<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/LEBARAN1.jpg" alt="LENGANG: Kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (15/5)." width="100%">
<figcaption>LENGANG: Kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (15/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun ini tradisi mudik merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar tercinta di kampung halaman kembali harus ditunda seiring diterapkannya aturan pengetatan mobilitas masyarakat. Hal ini masih dengan terpaksa dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.  Sebagai gantinya, masyarakat Indonesia beralih melakukan silaturahmi secara virtual tanpa perlu harus keluar rumah dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi digital. Kebiasan baru tersebut mendorong trafik data PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) naik 10 persen yang diimbangi dengan kinerja jaringan 4G berkualitas video yang tetap terjaga selama masa Lebaran tahun ini.  Semakin meningkatnya kebutuhan telekomunikasi masyarakat Indonesia khususnya di layanan data dikatakan telah diantisipasi Indosat Ooredoo sejak awal tahun melalui penambahan kapasitas jaringan, pembangunan site baru, serta fiberisasi jaringan 4G berkualitas video miliknya.  Dampaknya adalah lonjakan kenaikan trafik data selama masa Lebaran tahun ini diklaim berhasil diimbangi dengan kualitas layanan prima. Hal ini ditunjukkan dengan kecepatan unduh rata-rata menjadi 9 persen lebih cepat dibandingkan hari biasa.  Di sisi lain kualitas layanan telekomunikasi dasar lainnya seperti telepon dan SMS tetap dijaga di level tertinggi. Pihak Indosat Ooredoo menyebut, ini dibuktikan dengan jumlah pengaduan pelanggan yang masuk ke call center dan kanal pelayanan digital Indosat Ooredoo turun 37 di masa Lebaran tahun ini.  Lebih dari 90 persen tiket pengaduan berhasil diselesaikan kurang dari 24 jam. Jumlah pengguna aktif aplikasi myIM3 juga naik sebesar 8 persen dibandingkan hari biasa.  Pelanggan Indosat Ooredoo pun tetap bisa menikmati pengalaman berkomunikasi yang lancar di jaringan 4G berkualitas video meskipun terjadi tren peningkatan trafik khususnya data, yang diprediksi akan tetap tinggi di masa cuti dan liburan sekolah dalam seminggu kedepan.  Director and Chief Operating Officer Indosat Ooredoo, Vikram Sinha, mengatakan, ini dilakukan Indosat Ooredoo dalam mendukung program pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19 khususnya di masa Lebaran ini dengan mengganti tradisi mudik menjadi silaturahmi virtual. "Kami berkomitmen kualitas jaringan, produk, dan layanan Indosat Ooredoo akan tetap optimal untuk mendukung aktifitas silaturahmi masyarakat Indonesia meskipun dilakukan secara virtual," ujarnya melalui keterangan tertulisnya.  Ditunjang dengan data statistik di masa Ramadan dan Lebaran sebelumnya, Indosat Ooredoo berhasil mengantisipasi kenaikan trafik data di masa Lebaran tahun ini khususnya di wilayah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Tim Indosat Ooredoo Network Operation Center (INOC) dan Indosat Ooredoo Service Operation Center (ISOC) yang tergabung dalam Command Center sejak H-4 Lebaran mencatat masyarakat yang tinggal di Aceh, Banjarnegara, Cianjur, Cirebon, Jember, Kisaran Tebing Tinggi, Madura, Pati, Serang, dan Tegal sangat aktif memanfaatkan layanan data Indosat Ooredoo yang kualitasnya dipantau terus-menerus selama 24 jam sehari.  Tercatat pemakaian layanan mobile gaming naik sebesar 90 persen, media sosial naik 26 persen, messaging dan video call naik 21 persen, serta streaming video dan music naik 1 persen. Penggunaan aplikasi TikTok, Instagram, dan WhatsApp pun meningkat tajam selama masa Lebaran tahun ini, termasuk pemakaian aplikasi permainan daring seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire.  Tren kenaikan yang sama juga dibeberkan Smartfren. Penyedia layanan telekomunikasi seluler yang fokus pada jaringan 4G milik Sinarmas Group itu mengatakan turut melihat kenaikan trafik penggunaan data di momen tersebut.  Agus Rohmat, VP Network Operations Smartfren mengatakan, Smartfren berhasil mengatasi lonjakan traffic data yang terjadi sepanjang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442 H, dengan melakukan optimasi jaringan, peningkatan kapasitas, dan penerapan teknologi jaringan yang dinamis.  Adapun peningkatan trafik data pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 H secara year on year mencapai 36 persen. Wilayah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan akses layanan data ini adalah Jabodetabek dan Jawa Tengah.  