<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dimas-Kanjeng.jpg" alt="GANDAKAN UANG: Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GANDAKAN UANG: Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dimas Kanjeng Taat Pribadi divonis pidana nihil. Dia tidak diberi hukuman apa pun karena sesuai dengan pasal 12 ayat 4 KUHP, pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 tahun. Meski demikian, majelis hakim yang diketuai R. Anton Widyopriyono menyatakannya bersalah karena berbuat tindak pidana penipuan secara berlanjut.  ” Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara nihil,” ujar hakim Anton saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (4/3).  Dimas Kanjeng sebelumnya memohon untuk dihukum ringan. Permohonan tersebut disampaikannya dalam pembelaan seusai dituntut pidana tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.  ”Mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya dan hukuman yang seadil-adilnya,” ujar Dimas Kanjeng.  Dimas Kanjeng dinyatakan bersalah karena telah menipu almarhumah Najmiah Rp 13,9 miliar. Uang itu rencana digandakan untuk pencalonan korban sebagai wali kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menanggapi vonis tersebut, Dimas Kanjeng maupun jaksa penuntut umum M. Nizar menerimanya.  Sebagaimana diberitakan, Dimas Kanjeng untuk kali keempat disidang di PN Surabaya. Untuk kasus itu, dia didakwa menipu. Dia dilaporkan ahli waris Najmiah yang merasa tertipu. Uang Rp 13,9 miliar tersebut dijanjikan dapat digandakan menjadi Rp 1 triliun.  Pada perkara pertama, Dimas divonis 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan. Sementara itu, pada kasus kedua, dia divonis 2 tahun penjara dalam kasus tipu gelap.  Perkara tipu gelap yang ketiga, Dimas divonis nihil oleh hakim PN Surabaya. Dimas Kanjeng tidak bisa lagi dijatuhi hukuman mengingat telah dijatuhi vonis 20 tahun penjara pada kasus pidana yang lainnya berdasar pasal 71 KUHP dan pasal 12 ayat 4 KUHP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/grafis-dimas-kanjeng.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dimas Kanjeng Divonis Nihil, Tapi Tetap Terbukti Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dimas-Kanjeng.jpg" alt="GANDAKAN UANG: Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GANDAKAN UANG: Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dimas Kanjeng Taat Pribadi dituntut pidana tiga tahun penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) M. Nizar menyatakannya bersalah telah menipu mendiang Najmiah Rp 13,9 miliar. Uang itu rencana digandakan untuk pencalonan korban sebagai wali kota Makassar.  ”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun,” ucap jaksa Nizar yang merupakan jaksa Kejati Jatim itu dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemarin (26/2).  Dimas Kanjeng yang tidak didampingi penasihat hukumnya tetap diminta majelis untuk mengajukan pembelaan atau setidak-tidaknya untuk pikir-pikir terhadap tuntutan tersebut. ”Saya berikan kesempatan terdakwa untuk pembelaan atau paling tidak pikir-pikirlah. Jaga kesehatan, semoga cepat sembuh,” kata Ketua Majelis Hakim R. Anton Widyopriyono.  Dimas Kanjeng mengiyakan pernyataan Anton. Seusai sidang, dia tidak berbicara dan langsung dibawa petugas ke mobil tahanan untuk dikembalikan ke Rutan Kelas I-A Surabaya di Medaeng. ”Iya yang mulia, nanti saya buat (pembelaan, Red),” jelas Dimas Kanjeng.  