<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-103151-3373724266.jpeg" alt="Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil menegaskan, aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) yang melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya bukan merupakan bagian dari struktur PBNU. Menurut Gus Ulil, PBNU tidak memiliki badan otonom bernama AMNU. Karena itu, laporan yang dilakukan kelompok tersebut tidak bisa dianggap sebagai representasi resmi organisasi. &ldquo;Kalau representasi PBNU jelas tidak,&rdquo; kata Gus Ulil kepada wartawan, Jumat (9/1). Ia menjelaskan, sejak lama NU kerap dijadikan rujukan atau identitas oleh berbagai kelompok maupun individu untuk melakukan beragam aktivitas. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter NU sebagai organisasi kemasyarakatan besar yang bersifat terbuka. &ldquo;Tetapi sejak dulu kan banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU itu sifatnya terbuka, ya memang siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU,&rdquo; jelasnya. Gus Ulil menambahkan, sejumlah gerakan yang mengatasnamakan NU sering kali bersifat spontan dan temporer, bahkan tidak memiliki keberlanjutan yang jelas. &ldquo;Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Gus Ulil menyoroti pentingnya humor dan ruang tawa di tengah kehidupan masyarakat. Ia menyayangkan apabila seorang komedian yang tugasnya menghibur publik justru harus berhadapan dengan proses hukum. &ldquo;Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Rizki Abdul Rahman Wahid yang mengatasnamakan Presidium Angkatan Muda NU menyatakan telah melaporkan Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya, pada Rabu (7/1). Rizki menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan materi stand-up comedy Pandji dalam pertunjukan Mens Rea yang menyinggung pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada NU. Ia menilai pernyataan Pandji yang menyebut konsesi tersebut sebagai &ldquo;imbalan&rdquo; telah merugikan NU. &ldquo;Menurut kami, beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media serta memecah belah bangsa,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Gus Ulil tegaskan AMNU pelapor komika Pandji Pragiwaksono ke polisi bukan bagian PBNU. NU terbuka, gerakan atas nama NU sering spontan.

Gus Ulil Tegaskan AMNU Pelapor Komika Pandji Pragiwaksono ke Polisi Bukan Bagian PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221003_191844.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan buntut dari prank laporan polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Laporan dibuat pada Senin (3/10) oleh Sahabat Polisi yang diwakili oleh Zanzabella selaku Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi.  Dia menyatakan, laporan polisi ini dibuat karena prank yang dilakukan Baim Wong dinilai membuat konten pembodohan masyarakat. Selain itu, Sahabat Polisi juga keberatan institusi polisi seperti dijadikan main-main.  "Makanya kami harus bertindak untuk menjaga nama baik institusi Polri," ujar Zanzabella di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (3/10).  Secara terpisah, Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi membenarkan adanya laporan polisi terhadap Baim Wong dan Paula Verhoeven. Menurutnya, laporan polisi dibuat didasari oleh dua hal. Pertama, kasus KDRT termasuk isu serius tidak tepat jika dijadikan candaan atau prank. Kedua, laporan polisi bukan sesuatu yang tepat untuk dijadikan lucu-lucuan.  "Mereka itu yang melaporkan ke Polres Jakarta Selatan karena mereka tidak suka. Itu kan bohong meski ujung-ujungnya prank, tapi kan nggak patut untuk KDRT," kata AKP Nurma Dewi kepada JawaPos.com.  Laporan terhadap Baim Wong dan Paula Verhoeven terdaftar dengan nomor LP/B/2386/X/2022 Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 3 Oktober 2022. Keduanya dijerat dengan pasal laporan bohong yakni Pasal 220 KUHP.  "Itu terkait pemberitahuan atau laporan tidak ada tapi dilaporkan ada. Ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan," jelas AKP Nurma Dewi.  Sementara itu, Baim Wong dengan didampingi Paula Verhoeven telah meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah dia perbuat dengan membuat konten prank laporan polisi soal KDRT. Pemilik nama lahir Muhammad Ibrahim itu menyebut petugas yang melayani Paula saat melakukan perekaman konten video laporan polisi prank terkait KDRT tidak bersalah. Kesalahan itu murni dilakukan oleh Baim Wong, Paula, dan tim.  "Pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana (akan menjadi masalah hukum). Sebodoh itu saya melakukan hal seperti kemarin," kata Baim Wong.

