<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/Screenshot_2025-09-16-19-09-01-924_comandroidchrome-edit-1386329696.jpg" alt="Viral Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih diduga dicopot karena tegur anak Wali Kota yang bawa mobil ke sekolah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Viral Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih diduga dicopot karena tegur anak Wali Kota yang bawa mobil ke sekolah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Prabumulih, Sumatera Selatan, menjadi perbincangan publik di media sosial, setelah pencopotan Kepala SMP Negeri 1, Roni Ardiansyah, viral di media sosial. Kejadian ini bukan sekadar mutasi jabatan biasa, melainkan menyentuh isu sensitif: bagaimana kekuasaan orang tua murid bisa ikut campur dalam dunia pendidikan. Roni diduga dicopot usai menegur seorang siswa yang kedapatan membawa mobil ke sekolah, padahal aturan jelas melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar SMP.&nbsp; Sialnya, siswa tersebut ternyata anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Sang murid disebut-sebut tidak terima dengan teguran itu, lalu mengadu kepada orang tuanya.&nbsp; Tidak lama berselang, Roni dipindahkan dari jabatannya. Bahkan satpam sekolah yang ikut berperan menegur pun mengalami nasib serupa. Momen haru perpisahan Roni dengan para siswa terekam dalam sebuah video yang beredar luas. Dalam tayangan itu, ia tampak menangis saat disalami satu per satu oleh muridnya.&nbsp; Video yang kemudian viral tersebut memicu gelombang simpati sekaligus kritik keras terhadap praktik 'raja kecil' yang kerap terjadi di daerah. Di media sosial, ribuan warganet meluapkan kekecewaan mereka. Banyak yang menilai Roni seharusnya mendapat perlindungan, bukan hukuman, karena apa yang ia lakukan merupakan bagian dari tugas mendidik.&nbsp; Ada pula yang menyoroti sikap pejabat lokal yang dianggap menunjukkan arogansi kekuasaan, hingga menjadikan sekolah bukan lagi ruang belajar disiplin melainkan tempat di mana privilese bisa menghapus kesalahan. &ldquo;Kasihan guru-guru, jadi takut menegakkan aturan,&rdquo; tulis seorang pengguna, sementara yang lain menyebut kasus ini memberi contoh buruk bagi moral generasi muda: bahwa kekuasaan bisa dipakai untuk melawan aturan. Fenomena ini bukan hal baru. Di berbagai wilayah Indonesia, cerita serupa kerap muncul: guru ditekan, kepala sekolah dimutasi, bahkan aturan sekolah dilanggar hanya karena status sosial atau jabatan orang tua murid.&nbsp; Campur tangan semacam ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pendidikan masih bisa berdiri tegak sebagai ruang mendidik karakter tanpa intervensi kekuasaan? Kasus Prabumulih kini menjadi cermin betapa rapuhnya posisi tenaga pendidik ketika berhadapan dengan pengaruh politik lokal. Alih-alih dilindungi, sikap tegas seorang kepala sekolah justru berujung hukuman. (*)

Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, dicopot setelah menegur siswa yang melanggar aturan, viral di media sosial.

Viral, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Diduga Dicopot usai Tegur Anak Wali Kota yang Bawa Mobil ke Sekolah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/nmtonyxiuJGZw3xtd7YcbYtbSczgxfaUs6WMIt4z-4021908974.jpg" alt="Ahmad Sahroni tertangkap kamera sedang di bandara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Sahroni tertangkap kamera sedang di bandara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebuah unggahan di media sosial viral lantaran menampilkan sosok mirip Ahmad Sahroni yang disebut-sebut kabur ke Singapura, usai dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dalam foto yang dibagikan akun Instagram @irwandiferry, terlihat Ahmad Sahroni mengenakan topi hitam dan jaket krem tengah duduk di kursi bandara sambil bersandar. Unggahan tersebut disertai tulisan, &ldquo;Sahroni kabur ni ke SG.&rdquo; Kemunculan foto itu langsung menuai beragam komentar warganet. Sejumlah pihak menduga sosok dalam gambar adalah Ahmad Sahroni, namun ada pula yang meragukan kebenarannya. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Sahroni maupun pihak Partai NasDem terkait isu tersebut. Selain menyoroti foto, warganet juga melontarkan kritik pedas, jika benar Sahroni kabur, maka tindakan tersebut mencerminkan sikap pengecut dan tidak bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Mau kabur sejauh apa pun, warga sipil akan selalu ada di mana-mana. Hadapi kausalitas yang sudah anda lahirkan, bukan kabur,&rdquo; tulis akun tersebut. Isu kaburnya Sahroni ke luar negeri ini muncul hanya berselang beberapa jam setelah Fraksi NasDem resmi mencopotnya dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI melalui surat yang ditandatangani Viktor Bungtilu Laiskodat pada Jumat (29/8). Bahkan, Sahroni kabur ke luar negeri di tengah aksi demonstrasi besar-besaran yang menyasar Gedung DPR RI, sejak Senin (25/8) hingga Jumat (29/8). Pencopotan Ahmad Sahroni sebagai Pimpinan Komisi III DPR tertuang dalam surat Fraksi Partai NasDem Nomor 758/DPR-RI/VIII/2025. Pencopotan ini dilakukan setelah pimpinan Fraksi Partai NasDem menggelar rapat, pada Jumat (29/8). "Sesuai Rapat Pimpinan Fraksi Partai NasDem DPR RI, dengan hormat kami sampaikan pergantian nama Anggota Komisi III dan IV terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2025 dari Fraksi Partai NasDem DPR RI," sebagaimana surat yang ditandatangani Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat. Pria yang dikenal sebagai crazy rich Tanjung Priok itu dipindahtugaskan sebagai Anggota Komisi I DPR RI. Sementara, posisi Wakil Ketua Komisi III DPR akan digantikan Rusdi Masse Mappasessu. "Semula Anggota Komisi IV menjadi Wakil Ketua Komisi III," tulis surat tersebut. Surat itu ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, III, dan IV DPR RI, Sekjen DPR RI, hingga Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Isu Ahmad Sahroni kabur ke Singapura setelah dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI viral di media sosial, menimbulkan beragam reaksi.

