<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/IMG_20250728_230728-937217597.jpg" alt="Ilustrasi wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, Jogjakarta. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, Jogjakarta. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Jogjakarta menggelar uji coba Malioboro sebagai kawasan untuk pejalan kaki sepenuhnya atau Malioboro Full Pedestrian selama 24 jam pada Selasa (7/10). Itu bertepatan dengan Hari Jadi ke-269 Kota Jogjakarta.</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta Agus Arif Nugroho menyebut uji coba dimulai Selasa (7/10) pukul 00.00 WIB hingga Rabu (8/10) pukul 00.00 WIB.</p> <p>&rdquo;Seluruh persiapan sudah kami lakukan. Koordinasi dengan lintas sektor juga berjalan, termasuk kesiapan petugas, dan rambu,&rdquo; ujar Agus Arif Nugroho seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Selama uji coba itu, arus lalu lintas dari arah utara dialihkan ke Jalan Pasar Kembang sebagaimana pola rekayasa yang selama ini diterapkan saat penutupan Malioboro pada kegiatan tertentu. Menurut Agus, seluruh kendaraan bermotor dilarang memasuki jantung Kota Jogjakarta itu kecuali bus Trans Jogja karena termasuk layanan umum.</p> <p>Selain itu, jalur-jalur sirip menuju kawasan wisata belanja itu juga ditutup dan hanya dibuka untuk kepentingan lokal warga. &rdquo;Kami memasang informasi di titik-titik itu agar masyarakat tahu jalur yang bisa dilalui,&rdquo; kata Agus.</p> <p>Pemkot, kata dia, telah menyiapkan kartu akses khusus bagi warga dan pelaku usaha yang tinggal di kawasan Malioboro untuk memastikan mobilitas tetap terjaga. Sementara itu, bagi wisatawan dan masyarakat yang ingin menikmati Malioboro, Agus mengimbau untuk memanfaatkan transportasi umum atau parkir di lokasi sekitar kawasan.</p> <p>&rdquo;Kalau hanya ingin jalan-jalan di Malioboro, parkir di tempat lain lalu lanjut jalan kaki atau naik bus Trans Jogja. Bisa juga turun di Pos Teteg, terus jalan,&rdquo; tutur Agus Arif Nugroho.</p> <p>Agus menyebut uji coba itu ditujukan untuk melihat sejauh mana kesiapan Malioboro saat kelak ditetapkan sebagai kawasan pedestrian secara total.</p> <p>&rdquo;Pak Wali Kota menyebut ini sebagai belanja masalah. Kita ingin tahu apa yang akan muncul ketika Malioboro benar-benar tanpa kendaraan, supaya hasilnya bisa jadi bahan evaluasi untuk kebijakan berikutnya,&rdquo; terang Agus Arif Nugroho.</p> <p>Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta Yetti Martanti menilai uji coba tersebut bakal memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang pada Hari Jadi Kota Jogjakarta.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Pemkot juga akan menerapkan kartu pass khusus bagi penghuni area Malioboro. Kartu ini memudahkan identifikasi sekaligus memastikan mobilitas warga tidak terganggu selama kebijakan penutupan jalan berlaku,&rdquo; ungkap Yetti.</p> <p>Tak hanya itu, untuk menunjang kenyamanan, sejumlah titik informasi akan dipasang di kawasan Malioboro, meliputi peta lokasi toilet, rumah ibadah, hingga titik atraksi seni.</p>

Pemkot Jogjakarta uji coba Malioboro sebagai kawasan pejalan kaki sepenuhnya atau Malioboro Full Pedestrian selama 24 jam pada Selasa (7/10)

Pemkot Jogjakarta Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Selama 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta memeriksa 10 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp. 150 miliar di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Wali Kota Jakarta Barat&nbsp; Uus Kuswanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejati pada Kamis (23/1). "Pada pemeriksaan yang berlangsung Kamis, 23 Januari 2025, 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan dalam keterangannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Uus, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT. Karya Mitra Seraya, Direktur PT. Acces Lintas Solusi, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&ldquo;Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,&rdquo; ujar Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pada 2 Januari 2025, Kejati Jakarta menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus yang digunakan oleh ketiga tersangka ialah dengan membuat kegiatan fiktif. Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana menjalin kerja sama dengan pemilik <em>event organizer</em> (EO) Gatot Arif Rahmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar. Namun, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan. Stempel-stempel palsu pun dibuat agar kegiatan terlihat betul-betul dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM.</div>

Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif.