Prank KDRT, Baim Wong dan Paula Verhoeven Resmi Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220812_100004.jpg" alt="Pesulap Marcel Radhival berharap pihak kepolisian tidak mempersulit terduga para korban Syamsudin dalam membuat laporan polisi." width="100%">
<figcaption>Pesulap Marcel Radhival berharap pihak kepolisian tidak mempersulit terduga para korban Syamsudin dalam membuat laporan polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penarikan benda atau penyakit dilakukan Samsuddin Jadab yang juga dikenal dengan Gus Samsuddin dari dalam tubuh manusia dan emudian ditransfer ke benda. Hal itu dianggap trik oleh Pesulap Merah atau Marcel Radhival.  Tak terima atas tudingan tersebut, Gus Samsuddin bersama kuasa hukumnya lantas mengadukan sahabat Deddy Corbuzier itu ke Polda Jawa Timur pada Rabu (3/8). Marcel Radhival dianggap telah mencemarkan nama baiknya.  Dilaporkan ke polisi, Marcel memberikan komentar santai. Dia mengatakan jika Gus Samsuddin memang benar bisa mengambil penyakit atau benda dari dalam tubuh manusia akibat santet, seharusnya ia tidak perlu membuat laporan polisi. Seharusnya dia menggunakan ilmu gaib untuk memberikan pelajaran kepada dirinya.  "Kenapa dilaporin, mungkin Allah ingin memperlihatkan kalau dia tak dapat dipercaya. Buktinya, bermasalah larinya ke polisi bukan main dukun," kata Marcel Radhival kepada wartawan, Kamis (11/8).  "Kalau nggak salah melaporkan juga karena jobnya sepi. Nah, ini kan membuktikan bahwa penglaris, pesugihan nggak ada. Kalau ada penglaris kenapa berkoar-koar ketika jobnya sepi, pakai saja penglaris," sindirnya lebih lanjut.  Marcel Radhival sempat bertanya kepada orang yang dianggapnya mengerti ilmu soal sihir. Dijawab bahwa sihir memang ada dan di dalam Alquran dinyatakan secara eksplisit soal sihir. Namun, dalam aksi yang dilakukan Gus Samsuddin, dia berani menyebut hal itu hanya trik. Dia yakin betul akan hal tersebut karena bagian dari trik sulap yang memang digeluti Marcel.  "Bukan perdukunan yang transfer penyakit ke kelapa, bukan transfer ke tisu. Itu ada triknya," katanya.  Marcel Radhival kembali menegaskan dirinya tidak ada kekhawatiran jika Gus Samsuddin melakukan perbuatan gaib terhadap dirinya. Dia justru senang apabila hal itu bisa dilakukan pemilik Padepokan Nur Dzat Sejati tersebut.  "Kalau mau nyantet bilang-bilang biar foto gayanya bagus. Kalau takut sih nggak. Saya percaya perlindungan Allah yang terbaik. Yang mengatur segalanya Allah," katanya.  Lebih lanjut Marcel Radhival mengatakan, dirinya membuka kedok perdukungan diduga modus penipuan untuk menghindarkan orang-orang menjadi korbannya. Sebagai orang yang memiliki ilmu tentang hal itu, Marcel merasa punya tanggung jawab atas anugerah Tuhan supaya bermanfaat untuk orang banyak.  "Kalau untuk hiburan nggak apa-apa, tulis dong di kredit hanya untuk hiburan. Yang bahaya anggap ini beneran dan minta uang," katanya.  Gus Samsuddin sendiri membantah aksi penarikan penyakit atau benda dari dalam tubuh manusia sebagai sebuah trik sulap. Dia mengaku memiliki ilmu atas aksinya tersebut. Dia menegaskan keilmuannya berbeda dengan ilmu Marcel Radhival.  "Berbicara sesuatu sesuai dengan keilmuannya, jangan sesuai dengan karena husnul dzan kamu. Mentang -entang kamu biasa pakai trik, kamu anggap orang lain pakai trik tidak tentu sama," akunya.

