<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bus-Transjakarta-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas penumpang di Sentra Halte Harmoni Transjakarta, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Penumpang PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalami penurunan selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. penurunan penumpang me" width="100%">
<figcaption>Aktivitas penumpang di Sentra Halte Harmoni Transjakarta, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Penumpang PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalami penurunan selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. penurunan penumpang me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 300 miliar dari APBD 2023 untuk memperbaiki jalur TransJakarta yang rusak akibat tergerus hujan beberapa hari terakhir.  “Seluruh jalur busway semua koridor yang lagi kami petakan, kami mulai di Maret-April ini, kami kerjakan juga,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (1/3).  Menurut dia, seluruh koridor TransJakarta yang mencapai 13 titik itu akan dipetakan jalur yang rusak untuk selanjutnya diperbaiki. Nantinya, perbaikan jalur TransJakarta itu dibangun menggunakan beton yang cepat keras dan bisa langsung digunakan.  Perbaikan jalur itu, kata dia, rencananya dilakukan pada saat jam tidak sibuk, yakni sekitar pukul 24.00 WIB hingga dini hari. Beberapa jalur yang sudah diperbaiki di antaranya jalur Ciledug-Tendean dan menyusul jalu lain rusak akan diperbaiki.  Ia menargetkan perbaikan segera rampung dalam waktu dua hingga tiga bulan termasuk perbaikan di jalan protokol karena Jakarta menjadi salah satu kota yang menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.  “Banyak yang diperbaiki mulai kawasan Monas, Istana, Jalan Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, S Parman itu semua kami perbaiki supaya mulus berkaitan karena kami menjadi tuan rumah KTT ASEAN,” katanya.  Sebelumnya, sejumlah jalur TransJakarta mengalami kerusakan akibat lapisan tanah tergerus karena tingginya curah hujan di Jakarta beberapa hari terakhir yang mengakibatkan sejumlah jalan raya tergenang termasuk jalur busway.

Banyak Jalur Busway Rusak, Bina Marga DKI Anggarkan Rp 300 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Revitalisasi-Trotoar-Satrio-Casablanca-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas pekerja saat merampungkan proyek revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Satrio-Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Di kawasan ini nantinya akan tersedia skate park dan bike park, area istirahat, ruang seni dan parkir sepeda serta s" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja saat merampungkan proyek revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Satrio-Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Di kawasan ini nantinya akan tersedia skate park dan bike park, area istirahat, ruang seni dan parkir sepeda serta s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan membangun trotoar jalan sepanjang 20 kilometer lagi tahun 2023. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho setelah pihaknya mendapatkan anggaran sebesar Rp 171 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2023.  "Rencananya kemarin dengan anggaran Rp 171 M, ya nanti akan mungkin sekitar hampir 20 kilometer," ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/11).  Hingga saat ini, Hari mengatakan bahwa pihaknya sudah membangun pedestrian hingga 365 km. Niatnya, penambahan pedestrian tersebut akan fokus dibangun di kawasan Matraman Raya, Harmoni, Gunung Dahari, dan Mas Mansyur.  "Memang kita bicara membangun trotoar itu adalah kawasan. Jadi tidak ruas per ruas jalan, tapi kawasan," ucapnya.  Pemilihan lokasi-lokasi itu juga dipilih untuk menghubungkan dengan halte-halte agar mobilitas pejalan kaki lebih mudah untuk mengakes transportasi umum.  "Supaya nanti jadi satu kesatuan satu sistemlah, biar orang mau ke arah angkutan mobil itu bisa nyaman, aman, dan bisa cepat ke angkutan umum," tegasnya.  Secara spesifikasi, Hari mengatakan bahwa pembangunan trotoar sepanjang 20 km itu direncakan akan berjenis complete street. "Complete street kan artinya minimal 3-4 meter," tandasnya

Bina Marga DKI Anggarkan Rp 171 M untuk Bangun Trotoar Hampir 20 Km

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220825-WA0012.jpg" alt="Caption: Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Unit Pengelola T" width="100%">
<figcaption>Caption: Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Unit Pengelola T</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Unit Pengelola Teknis Peralatan (UPT Alkal) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, Kamis (25/8).  Tersangka dugaan perkara tindak korupsi itu adalah HD yang merupakan Mantan Kepala UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Atas kelakukannya tersebut diduga negara mengalamai menimbulkan kerugian hingga sebesar Rp 13 miliar. Oleh karena itu, Kejati melakukan penahanan terhadap tersangka.  "Bahwa terhadap tersangka HD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam.  Menurut Ashari, penahanan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022.  Sedangkan pasal yang disangkakan untuk tersangka HD adalah Pasal 2 Ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.  "Penahanan dilakukan berdasarkan syarat obyektif yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan syarat subyektif yaitu dikawatirkan para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP," ungkapnya.  Ashari menjelaskan bahwa tahun 2015, UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan. Penyedia barang dalam pekerjaan tersebut adalah PT. DMU.  "Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 30/-007.32 antara UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani tersangka HD selaku PPK dan Tersangka IM selaku Direktur PT. DMU dengan nlai kontrak sebesar Rp 36, 1 M," imbuhnya.  Ia menambahkan, tersangka HD yang saat itu menjadi Kepala UPT Alkal selaku PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan melalui Purchasing e-Katalog tidak membuat atau menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya membuat Rancangan Anggaran Biaya berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT. DMU. "Padahal seharusnya dalam pembuatan RAB harus berdasarkan harga survei pasar," pungkasnya.