Diduga Bikin Event Fiktif Dinas Kebudayaan DKI, Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto Diperiksa Kejati

<div id="m#msg-f:1820132175053199634" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/Screenshot_2025-01-02-17-37-21-065_comgoogleandroidgm-edit-1742920961.jpg" alt="Tersangka Gatot Arif Rahmadi (GAR) dibawa ke Rumah Tahanan Negara Cipinang, Kamis (2/1). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Gatot Arif Rahmadi (GAR) dibawa ke Rumah Tahanan Negara Cipinang, Kamis (2/1). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820132175053199634-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com-</strong>Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015483600/ditembak-rezeki-dadakan-dalam-waktu-dekat-6-shio-ini-bakal-melesat-jadi-konglomerat-di-awal-tahun-ular-kayu-2025">Ditembak Rezeki Dadakan dalam Waktu Dekat, 6 Shio Ini Bakal Melesat jadi Konglomerat di Awal Tahun Ular Kayu 2025</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka yang ditetapkan tersangka ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupalan pemilik event organaizer (EO).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Hari ini kami telah menetapkan tiga orang tersangka, dua orang dari Aparatur Sipil Negara dari Dinas Kebudayaan dan satu orang dari dinas swasta atau vendor," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya di kantornya, Kamis (2/1).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Yusrian menerangkan, tersangka Iwan selaku Kepala Dinas Kebudayaan bersama-sama dengan Fairza bersepakat memanfaatkan Event Organaizer (EO) milik tersangka GAR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh tersangka GAR dan ditampung di rekening tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," terangnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Yusrian menegaskan, apa yang dilakukan ketiga tersangka bertentangan dengan sejumlah aturan yang ada.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Yakni, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka GAR di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 hari kedepan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sedangkan terhadap Tersangka IHW dan Tersangka MFM saat ini tidak hadir dalam pemeriksaan Saksi yang selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kembali oleh Penyidik selaku Tersangka pada minggu depan," jelasnya. (*)</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan

