<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/WhatsApp-Image-2025-08-13-at-124725-2391235999-905253427.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Pati Sudewo dinilai bisa dimakzulkan oleh DPRD jika terdapat pelanggaran sumpah dan janji jabatan.&nbsp; Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menanggapi usulan pemakzulan yang kini tengah diproses oleh DPRD Pati melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Legislator PKB itu menjelaskan, ketentuan pemberhentian kepala daerah secara diatur dalam Pasal 78&ndash;89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.&nbsp; &ldquo;Tahapan pemberhentian kepala daerah dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD melalui hak angket. Usulan harus dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD, dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Kamis (14/8). Ia menambahkan, pendapat DPRD terkait usulan pemakzulan akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Agung (MA) paling lambat 30 hari sejak permintaan diterima.&nbsp; Menurut Khozin, jika MA memutuskan Bupati Pati Sudewo terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri. &ldquo;Artinya, argumentasi bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat tidak lantas menutup ruang pemberhentian bila memang terbukti melanggar sumpah janji jabatan di MA,&rdquo; tegasnya. Khozin menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari instrumen pengawasan DPRD terhadap kepala daerah. Ia juga menyebut persoalan yang menimpa Bupati Sudewo tidak hanya menjadi urusan DPRD Pati, melainkan juga berada dalam ranah Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri.&nbsp; &ldquo;Tentu, ini menjadi bagian dari ranah pengawasan Komisi II DPR,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, DPRD Pati sepakat membentuk pansus pemakzulan setelah unjuk rasa dari warga Pati memprotes keras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Sementara, Bupati Sudewo menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa yang memprotes kebijakannya. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi.

Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan oleh DPRD jika terbukti melanggar sumpah jabatan, sesuai ketentuan UU.

Komisi II DPR: Bupati Pati Sudewo Bisa Dimakzulkan DPRD Jika Terbukti Melanggar Sumpah Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/Bupati-Pati-tolak-mundur-738409083.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rabu (13/8) menjadi panggung kemarahan rakyat di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Ribuan massa mengepung kantor bupati, meneriakkan satu tuntutan: &ldquo;Sudewo mundur!&rdquo; Gas air mata juga mewarnai udara. Hal tersebut jadi salah satu pemicu amarah masyarakat pati.&nbsp;Alih-alih ditemui oleh Sudewo, malah dapat represi dari aparat. Kericuhan pecah, situasi berubah menjadi simbol perlawanan warga terhadap pemimpinnya. Gelombang protes tak hanya berhenti di jalanan. DPRD Pati resmi membentuk panitia khusus pemakzulan, sebuah langkah politik yang jarang diambil, sekaligus sinyal bahwa konflik ini sudah naik level. Di tengah tekanan yang kian menyesakkan, Sudewo bergeming. Dengan nada tegas ia berkata, &ldquo;Saya dipilih secara konstitusional. Tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan massa. Ada mekanismenya.&rdquo; Pernyataan itu menyiratkan satu pesan: melengserkan bupati bukan perkara satu malam. Ada jalur hukum yang panjang, berlapis, dan penuh ruang manuver politik. Berikut urutannyaL <h3>1. Serangan Balik di Gedung DPRD</h3> Panitia pemakzulan akan menggunakan hak angket untuk mencari bukti pelanggaran Bupati Sudewo. Jika bukti ditemukan, usulan pemakzulan harus diuji di sidang paripurna DPRD dengan syarat dukungan minimal 2/3 anggota yang hadir dari total 3/4 kehadiran anggota DPRD. Artinya, satu atau dua kursi yang &ldquo;berpindah&rdquo; bisa mengubah hasil. Di sinilah lobi politik, kesepakatan di balik layar, bahkan ancaman, bisa memainkan peran. <h3>2. Pertarungan di Mahkamah Agung</h3> Jika DPRD lolos, berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung. MA hanya akan menilai berdasarkan pelanggaran hukum dan sumpah jabatan. Tekanan massa? Tidak relevan. Di tahap ini, permainan bukan lagi teriakan di jalan, tapi kekuatan bukti dan argumentasi hukum. Banyak proses pemakzulan kepala daerah lain yang kandas di sini. <h3>3. Keputusan Presiden</h3> Jika MA menguatkan putusan DPRD, bola terakhir ada di Presiden. Melalui Menteri Dalam Negeri, Presiden punya wewenang memecat bupati. Namun, keputusan ini sering kali mempertimbangkan stabilitas politik nasional, bukan sekadar dinamika lokal. <h3>Pemakzulan Bisa Gagal</h3> Sejarah mencatat, banyak bupati yang selamat dari pemakzulan karena dua hal: lobi politik yang kuat dan celah hukum yang dimanfaatkan. Bahkan jika DPRD solid, cukup ada satu pasal yang tak terbukti di MA, semua gugur. Kesimpulannya, meski Sudewo kini terpojok di mata publik, ia masih punya &ldquo;senjata&rdquo; berupa prosedur hukum yang panjang. Gelombang protes dan langkah DPRD memang besar, tapi tanpa peluru bukti yang mematikan, pemakzulan ini bisa berakhir menjadi sekadar drama politik musiman.

