<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230305-WA0038_1.jpg" alt="Kebakaran di Gedung Mal Pelayanan Publik Pekanbaru pada Minggu pagi. Annisa Firdausi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kebakaran di Gedung Mal Pelayanan Publik Pekanbaru pada Minggu pagi. Annisa Firdausi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terhenti sementara. Itu karena ada gangguan sinyal atau jaringan usai gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) terbakar.  Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru Irma Novrita mengatakan, saat ini, daya listrik mengalami kerusakan sehingga jaringan internet sulit diakses. Hal itu berakibat terganggunya layanan di kantor Disdukcapil Pekanbaru di MPP Pekanbaru bahkan di unit pelaksana teknis masing-masing kecamatan.  ”Kami mohon maaf karena gangguan listrik dan jaringan ini, mulai Senin (6/3), di Kantor Dukcapil di MPP Pekanbaru dan di UPT kecamatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Irma Novrita seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru, Senin (6/3).  Dia mengaku belum bisa dipastikan kapan layanan akan kembali dibuka. Saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru juga sedang melakukan upaya perbaikan pasca kebakaran hebat.  Kepada warga, Irma memohon maaf dan meminta pengertian agar memberikan waktu bagi Pemkot Pekanbaru. Itu untuk melakukan penanggulangan atas musibah yang baru terjadi di MPP Pekanbaru.  ”Kami akan segera menyampaikan perkembangan informasi selanjutnya dan perbaikan lebih lanjut atas situasi ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ucap Irma Novrita.  Sebelumnya Gedung MPP Pekanbaru hangus terbakar pada Minggu (5/3) pagi. Lantai atas dan bawah serta ruangan pelayanan habis karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu. Dipastikan sebagian arsip turut hangus dilahap si jago merah.  Pemkot tak sempat menyelamatkan arsip dan barang lain karena api dengan cepat menyebar. Kebakaran di Ibu Kota Provinsi Riau itu sempat membuat macet di Jalan Jenderal Sudirman lantaran mondar-mandirnya mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa karena dalam kejadian itu karena kantor sedang libur.

Gedung MPP Terbakar, Layanan Dukcapil Pekanbaru Terhenti Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-10-at-16.15.59.jpg" alt="Sebanyak 408.792 anak di Surabaya sudah memiliki kartu identitas anak. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 408.792 anak di Surabaya sudah memiliki kartu identitas anak. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus mendistribusikan kartu identitas anak (KIA). Berdasar Dispendukcapil Surabaya, hingga saat ini sudah ada sebanyak 408.792 anak yang memiliki KIA.  ”Jumlah ini merupakan 52,74 persen dari total anak di Surabaya, yang sekaligus melebihi target nasional sebesar 40 persen,” kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji.  Menurut Agus, sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, fungsi KIA adalah untuk identitas penduduk bagi anak usia di bawah 17 tahun. Sebab, anak-anak juga penduduk yang punya hak konstitusional memiliki dokumen identitas penduduk.  Dalam Permendagri tersebut juga diamanatkan perluasan fungsi KIA supaya tidak hanya menjadi kartu identitas penduduk. Nah, di Surabaya fungsinya diperluas untuk membahagiakan masyarakat atas arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  ”Jadi, KIA Surabaya juga bisa untuk pembayaran atau transaksi nontunai dengan dukungan aplikasi yang biasa kita sebut Katepay. Ini adalah metode pembayaran nontunai untuk membeli jajanan dan minuman di kantin sekolah di Surabaya. Bahkan, KIA Surabaya juga bisa dipakai untuk pembayaran naik Surabaya bus,” tutur Agus Imam Sonhaji.  Namun, menurut Agus, belum semua sekolah di Surabaya menerapkan program pembayaran nontunai berbasis KIA dengan Katepay. Banyak sekolah masih pada tahap sosialisasi dengan dibantu Dinas Pendidikan Surabaya.  ”Yang sudah menerapkan Katepay ini ada SMPN 42, SMP Khadijah, SMPN 3, dan SMPN 28. Kita berharap ke depannya semua sekolah bisa menerapkan ini,” terang Agus Imam Sonhaji.