Dilaporkan Gus Samsuddin ke Polisi, Ini Respons Santai Pesulap Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-04-at-19.37.22.jpg" alt="Advokat Anak-Anak Bu Risma Bersatu siap bela Risma. Frizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Advokat Anak-Anak Bu Risma Bersatu siap bela Risma. Frizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaporan Tri Rismaharini ke Mapolda Jatim menumbuhkan empati dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari kelompok advokat. Rabu (4/11), para praktisi hukum sepakat bersatu. Memberikan dukungan kepada orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu.  Wujud dukungan itu tergambar lewat pembentukan sebuah wadah. Yakni Advokat Anak-Anak Bu Risma Bersatu. Kelompok itu beranggotakan 65 pengacara. Juru bicara Advokat Anak-Anak Bu Risma Bersatu, Rio Dedy Heryawan menjelaskan, latar belakang pembentukan wadah tersebut. Sejumlah advokat resah dengan kondisi menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya. Sejumlah pihak mulai saling serang.  Salah satu yang menjadi korban yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan itu tidak hanya diterpa berbagai isu. Seperti fotonya yang terpampang pada Alat Peraga Kampanye (APK) hingga isu netralitas. ”Ujungnya dilaporkan ke Mapolda Jatim,” papar Rio Dedy Heryawan.  Beberapa hari lalu, salah satu advokat yaitu Abdul Malik melaporkan Risma ke Mapolda Jatim. Ada dua poin aduan. Pertama pernyataan Risma saat kampanye. Yang menyatakan calon wali kota Eri Cahyadi merupakan anaknya. Poin kedua terkait cuti kampanye. Pada laporan itu, Risma dianggap belum mengajukan cuti kampanye. Serta belum mendapatkan izin.  Menurut Rio, pihaknya sudah melakukan telaah. Mencari kebenaran dari pelaporan yang disampaikan Malik. Hasilnya, Risma tidak bersalah. ”Untuk itu kami tergerak melakukan pembelaan,” ujar Rio Dedy Heryawan.  Poin yang sangat meresahkan yaitu pelaporan terkait kalimat Eri merupakan anak Risma. Menurut Malik, pernyataan itu dikaitkan dengan kebohongan publik. Lantaran Eri bukan anak kandung Risma. Rio menilai, pernyataan itu seharusnya tidak dipersoalkan. Pasalnya, kata anak itu merupakan kiasan.  ”Karena mereka berdua memang sudah saling mengenal. Sejak Eri bertugas di pemkot,” jelas Rio Dedy Heryawan.  Dia mencontohkan seorang guru yang mengajar di kelas. Mereka memanggil murid dengan sebutan anak. ”Seharusnya pelapor memahami terlebih dahulu,” kata Rio Dedy Heryawan.  Selain itu, laporan itu juga tidak sesuai aturan. Seharusnya, pihak yang tidak sepakat mengajukan laporan ke Bawaslu. Karena masih dalam tahap pemilu. ”Kami mensinyalir ini bentuk kriminalisasi,” terang Rio Dedy Heryawan.  Pihaknya bakal terus merapatkan barisan. Mengajak serta advokat lain untuk bergabung dalam wadah tersebut. Selain itu, pihaknya menunggu pemeriksaan polisi. ”Ketika proses berlanjut kami akan melakukan pendampingan pada Bu Risma,” ucap Rio Dedy Heryawan.  Lebih lanjut, Rio mengatakan, kepemimpinan Risma di Surabaya sudah terbukti. Sejumlah program bagi wong cilik berjalan. ”Di tangan Bu Risma Surabaya dikenal dunia,” kata Rio Dedy Heryawan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2Td_lu0UmtM

Advokat Anak-Anak Bu Risma Bersatu Siap Bela Wali Kota Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201030-WA0027.jpg" alt="Gusti Ngurah Harta didampingi pengacaranya mendatangi Polda Bali, Denpasar, Jumat (30/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Gusti Ngurah Harta didampingi pengacaranya mendatangi Polda Bali, Denpasar, Jumat (30/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD daerah pemilihan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dilaporkan ke Polda Bali oleh Tetua (pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti I Gusti Ngurah Harta dan seorang warga dari Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atas dugaan penodaan agama Hindu.  ”Beberapa minggu lalu yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah mengeluarkan pernyataan yang diduga melecehkan simbol-simbol yang dipuja masyarakat Bali yang intinya diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped Nusa Penida,” kata Harta seperti dilansir dari Antara di Polda Bali, Jumat (30/10).  Dia mengatakan, bahwa ada dua hal yang akan dilaporkan pertama terhadap simbol yang dipuja masyarakat Bali dan kedua dugaan terkait pernyataan seks bebas diperbolehkan asalkan pakai kondom.  ”Sekitar bulan Januari tahun 2020 lalu, yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah membuat pernyataan di depan siswa/i di SMAN 2 Tabanan bahwa seks bebas diperbolehkan asalkan pakai kondom. Selain itu, AWK ini juga bilang yang lahir dari ibu hamil sebelum nikah akan jadi anggota ormas, jadi anak bebinjat, anak yang lahir dari neraka dan jadi orang korupsi,” ucap Harta.  Kuasa hukum Harta, I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, barang bukti yang akan diserahkan ke kantor polisi berupa rekaman video pelecehan simbol agama dan rekaman saat Arya Wedakarna berpidato di SMA Negeri 2 Tabanan.  ”Saya kira ini pokok kesalahannya adalah diunggahnya melalui medsos menyangkut hal-hal yang sangat mengganggu perasaan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Penida tentang ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya disampaikan lewat media,” ucap Susanto.  Sementara itu, Kepala Subdit V Kejahatan Siber Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci mengatakan, akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada.  ”Untuk prosesnya kalau memang ada laporan kita pasti proses sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau ada memenuhi unsur pidana yang dilaporkan ya kita sesuaikan dengan prosedur dan SOP yang ada,” ucap Gusti Ayu Putu Suinaci.  Suinaci menambahkan, semuanya melalui proses analisa terlebih dulu, kalau sudah dipelajari dan ada unsur-unsur, akan diproses lebih lanjut. ”Saya belum lihat laporannya seperti apa. Nanti laporan tersebut akan masuk ke pimpinan dulu, baru ke masing-masing subdit,” kata Suinaci.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=gVOp-6I9S0k

Diduga Lakukan Penodaan Agama, Anggota DPD Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/calegnya-di-semarang-pakai-narkoba-gerindra-siapkan-sanksi-tegas_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Salah seorang caleg DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra, Arsa Bahra Putra dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Salah seorang caleg DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra, Arsa Bahra Putra dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang juga Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pahrizal Hafni dilaporkan salah seorang kader Partai Gerindra Syamsul Bahar ke polres setempat. Laporan itu terkait dugaan pemalsuan Surat Keterangan (SK) Pengurus DPC Partai Gerindra Pasaman Barat 2017 yang digunakan untuk pencairan dana bantuan hibah Partai Politik pada 2020.  ”Saya belum pernah mengundurkan diri sebagai bendahara DPC Partai Gerindra Pasaman Barat. Kenapa nama saya sudah ditukar dalam SK kepengurusan 2017,” kata Syamsul Bahar seperti dilansir dari Antara di Simpang Empat.  Dia menyebutkan, pada 2017 itu dirinya masih menjabat sebagai bendahara DPC Partai Gerindra Pasaman Barat. ”Anehnya nama saya sudah hilang dari SK pengurus 2017. Bahkan dana hibah senilai Rp 180 juta lebih juga sudah cair. Makanya saya tempuh jalur hukum,” kata Syamsul Bahar.  