Sebagaimana diberitakan, Dimas Kanjeng untuk kali keempat disidang di PN Surabaya. Untuk kasus tersebut, dia didakwa menipu. Dia dilaporkan ahli waris Najmiah yang merasa tertipu. Uang Rp 13,9 miliar tersebut dijanjikan dapat digandakan menjadi Rp 1 triliun.  Di perkara pertama, Dimas divonis 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan. Sementara itu, di kasus kedua, dia divonis tiga tahun penjara dalam kasus tipu gelap. Perkara tipu gelap yang ketiga, Dimas divonis nihil oleh hakim PN Surabaya. Dimas Kanjeng tidak bisa lagi dijatuhi hukuman mengingat telah dijatuhi vonis 21 tahun penjara pada kasus pidana yang lainnya berdasar pasal 71 KUHP dan pasal 12 ayat (4) KUHP.  ---  KASUS YANG MENJERAT DIMAS KANJENG  PEMBUNUHAN  Vonis 18 tahun penjara  1 Agustus 2017  PN Kraksaan, Probolinggo  PENIPUAN  Vonis 2 tahun penjara  24 Agustus 2017  PN Kraksaan, Probolinggo  PENIPUAN  Vonis nihil  5 Desember 2018  PN Surabaya  PENIPUAN  Tuntutan 3 tahun penjara  Vonis: Belum  PN Surabaya

Kasus Penipuan Rp 13,9 Miliar, Dimas Kanjeng Dituntut 3 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dimas-Kanjeng.jpg" alt="GANDAKAN UANG: Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GANDAKAN UANG: Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dalam kasus penipuan. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Uang Rp 30 miliar yang diserahkan almarhum Hj Najmiah ke Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi melalui Suryono tidak untuk digandakan, tetapi untuk pembangunan jalan menuju padepokan di Probolinggo. Hal itu diungkapkan adik Najmiah, Hasna, dalam sidang.  ’’Buat akses jalan masuk padepokan. Tidak ada cerita buat mahar. Saya juga tidak tahu apakah uang itu sampai ke Dimas Kanjeng atau tidak,’’ ujar Hasna saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (6/11).  Dari uang sebanyak itu, Rp 17,5 miliar sudah dikembalikan secara bertahap. Najmiah menjadi santri padepokan sejak 2015. Dia dikenalkan Dimas Kanjeng oleh Suryono yang menjadi santri kepercayaan. Sejak saat itu, Najmiah menganggap Dimas Kanjeng sebagai anak sendiri karena sikap baiknya.  Hasna mengungkapkan, dirinya dan Najmiah pernah menyaksikan langsung penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng melalui jubahnya. Dia menyaksikan proses itu sebelum kakaknya menyerahkan uang. ’’Saya tidak tahu berapa uang yang diproses (gandakan),’’ katanya.  Hasna sebelumnya dipercaya Najmiah untuk mengendalikan uangnya. Uang yang diberikan kepada Dimas Kanjeng tidak boleh diganggu gugat karena sudah dianggap anak sendiri. Sebelumnya, Najmiah juga diberi barang-barang oleh Dimas Kanjeng. Antara lain, cincin, permata, keris, kotak berisi lempengan emas, dan sembilan koper berisi berbagai mata uang asing.  ’’Uangnya masih berlaku. Kalau ditukarkan, bisa. Jumlahnya dua triliun. Banyak sekali. Sekarang sudah disita polisi,’’ ungkapnya.  Dimas Kanjeng yang tidak didampingi pengacara membenarkan semua kesaksian Hasna. Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Dimas menipu Najmiah pada 2015. Saat itu Najmiah yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar meminta bantuan kepada Dimas Kanjeng untuk menggandakan uang. Namun, uang yang sudah diberikan tidak kembali.