Ratusan Ribu Anak Surabaya Punya KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KTP-2a1.jpg" alt="Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan ribu blangko KTP elektronik dari kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk Kota Surabaya, saat ini masuk dalam tahap pencetakan.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, kemampuan cetak dalam sehari mencapai 1.000 blangko.  ”Maka masyarakat mohon menunggu sebentar, antrean pasti akan habis. Bergiliran warga pasti mendapatkan (KTP elektronik),” kata Agus Imam Sonhaji seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, belasan ribu blangko KTP elektronik telah diterima Dispendukcapil Surabaya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan proses pencetakan KTP untuk permohonan pencetakan yang telah masuk dalam sistem.  Dia meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, dapat dipastikan akan mendapatkan KTP. Hanya saja masyarakat harus menunggu giliran sesuai dengan nomor urut antrean.  ”Pengirimannya bertahap karena yang meminta seluruh Indonesia. Sekarang ada belasan ribu (blangko) sudah datang, ini sudah masuk proses untuk mulai dicetak sesuai dengan urutan yang sudah antre,” papar Agus Imam Sonhaji.  Hingga saat ini, menurut dia, permohonan pencetakan KTP elektronik di Kota Surabaya telah mencapai 57 ribu lebih. Sesuai dengan instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para pemohon bisa melihat nomor antrean dengan memindai barcode di e-kitir yang diberikan Dispendukcapil. Sehingga para pemohon bisa mengetahui bahwa antrean sudah bergerak.  Meski demikian, dia menambahkan, para pemohon juga bisa memanfaatkan produk layanan lain yang dimiliki Kemendagri RI. Salah satunya bisa mengaktifkan KTP digital yang juga memiliki status hukum yang sama dengan KTP elektronik.  Hal itu menurut Agus Imam Sonhaji, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.  ”Sambil menunggu kiriman (blangko) lagi, kami juga mendorong pemohon dan masyarakat bisa mengaktifkan KTP digital karena memiliki status hukum yang sama. Hal ini telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022,” terang Agus Imam Sonhaji.  Dalam proses aktivasi KTP Digital, masyarakat Surabaya bisa langsung mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola atau mengunjungi kantor kecamatan. Sedangkan di tingkat kelurahan, masih dilakukan secara bertahap.

Belasan Ribu Blangko KTP Elektronik di Surabaya Masuk Tahap Pencetakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KTP-2a1.jpg" alt="Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogjakarta menunda pencetakan KTP elektronik (KTP-el) hingga Januari 2023 karena kekosongan blangko.  ”Kekosongan blangko KTP-el sudah terjadi sekitar dua pekan lalu sampai sekarang,” kata Kepala Bidang Layanan Kependudukan Disdukcapil Kota Jogjakarta Bram Prasetyo di Jogjakarta, Senin (26/12).  Menurut Bram, ketersediaan blangko e-KTP itu sangat tergantung pada distribusi dari pemerintah pusat, karena pengadaan blangko tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akibat kekosongan blanko tersebut, terdapat ratusan warga Kota Jogjakarta yang harus menunda pencetakan KTP-el. Biasanya, Disdukcapil Jogjakarta menerbitkan surat keterangan pencetakan KTP-el sebanyak 140-180 lembar per hari.  ”Disdukcapil Kota Jogjakarta segera menginformasikan kepada warga yang sudah membawa surat keterangan untuk mencetak KTP-el apabila blangko kembali tersedia. Mudah-mudahan pada pekan kedua atau ketiga Januari 2023 sudah ada kepastian dari pusat terkait distribusi blangko,” terang Bram Prasetyo.  Bram menjelaskan, tidak ada pembatasan jumlah atau kuota blangko yang didistribusikan ke setiap kota atau kabupaten. ”Selama persediaan di pusat masih ada, maka permohonan yang kami ajukan berdasarkan kebutuhan akan selalu dipenuhi,” tutur Bram.  Selama 2022, Disdukcapil Kota Jogjakarta menerima 34.950 keping blangko KTP-el untuk warga negara Indonesia dan 150 keping blangko kartu identitas bagi warga negara asing (WNA) dari pemerintah pusat maupun dari Biro Tapem Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Untuk blangko KTP-el bagi warga negara asing masih tersedia cukup banyak,” terang Bram Prasetyo.  Sementara itu, salah seorang warga Kota Jogjakarta Anang Z. harus menunda pencetakan KTP-el miliknya hingga awal Januari 2023. ”Pencetakan KTP-el sudah diajukan sejak Oktober, tetapi baru hari ini bisa datang untuk mencetak KTP-el. Saat datang ke loket di Mal Pelayanan Publik, baru diberi tahu jika blangko habis dan harus ditunda sampai Januari 2023,” kata Anang.  Warga Jogokaryan tersebut memerlukan KTP-el baru karena KTP-el lama miliknya sudah rusak dengan tulisan dan foto yang buram dan sulit dibaca.