Terlibat Korupsi Kegiatan Fiktif, EO, Kepala Dinas, Kabid di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/WhatsApp-Image-2024-11-05-at-002106-2143722314.jpeg" alt="&ndash; Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, hari ini menghadiri taklim bulanan &quot;Muthmainnah Hulwani&quot; di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Khoirudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>&ndash; Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, hari ini menghadiri taklim bulanan &quot;Muthmainnah Hulwani&quot; di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Khoirudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1819132074450076710" data-legacy-message-id="193edafbc91dc426"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1j6" class="ii gt"> <div id=":1j5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta memastikan akan memanggil Dinas Kebudayaan dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi Rp 150 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menuturkan, pemanggilan dilakukan untuk melihat lebih jelas kasus korupsi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan pada 2023 itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu secara resmi kami akan panggil untuk dialog untuk mendapat informasi yang sebenarnya, yang objektif. Apa sih yang terjadi," ujar Khoirudin, Minggu (22/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015448652/3-zodiak-paling-beruntung-pada-besok-23-desember-2024-rezeki-mengalir-deras">3 Zodiak Paling Beruntung pada Besok 23 Desember 2024, Rezeki Mengalir Deras</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain untuk melihat korupsi ini lebih jelas, pemanggilan juga dilakukan sebagai langkah pencegahan kedepannya. Diharapkan tidak ada lagi kasus korupsi ditemukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua yang terkait, ya. Termasuk sekretaris dinas tadi, kemudian Inspektorat, Irbannya (inspektur pembantu) juga kami panggil. Bahkan semua Irban se-DKI Jakarta kami panggil. Untuk sama-sama preventif. Jangan sampai hal ini terjadi lagi di hiburan hari," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKS itu mengatakan, DPRD DKI Jakarta baru akan melakukan pemanggilan pada awal Januari 2025. Sebab, saat ini sudah memasuki masa libur natal dan tahun baru (nataru).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan kita mau liburan tahun baru dulu ya. Mungkin setelah tahun baru selesai. Setelah 2 atau 3 Januari (2025)," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khoirudin mengaku terkejut dengan adanya penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta itu terkait dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di Dinas Kebudayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPRD DKI Jakarta dengan adanya penggeledahan terkejut dengan adanya berita itu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, selama ini pihaknya menilai tidak ada persoalan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.&nbsp; "Selama ini kami nilai baik-baik saja. Ternyata memang ada indikasi," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015449000/isi-suara-di-film-zanna-whisper-of-volcano-isle-robby-purba-seperti-berantem-dengan-diri-sendiri">Isi Suara di Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle, Robby Purba seperti Berantem dengan Diri Sendiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Khoirudin memastikan DPRD DKI Jakarta akan mendukung seluruh langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu aparat penegak hukum kita dalam bertindak, berbuat, ada data awal yang mendasari. Dan saya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," ucap Khoirudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, kasus korupsi ratusan miliar ini bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak terutama Pemprov DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan ke depan kita semua saling mengingatkan. Terutama tugas-tugas Inspektorat bisa dilakukan lebih dini, sehingga hal ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Khoirudin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasipenkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan sebelumnya menyatakan, pihaknya menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar dari penggeledahan sejumlah tempat terkait dugaan korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta senilai Rp150 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak lima lokasi telah digeledah terkait dengan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta. Lima tempat tersebut ialah Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kantor EO GR-Pro, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan dan Rumah tinggal di Jalan H. Raisan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Rumah tinggal di Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015448989/byd-dolphin-jadi-ev-pertama-raih-bintang-lima-dalam-uji-tabrak-dan-keselamatan-ncap-latin">BYD Dolphin jadi EV Pertama Raih Bintang Lima dalam Uji Tabrak dan Keselamatan NCAP Latin,</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam penggeledahan ini dilakukan penyitaan PC, alat bukti elektronik lainnya berupa HP, laptop flashdisk dan uang tunai Rp 1 Miliar dan berkas lainnya yang diduga atau dianggap penting dalam proses penyidikan nanti," ujar Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pihaknya menemukan adanya tindak pidana korupsi dan menaikkan status ke penyidikan pada tanggal 17 Desember 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, penyidik menemukan indikasi kuat adanya perbuatan pidana dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barulah pada Rabu (18/12/2024), dilakukan penggeledahan dan penyitaan di lima lokasi untuk mengamankan bukti-bukti terkait.</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Khoirudin memastikan DPRD DKI Jakarta akan mendukung seluruh langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta terkait korupsi di Disbud

Dinas Kebudayaan Diduga Korupsi Rp 150 Miliar, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Jajaran Dinas Hingga Inspektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/1000415035-1735928264.jpg" alt="Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Denpasar, Bali, Selasa (10/11). (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Denpasar, Bali, Selasa (10/11). (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, menetapkan mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah.</p> <p>Kepala Kejari Denpasar Agus Setiadi mengatakan bahwa penetapan IBM sebagai tersangka pada Selasa (10/12). &rdquo;Yang bersangkutan kami panggil, lalu ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan sebagai saksi,&rdquo; kata Agus seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Denpasar.</p> <p>IMB berstatus sebagai residivis kasus penggelapan dana pengadaan aci-aci dan alat persembahyangan senilai Rp 1 miliar. Dia divonis 3 tahun penjara dalam kasus tersebut pada Februari 2022.</p> <p>Kali ini, dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Denpasar. Agus menjelaskan, IBM ketika menjabat Ketua FORMI Denpasar 2010-2020 sekaligus Kadisbud Denpasar saat itu memerintahkan untuk melakukan <em>mark up</em> harga belanja.</p> <p>&rdquo;Selain itu, yang bersangkutan menggunakan uang hibah untuk kepentingan pribadi,&rdquo; ujar Agus.</p> <p>Dia menyebutkan, total dana hibah tersebut mencapai Rp 2,4 miliar. Namun, pihaknya masih melakukan penghitungan terkait dengan jumlah pasti kerugian negara yang disebabkan perbuatan IBM.</p> <p>&rdquo;Terhadap tersangka sekarang dilakukan penahanan oleh jaksa penyidik selama 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan Bali, statusnya sebagai tahanan penyidikan,&rdquo; terang Agus.</p> <p>Penyidik Kejari Denpasar hingga kini masih mendalami modus lain dari tersangka, apakah ada atau tidak keterlibatan orang lain dalam perkara itu.</p> <p>Atas perbuatannya, IBM dikenai persangkaan primer pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.​​​</p>