Sidang Dimas Kanjeng: Uang Rp 30 M untuk Jalan Menuju Padepokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-wali-pernikahan-anak-dimas-kanjeng-dikawal-280-polisi_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng Taat Pribadi ketika dikawal aparat kejaksaan saat mengikuti sidang beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng Taat Pribadi ketika dikawal aparat kejaksaan saat mengikuti sidang beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dimas Kanjeng Taat Pribadi kemarin (16/1) keluar dari Rutan Kelas I Surabaya (Medaeng). Narapidana kasus penipuan dan pembunuhan berencana itu pulang ke padepokannya di Dusun Cengkalek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Tujuannya, menjadi wali dalam pernikahan putri sulungnya, Syarifatul Wahidah. Dari Medaeng, Dimas Kanjeng berangkat sekitar pukul 05.00 dan tiba di padepokannya pukul 06.15. Dia tak sendiri selama perjalanan. Ada sembilan petugas rutan yang mengawalnya. Ditambah 20 personel dari kepolisian. Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, Dimas Kanjeng hadir dengan mengenakan batik merah dan kopiah hitam berbalut serban pada hari istimewa Syarifatul yang dipersunting pria kelahiran Makassar, Uci Rahmat Amiruddin, tersebut. Dimas Kanjeng tampak bahagia. Maklum, selain menjadi wali nikah, dia bisa melepas kangen dengan keluarga besarnya. Di lokasi pernikahan, ada ratusan polisi yang ikut berjaga-jaga mengamankan Dimas Kanjeng selama prosesi pernikahan anaknya. Dimas Kanjeng kembali ke Medaeng sekitar pukul 10.30 setelah selesainya ijab kabul. Aparat mengawal ketat selama perjalanan pulang Dimas Kanjeng ke Rutan Medaeng. ''Dia (Dimas Kanjeng) tiba di rutan sekitar pukul 12.30,'' kata Kepala Rutan Kelas I Surabaya Teguh Pamudji. Kapolres Probolinggo AKBP Eddwi Kurniyawan menyatakan, pihaknya menyiapkan pengamanan terhadap Dimas Kanjeng. Sedikitnya 280 personel dikerahkan. Mereka disiagakan di sekitar lokasi resepsi pernikahan. Pengamanan harus diperketat karena pengikut Dimas Kanjeng sangat banyak.&nbsp;

Jadi Wali Pernikahan Anak, Dimas Kanjeng Dikawal 280 Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dimas-kanjeng-divonis-nihil_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng saat menjalani sidang di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng saat menjalani sidang di PN Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Rabu (5/12). Kali ini agendanya pembacaan putusan. Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil kepada Dimas Kanjeng. Pertimbangannya, Dimas Kanjeng telah divonis 21 tahun pada perkara lain. Yakni, kasus pembunuhan Abdul Ghani dan penipuan. Dari vonis tersebut, Dimas Kanjeng telah menjalani masa hukuman selama 2 tahun. Maka dengan tuntutan 4 tahun penjara, masa hukuman Dimas Kanjeng telah melebihi batas. "Mengingat terdakwa telah divonis selama 21 tahun dan telah menjalani pidana selama 2 tahun, maka terdakwa divonis nihil karena maksimal selama 20 tahun (dari perkara lain)," kata Hakim Ketua Anne Rosiana di PN Surabaya, Rabu (5/12). Atas vonis tersebut, JPU Rakhmad Hari Basuki menyatakan akan mengajukan banding. Tenggat waktu selama 7 hari. "Kami hormati keputusan hakim. Mungkin, kami JPU dan hakim punya perbedaan (pertimbangan)," ucap Basuki. Basuki menerangkan, memang pidana badan tidak diperbolehkan melebihi 20 tahun. Hal itu termuat dalam Pasal 12 nomor 4 KUHP. Meski demikian, JPU tetap akan melakukan banding. Vonis nihil kepada Dimas Kanjeng dianggap hanya karena perbedaan pertimbangan. "Kami punya catatan-catatan sendiri dalam hal mengajukan tuntutan. Jadi kalau berbeda, itu hal biasa. Tapi kami punya kewenangan untuk melakukan upaya hukum," tukasnya.

Dimas Kanjeng Divonis Nihil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituntut-4-tahun-penjara-dimas-kanjeng-minta-keringanan_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng saat menjalani sidang di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng saat menjalani sidang di PN Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus penipuan. Duduk sebagai terdakwa adalah Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rachmat Hari Basuki tuntutan terhadap Dimas Kanjeng. "Menuntut terdakwa Taat Pribadi alias Dimas Kanjeng dengan pidana penjara selama empat tahun," Kata Rachmat di PN Surabaya, Rabu (21/11). Usai mendengarkan tuntutan, Dimas Kanjeng tampak lemas. Hakim Ketua Anne Rusiana kemudian memberikan kesempatan kepada Dimas untuk menanggapi tuntutan tersebut. Namun, Dimas tidak banyak berkomentar. Dia hanya meminta keringanan karena sudah divonis 21 tahun pada perkara lain. "Saya minta keringanan, bu. Saya sudah divonis 21 tahun sama perkara lain, bu hakim," ucap Dimas memelas. Sementara itu, Anne Rusiana tak banyak tanggapan atas permintaan Dimas Kanjeng. Dia hanya menyatakan akan mempertimbangkan permohonan terdakwa perkara penggandaan uang itu. Hakim lalu menunda sidang hingga dua minggu ke depan. "Nanti saya pertimbangkan. Dengan ini sidang ditunda sampai dua minggu, ya. Agendanya, putusan," tukas Anne. Sebelumnya diberitakan, perkara tersebut berujung ke meja hijau setelah adanya laporan dari seorang korban bernama M. Ali. Korban melaporkan Dimas Kanjeng usai tertipu modus penggadaan uang sebesar Rp 10 miliar.