Sedangkan kapasitas dan coverage nasional Smartfren, secara year on year telah berhasil ditingkatkan hingga rata-rata 14 persen sehingga dapat mengatasi peningkatan yang terjadi. “Kenaikan trafik data kali ini sedikit lebih tinggi dibandingkan prediksi, namun dapat ditangani dengan baik," ucapnya.  Sama seperti laporan operator seluler (opsel) lainnya terkait momen Ramadan dan Lebaran 1442 H tahun ini, mayoritas kenaikan terjadi di wilayah pemukiman, mengingat saat ini tengah diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan banyak kegiatan yang dilakukan secara online dari lokasi masing-masing. Misalnya silaturahmi dengan kerabat menggunakan video call, akses media sosial, hingga streaming video. (*)

Mudik Dilarang, Indosat dan Smarfren Catat Kenaikan Traffic

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Motor-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat akan melintas di posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP mempe" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat akan melintas di posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP mempe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah mengumumkan pelarangan mudik bagi seluruh masyarakat, namun kenyataannya masih banyak yang nekat mudik. Karena itulah, Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 usai libur Idul Fitri.  "Saat ini sudah terlihat kenaikan kasus Covid-19 kembali seperti tahun lalu, meski program vaksinasi terus berjalan. Kami mengingatkan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan lain-lain) serta para dokter dan tenaga kesehatan lainnya menyiapkan ketersediaan ventilator, obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), tempat tidur, ruangan, untuk mengantisipasi lonjakan kasus paska libur hari raya ini sampai 1 - 2 bulan ke depan, " ujar Ketua Tim Mitigasi Dokter IDI, dr Adib Khumaidi, SpOT, Selasa (11/5), seperti dikutip dari Antara  Adib mengatakan, faktor lonjakan itu diperkirakan adanya klaster-klaster yang muncul selama beberapa bulan terakhir seperti klaster perkantoran, klaster keluarga, klaster ibadah bersama, klaster buka puasa bersama, serta ditambah adanya momentum-momentum Idul Fitri, arus balik, mudik serta mutasi virus Covid-19 di tengah semakin banyaknya masyarakat yang abai protokol kesehatan.  Adib yang juga Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau agar materi terkait protokol kesehatan saat Pandemi Covid-19 ini juga senantiasa disosialisasikan melalui khotbah Idul Fitri di seluruh Indonesia.  Pemerintah sendiri secara resmi telah melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah yakni pada tanggal 6–17 Mei 2021.  Sementara itu, dr Mahesa Paranadipa Maikel, MH, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia yang juga pakar hukum kesehatan, menyerukan bahwa meski dalam suasana libur, namun potensi bencana masih mengintai, di antaranya karena dipicu curah hujan berkepanjangan.  Dengan adanya potensi penambahan kasus akibat mutasi virus harusnya dapat segera diantisipasi oleh semua pihak. Mobilisasi orang baik di dalam negeri maupun dari luar negeri akan sangat berisiko menambah kasus-kasus baru. Beberapa kejadian yang memperlihatkan mobilitas pemudik yang tidak dapat dikendalikan juga harus ditanggapi serius.  "Pemerintah harus lebih tegas menyikapi situasi-situasi yang hari ini masih menunjukkan belum ada pengendalian yang belum dapat mempercepat Indonesia bebas dari pandemi, padahal situasi darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 belum dicabut oleh Presiden," kata dr Mahesa. (*)

Banyak yang Nekat Mudik, Waspada Lonjakan Kasus Covid setelah Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Gelombang-Mudik-Di-Terminal-Kalideres-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Sejumlah calon penumpang saat menunggu Bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/4/2021). Larangan mudik Idul Fitri membuat sejumlah warga memilih pulang ke kampung lebih awal. Pengelola terminal pun memperketat protokol kesehatan dengan menyed" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon penumpang saat menunggu Bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (27/4/2021). Larangan mudik Idul Fitri membuat sejumlah warga memilih pulang ke kampung lebih awal. Pengelola terminal pun memperketat protokol kesehatan dengan menyed</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Terminal Bus Kalideres Revi Zulkarnain mengungkapkan bus yang boleh beroperasi di Terminal Kalideres selama pelarangan mudik lebaran tanggal 6-17 Mei 2021 akan mempunyai stiker unik.  