Kejari Denpasar tetapkan mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah

Kejari Denpasar Tetapkan Mantan Kadisbud Denpasar Tersangka Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/IMG-20230503-WA0187-2188806576.jpg" alt="Disbud Bali saat menjelaskan persiapan Pesta Kesenian Bali, Denpasar, Kamis (4/5)." width="100%">
<figcaption>Disbud Bali saat menjelaskan persiapan Pesta Kesenian Bali, Denpasar, Kamis (4/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Sedikitnya 18.974 seniman akan terlibat dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-45. Acara itu digelar pada 18 Juni-16 Juli.</p> <p>Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali Ni Wayan Sulastriani menyampaikan, para seniman tersebut mengisi pergelaran, lomba, parade, dan pameran.</p> <p>&rdquo;Ada 84 <em>rakesadana</em> (pergelaran) melibatkan 9.670 seniman, 63 jenis <em>wimbakarna</em> (lomba) yang diikuti 1.319 peserta, 78 <em>utsawa</em> (parade) yang diikuti 7.885 seniman, Bali World Culture Celebration, dan <em>kandarupa</em> (pameran) melibatkan 100 peserta,&rdquo; kata Ni Wayan Sulastriani seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Denpasar, Kamis (4/5).</p> <p>Selain itu, dalam PKB tahun ini, Disbud Bali juga menyajikan <em>kriyaloka</em> (lokakarya), <em>widya tula</em> (sarasehan), Adi Sewaka Nugraha (Penghargaan Pengabdi Seni), dan Jantra Tradisi Bali (Pekan Kebudayaan Daerah). Sulastriani menguraikan untuk sesi pergelaran, para seniman akan memeriahkan dengan gamelan penting, <em>barong nong nong kling, joget pingitan, wayang wong, rengganis, andir, gambuh, gandrung, bungbung kepyak,</em> dan lainnya.</p> <p>&rdquo;Selain itu 14 partisipan luar daerah juga akan menyemarakkan <em>rekasadana</em> Pesta Kesenian Bali tahun ini,&rdquo; ujar Ni Wayan Sulastriani.</p> <p>Untuk <em>utsawa</em> atau parade akan diisi dengan parade gong kebyar, gong kebyar legendaris kabupaten/kota, <em>arja</em> klasik, busana khas kabupaten/kota, <em>palegongan semar pagulingan</em> klasik khas kabupaten/kota, wayang kulit Ramayana, <em>joged bungbung</em> tradisi dan <em>janger</em> tradisi remaja. Pada sesi lomba, para seniman akan hadir dengan penampilan <em>baleganjur</em> remaja, <em>barong ket</em>, taman <em>penasar</em>, drama gong remaja, gender wayang tingkat anak-anak, desain dan peragaan busana kerja adat Bali berpasangan.</p> <p>Kemudian, ada juga lomba desain dan peragaan busana malam, desain dan peragaan busana toga wisuda berbahan tekstil tradisional Bali, kerajinan, <em>mesatua</em> atau bercerita tingkat dewasa pria, <em>ngawi geguritan</em>, seni lukis wayang klasik, mewarnai tingkat SD, penulisan opini hingga karya tulis berita kisah.</p> <p>&rdquo;Sedangkan kriya loka (lokakarya) mengusung enam topik, yaitu Tari Nelayan, Seni Lukis Gaya Ubud, Suling Gambuh, Wayang Cupak, Gending Rare hingga Dokumentasi Seni dan Budaya,&rdquo; kata Ni Wayan Sulastriani.</p>

Sedikitnya 18.974 seniman akan terlibat dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-45. Acara itu digelar pada 18 Juni-16 Juli.

