. (Ari Bowo Sucipto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kesehatan Jawa Barat mengungkapkan, sebanyak enam kasus Covid-19 terdeteksi di empat kabupaten. Saat ini sudah ditangani rumah sakit untuk diobservasi dan diberi tindakan lanjutan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jabar Rochady mengatakan, enam kasus tersebut dilaporkan terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Indramayu. &rdquo;Yang masuk ke dalam laporan aplikasi kami ada enam. Namun, saya harus konfirmasi dulu (lebih jauh) ke kabupaten/kota,&rdquo; kata Rochady seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (4/6). Adanya temuan ini, membuat Dinkes Jabar langsung bergerak untuk mengedukasi pada masyarakat dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di Jabar untuk waspada dan meningkatkan kinerja surveilans. Selain itu, meneruskan edaran dari Kementerian Kesehatan terkait kewaspadaan Covid-19 ke kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk memastikan tidak terjadi lonjakan, selain dilakukan penanganan.&nbsp; Lebih lanjut, dia meminta masyarakat tetap waspada, tetapi tidak perlu panik, mengingat gejala yang muncul umumnya bersifat ringan, mirip flu biasa. &rdquo;Sejauh ini belum ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi perlu dilakukan edukasi juga kepada masyarakat untuk mau dilakukan pemeriksaan,&rdquo; terang Rochady. Adapun untuk penelusuran (tracing) kasus Covid-19 secara menyeluruh, Rochady mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. &rdquo;Tracing belum ada rencana untuk tes tracing massal, SOP-nya akan berubah karena sudah ada riwayat vaksinasi dan imunisasi,&rdquo; ucap Rochady. Sebagai persiapan, Rochady mengatakan, Dinkes Jabar akan meningkatkan kinerja surveilans atau pemantauan. Selain itu, fasilitas kesehatan di Jabar disiapkan baik tenaga medis maupun ruang isolasi jika diperlukan. &rdquo;Ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk ruang isolasi dan tenaga medis, sudah tersedia di Jawa Barat karena sudah merupakan standar pelayanan di rumah sakit,&rdquo; ungkap Rochady. Diinformasikan, sejak akhir Mei 2025, lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Hongkong. Dan kini ternyata telah masuk ke Indonesia, termasuk Jawa Barat.

Dinas Kesehatan Jawa Barat mengungkapkan, sebanyak enam kasus Covid-19 terdeteksi di empat kabupaten. Saat ini sudah ditangani rumah sakit

Dinkes Jabar Catat Enam Kasus Covid-19 Terdeteksi di Empat Kabupaten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/IMG_1222-813343190.jpeg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabar meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tengah menjadi perhatian berbagai pihak. Termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Meski belum ada temuan kasus Covid-19 baru di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan beberapa langkah untuk mencegah wabah yang menyerang sistem pernapasan itu. &ldquo;Sejauh ini, tidak ada laporan kasus Covid-19 terkonfirmasi di Surabaya dalam minggu terakhir. Kami terus melakukan pemantauan dan langkah antisipasi,&rdquo; ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina, Rabu (4/6). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.03.01/C/1422/2025 mengenai kewaspadaan terhadap peningkatan kasus Covid-19 Dalam SE yang dirilis Jumat (23/5), Kemenkes meminta seluruh jajaran pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi lonjakan kasus, khususnya dari varian baru yang kini mendominasi (Covid-19 varian MB1.1). Menindaklanjuti edaran itu, Dinkes Surabaya langsung melakukan pemantauan berkala melalui sistem Surveilans Ketat Deteksi Dini dan Respons (SKDR) dan laboratorium rujukan untuk mendeteksi dini penyebaran Covid-19. Nanik merinci berbagai langkah antisipasi yang dilakukan Dinkes Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pertama, mengaktifkan Surveilans ILI/SARI di puskesmas maupun rumah sakit. ILI/SARI merupakan penyakit mirip influenza dan infeksi saluran pernapasan akut berat. Selain itu, Dinkes juga aktif melakukan edukasi protokol kesehatan bersama lintas sektor, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Ketua RT/RW. &ldquo;Kami juga aktif melakukan pemantauan ketat terhadap Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri (PPLN) atau warga yang baru saja melakukan perjalanan dari daerah/wilayah berisiko tinggi,&rdquo; imbuh Nanik Sukristina. Nanik kemudian menginstruksikan kepada seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kota Surabaya untuk melaporkan kasus ISPA/ILI-SARI melalui aplikasi SKDR. Hal ini bagian dari upaya deteksi dini dan komunikasi risiko. "Kami imbau masyarakat untuk tidak panik, tetap menjaga kebersihan tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, menggunakan masker jika sakit atau di tempat ramai, dan mengurangi mobilitas fisik yang tidak perlu," tukas Nanik.

Pemerintah Kota Surabaya siaga mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, langkah pencegahan dan edukasi dilakukan

Pemerintah Kota Surabaya Siaga Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Langkah Antisipasi Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_9291JPG-3111205868.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menghapus daftar 400 ribu penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD yang tidak sesuai peruntukannya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ani Ruspitawati.&nbsp; Namun, penghapusan data itu baru menyentuh segmen pemilik ganda dan status pekerjaan penerima yang berubah. Karena itu, Ani mengakui bahwa nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang terdaftar dalam BPJS PBI kelas 3 sejak 2018 itu belum tersentuh. Alias masih tetap terdaftar dan belum masuk list penghapusan. "Itu kita bersihin. Ada PNS, mungkin dulunya belum PNS jadi masuk di segmen PBI pemda, oh ternyata sekarang sudah masuk PNS. Hal-hal kayak gitu kita sudah ngebersihin sampai sekitar 400 ribu lebih," ujar Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/12). Ani menjelaskan, pada periode 2017&ndash;2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC). Sesuai target dari Pemerintah Pusat, yakni mendaftarkan sebanyak 95 persen penduduk sebagai peserta JKN. Kemudian, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat, yakni lurah atau camat, sebagai peserta PBI APBD DKI Jakarta. Tak terkecuali, Harvey Moeis dan Sandra Dewi.&nbsp; Target 95 persen itu diberikan kepada daerah agar program Universal Health Coverage milil BPJS dapat berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Pemprov DKI Jakarta mulai mengampanyekan agar penerima PBI APBD berpindah ke pembayaran mandiri.&nbsp; "Sekarang UHC sudah berjalan. Kita mulai menata kembali gitu, supaya lebih rapi lagi karena itu kan nanti akan ada rencana. Ini sudah berproses untuk revisi pergub, cleansing data, dan lain-lain," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan timah Harvey Moeis menjadi perhatian publik setelah divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, kerugian pengelolaan timah itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman Harvey Moeis 12 tahun pidana penjara. Vonis rendah terhadap Harvey Moeis itu membuat publik mengorek segala sesuatu tentang kehidupan pribadinya. Salah satunya soal BPJS BPI milik Harvey dan Sandra Dewi. Pasangan suami istri itu diketahui terdaftar dalam BPJS PBI kelas 3 di Jakarta.

Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang terdaftar dalam BPJS PBI kelas 3 sejak 2018 tidak masuk daftar 400 ribu penerima BPJS PBI yang dihapus.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas kesehatan

Berita Terkini