Sebagai informasi, bus yang boleh beroperasi mulai besok hanya bus yang memiliki stiker khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.  Revi mengatakan di Kalideres, Rabu, stiker tersebut memiliki kode bar yang bisa dipindai menggunakan kamera ponsel petugas untuk mengecek keasliannya. "Kalau dibuka nanti akan keluar datanya, data kendaraan, data perusahaan, dan juga tujuannya. Jadi bisa dipastikan kalau stiker dengan kode bar tersebut tidak dapat dipalsukan," kata Revi.  Dengan stiker tersebut, Revi mengatakan tidak semua perusahaan otobus (PO) bisa memberikan pelayanan kepada penumpang saat pelarangan mudik berlaku. Hanya bus yang memiliki stiker khusus tersebut yang boleh beroperasi di area Terminal Bus Kalideres mulai Kamis (6/5) besok.  "Untuk jumlahnya, saya kurang pasti ya. Tapi ada sebagian PO Bus yang memperbantukan 20 persen dari jumlah armada yang tersedia (di Terminal Bus Kalideres) untuk layanan tersebut," kata Revi.  Menurut Revi, saat ini tercatat lebih kurang 137 perusahaan otobus melayani perjalanan ke Jawa dan Sumatera dari Terminal Bus Kalideres. "Tapi dengan adanya pelarangan mudik, mungkin hanya 30 persen saja yang beroperasi. Karena memang penumpangnya sangat terbatas," kata dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lPH6uib-b1U

Bus yang Beroperasi saat Pelarangan Mudik Punya Stiker Unik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/nopol-L-dan-W.jpg" alt="CEK PERSIAPAN: Jalur masuk Surabaya dipisahkan antara yang bernopol Surabaya dan bukan untuk memudahkan penyekatan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK PERSIAPAN: Jalur masuk Surabaya dipisahkan antara yang bernopol Surabaya dan bukan untuk memudahkan penyekatan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali menambah titik penyekatan untuk periode libur Idul Fitri. Dengan begitu, potensi adanya warga mudik bisa semakin ditekan.  "(Penambahan pos penyekatan) sudah, jadi 381," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono pada Selasa (4/5).  Istiono menuturkan, penambaha titik penyekatan itu terdapat di jalur mudik dari Palembang sampai dengan Bali. Salah satu wilayah yang banyak mengalami penambahan yaitu Jawa Timur. "Iya titik-titiknya banyak, misalnya Jawa Timur bertambah," jelasnya.  Sementara itu, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan menambahkan, keputusan penambahan titik penyekatan ini berdasarkan evaluasi. "Tambahan jalur alternatif biar rapat," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang kian meluas pascalibur panjang.  Hal ini telah dirundingkan dalam rapat bersama kementerian terkait pada 23 Maret lalu. Kemudian, hasil ini juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  ’’Sesuai arahan presiden dan koordinasi keputusan rapat tingkat menteri yang dilaksanakan 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK, serta hasil konsultasi dengan presiden maka ditetapkan bahwa 2021 mudik ditiadakan,’’ jelas dia dalam Telekonferensi Pers, Jumat (26/3).  Kata dia, hal ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Dia juga menuturkan bahwa langkah ini diambil dalam rangka upaya vaksinasi yang dilakukan bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan.  ’’Larangan mudik akan dimulai dari 6 Mei sampai 17 Mei. Dari tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan daerah kecuali keadaan mendesak dan perlu,” tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8bNcdJhO-T4  &nbsp;

Kian Dekat Lebaran, Pos Penyekatan Kini Dibangun di 381 Titik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT-Mudik-Lebih-Awal-Stasiun-Senen-Salman-Toyibi-8-924.jpg" alt="Calon penumpang menaiki kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (2/5/2021). Jelang pemberlakukan larangan mudik pada 6 Mei - 17 Mei 2021 terjadi lonjakan penumpang kereta api di stasiun tersebut. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang menaiki kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (2/5/2021). Jelang pemberlakukan larangan mudik pada 6 Mei - 17 Mei 2021 terjadi lonjakan penumpang kereta api di stasiun tersebut. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT KAI (Persero) mengungkapkan, jelang peniadaan mudik yang akan dimulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 tak ada kenaikan penumpang kereta jarak jauh yang secara signifikan.  VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, per tanggal 1 Mei hingga 5 Mei 2021 tiket kereta api jatak jauh yang terjual sampai dengah hari ini adalah rata-rata berjumlah 37 ribu tiket perhari.  