<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/67p5ESKIRRaiSOdHyfwCFUjGBINkXXl2hPxKmL57-1-3293816709.jpg" alt="Kepolisian melimpahkan tersangka kasus mutilasi Pacet, Alvi Maulana, ke Kejari Mojokerto. (Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Kepolisian melimpahkan tersangka kasus mutilasi Pacet, Alvi Maulana, ke Kejari Mojokerto. (Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masih ingat dengan Alvi Maulana? Pemuda 24 tahun asal warga Desa Aek Paing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang memutilasi pacarnya hingga ratusan bagian dan membuangnya di Pacet, Mojokerto.&nbsp; Kini, kasus pembunuhan dan mutilasi yang sempat menggegerkan masyarakat, mulai memasuki babak baru. Berkas perkara Alvi dinyatakan P21 alias lengkap, dan kepolisian melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Mojokerto.&nbsp; "Kemarin kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara pembunuhan berencana disertai mutilasi atas nama Alvi Maulana," tutur Kajari Mojokerto, Fauzi, dilansir dari Radar Mojokerto, Kamis (11/12). Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mojokerto langsung melakukan pemeriksaan awal, memudian membawa Alvi ke Lapas Kelas II B Mojokerto. Alvi akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan, sebelum nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto, sambil menunggu JPU merampungkan dakwaan. Selain tersangka, kepolisian juga menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus pembunuhan dan mutilasi ini, seperti pisau, gunting baja, batu asahan palu, hingga baju korban (TAS). "Termasuk ponsel milik TAS dan Alvi. Selain itu juga motor yang digunakan tersangka untuk membuang bagian tubuh korban (ke jurang Pacet)," imbuh Fauzi. Dalam persidangan mendatang, Jaksa Penuntut Umum Kejari Mojokerto akan menjerat Alvi dengan dakwaan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, serta dakwaan subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. <h2>Kronologi Singkat Mutilasi TAS</h2> Kasus mutilasi Pacet terungkap setelah seorang warga setempat berinisial S menemukan potongan telapak kaki korban di jurang Jalur Pacet - Cangar, Mojokerto pada Sabtu (6/9).&nbsp; Penemuan ini sempat membuat warga geger. Satreskrim Polres Mojokerto bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Pada Minggu dini hari (7/9), polisi menangkap Alvi di rumah kosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Di kosan Alvi, polisi menemukan ratusan potongan tubuh dan tulang korban yang disembunyikan di belakang lemari. Setelah penyelidikan lebih lanjut, korban diketahui bernama TAS, 25 tahun, warga Made Kidul, Lamongan, Jawa Timur. Alvi dan TAS bukan orang asing. Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama lima tahun. Sayang, hubungan mereka berakhir tragis. TAS dibunuh secara keji dan dimutilasi oleh kekasihnya sendiri.&nbsp; Saat rekonstruksi di TKP pada Rabu (17/9), Alvi melakukan 37 reka adegan dari kedatangan ke kos, melakukan mutilasi, hingga membuang potongan tubuh ke Pacet. Tersangka mengaku melakukan semua itu dalam waktu 2 jam non stop.&nbsp;