Belasan Ribu Seniman Terlibat dalam Pesta Kesenian Bali 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230124-WA00371.jpg" alt="Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberi klarifikasi atas berita bohong adanya hadiah miliaran rupiah pada lomba <em>utsawa dharma gita</em> yang hanya dapat diikuti anak-anak pejabat.<br /> <br /> ”Anggaran kita Rp 1,2 miliar total untuk biaya penyelenggaraan dan hadiah, jadi tidak benar hadiah saja miliaran rupiah, dan tidak ada itu (hanya bisa diikuti anak pejabat). Ini berita <em>ngawur</em> banget,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dalam klarifikasi yang disampaikan Pemprov Bali di Denpasar, dia menjelaskan, lomba <em>utsawa dharma gita</em> akan dilakukan pada Oktober. Lomba itu sebagai persiapan dalam <em>utsawa dharma gita</em> nasional 2024.<br /> <br /> ”Nantinya seluruh anggaran digunakan untuk keperluan tersebut. Terdapat 26 jenis lomba yang akan diselenggarakan,” terang I Gede Arya Sugiartha.<br /> <br /> Sebelumnya, beredar berita bohong melalui aplikasi pesan <em>WhatsApp</em> yang mengatakan Pemprov Bali mengadakan lomba <em>utsawa dharma gita</em> seperti <em>mekidung, makekawin,</em> pidato bahasa Bali, dan bercerita Bali, dalam rangka menjaga <em>ajeg</em> dan budaya <em>dresta</em> Bali menjelang Bulan Bahasa Bali dan Hari Suci Nyepi. Dalam pesan tersebut dikatakan pemenang akan mendapat hadiah uang pembinaan miliaran rupiah dengan ketentuan wajib memiliki orang tua sebagai kepala dinas atau pejabat eselon 1, 2, dan 3, kepala daerah, direktur, ketua majelis desa adat, atau komisaris.<br /> <br /> I Gede Arya Sugiartha membantah dan menyampaikan bahwa sumber pesan tersebut tidak diketahui asalnya dan maksud dari pembuat berita bohong itu. ”Semua kegiatan Pemprov Bali seperti lomba pasti ada dasar tertulisnya dan diumumkan secara resmi melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Bali,” papar I Gede Arya Sugiartha.<br /> <br /> Dia meminta masyarakat tidak mempercayai berita itu dan diimbau mengecek kembali portal Pemprov Bali untuk menemukan informasi yang tepat.

Disbud Bali Klarifikasi Berita Bohong Soal Lomba Berhadiah Miliaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230123-WA00681.jpg" alt="Audisi bondres bertema arak Bali oleh kelompok Medagang Bondres di Denpasar, Senin (23/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Audisi bondres bertema arak Bali oleh kelompok Medagang Bondres di Denpasar, Senin (23/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Kebudayaan Pemprov Bali mengadakan audisi bondres atau lawak Bali untuk menjadi wadah sosialisasi tata kelola arak sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.<br /> <br /> Kepala Dinas Kebudayaan Bali I Gede Arya Sugiartha menyampaikan, pergub tersebut sudah seharusnya dipahami masyarakat agar niat baik di dalamnya tersampaikan. ”Melalui sosialisasi bondres inilah pergub akan dipahami dengan benar. Tata kelola arak kita atur dari tata pembuatannya, tata niaganya, dan tata gunanya, sehingga tidak lagi menjadi suatu momok yang negatif,” kata I Gede Arya Sugiartha seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Audisi bondres digelar di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya, dengan diikuti 26 tim bondres yang terdiri atas pelawak muda dengan maksimal usia 50 tahun dan pentas selama 20 menit di atas panggung. Adapun daerah dengan tim bondres terbanyak datang dari seniman Denpasar dan Gianyar, namun secara merata seluruh peserta mementaskan pertunjukan lawak bertema arak.<br /> <br /> ”Kesenian bondres banyak dikeluhkan karena lawakan kebablasan, ini saatnya kita membina seniman-seniman muda. Sejauh mana mereka bisa menerjemahkan tema dengan benar dan menarik untuk ditonton, kita gunakan temanya arak dulu,” ujar I Gede Arya Sugiartha.<br /> <br /> Arya mengatakan, nanti 10 besar tim bondres akan dibawa keliling Bali untuk menyosialisasikan program Pemprov Bali seperti arak Bali dan program-program lain. Untuk ketentuan pada audisi, Arya menyebut pihaknya sejak awal sudah mengumpulkan peserta untuk diberikan penjelasan mengenai arak Bali sebagai materinya, kemudian menyampaikan estetika bondres dan seperti apa iringan musiknya.<br /> <br /> Ketua Dekranasda Bali Putri Suastini Koster menambahkan, dalam mendukung kehadiran arak Bali tidak hanya harus menyentuh dunia entrepreneur, namun juga dunia hiburan. ”Lewat hiburan itu meresap (pemahaman soal arak Bali), kalau hanya kita memaparkan saja berteori bisa <em>ngantuk</em> yang dengar, tapi kalau lewat dagelan atau lawakan biasanya cepat meresap,” papar Putri Suastini Koster.<br /> <br /> Salah satu peserta mengaku senang dengan pelaksanaan audisi tersebut, karena selain mengenalkan tata kelola arak Bali juga membuka kesempatan seniman bondres untuk semakin berkarya. ”Cerita bondres kami tidak jauh beda dengan yang lain, tetapi saya hanya meluruskan arak seperti apa dan bagaimana meminum arak dengan baik dan benar,” kata pelawak Medagang Bondres I Gusti Ngurah Angga Dwipayana.<br /> <br /> Dengan durasi latihan selama lima hari itu, Angga dan 12 rekannya mengaku puas dan berharap ke depan audisi serupa dilaksanakan secara rutin sebagai upaya melestarikan bondres di Pulau Dewata.