Kejati DKI Tahan Tersangka Mantan Kepala UPT Alkal Bina Marga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/fo.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan flyover. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan flyover. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta berencana membangun dua flyover di wilayah Jakarta Selatan pada tahun 2020 mendatang. Anggaran untuk membangun di persimpangan tak sebidang dengan rel kereta api itu hingga ratusan miliar rupiah.  Berdasarkan data dari LPSE, anggarannya pembangunan flyover berasal dari APBD DKI tahun 2020. Flyover Tanjung Barat nilainya Rp 136,2 miliar, sedangkan Flyover Lenteng Agung itu Rp 140,8 miliar. Biasanya dalam satu pembangunan flyover hanya memakan biaya Rp 120 miliar.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo mengatakan anggaran tinggi karena di setiap lokasi pembangunan dibuat dua flyover. Karena lokasinya adalah putaran arah.  "Satu lokasi itu dua flyover karena u-turn (putaran arah)," kata Heru saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (15/10).  Dia menjelaskan untuk flyover Tanjung Barat ada dua fly over mengarah ke Pasar Minggu dan Lenteng Agung. Sedangkan flyover Lenteng Agung yaitu mengarah ke Tanjung Barat dan Depok. "Jadi memang itu putaran balik dari dua arah. Sehingga, dibangun dua flyover untuk satu lokasi," tuturnya.  Heru menegaskan bahwa pembangunan itu sejalan dengan program dari Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perkeretaapian. "Itu kan perlintasan sebidang antara jalan dengan rel KA di Poltangan dan Lenteng Agung IISIP. Sesuai program Kemenhub yg akan menutup semua perlintasan antara jalan dengan rel KA. Maka persimpangan tersebut ditingkatakan menjadi tidak sebidang," pungkasnya.  Atasi Kemacetan  Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tidak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hananto Krisna menuturkan hal serupa. Menurutnya, pembangunan kedua flyover yang berfungsi sebagai putaran arah itu diungkapkannya bertujuan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kedua kawasan. Sehingga Perlintasan Kereta Api (KA) yang menjadi simpul kemacetan dapat segera terurai.  "Tujuannya untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Minggu dan Lenteng Agung, karena kita tahu kalau kedua lokasi selalu padat," ungkap dia.  Selain itu, pembangunan kedua flyover tersebut sejalan katanya dengan rencana penutupan Perlintasan KA Volvo di Jalan Kalibata Raya, Perlintasan KA Stasiun Pasar Minggu dan Perlintasan KA Lenteng Agung, tepatnya depan Kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) atau Kampus Tercinta.  "Rencana pembangunan tahun 2020, anggarannya berasal dari APBD DKI tahun 2020, Flyover Tanjung Barat nilainya Rp 136,2 miliar, kalau Flyover Lenteng Agung itu Rp 140,8 miliar," jelasnya.  Lalu Lintas Semerawut  Diketahui, pangkalan liar ojek dan angkutan umum, aksi melawan arus hingga kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan umum di kawasan Stasiun Pasar Minggu sepanjang hari. Tidak hanya semrawut dan kumuh, padatnya lalu lintas juga mengancam warga yang melintasi perlintasan Kereta Api (KA).  Perlintasan KA Pasar Minggu terlihat dipadati pengendara sepeda motor yang mengantre menunggu Commuter Line melintas. Mereka terlihat berjejalan berbaur dengan para pejalan kaki dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hendak menyeberang.  Semrawut kawasan tersebut diakui Camat Pasar Minggu, Agus Irwanto telah dipetakan pihaknya sejak lama. Sejumlah masalah serta simpul kemacetan katanya akan diselesaikan bertahap, mulai dari relokasi pangkalan ojek, penutupan perlintasan KA hingga pembangunan flyover.  "Kaitan dengan permasalahan ojek online dan ojek pangkalan itu kan mengganggu ketertiban ya, kelancaran lalu lintas, memang ada satu tempat, lokasi yang sudah disepakati akan menjadi peruntukan parkir bagi ojek online san ojek pangkalan," ungkap Agus.

Alasan Anggaran Pembangunan Flyover di Jakarta Membengkak