Kasus mutilasi Alvi Maulana memasuki tahap baru, berkas dinyatakan P21 dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Alvi Maulana, Tersangka Kasus Mutilasi Pacet Dilimpahkan ke Kejari Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/sP0XPpZBQo0RM3kuOV2sAlin0JlwHhJNEpRq9Wyv-4052380892.jpg" alt="Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan perkembangan proses etik terhadap 7 personel Brimob yang menabrak dan melindas driver ojol Affan Kurniawan. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan perkembangan proses etik terhadap 7 personel Brimob yang menabrak dan melindas driver ojol Affan Kurniawan. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gelar perkara kasus tewasnya Affan Kurniawan akibat terlindas rantis telah membuahkan hasil. Salah satunya, ditemukan adanya unsur pidana. Karena itu, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Komnas HAM dan Kompolnas terus mengawasi jalannya kasus tersebut.&nbsp; Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menuturkan bahwa setelah mengikuti gelar perkara di Divpropam Polri, hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa ada dugaan unsur pidana dalam kejadian tersebut. Karena itu untuk perkara pidananya dilimpahkan ke Bareskrim. "Pelanggaran etik diproses di Divpropam Polri," urainya. Sesuai rencana sidang KKEP akan digelar 3 September dan 4 September untuk dua terduga pelanggar berat. "Semoga ini bergerak cepat sesuai harapan keluarga Affan untuk segera mendapatkan keadilan," jelasnya.&nbsp; Dia mengatakan, dengan proses kode etik dan pidana ini, pesan terhadap anggota menjadi semakin kuat. "Bahwa rekan-rekan ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya," tegasnya.&nbsp; Diketahui, tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis saat melindas Affan Kurniawan bakal diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri Rabu (3/9). Dua anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat juga dijerat pidana. Yakni, Kompol Cosmos K. Gae yang duduk disamping driver dan Bripka Rohmat, selaku driver rantis. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto menuturkan bahwa sampai hari ini (1/9) pihaknya telah memeriksa semua saksi, termasuk orang tua korban Affan Kurniawan.&nbsp; "Kemudian juga mengamati dan menganalisa video, serta foto di media sosial. Termasuk adanya surat visum et repertum dan dokumen-dokumen pengamanan lainnya, semua sudah kita laksanakan pemeriksaan dan analisa," paparnya.&nbsp; <h2>Kompol Cosmas dan Bripka Rohkmat Kena Pelanggaran Berat</h2> Dari semua pendalaman itu, petugas menemukan dua kategori pelanggaran yakni, pelanggaran berat dan sedang. Pelanggaran berat diduga dilakukan Kompol Cosmas K Gae yang duduk di samping driver dan Bripka Rohmat yang menjadi driver dari rantis. "Kompol K menjabat Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri dan Bripka R selaku driver rantis ," paparnya.&nbsp; Lalu untuk lima anggota lainnya masuk ke pelanggaran kategori sedang. Kelimanya duduk di belakang sebagai penumpang rantis. Yakni, Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Madin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David. "Kelimanya anggota Brimob Polda Metro Jaya," ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Kasus tewasnya Affan Kurniawan dilimpahkan ke Bareskrim setelah ditemukan unsur pidana, dengan pengawasan dari Komnas HAM dan Kompolnas.

Kasus Mobil Rantis Brimob Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan Dilimpahkan ke Bareskrim, Ditemukan Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/nyhZhPMJIDqP4zTUP7wTPIGiRlpEnYLuheyzxWY3-344514269.jpg" alt="Artis Jonathan Frizzy (JF) alias Ijonk menjalani pemeriksaan di Polres Bandara Soekarno Hatta terkait kasus peredaran vape berisi obat keras. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Artis Jonathan Frizzy (JF) alias Ijonk menjalani pemeriksaan di Polres Bandara Soekarno Hatta terkait kasus peredaran vape berisi obat keras. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkas perkara kasus likuid vape mengandung obat keras yang menjerat aktor Jonathan Frizzy resmi dilimpahkan pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada hari ini, Jumat (11/7). Dengan adanya pelimpahan tahap II, maka berkas perkara sekaligus tersangka resmi berpindah tanggung jawab dari kepolisian kepada kejaksaan. Namun sayangnya, kondisi kesehatan Jonathan Frizzy yang akrab disapa Ijonk sedang dalam keadaan kurang baik.&nbsp; Terbukti, pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta itu mengalami perdarahan sehingga kejaksaan memutuskan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Dia kan habis operasi, kemudian ada pendarahan tadi, sehingga kami bawa ke RSUD pada hari ini," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, saat ditemui di kantornya, Jumat (11/7). Dia mengatakan, Ijonk sejak ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan hari ini tidak dikenakan penahanan karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk ditahan. Setelah Ijonk berada di bawah tanggung jawab Kejari Kota Tangerang, pihaknya akan berpatokan pada hasil rekomendasi dokter apakah dimungkinkan yang bersangkutan ditahan di dalam lapas atau dikenakan penahanan rumah. "Kalau dokter menyatakan rawat jalan, kita akan melakukan penahanan rumah. Karena kalau dalam kondisi sakit, pihak lapas tidak mungkin menerima. Tapi kalau dokter menyatakan kondisinya sehat, kita akan lakukan penahanan di lapas Pemuda Tangerang," beber Made Agung Selain Ijonk, tiga tersangka lainnya yaitu BTR, EDS,dan ER juga resmi diserahkan ke Kejari Kota Tangerang pada hari ini bersama berkas dan barang buktinya. Keempat tersangka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Tangerang sebelum dititipkan ke lapas. Seperti diketahui, Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang menahan 3 orang tersangka berinisial BTR, EDS dan ER di dalam rutan terkait kasus likuid vape mengandung etomidate atau obat keras, sejak beberapa bulan lalu. Jonathan Frizzy juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka dijerat dengan UU Kesehatan. Mengacu pada Pasal 435 jo 138 ayat 2 dan 3 UU 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mereka pun terancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar. &nbsp;

Jonathan Frizzy mengalami perdarahan setelah pelimpahan kasus obat keras ke kejaksaan, kondisinya memprihatinkan.