Ribuan warga Pati protes, tuntut pemakzulan Bupati Sudewo, DPRD bentuk panitia khusus, jalur hukum panjang menanti.

Drama Politik di Pati, Bupati Sudewo Dituntut Mundur oleh Massa dan Mau Dimakzulkan DPRD: Prosesnya Tidak Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/Yonhap-3-1909599139.jpg" alt="Kim Keon Hee, istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol menggunakan hak suaranya di Seoul (3/6). (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Kim Keon Hee, istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol menggunakan hak suaranya di Seoul (3/6). (Yonhap)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div> <div>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Sookmyung Women University&nbsp;mengumumkan pada hari Senin (16/6), bahwa mereka telah menyelesaikan revisi peraturan akademiknya untuk mencabut gelar magister, mantan ibu negara Korea Selatan yang dimakzulkan, Kim Keon Hee, di tengah tuduhan plagiarisme.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>Dewan universitas mengadakan rapat dan menyelesaikan penambahan ketentuan, pada peraturan akademik mengenai pencabutan gelar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Peraturan aslinya mengizinkan gelar yang diperoleh melalui cara curang dicabut. setelah melalui musyawarah oleh komite&nbsp;Graduate School of Education.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Akan tetapi, peraturan ini baru berlaku sejak 13 Juni 2015 hal tersebut tidak dapat diterapkan pada Kim&nbsp;Keon Hee, yang menerima gelarnya pada tahun 1999.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai tanggapan, dewan menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pencabutan gelar yang diberikan sebelum ketentuan ini, akan dibatasi pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius dan jelas yang secara signifikan merusak standar etika.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari Korea Times, tuduhan plagiarisme terhadap Kim&nbsp;Keon Hee&nbsp;muncul pada bulan Desember 2021, saat suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang sekarang dimakzulkan, muncul sebagai kandidat presiden.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menyusul tuduhan yang diajukan oleh asosiasi alumni universitas, universitas secara resmi meluncurkan penyelidikan awal atas kasus tersebut pada Februari 2022. Pada bulan Februari tahun ini, mereka memutuskan bahwa tesis master Kim telah menjiplak.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dihari yang sama, Kim Keon Hee dirawat di rumah sakit di Seoul Asan Medical Center, tempat ia menerima perawatan rawat jalan karena masalah kesehatan yang dirahasiakan.&nbsp;Kondisi kesehatannya dilaporkan tidak dalam keadaan kritis.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Rawat inap Kim Keon Hee dilakukan setelah Presiden Korea Selatan yang baru terpilih Lee Jae Myung, menunjuk Min Joong Ki yang merupakan seorang mantan pimpinan Pengadilan Distrik Pusat Seoul, untuk memimpin penyelidikan penasihat khusus terhadap Kim Keon Hee atas berbagai tuduhan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tuduhan tersebut termasuk manipulasi harga saham, penerimaan tas mewah oleh Kim Keon Hee, hingga campur tangan dalam proses pencalonan pemilu.</div> <div>&nbsp;</div>

Gelar magister mantan ibu negara Korea Selatan yang dimakzulkan, Kim Keon Hee, dicabut di tengah tuduhan plagiarisme.