Menurutnya, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 8 persen dibanding bulan April 2021 dimana rata-rata tiket yang dijual adalah 34 ribu tiket perhari. Namun, kenaikan jumlah tersebut tidak besar.  “Secara umum sejauh ini  kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ujarnya kepada JawaPos.com saat dihubungi Senin (3/5).  Perseroan menyediakan 338.658 tiket kereta api jarak jauh untuk masyarakat. Namun, tiket tersebut hanya untuk periode 30 April hingga 5 Mei 2021. Adapun tujuan yang paling diminati yaitu, Jakarta Bandung (PP), Jakarta–Jogjakarta (PP), Jakarta - Semarang (PP).  Joni menyebut, dalam pelayanannya, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan pemerintah dan membatasi tiket yang dijual hanya maksimal 70 persen dari kapasitas yang tersedia.  Seperti diketahui, penerintah melakukan kebijakan kembali peniadaan mudik Lebaran tahun ini. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus Covid-19, yang kasusnya umum naik saat libur panjang.  Adapun, larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.  Pelarangan mudik yang berlangsung selama 12 hari tersebut berlaku bagi semua masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota atau kabupaten, provinsi, maupun negara, baik yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara.  Larangan dikecualikan bagi kelompok masyarakat tertentu baik yang memiliki tugas atau kepentingan mendesak. Mereka diantaranta, kendaraan distribusi logistik, kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik yakni bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.  Pelanggaran terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Setelah adanya SE Nomor 13 Tahun 2021, Satgas Covid-19 kembali menerbitkan peraturan tambahan atau adendum atas SE tersebut. Aturan tersebut berisi tentang pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) selama dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18–24 Mei 2021. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Jelang Peniadaan Mudik, Penumpang KA Jarak Jauh Hanya Naik 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Terminal-Kampung-Rambutan-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Calon penumpang saat mudik lebih awal di Terminal, Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (12/4/2021). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 yang berlaku selama 12 hari, mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Meski begitu, Mente" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang saat mudik lebih awal di Terminal, Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (12/4/2021). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 yang berlaku selama 12 hari, mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Meski begitu, Mente</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melalui proses pembahasan yang panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, pemerintah akhirnya mengumumkan kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini.  Bukan tanpa alasan kebijakan tersebut pada akhirnya diputuskan, meski wajar jika larangan tersebut mendatangkan kekecewaan tersendiri bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman dan menghabiskan waktu dengan keluarga handai taulan tercinta. Mengingat setahun silam kebijakan serupa juga diambil.  Namun, keputusan itu tetap diambil mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya dimana setiap libur panjang kasus Covid-19 setelahnya meroket.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) drg. Agus Suprapto, M.Kes., mengungkapkan alasan di balik diberlakukannya larangan mudik lebaran pada 6–17 Mei 2021.  Ia mengatakan bahwa hampir pada setiap libur panjang selalu terjadi kenaikan kasus maupun kematian akibat terpapar Covid-19. Menurut Agus, pada liburan panjang libur Idul Fitri 2020, Agustus 2020, Oktober 2020, dan libur Natal dan Tahun Baru, terjadi kenaikan siginifikan kasus Covid-19 dari 37–93 persen.  Sementara persentase kenaikan kematiannya mencapai 6-75 persen dengan jeda waktu kenaikan kasus berkisar 10-14 hari setelah libur panjang. Sementara dampak kasus baru akan terlihat minimal dalam 3 pekan ke depan.  Diakui Deputi 3 PMK itu, jika jumlah dan persentase kasus aktif di tingkat nasional saat ini terus mengalami penurunan. Namun ia mengingatkan, bahwa persentase kematian Covid-19 masih bertahan lebih dari 2,7 persen atau di atas angka kematian global 2,16 persen  ’’Penularan kasus Covid-19 di Indonesia masih masuk dalam kategori penularan komunitas, sehingga bila abai dalam pencegahan penularan, maka akan mudah terjadi peningkatan kasus,’’ kata Agus, seperti dikutip dari Antara.  