Kasus Obat Keras di Vape Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang, Aktor Jonathan Frizzy Alami Perdarahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/diari-3020670003-1194106878.jpg" alt="Diary Aulia Risma Lestari (radarmagelang.id)" width="100%">
<figcaption>Diary Aulia Risma Lestari (radarmagelang.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Perjalanan Kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Aulia Risma Lestari, memasuki babak baru. Hari ini, Selasa (20/5), dugaan kasus bullying yang berujung pada kematian Aulia Risma Lestari itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk disidangkan. Dikutip dari Antara&nbsp;dan laman resmi&nbsp;Universitas&nbsp;Diponegoro, Juru Bicara PN Semarang Haruno Patriadi memastikan pelimpahan berkas perkara tersebut. &ldquo;Ada tiga berkas (perkara) yang dilimpahkan ke pengadilan,&rdquo; terang Haruno, Selasa (20/5). Semua berkas perkara yang dilimpahkan ke PN Semarang merupakan milik tiga terdakwa dalam kasus tersebut. Tiga terdakwa dalam kasus tersebut adalah Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang Sri Maryani, dan dokter senior dalam program PPDS Undip Semarang Zara Yupita Azra. Haruno menjelaskan, Ketua PN Semarang akan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut serta menjadwalkan persidangannya. Sebelumnya, mahasiswi PPDS Undip Semarang Aulia Risma Lestari dilaporkan tewas pada 12 Agustus 2024 dan dimakamkan pada 27 Agustus 2024 di Tegal. Tindakan bunuh diri yang dilakukan Aulia diduga merupakan dampak bullying yang ia alami selama belajar di PPDS Undip Semarang. Kasus tersebut ditangani oleh Polda Jawa Tengah, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Kejari Kota Semarang kemudian menahan tiga tersangka yang sebelumnya tidak ditahan selama penyidikan di kepolisian. Kajari Kota Semarang Candra Saptaji menyebutkan bahwa penuntut umum memiliki alasan baik subjektif maupun objektif dalam menahan para tersangka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, atau Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan. Alasan penuntut umum menahan para tersangka, karena dikhawatirkan mereka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Para tersangka diancam hukuman pidana di atas lima tahun dalam kasus kematian Aulia Risma Lestari. &nbsp;

Hari ini, Selasa (20/5), dugaan kasus bullying yang berujung pada kematian Aulia Risma Lestari itu akan dilimpahkan ke PN Semarang.