Menurut dia, SK kepengurusan DPC Gerindra 2017 dengan Nomor 09-0253/Kpts/DPP- GERINDRA/2017 diketui almarhum Syahiran dengan Sekretaris Erianto dan Bendahara Syamsul Bahar. Ketika hendak menanyakan pencairan dana hibah partai politik ke kantor Kesbangpol Pasaman Barat ternyata namanya sudah tidak ada lagi dalam SK kepengurusan 2017 yang diperoleh dari Kantor Kesbangpol Pasaman Barat.  Menurut dia, dari data administrasi di Kesbangpol SK pengurus DPC Gerindra sudah bertukar dan namanya hilang sebagai bendahara dengan nomor yang sama 09-0253/Kpts/DPP- GERINDRA/2017. Padahal dari SK pengurus yang ada bahkan dibuktikan dengan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar 2019 bendaharanya masih Syamsul Bahar. ”Diduga ada pemalsuan SK pengurus tahun 2017 untuk mencairkan dana hibah bantuan partai politik 2020,” terang Syamsul Bahar.  Berdasar itu, dia melaporkan ketua DPRD yang sekaligus Plt ketua DPC Gerindra dengan nomor laporan Nomor: STTLP/275/VII/2020-SPKT-RES PASBAR tanggal 8 Juli 2020.  Ketua DPRD Pasaman Barat Pahrizal Hafni saat dikonfirmasi menghormati proses hukum terkait pelaporan ke Polres Pasaman Barat. ”Tuduhan pemalsuan SK pengurus tahun 2017 saya tidak mengetahui. Apalagi SK sebagai Plt ketua sudah keluar 2019. Silakan buktikan apa SK itu palsu. Lagian pada 2019 lalu, dana hibah bantuan parpol dicairkan Plt Pahrizal Hafni dengan Sekretaris Erianto dan Bendahara Syamsul Bahar,” ucap Pahrizal Hafni.  Dia menyebutkan, tidak mengetahui SK pengurus 2017 karena SK aslinya mungkin disimpan pengurus yang lama. Terkait surat pernyataan keabsahan dokumen untuk pencairan dana 2020 yang ditandatangani pada 27 April 2020 itu untuk mempercepat proses administrasi, meskipun surat tugas baru dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumbar keluar pada 13 Mei 2020.  ”Intinya surat tugas sudah bisa digunakan untuk pencairan dana hibah. Terkait dugaan pemalsuan SK pengurus 2017 saya tidak mengetahuinya. Persoalan SK pengurus, saya serahkan sepenuhnya kepada DPD Provinsi Sumbar. Kita hormati proses hukum. Saya merasa tidak ada memalsukan dokumen,” tegas Pahrizal Hafni.  Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas Polres Pasaman Barat AKP Defrizal membenarkan adanya laporan terhadap Ketua DPRD Pahrizal Hafni ke Polres Pasaman Barat. ”Laporan itu telah kami terima dan akan melakukan penyelidikan terhadap laporan itu,” kata Defrizal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=spV_Eut9srw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs

Ketua DPRD Pasaman Barat Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200610_121526-1.jpg" alt="Kepala Satuan Reskrim Polres Pasaman Barat AKP Omri Sahureka memberikan penjelasan terkait perkembangan kasus laporan Direktur RSUD pada Rabu (10/6). Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Reskrim Polres Pasaman Barat AKP Omri Sahureka memberikan penjelasan terkait perkembangan kasus laporan Direktur RSUD pada Rabu (10/6). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Tata Usaha (KTU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jambak Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, (Sumbar) RH melaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Y ke polisi. RH melaporkan Y ke polisi terkait tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan dan penyalahgunaan aset daerah.  Kuasa hukum pelapor Yung Nikmat seperti dilansir dari Antara di Simpang Empat mengatakan, laporan itu dibuat pada 4 April 2020 dengan nomor laporan polisi LP/152/IV/2020-Res Pasbar. Dalam laporannya Direktur Y diduga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan dan dugaan penyalahgunaan aset RSUD Pasaman Barat.  ”Klien saya mendapatkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Plt Direktur RSUD Jambak Y dengan nada arogan sambil menampar meja. Ini sudah masuk ke penghinaan dan klien kami dirugikan,” ujar Yung Nikmat.  