Dituntut 4 Tahun Penjara, Dimas Kanjeng Minta Keringanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dimas-kanjeng-saya-melihat-abah-menggandakan-uangnya_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng saat menjalani sidang di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng saat menjalani sidang di PN Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sidang dipimpin Hakim Ketua Anne Rosiana. Setelah sidang dibuka, Anne memberikan kesempatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bertanya kepada terdakwa. Kesempatan itupun dimanfaatkan JPU Rakhmat Hary Basuki. Dia bertanya, apakah Dimas Kanjeng menerima uang dari pengikutnya sebesar Rp 40 miliar. "Apa benar, uang yang Anda terima itu sekitar Rp 40 miliar? Itu dollar atau rupiah?," tanya Rakhmat di PN Surabaya, Rabu (26/9). JPU juga menanyakan beberapa hal selain soal uang yang diterima Dimas Kanjeng. Salah satunya menanyakan dari mana dan bagaimana Dimas Kanjeng meyakinkan pengikutnya jika uangnnya berhasil digandakan. Atas semua pertanyaan yang dilontarkan, Dimas Kanjeng sempat membantah. Dia menyalahkan pertanyaan yang dilontarkan JPU dan hakim yang menurutnya tidak pernah dilakukan. "Tidak, saya hanya terima Rp 13 miliar. Rupiah itu pak, bukan dolar," ucap Dimas. Namun setelah dicerca pertanyaan yang sama, Dimas Kanjeng akhirnya mengakui. Ia mengaku menerima uang dari pengikutnya. Selanjutnya, uang diserahkan kepada gurunya bernama Abah Ilyas asal Mojokerto dan guru gaibnya, Abah Kertonegoro. "Saya melihat Abah Kertonegoro melalui Abah Ilyas yang menggandakan uangnya. Tapi memang setelah uang dalam koper digandakan, harus dibuka sesuai perintah abah," tutur Dimas. Sementara itu, JPU Rakhmat menilai bahwa secara teori Dimas Kanjeng tahu benar berapa dan bagaimana alur penyetoran uang dari korban kepada para sultannya. Fakta itu pada akhirnya akan terungkap meski Dimas Kanjeng mengelak. Sebab fakta didapat bukan dari pengakuan terdakwa. Termasuk pengakuan Dimas Kanjeng yang berjanji akan mendemonstrasikan cara menggandakan uangnya. Hal itu bukan termasuk pembuktian yuridis. "Hak dia (Dimas Kanjeng) jika mengelak atau melontarkan alibi dalam persidangan. Tapi fakta sebenarnya akan terkuak melalui kesaksian saksi yang lainnya," tandasnya. Terkait proses pengembalian uang kepada korban, pihak JPU masih menunggu jika ada surat pernyataan damai dari korban bernama Muhammad Ali. Dimas sudah mengembalikan uang korban sebanyak Rp 4,5 miliar dari total Rp 35 miliar. "Terdakwa mengakui dipersidangan jika dirinya sudah menemui korban 3 kali. Karena Dimas Kanjeng juga penasihat hukum di padepokannya. Itu yang nanti akan menjadi pertimbangan kami dalam tuntutan," tuturnya. Setelah melontarkan pertanyaan dan mendengar kesaksian Dimas Kanjeng, hakim menutup sidang. Selanjutnya, sidang akan kembali digelar 2 minggu mendatang. "Sidang saya tutup. Saya nyatakan sidang akan kembali digelar dua minggu lagi," tukas Anne.