Kasus Kematian Mahasiswi PPDS Anestesi Undip Semarang dr Aulia Risma Lestari Dilimpahkan ke Pengadilan Hari Ini, Sidangkan 3 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_2023-03-14-10-27-03-58_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-1.jpg" alt="Personel Band Radja mengadu ke Bareskrim Polri usai mendapat ancaman pembunuhan di Malaysia./Instagram @radjabandofficial" width="100%">
<figcaption>Personel Band Radja mengadu ke Bareskrim Polri usai mendapat ancaman pembunuhan di Malaysia./Instagram @radjabandofficial</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepolisian Johor Bahru Selatan telah menyelesaikan penyelidikan kasus ancaman terhadap Band Radja usai konser di Stadium Tertutup Arena Larkin pada Sabtu (11/3) malam dan melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Malaysia.  ’’Hari itu kami dapat informasi dari pihak kepolisian Johor Bahru bahwa berkas laporan ini sudah dinaikkan ke Jaksa Penuntut Umum, atau DPP kalau di sini, untuk kemudian mendapat rekomendasi langkah hukum apa selanjutnya,” kata Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Sigit S Widiyanto melalui sambungan telepon dari Johor Bahru, Malaysia, Selasa (14/3).  Dia menambahkan. biasanya, dalam satu hingga tiga hari ke depan JPU akan memutuskan kelanjutan kasus tersebut, apakah berkasnya benar sudah lengkap atau bagaimana.  KJRI sebagai Perwakilan RI di Malaysia, kata Sigit, memiliki fungsi melindungi warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja mereka. ’’Kami pantau secara dekat. Kami koordinasi kalau ada perkembangan dari polisi terkait perkembangan kasus dan lain-lain. Sampai hari ini sudah di JPU. Jadi istilahnya laporan Radja ditindaklanjuti aparat penegak hukum yang ada di Malaysia, sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada di Malaysia,” ujar dia.  Karena kasus tersebut merupakan delik aduan, maka sama dengan di Indonesia, jaksa yang akan mengajukan tuntutan. Grup Band Radja, menurut Sigit, bisa menunjuk pengacara, istilahnya ada watch briefing, tapi karena ini kasus pidana maka sama seperti di Indonesia yang akan mengajukan tuntutan tentu JPU yang mewakili korban.  Konjen Sigit mengatakan memang pada 11 Maret, setelah konser Band Radja sekitar pukul 22.30 waktu setempat, dirinya dan tim dari KJRI sempat ke belakang panggung untuk menemui personel grup band tersebut, untuk sekadar bersalaman dan menyampaikan terima kasih.  Ia juga mengatakan sempat meminta grup band tersebut untuk memberikan pesan publik bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di Johor supaya bekerja dengan baik dan mengikuti aturan yang ada.  ’’Nah Radja mau kasih. Dan suasananya enak sekali saat itu. Kejadiannya justru setelah kami pulang, karena pada saat kami pulang suasananya masih sangat cair. Baru besok paginya kami dapat informasi ada laporan polisi atas nama Ian Kasela atas nama Radja di Kepolisian Johor Bahru Selatan,” kata Konjen Sigit.  Dalam laporan ke kepolisian, menurut dia, Ian Kasela menyampaikan bahwa pada 11 Maret malam ada dari pihak event organizer (EO), yakni Mimosa Events &amp; Entertainment mendatangi kamar ganti tempat tim KJRI Johor Bahru sempat bertemu dengan grup Band Radja, dan langsung marah-marah terkait kontrak.  Pihak Radja, menurut dia, justru bertanya ada apa, karena tidak mengerti persoalannya. Namun kemudian Ian Kasela dan grup bandnya merasa kaget dan takut, karena ada kata-kata kasar dan ancaman, maka mereka melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian di Johor Bahru, ujar Sigit.  Kepolisian Johor Bahru, menurut Sigit, telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa mereka yang diadukan di kantor polisi. Mereka bisa bebas karena memang ada jaminan, seperti diketahui itu dapat dilakukan di Malaysia.  CEO Mimosa Events &amp; Entertainment dalam pernyataan media yang diunggah melalui akun Instagram @mee2_events pada Senin (13/3) menyebut berita terkait insiden yang terjadi pada 11 Maret usai konser Band Radja di Larkin, Johor Bahru, tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.  Pihak Mimosa dalam pernyataan resminya tersebut menyebutkan persoalan itu muncul karena salah paham mengenai komitmen komersial dan operasi saat konser berlangsung. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Grup Band Radja tidak mengetahui tentang semua isu yang menjadi permasalahan sebelum dan sesudah konser terjadi, mengingat semua komunikasi yang dilakukan EO hanya melalui manajer lokal grup band tersebut.  Lewat pernyataan resmi itu pula pihak penyelenggara konser mengatakan kesal atas insiden tersebut dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Grup Band Radja. Permohonan maaf juga ditujukan kepada Tourism Johor, KJRI Johor Bahru serta semua pihak yang terdampak karena perkara itu. (*)

Kasus Pengancaman kepada Band Radja di Malaysia Dilimpahkan ke JPU

Dilimpahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dilimpahkan

Berita Terkini

Alvi Maulana, Tersangka Kasus Mutilasi Pacet Dilimpahkan ke Kejari Mojokerto

Kasus Mobil Rantis Brimob Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan Dilimpahkan ke Bareskrim, Ditemukan Unsur Pidana

Kasus Obat Keras di Vape Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang, Aktor Jonathan Frizzy Alami Perdarahan

Kasus Kematian Mahasiswi PPDS Anestesi Undip Semarang dr Aulia Risma Lestari Dilimpahkan ke Pengadilan Hari Ini, Sidangkan 3 Tersangka

Kasus Pengancaman kepada Band Radja di Malaysia Dilimpahkan ke JPU

Download Aplikasi JawaPos.com