Gelar Magister Mantan Ibu Negara Korea Selatan yang Dimakzulkan, akan Dicabut Karena Tuduhan Plagiarisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/IMG_8875-374333332.jpeg" alt="Warga Korea Selatan merayakan disahkannya pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di depan Mahkamah Konstitusi, Seoul, 4 April 2025. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Warga Korea Selatan merayakan disahkannya pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di depan Mahkamah Konstitusi, Seoul, 4 April 2025. (Reuters)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &mdash; Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan keputusan parlemen untuk memakzulkan dirinya pada Jumat (4/4). Pemakzulan ini terjadi menyusul deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada Desember 2024 lalu, yang dinilai sebagai pelanggaran konstitusi dan ancaman serius terhadap demokrasi. Dengan keputusan tersebut, Korea Selatan kini menghadapi transisi politik besar-besaran. Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai presiden sementara, dan konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. &ldquo;Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan pemilu berlangsung damai dan tertib,&rdquo; ujar Han seperti dikutip Reuters, Jumat (4/4/2025). Dalam sidang pembacaan putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Moon Hyung-bae, menyatakan bahwa deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Yoon merupakan pelanggaran berat terhadap kewenangan konstitusional yang dimilikinya. &ldquo;(Yoon) telah melakukan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan dalam republik demokratis,&rdquo; tegas Moon dalam pernyataan resminya. Dilansir dari Reuters, Jumat (4/4), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keputusan Yoon mengerahkan militer untuk menekan parlemen tidak memiliki dasar hukum dan prosedurnya cacat. &ldquo;Langkahnya menciptakan kekacauan di seluruh aspek kehidupan berbangsa&mdash;ekonomi, kebijakan luar negeri, dan tatanan sosial,&rdquo; tambah Moon. Sebelumnya, Yoon beralasan bahwa darurat militer itu hanya dimaksudkan sebagai peringatan atas dominasi partai oposisi di parlemen. Namun, Mahkamah menolak mentah-mentah argumen tersebut. &ldquo;Ada saluran hukum yang sah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik,&rdquo; tegas Moon. Situasi ini memicu reaksi publik yang terpolarisasi. Ribuan warga yang berkumpul di luar gedung pengadilan bersorak dan meneriakkan &ldquo;Kami menang!&rdquo; saat keputusan diumumkan. Namun di sisi lain, para pendukung Yoon menunjukkan kemarahan, bahkan seorang pengunjuk rasa ditangkap setelah memecahkan kaca bus polisi. Yoon kini juga menghadapi proses pidana atas tuduhan makar. Ia sebelumnya menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditahan saat masih menjabat, meskipun kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Sementara itu, nilai tukar won tetap stabil dan pasar saham tidak menunjukkan gejolak besar, mencerminkan bahwa putusan ini telah diperkirakan sebelumnya. Menanggapi hal ini, Profesor Leif-Eric Easley dari Ewha University mengatakan, &ldquo;Putusan ini menghapus ketidakpastian besar. Ini sangat penting karena pemerintahan berikutnya harus segera menghadapi tekanan militer dari Korea Utara, tekanan diplomatik dari Tiongkok, dan tarif dagang dari Trump.&rdquo; Krisis politik ini menjadi pengingat tajam tentang rapuhnya demokrasi, bahkan di negara yang tampak stabil sekalipun. Korea Selatan kini berada di persimpangan sejarah, dan dunia menanti bagaimana mereka menata ulang kepercayaannya pada kepemimpinan dan konstitusi. ***

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya pada Jumat (4/4).

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, MK Tegaskan Pelanggaran Konstitusi Terkait Deklarasi Darurat Militer

dimakzulkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dimakzulkan

Berita Terkini

Komisi II DPR: Bupati Pati Sudewo Bisa Dimakzulkan DPRD Jika Terbukti Melanggar Sumpah Jabatan

Drama Politik di Pati, Bupati Sudewo Dituntut Mundur oleh Massa dan Mau Dimakzulkan DPRD: Prosesnya Tidak Mudah

Gelar Magister Mantan Ibu Negara Korea Selatan yang Dimakzulkan, akan Dicabut Karena Tuduhan Plagiarisme

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, MK Tegaskan Pelanggaran Konstitusi Terkait Deklarasi Darurat Militer

Download Aplikasi JawaPos.com