Pencetakan KTP-el di Jogjakarta Ditunda akibat Kekosongan Blangko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/apel-dispendukcapil3.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan Id card kepada mahasiswa peserta magang. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan Id card kepada mahasiswa peserta magang. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kesempatan kepada 464 mahasiswa dari 41 universitas di seluruh Indonesia untuk magang di kecamatan, kelurahan serta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Penerimaan ratusan mahasiswa itu terima dan lepas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Taman Surya, Kamis (1/9).  Ratusan mahasiswa itu mengikuti program Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) serta Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan (MBKM-A). Tujuannya untuk membantu proses pengurusan dan pendataan administrasi kependudukan (adminduk) di kelurahan dan kecamatan, di Kota Surabaya.  Wali Kota Eri Cahyadi berharap, kehadiran para mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemkot Surabaya. ”Saya berharap adik-adik bukan hanya melakukan secara administrasi saja, tetapi bisa juga melihat, menyempurnakan, dan menambahkan pelayanan adminduk agar lebih baik,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Dia ingin, para mahasiswa yang ikut dalam program MSIB dan MBKM-A bisa memberikan masukan kepada Dispendukcapil agar pelayanan permohonan pembuatan KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan adminduk lainnya, bisa tuntas tepat waktu. Hingga saat ini, masih ada keluhan dan temuan di lapangan soal kesulitan mengurus KTP.  ”Nah itu, adik - adik mahasiswa bisa mengkritisi itu, apa sih yang membuat alur di Dispendukcapil, kecamatan, kelurahan itu kok tidak ada perubahan, lambat dan masih ada kendala,” ujar Eri dalam apel pelepasan mahasiswa.  Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, ratusan mahasiswa itu bagian dari penguatan pelayanan adminduk di Kota Surabaya dalam lima bulan ke depan, mulai September-Desember.  ”Jadi pelayanan adminduk ini bisa tuntas lebih cepat, cukup datang di kecamatan dan kelurahan,” kata Agus.  Dia menambahkan, sebelum para mahasiswa turun ke kecamatan dan kelurahan telah diberi bimbingan agar bisa melayani dengan baik. Mulai dari tata cara berkomunikasi dengan warga, cara melayani yang baik, dan diberi tahu alur pengurusan adminduk di Kota Surabaya.  ”Nanti ada penilaian juga, bagaimana mereka memberikan pelayanan dan cara menyampaikan kepada warga. Sebelumnya juga sudah disepakati bersama dengan masing-masing universitas,” terang Agus.