Pemprov Bali Sosialisasikan Arak lewat Audisi Bondres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Sekaa-bondres-arak-bali1.jpg" alt="Para juri dan perwakilan peserta audisi atau lomba Bondres yang akan mengangkat eksistensi arak Bali di Denpasar, Selasa (17/1). Ni Luh Rhismawati/Antara" width="100%">
<figcaption>Para juri dan perwakilan peserta audisi atau lomba Bondres yang akan mengangkat eksistensi arak Bali di Denpasar, Selasa (17/1). Ni Luh Rhismawati/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Sebanyak 26 <em>sekaa</em> atau komunitas Bondres di Bali akan mengikuti lomba (audisi) pergelaran kesenian Bodres, tradisi yang mengangkat tema <em>Harkat Arak Bali</em>. Kegiatan itu untuk menyampaikan eksistensi arak sebagai warisan budaya yang adiluhung.<br /> <br /> Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ni Wayan Sulastriani mengatakan, audisi Bondres (seni pertunjukan lawak Bali) akan memperebutkan 10 nominasi terbaik dan berhak mendapatkan dana Rp 17 juta.<br /> <br /> ”Audisi akan dinilai tim juri dan akan digelar di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali pada 23-24 Januari,” kata Sulastriani seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> <em>Sekaa</em> atau komunitas Bondres tersebut akan menyisipkan pesan terkait Pergub tentang Arak Bali. Yakni eksistensi arak sebagai warisan budaya adiluhung, selain juga pembuatan serta cara minum arak Bali yang baik dan benar.<br /> <br /> ”Kegiatan audisi ini juga merupakan bagian dari program Peragaan dan Pementasan Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2023,” ujar Sulastriani.<br /> <br /> Sementara itu, salah satu dewan juri I Made Bandem menjelaskan, tema utama masalah arak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Terlebih arak sedang dipromosikan pemerintah daerah.<br /> <br /> ”Sehingga melalui Bondres ini masyarakat memahami arak sebagai minuman tradisi mampu bersaing dengan minuman alkohol lain. Jadi, arak ini sudah ada tercatat pada Prasasti Batur Abang pada abad ke-11, artinya sebuah tradisi lama yang perlu dilestarikan,” ujar I Made Bandem yang juga kurator Pesta Kesenian Bali (PKB) 2023.<br /> <br /> Dia menambahkan, melalui lomba Bondres yang ditekankan adalah bagaimana prosesi pembuatan arak dam promosinya seperti apa. ”Arak agar betul-betul memberi manfaat jangan sampai mabuk. Justru sebaliknya arak memberi manfaat bagi kesehatan dan sebagainya,” ucap Made Bandem yang didampingi dua juri lainnya yaitu Wayan Dibia dan Wayan Rai.<br /> <br /> Kadek Wahyudita, mewakili tim kreatif menambahkan, secara teknik audisi Bondres ini akan digelar selama dua hari. Dengan jumlah peserta 26 <em>sekaa</em>, sanggar atau kelompok, masing-masing akan tampil selama 20 menit dengan iringan gamelan.<br /> <br /> ”Untuk iringan diberikan kebebasan, yang jelas ada gamelan, entah inovatif maupun gong kebyar, semarandana dan sebagainya,” terang Wahyu.<br /> <br /> Bondres disajikan menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa utama dapat pula dipadukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing. ”<em>Gegonjakan</em> (lelucon) wajib memperhatikan unsur <em>satyam, siwam</em>, dan <em>sundaran</em>,” ucap Wahyu.<br /> <br /> Sementara itu, Kak Kumis sebagai salah satu peserta mengapresiasi lomba Bondres ini. Apalagi pasca pandemi, ruang lingkup seni Bondres jarang ada yang order. ”Sebenarnya animo peserta banyak yang ingin ikut dalam audisi Bondres ini,” ujar Kak Kumis.