Dimas Kanjeng: Saya Melihat Abah Menggandakan Uangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sakit-dimas-kanjeng-tak-jadi-praktikan-cara-menggandakan-uang_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng" width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Surabaya menjadwalkan ulang sidang terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi karena sakit, Rabu (12/9). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa itu dipimpin Hakim Ketua Anne Rusiana.&nbsp; Saat dibuka, persidangan yang tak dihadiri Dimas Kanjeng tidak berlangsung lama. Hakim menyatakan sidang ditunda hingga&nbsp; 19 September mendatang. Terdakwa akan dihadirkan untuk menunjukkan bagaimana tindak pidana penipuan yang dilakukannya. "Dengan demikian saya nyatakan sidang ditunda hingga tanggal 19 September. Sidang berikutnya nanti akan kembali menghadirkan terdakwa," kata Hakim Ketua Anne di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (12/9).&nbsp; &nbsp; Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Surabaya Muhammad Nizar mengatakan, sidang ditunda karena alasan terdakwa sakit. Hal itu disampaikan melalui surat dari Rumah tahanan (Rutan) Klas I A Medaeng.&nbsp; Dalam surat tersebut, lanjutnya, pihak rutan mengabarkan kondisi terdakwa yang tidak sehat sejak hari ini hingga tiga hari mendatang. Namun, pihak rutan tidak menyebutkan penyakit apa yang diderita Dimas Kanjeng.&nbsp; "Kami sudah menyerahkan surat dokternya kepada majelis hakim. Selain itu, kami juga masih menunggu keputusan penunjukkan penasehat hukumnya terdakwa," kata Nizar.&nbsp;&nbsp; Nizar mengatakan akan menunggu hasil keputusan penunjukkan penasehat hukum akan dikeluarkan hari ini. Kemudian, menunggu keputusan majelis hakim nanti yang akan mempertimbangkan agenda apa yang akan digelar pada persidangan berikutnya.

Sakit, Dimas Kanjeng Tak Jadi Praktikan Cara Menggandakan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fakta-penipuan-dimas-taat-pribadi-dolar-3-koper-tak-sampai-rp-100-m_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng pada kasus penggandaan uang di sidang di PN Surabaya, Rabu (15/8)" width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng pada kasus penggandaan uang di sidang di PN Surabaya, Rabu (15/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fakta-fakta baru kasus penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi terus terbongkar. Jaksa menunjukkan barang bukti uang dolar yang terdapat di dalam tiga koper. Barang bukti itu ditunjukkan dalam sidang penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di PN Surabaya, Rabu (15/8). Dari fakta persidangan, semua uang dolar itu asli, tetapi nilainya tidak sampai Rp 100 miliar seperti yang dijanjikan terdakwa kepada korban Muhammad Ali. Jaksa Rakhmad Hary Basuki mengungkapkan, satu koper dari Taat itu berisi uang dolar yang nilainya hampir Rp 1 miliar. Kepada Ali, Taat mengatakan bahwa semua uang kertas di dalam koper itu pecahan USD 100. Namun, pecahan USD 100 itu hanya uang yang berada di sisi depan dan belakang bundelan uang. Yang di dalamnya hanya berisi pecahan USD 1. "Isi koper Rp 900 juta, hampir Rp 1 miliar. Kalau asli 100 <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/08/2017/lakukan-pembunuhan-berencana-dimas-kanjeng-divonis-18-tahun-penjara" target="_blank">dolar</a> semua, nilainya Rp 100 miliar," kata Hary. Dua koper lain berisi lembaran uang asing dari Zimbabwe, Nigeria, dan Kamerun. Awalnya Ali tertarik bekerja sama untuk membangun pondok pesantren, panti asuhan, dan lembaga sosial lain di Probolinggo. Dia lalu menyerahkan uang Rp 35 miliar untuk investasi pembangunan secara bertahap pada 2014. Sebagai gantinya, untuk meyakinkan Ali, Taat menyerahkan tiga koper berisi uang dolar yang katanya senilai Rp 100 miliar. Syaratnya, Ali tidak diperkenankan membuka koper itu sampai bangunan rampung. Dia yang yakin tidak ditipu lalu menyimpan tiga koper uang di kediamannya di Pekalongan. Kasus <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/05/2018/kasasi-dimas-kanjeng-sang-dukun-pengganda-uang-ditolak-ma" target="_blank">penipuan</a> itu terungkap setelah Ali nekat membuka tiga koper tersebut. Itu dilakukan setelah terbongkarnya kasus Taat. Dari membuka koper tersebut, dia akhirnya sadar menjadi salah seorang korban penipuan.