Mahasiswa Bakal Bantu Pemkot Surabaya di Program Adminduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan SC dan MY bisa bernapas lega. Pernikahan beda agama yang mereka jalani kini telah sah secara agama dan terdaftar secara hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.  Sebab, awalnya permohonan pasangan itu untuk mencatatkan pernikahan secara beda agama di kantor Dispendukcapil ditolak. Keduanya sudah melangsungkan pernikahan secara agama pada Juni.  SC yang beragama Katolik dan MY yang beragama Kristen itu pun mengajukan permohonan pencatatan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu (27/7), permohonan mereka disetujui hakim tunggal Gunawan Tri Budiono.  ’’Rasanya lega karena lebih cepat lebih baik. Soalnya kami juga ada batas waktu di catatan sipil,’’ ujar MY saat dikonfirmasi pada Jumat (29/7).  Pasca menggelar pernikahan secara Kristen pada Juni, keduanya mendaftarkan pernikahan ke Dispendukcapil. Namun permohonan itu ditolak.  Mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Menurut aturan, bila permohonan dikabulkan PN Surabaya, mereka wajib kembali mendaftar ke Dispendukcapil maksimal 3 bulan setelah menikah secara agama.  Merujuk pada persyaratan tersebut, batas waktu mereka untuk mengurus pencatatan pernikahan beda agama maksimal bulan depan. Sebab, permohonan mereka dikabulkan hakim, keduanya pun bisa mendaftarkan pernikahan ke Dispendukcapil sesuai aturan.  ’’Putusannya sudah oke, tinggal kami menunggu salinan putusannya untuk diserahkan ke catatan sipil,’’ tutur SC.  Sementara itu, hakim Gunawan Tri Budiono menjelaskan, mengabulkan permohonan itu dengan mengizinkan mereka mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil. Hal itu sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  ’’Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan,” kata Gunawan.  Pasca putusan itu, hakim memerintahkan Dispendukcapil untuk mencatat perkawinan beda agama mereka ke register pencatatan perkawinan. Sebab sejak menikah secara agama pada Juni, keduanya belum teregistrasi dalam Dispendukcapil.  ’’Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dispendukcapil Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama para pemohon tersebut dalam register pencatatan perkawinan,’’ tutur Gunawan.

Pencatatan Nikah Beda Agama Ditolak Disdukcapil, Disetujui Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659065997602.jpg" alt="Ilustrasi pernikahan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan beda agama yang telah menikah dan sah secara agama wajib mendaftarkan pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Batas waktu maksimal pendaftaran adalah 3 bulan.  SC dan MY, pasangan yang telah mendaftarkan pernikahan beda agama ke Dispendukcapil mengatakan, aturan tersebut cukup mudah diikuti. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan untuk mendaftarkan pernikahannya.  ”Rasanya lega. Cukup mudah untuk mengajukan penetapan ini. Sistemnya juga nggak ribet,” aku SC, Jumat (29/7).  SC yang beragama Katolik dan MY yang beragama Kristen itu menggelar pernikahan secara Kristen pada Juni. Keduanya lalu mendaftarkan pernikahan mereka ke Dispendukcapil. Namun permohonan itu ditolak.  Pasangan itu lalu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Menurut aturan, bila permohonan dikabulkan PN Surabaya, mereka bisa kembali mendaftar ke Dispendukcapil maksimal 3 bulan setelah menikah secara agama.  SC menjelaskan, pernikahan mereka kini bisa didaftarkan ke Dispendukcapil Surabaya. Sebab merujuk pada persyaratan dari Dispendukcapil, batas waktu mereka untuk mengurus pencatatan pernikahan beda agama maksimal bulan depan.  Permohonan mereka dikabulkan hakim, keduanya pun bisa mendaftarkan pernikahan ke Dispendukcapil sesuai aturan. ”Lebih cepat lebih baik dan ada batas waktu pasca menikah secara agama yaitu 3 bulan, artinya maksimalnya kan bulan depan. Ternyata sudah diputuskan,” papar SC.  Senada dengan istrinya, MY mengaku lega dan merasakan kemudahan mendaftar pengajuan pernikahan beda agama di PN Surabaya. Dia dan istrinya memutuskan untuk menikah meskipun berbeda agama karena menghormati kepercayaan masing-masing.  ”Kami punya kepercayaan masing-masing dan menghormati putusan masing-masing. Tetap kami bisa menikah dengan kepercayaan masing-masing,” kata SC.  Hakim Gunawan Tri menjelaskan, putusannya untuk mengabulkan permohonan mengizinkan mereka mencatatkan pernikahan di catatan sipil sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  ”Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan,” kata Gunawan.  Pasca putusan itu, hakim memerintahkan Dispendukcapil untuk mencatat perkawinan beda agama mereka ke register pencatatan perkawinan. Sebab sejak menikah secara agama pada Juni, keduanya belum teregistrasi dalam Dispendukcapil.  ’’Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dispendukcapil Surabaya untuk mencatat perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan," Gunawan.  Kedua pemohon, kata Gunawan, telah mendapat persetujuan keluarga. Keduanya juga memilih untuk menghormati kepercayaan masing-masing dengan menikah berbeda agama.  Dengan putusan ini, keduannya pun bisa mendaftarkan pernikahan secara hukum. Sebab sebelumnya, Dispendukcapil Surabaya menolak permohonan pernikahan beda agama tersebut.