Viral Netizen Sebut Sahroni Kabur ke Singapura Usai Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Difoto Lagi di Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwira Bareskrim Polri berinisial AW dan berpangkat AKBP dituding telah melakukan dugaan pemerasan kepada perajin jamu di Cilacap, Jawa Tengah. Para perajin mengaku mengalami kerugian cukup besar akibat kasus tersebut.  Tak lama usai kasus itu mencuat, AKBP AW dicopot dari jabatannya sebagai Kanit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dia dimutasikan menjadi Pamen Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan mutasi tersebut. Namun, dia membantah jika mutasi itu berkaitan dengan kasus dugaan pemerasaan perajin jamu. "Mutasi hal yang biasa untuk tour of duty," kata Irjen Pol Argo saat dikonfirmasi, Jumat (13/11).  Beberapa waktu sebelumnya Argo menyampaikan jika kasus dugaan pemerasaan ini masih didalami oleh Propam Polri. Korps Bhayangkara tidak akan segan memberikan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran.  "Sedang dilakukan penyelidikan oleh Propam. Kalau memang ada dan terbukti akan ditindak," ucapnya.  Sementara itu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku belum mengetahui pasti ihwal pencopotan AKBP AW. Apakah mutasi itu bentuk hukuman karena terbukti melakukan pemerasan atau mutasi dalam rangka pemeriksaan.  "Oleh karena itu perlu ditanyakan, apakah pemeriksaan pidananya sudah dilakukan. Kompolnas akan mengklarifikasi kepada Irwasum," kata Poengky.  Di sisi lain, apabila AKBP AW terbukti melakukan pemerasan, maka pelaku harus diproses di pengadilan pidana. Namun, harus berdasarkan Laporan Polisi (LP) dari para korban. "Iya, kan pengaduannya dugaan pemerasan," tandasnya.  Sebelumnya, viral aksi perajin jamu di Lapangan Desa Gentansari, Cilacap, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa pada Selasa (6/10). Mereka menuding AKBP AW telah melakukan pemerasan. Para perajin mengaku diperas dengan nominal beragam. Mulai dari ratusan juta, hingga Rp 2 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NL1ZXXbff1A

Tak Cuma Dimutasi, AKBP AW Harus Diproses Pidana jika Terbukti Memeras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PhotoPictureResizer_200412_112352772_crop_1080x719_1-1.jpg" alt="Bripka MRS saat meludahi pengendara mobil di Jalan M.T. Haryono, Kota Medan. Antara" width="100%">
<figcaption>Bripka MRS saat meludahi pengendara mobil di Jalan M.T. Haryono, Kota Medan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang oknum polisi lalu lintas (Polantas) di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi tidak terpuji terhadap seorang pengendara. Oknum polisi berinisial MRS berpangkat Bripka itu terekam dalam sebuah video saat meludahi pengendara.  Kapolrestabes Medan Kombespol Jhonny Eddizon Isir menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumut, khususnya masyarakat Kota Medan atas tindakan MRS.  ”Kami atas nama Polrestabes Medan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga atas sikap dan perilaku personel kami,” kata Jhonny Eddizon Isir seperti dilnasir dari Antara pada Minggu (12/4).  Tak hanya itu, Kapolres juga mengatakan, akan mengajukan mutasi terhadap oknum polisi yang diketahui bertugas di Polsek Medan Timur tersebut. ”Kami akan melakukan tindakan tegas. Akan diusulkan untuk dimutasi ke luar dari wilayah Polrestabes Medan,” ucap Jhonny Eddizon Isir.  Video viral aksi tak terpuji MRS beredar di media sosial pada Sabtu (11/4). Dalam video yang berdurasi kurang lebih 3 menit itu, MRS terlihat meludahi dan emosi dengan seorang pengendara mobil di kawasan Jalan M.T. Haryono Kota Medan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap MRS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw &nbsp;

Ludahi Pengendara, Polantas Kena Mutasi

dimutasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dimutasi

Berita Terkini

Viral, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Diduga Dicopot usai Tegur Anak Wali Kota yang Bawa Mobil ke Sekolah!

Viral Netizen Sebut Sahroni Kabur ke Singapura Usai Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Difoto Lagi di Bandara

Tak Cuma Dimutasi, AKBP AW Harus Diproses Pidana jika Terbukti Memeras

Ludahi Pengendara, Polantas Kena Mutasi

Download Aplikasi JawaPos.com