Fakta Penipuan Dimas Taat Pribadi, Dolar 3 Koper Tak Sampai Rp 100 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disidang-dimas-kanjeng-janjikan-pengembalian-uang-korban-rp-35-miliar_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat dikawal petugas menuju ruang sidang" width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat dikawal petugas menuju ruang sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada hal yang menarik pada sidang lanjutan kasus penipuan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/08/2018/perdana-salawat-menggema-di-luar-persidangan-dimas-kanjeng" target="_blank">Dimas Kanjeng</a>, Rabu (15/8). Pria bernama asli Taat Pribadi itu mengutarakan niatnya untuk mengembalikan uang Rp 35 miliar yang disetor M. Ali kepadanya. Ucapan itu terlontar menjelang berakhirnya persidangan. Ketua Majelis Hakim Anne Rusiana awalnya meminta tanggapan Dimas Kanjeng terhadap keterangan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim. Ketiga saksi itu adalah M. Ali, Nur Asmi Abas, dan Budi Prayogo. "Bagaimana saudara terdakwa, apa ada hal-hal yang ingin disampaikan?" tanya Anne kepada Dimas Kanjeng yang duduk seorang diri tanpa didampingi pengacara. Dimas Kanjeng lantas mengatakan bahwa keterangan para saksi itu ada yang benar dan ada yang salah. Dia mengakui menerima uang Rp 35 miliar dari M. Ali. "Memang benar ada. Tapi ada yang salah, saya tidak mengenal dua orang ini (Abas dan Budi, red)," katanya. Dimas Kanjeng melanjutkan, dirinya lupa apakah meminta uang mahar Rp 35 miliar itu atau tidak. "Karena tidak ada kuitansi. Dia (Ali), memang benar bawa uang ke saya," lanjutnya. Pria yang sudah divonis 18 tahun penjara di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/13/08/2018/ada-insiden-pemkot-evaluasi-rute-surabaya-marathon" target="_blank">Pengadilan Negeri Kraksaan</a>, Probolinggo itu, mengutarakan niat baiknya. Terkait dengan uang Rp 35 miliar itu, Dimas Kanjeng berniat mengembalikannya. "Saya siap kembalikan semuanya. Saya mau menyelesaikan," tambahnya lagi. Dia lalu bercerita bahwa sempat ada obrolan dengan Ali untuk pengembalian uang tersebut. Menurut Dimas, Ali bersedia mencabut laporan penipuan itu bila uang Rp 35 miliar itu dikembalikan. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Ali. Dia memang bersedia mencabut laporan asal uangnya kembali. "Saya siap untuk mencabut laporan," ujarnya kepada majelis hakim. Selepas persidangan, JPU Rakhmad Hari Basuki menegaskan bahwa negosiasi antara Dimas Kanjeng dengan Ali soal pencabutan laporan itu di luar kapasitasnya. Dia memastikan bahwa persidangan itu akan tetap berlanjut. "Itu (pencabutan laporan) tidak menghapus pidana terdakwa. Itu hanya akan masuk hal yang meringankan," tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang lanjutan penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng, JPU menghadirkan alat bukti berupa tiga koper berisi uang. Uang tersebut adalah jaminan yang diberikan Dimas Kanjeng kepada M. Ali atas setoran mahar Rp 35 miliar. Salah satu koper jaminan itu berisi mata uang Afrika yang telah kadaluarsa.

Disidang, Dimas Kanjeng Janjikan Pengembalian Uang Korban Rp 35 miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dimas kanjeng

Berita Terkini