Tata Cara Daftar Nikah Beda Agama di Dispendukcapil dan PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Layanan-Adminduk-Jebol-Anduk-7.jpg" alt="Salah seorang warga mengikuti layanan Adminduk di Balai RW. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga mengikuti layanan Adminduk di Balai RW. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kota Surabaya bisa dilakukan di Balai RW. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menyediakan armada jemput bola untuk warga Kota Pahlawan.  Armada yang dijuluki Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) itu disediakan di kantor kelurahan dan balai RW terdekat untuk mempercepat pengurusan adminduk.  Lurah Embong Kaliasin Andreas Suryawan mengatakan, pelayanan Jebol Anduk itu juga disediakan di balai RW 14 untuk memperlancar proses pelayanan dalam pengurusan adminduk di wilayah kerjanya. ”Agar lebih mudah mengurus adminduk, akan kami disediakan layanan Jebol Anduk di balai RW 14 untuk warga, begitu pula dengan warga yang tinggal di Rusun Urip Sumoharjo,” kata Andreas, Kamis (19/5).  Andreas menyampaikan, selain pelayanan Jebol Anduk, dari Kelurahan Embong Kaliasin juga menyediakan layanan berkantor di balai RW pukul 09.30 WIB setiap hari. Dengan berkantor di balai RW banyak warga yang terbantu, termasuk yang tinggal di Rusun Urip Sumoharjo ketika mengurus kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).  ”Warga pasti akan dilayani pegawai kelurahan yang berkantor di balai RW ketika ingin mengurus kependudukan, termasuk warga rusun, baik itu KK maupun KTP-el,” ujar Andreas.  Dia menambahkan, bagi warga yang pindah dari luar ke Kota Surabaya, ketika mengurus adminduk wajib menyertakan surat pindah masuk penduduk (SPMP) dari dispendukcapil kota asal, kemudian diproses di kelurahan.  ”Jadi yang dari luar kota, harus ada SPMP,” ujar Andreas Suryawan.  Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, untuk mengurus adminduk di kantor kelurahan tidak sulit. Apabila masyarakat ingin pindah KK atau KTP dari luar kota ke Surabaya, syaratnya harus dengan menunjukkan SPMP dari dispendukcapil kota asal.  Setelah itu, bisa langsung mengurus berkas di kantor kelurahan dan kecamatan terdekat. Syarat ini berlaku bagi yang tinggal di rumah pribadi atau sudah memiliki alamat tinggal tetap di Surabaya.  Berbeda bagi yang pindah dari luar Kota Surabaya, tetapi tinggal di rusun, itu wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya atau dinas yang mengelola.  ”Kalau hanya pindah KK dan KTP dari luar Surabaya, sejauh ini tidak ada permasalahan, baik itu di kecamatan maupun kelurahan. Berbeda dengan yang pindah dari luar kota ke Surabaya, tapi tidak tinggal di rumah pribadi atau tinggal di rusun, nah itu harus melalui melalui persetujuan atau izin dari pengelola,” ucap Agus.

Layanan Administrasi Kependudukan Surabaya Bisa Dilakukan di Balai RW