Berdasarkan alasan itulah, dan untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H, yang berlaku selama 12 hari yaitu pada 6–17 Mei 2021.  Larangan mudik Idul Fitri 1442 H ini, tidak hanya berlaku bagi PNS, TNI, Polri, dan Pegawai BUMN/BUMD, tetapi juga berlaku untuk masyarakat umum. ’’Tidak boleh bepergian selama periode ini kecuali ada keperluan mendesak,’’ kata Agus.  Pengecualian larangan bepergian, lanjut Agus, diberlakukan untuk PNS, TNI, Polri, BUMN/BUMD yang melakukan perjalanan dinas (memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingat eselon 2), dan surat keterangan kepala desa/kelurahan bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.  Menurut Agus, pemeriksaan dokumen Surat Izin Perjalanan akan dilakukan di berbagai titik, yaitu pintu kedatangan, pintu kontrol di rest area, perbatasan kota besar, dan di titik-titik penyekatan.  &nbsp;  Kebaikan Bersama  Faktanya kini Pemerintah memang telah mengeluarkan keputusan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta yang disikapi beragam oleh masyarakat. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, keputusan yang diambil ini tidaklah mudah.  Namun, keputusan itu diambil pemerintah demi mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan yang kerap terjadi akibat beberapakali momentum libur panjang yang terjadi selama tahun 2020 termasuk libur Natal dan Tahun Baru. Karena jika angka kasus kembali naik, maka berdampak langsung terhadap keterisian tempat tidur rumah sakit. ’’Dan yang paling kita takutkan tentunya adalah naiknya angka kematian," kata Wiku.  Melihat perkembangan penanganan Covid-19 saat ini, Indonesia telah berhasil menurunkan penambahan kasus baru Covid-19 selama beberapa bulan terakhir. Sehingga diharapkan, dengan adanya pelarangan mudik lebaran dapat mencegah transmisi virus Covid-19 dari orang per orang akibat tingginya mobilitas masyarakat yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.  Akhirnya, keputusan tegas itu harus diambil pemerintah setelah melalui pertimbangan risiko untuk dampak jangka panjang. Dan hal ini dilakukan demi kebaikan bersama. Dan masyarakat diharapkan mentaati keputusan ini agar Indonesia segera terbebas dari Pandemi Covid-19. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TgwINwCYuh8  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Ternyata, Ini Lho Alasan di Balik Kebijakan Dilarang Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201101_222744.jpg" alt="Kendaraan melintas di ruas Tol Jagorawi menuju Jakarta, dikawasan Munjul, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2020). Kemacetan tersebut tejadi imbas arus balik hari terakhir libur panjang serta cuti bersama. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di ruas Tol Jagorawi menuju Jakarta, dikawasan Munjul, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2020). Kemacetan tersebut tejadi imbas arus balik hari terakhir libur panjang serta cuti bersama. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure><h3>Libur Panjang Bisa Tambah Kasus Kematian Akibat Covid-19</h3> JawaPos.com – Kasus kematian akibat Covid-19 kerap meningkat setelah libur panjang. Kendati demikian, arus lalu lintas yang meninggalkan Jakarta tetap saja padat.  Pada H+2 libur Isra Mikraj atau Sabtu (13/3), Jasa Marga mencatat sebanyak 130.878 kendaraan bergerak kembali menuju wilayah Jabodetabek. Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari beberapa gerbang tol (GT) barier/utama. Yakni GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah timur) serta GT Cikupa (arah barat) dan GT Ciawi (arah selatan).  Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru menjelaskan, arus balik ini meningkat 6,64 persen. Sebelumnya, pada 10 dan 11 Maret 2021 atau pada H-1 dan hari H libur Isra Mikraj, tercatat 296 ribu kendaraan meninggalkan Jabodetabek dengan kenaikan 16,72 persen jika dibandingkan lalu lintas normal.  Jumlah itu lebih tinggi dari total kumulatif kendaraan keluar Jabodetabek pada tiga hari periode liburan Imlek. Saat itu hanya 268 ribu kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Heru menjelaskan, sebagian besar lalu lintas yang meninggalkan Jakarta atau sekitar 46,85 persen (138.843 kendaraan) menuju arah timur (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Kemudian, 92.157 kendaraan menuju arah barat (Tangerang-Merak-Lampung) atau sebesar 31,09 persen dari total volume lalu lintas. Sisanya, 65.347 kendaraan menuju arah selatan (Sukabumi-Bandung) atau 22,06 persen dari total volume lalu lintas.  ”Kami berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas. Seperti contraflow dan penempatan petugas di lokasi rawan kepadatan,” kata Heru kemarin (14/3).  Sementara itu, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kasus kematian bisa meningkat tajam pada bulan-bulan setelah periode libur panjang. Sebagai perbandingan, pada bulan-bulan tanpa periode libur panjang, jumlah kematian 50 sampai 900 kasus. Sedangkan pada bulan-bulan dengan libur panjang, jumlah kematian meningkat tajam mencapai 1.000–2.000 orang. Karena itu, Wiku meminta masyarakat bijak menyikapi libur panjang karena secara langsung memengaruhi jumlah orang yang meninggal. ”Bayangkan, dalam satu bulan kita bisa kehilangan lebih dari 1.000 nyawa hanya karena memilih melakukan perjalanan dan berlibur,” kata Wiku.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/07/05/2020/menjajal-jalan-arteri-dari-tangerang-menuju-serang-kala-mudik-dilarang/">Menjajal Jalan Arteri dari Tangerang Menuju Serang Kala Mudik Dilarang</a>  Masyarakat dan pemerintah daerah diminta lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil membahayakan nyawa sendiri dan orang lain. Wiku mengatakan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebenarnya terus menurun setiap hari. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak gegabah memanfaatkan hari libur. ”Hal ini untuk menjaga agar tren positif penanganan pandemi Covid-19 terus berlanjut,” tutur Wiku.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/YEYj-4N8RwM

Dilarang Mudik, Masih Saja Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DD1EF140-E645-49C3-A2C0-A6A9E498E2CF.jpeg" alt="Kepala BKD Jatim Nur Kholis. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BKD Jatim Nur Kholis. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Nur Kholis mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) yang nekat bepergian ke luar kota pada masa libur Tahun Baru Imlek akan dikenai sanksi.  ”Sudah ada surat tertulis dari pusat yang menegaskan bahwa ASN dilarang melakukan perjalanan ke luar kota atau mudik mulai 11 hingga 14 Februari,” kata Nur Kholis seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (11/2).  "Jika ada yang ketahuan melanggar tentunya akan diberi sanksi mulai dari teguran tertulis hingga sanksi disiplin,” tambah Nur Kholis.  Dia mengatakan, ASN yang terpaksa harus ke luar kota wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis. Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut untuk menekan potensi peningkatan penularan Covid-19 pada masa libur.  ”Itu adalah aturan yang harus ditegakkan demi terputusnya mata rantai Covid-19,” ujar Nur Kholis.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru mengenai pembatasan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Imlek. SE Nomor 4 Tahun 2021 mencakup pembatasan perjalanan ke luar daerah bagi ASN selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili pada masa pandemi Covid-19.  Dalam surat edaran tersebut, selama libur Imlek 2021 para ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beserta keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah atau mudik. ASN dan pegawai pemerintah yang melanggar ketentuan dalam surat edaran itu akan dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XuS9RRrTskc

BKD Jawa Timur Bakal Sanksi ASN ke Luar Kota saat Libur Imlek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jangan-mudik_1.jpg" alt="DILARANG MASUK: Petugas meminta kendaraan pelat luar kota yang hendak masuk wilayah Kota Semarang putar balik. (JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>DILARANG MASUK: Petugas meminta kendaraan pelat luar kota yang hendak masuk wilayah Kota Semarang putar balik. (JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memutar balik 25.691 kendaraan yang berupaya mudik keluar Jadetabek meski pemerintah masih memberlakukan kebijakan larangan mudik.  Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil penindakan petugas dalam Operasi Ketupat Jaya 2020 terhitung sejak 24 April-21 Mei 2020. "Sejak hari pertama diberlakukan Operasi Ketupat Jaya, total ada 25.691 kendaraan yang ditindak dengan diputar balik kembali ke Jadetabek," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Jumat (22/5), seperti dilansir dari Antara.  