26 Komunitas Bondres Bersaing Dalam Lomba Angkat Eksistensi Arak Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230112-WA00631.jpg" alt="Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menyatakan akan digelar parade 12 ogoh-ogoh terbaik dari empat kecamatan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Cakka 1945 pada tahun ini.<br /> <br /> ”Jadi parade ogoh-ogoh tempatnya kami tentukan di kawasan Catur Muka, masalah waktu ancang-ancang 19 Maret atau 2 hari sebelum hari Pangerupukan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Denpasar, Kamis (12/1).<br /> <br /> Raka mengatakan, kegiatan parade yang pertama kali digelar itu berawal dari ide kelompok pemuda atau Pasikian Yowana Kota Denpasar. Pada tahun-tahun sebelumnya, ogoh-ogoh yang mengikuti lomba hanya dibiarkan untuk dinilai di masing-masing banjar.<br /> <br /> ”Dari Pasikian Yowana Denpasar merespons kenapa yang terbaik tidak diparadekan. Jadi hasil karya ini bisa disaksikan banyak orang, tidak didiamkan saja ogoh-ogohnya, dan ini juga untuk mencari yang terbaik di masing-masing kabupaten/kota maka dicari Juara I, II, dan III, dari 12 ini,” ujar Raka Purwantara.<br /> <br /> Pemilihan tanggal parade juga dinilai tepat, lantaran jika parade diadakan saat hari Pangerupukan atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi, kawasan tersebut akan padat. Sebab, perkumpulan pemuda dari desa sekitar juga akan melewati Catur Muka.<br /> <br /> Kawasan Catur Muka juga umumnya tak dilewati masyarakat Hindu yang hendak melakukan prosesi Melasti. Raka Purwantaramenjelaskan, warga Kota Denpasar umumnya mencari laut terdekat seperti kawasan Pantai Kuta dan Pantai Matahari Terbit.<br /> <br /> ”Melasti dijadwalkan 17-20 Maret, dan Catur Muka juga jarang dilalui. Setelah kami cek, 19 Maret Ida Bhatara sudah di Bale Agung Pura Desa masing-masing, jadi saat itu jalan tetap dibuka seperti biasa,” terang Raka Purwantara.<br /> <br /> Untuk perlombaan ogoh-ogoh sendiri telah difasilitasi Pemprov Bali dengan mencari tiga juara terbaik di tiap-tiap kecamatan untuk mendapat hadiah masing-masing Rp 5 juta. Penilaian dilakukan tiga orang juri dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan dua juri dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.<br /> <br /> ”Setelah terpilih 12 terbaik yang berasal dari tiga juara di 4 kecamatan, kembali dilakukan penilaian dari 11-20 Maret untuk menentukan Juara I, II, dan III yang akan mendapat hadiah Rp 50 juta, Rp 35 juta, dan Rp 25 juta,” terang Raka Purwantara.<br /> <br /> Dalam parade ogoh-ogoh pada 19 Maret itu, para finalis juga diminta menampilkan pertunjukan, di mana penampilan tersebut akan masuk sebagai penilaian akhir.<br /> <br /> ”Akan lebih bagus kalau diparadekan dengan tari dan gamelan pengiring, dan ini nanti termasuk dalam poin penilaian juga. Jadi seluruh sekaa taruna dapat dana bantuan Rp 10 juta, dan tambahan dari Pemkot Denpasar Rp 20 juta untuk 12 ogoh-ogoh,” jelas Raka.<br /> <br /> Parade ogoh-ogoh tersebut akan dimulai dari pukul 15.00 wita di depan Kodam IX Udayana, kemudian ke-12 finalis akan mengitari Catur Muka dan kembali ke desanya masing-masing.

Parade 12 Ogoh-Ogoh Terbaik Digelar di Denpasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas kebudayaan

Berita Terkini