Berdasarkan data petugas, penindakan terbanyak dilakukan di Pintu Tol Cikarang Barat dengan 10.715 kendaraan yang diputar balik. Sedangkan lokasi terbanyak kedua adalah jalur arteri keluar Jadetabek dengan 10.072 kendaraan yang ditindak dengan cara diputarbalik ke Jadetabek.  Kemudian titik terbanyak ketiga adalah Pintu Tol Bitung/Cikupa dengan data penindakan sebanyak 4.904 kendaraan. Berdasarkan data yang dihimpun petugas pelanggaran terbanyak didominasi oleh kendaraan  pribadi baik roda dua dan roda empat.  Kendaraan umum maupun travel gelap juga tidak luput dari pengawasan petugas dan jumlahnya juga semakin meningkat jelang lebaran. "Kita juga tindak ratusan travel gelap yang coba membawa pemudik selama penyekatan," katanya.  Pada Kamis (21/5) petugas Polda Metro Jaya menindak sebanyak 94 kendaraan terdiri dari 2 unit bus, 17 unit minibus ELF, dan 75 unit mobil pribadi, dan pemudik yang berhasil dicegah sebanyak 546 orang. (*)

Polda Metro Putar Balik 25.691 Kendaraan dalam 28 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Menggunakan-Masker-Saat-PSBB-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m" width="100%">
<figcaption>Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mengklaim telah menutup jalan arteri bagi pemudik. Terutama bagi mereka yang berasal dari Jabodetabek. Alhasil, 23.405 kendaraan yang ditumpangi diklaim sudah diputar balik daerah asal.  JawaPos.com mencoba menjajal jalan arteri untuk lintasan antarkota dalam provinsi. Yakni dari Kabupaten Tangerang menuju Kota Serang, Banten. Perjalanan itu berlangsung pada Rabu pagi (6/5), setelah subuh. Tepatnya pukul 05.30.  Perjalanan dimulai dari kawasan pertigaan pabrik LG Indonesia, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pagi itu lalu lintas begitu sepi. Jalan dengan kontruksi beton itu terlihat banyak keretakannya. Sementara pengendara relatif sangat sepi.  Dari Legok menuju Tigaraksa, berlanjut ke Balaraja, Jalan Raya Serang, hingga sampai di Kota Serang, tepatnya di depan Markas Polda Banten.  Sepanjang hanya ditemukan di beberapa pos checkpoint. Tepatnya dua titik menjelang keluar wilayah Kabupaten Tangerang dan satu titik di Kota Serang. Hanya saja pagi itu tidak ada petugas. Di wilayah Kota Serang memang terdapat petugas, cuma mereka belum memeriksa pengendara. Apalagi pagi itu baru pukul 07.30. Perjalanan menuju Kota Serang sejauh 65 km memakan waktu sekita dua jam. Bahkan ketika melintas di depan Markas Polda Banten pun suasana jalan terlihat begitu sepi.  Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, pengawasan terhadap pemudik di jalan arteri memang sangat sulit dilakukan. Apalagi pengendara jalan arteri berbaur dengan warga setempat yang tidak melakukan perjalanan untuk mudik.  "Itu sudah diprediksi sebelumnya. Apalagi di wilayah Jabodatabek terdapat banyak jalan tikus," kata Nirwono Joga kepada JawaPos.com.  Sebelumnya Nirwono sangat pesismitis dengan pelaksanaan penutupan jalan arteri bagi pemudik. Alasannya, kondisi petugas yang terbatas dan pengendara yang lihai dengan mencari celah jalan.  Di tempat lain, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengklaim bahwa sebanyak 23.405 kendaraan sudah berhasil diminta putar balik. Jumlah itu hasil pencatatan hingga 2 Mei lalu.  "Jadi terdapat 23.405 kendaraan yang diminta kembali karena terindikasi akan melaksanakan mudik," kata Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (7/5) seperti dilansir Antara.  Kendaraan yang disuruh pulang itu, kata Argo, meliputi kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan roda dua.  Selama pengawasan di jalan arteri pihak kepolisian menemukan beberapa modus yang digunakan calon pemudik. Antara lain, melalui jalan arteri atau jalan tikus. Ada juga yang menaiki truk yang dimodifikasi sehingga mengecoh pengawasan petugas.  "Dan ada juga yang beberapa di antaranya tidak disangka masuk ke tempat molen, ada yang masuk ke bagasi dan lain sebagainya," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.  Lebih lanjut Argo mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 kendaraan travel yang melakukan kegiatan mudik ilegal. Dalam kendaran itu terdapat 15 pengemudi dan total 113 penumpang.  "Seluruhnya sudah kita lakukan pemeriksaan dan sanksinya kita kembalikan ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan pengemudi kita kenakan pasal 308 Undang-undang Lalu Lintas Jalan Raya dengan ancaman dua bulan kurungan dan denda Rp 800 ribu," katanya.

Menjajal Jalan Arteri dari Tangerang Menuju Serang Kala Mudik Dilarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dilarang Mudik

Berita Terkini