Selain membuat laporan polisi, pihaknya juga telah menyampaikan ke Inspektorat Pasaman Barat. ”Hingga saat ini, kami juga belum mengetahui dan menerima hasil dari inspektorat,” kata Yung Nikmat.  Pihaknya semula telah berupaya memediasi, tetapi tidak mendapatkan titik temu. Sehingga, saat ini berlanjut untuk melalui jalur hukum ke Polres Pasaman Barat. ”Karena tidak adanya titik temu, kami bawa ke jalur hukum. Saat ini, di Polres Pasaman Barat sudah tingkat penyidikan,” kata Yung Nikmat.  Kepala Satuan Reskrim Polres Pasaman Barat AKP Omri Sahureka membenarkan adanya laporan itu. ”Saat ini sudah naik menjadi tahap penyidikan. Namun belum penetapan tersangka,” kata Omri didampingi Kepala Sub Bagian Humas AKP Defrizal.  Omri mengatakan, pelapor dan terlapor serta saksi suda diambil keterangan terkait permasalahan itu. ”Saksi yang kami periksa adalah pelapor, saksi ahli bahasa, teman pelapor, dan terlapor,” terang Omri.  Dia menambahkan, laporan itu terkait penghinaan dan masuk dalam pasal 310 tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. ”Dalam waktu dekat, kami akan menambah meminta keterangan saksi-saksi lain sebelum menetapkan tersangka,” ujar Omri.  Plt Direktur RSUD Y hingga belum bisa dikonfirmasi baik melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x42beyGUMh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ybW0uV38xsg

Kepala TU Laporkan Direktur RSUD Pasaman Barat ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/rina-nose.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Candaan Andre Taulany dan Rina Nose yang menyinggung marga Latuconsina diperkarakan. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik pada Senin (18/5). Pelapor atas nama Ruswan Latuconsina.  "Atas nama keluarga besar Latuconsina secara resmi melaporkan delik penghinaan terhadap marga besar kami Latuconsina yang merupakan warisan leluhur. Dengan terlapor pertama Andre Taulany, kedua Rina Nose," kata Ruswan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/19/05/2020/andre-dan-rina-nose-dinilai-lecehkan-marga-begini-respons-prilly/">Andre dan Rina Nose Dinilai Lecehkan Marga, Begini Respons Prilly</a>  Candaan Andre dan Rina Nose muncul di sebuah acara televisi pada Minggu (17/5). Kala itu Andre membuat tebak-tebakan soal artis yang selalu datang ke acara. Tak lama kemudian dia memberikan jawaban 'Prilly Latu kondangan'. Seolah tak mau kalah dari Andre, Rina Nose juga melayangkan candaan soal artis yang merasa kesakitan. Tak lama kemudian dia menjawab 'Prilly Latu kontraksi'.  Ruswan beralasan, dirinya melaporkan Andre Taulany dan Rina Nose setelah berkonsultasi dengan sejumlah orang pemilik marga Latuconsina. Mereka, disebutnya, satu suara mau memperkarakan hal ini. Karena apa yang dilakukan Andre dan Rina, katanya, sudah melukai harga diri pemilik marga. "Kita punya raja, punya tatanan adat," kata Ruswan.  Dia melengkapi laporannya di kepolisian dengan menyerahkan barang bukti berupa rekaman video. Dia juga memperkuat laporan lewat dua orang saksi yang menonton video tersebut. Andre Taulany dan Rina Nose dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP.  Sementara itu, Prilly Latuconsina yang dijadikan candaan oleh Andre dan Rina Nose sudah menjalin komunikasi. Bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu mengaku candaan keduanya tidak ada maksud untuk melecehkan marga ataupun mencemarkan nama baik. Andre Taulany dan Rina Nose tidak tahu kalau Latuconsina adalah nama marga.  Prilly sendiri tidak ingin permasalahan tersebut dibesar-besarkan dengan adanya laporan polisi. Yang terpenting baginya, Andre dan Rina Nose sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.  "Kalau menurut aku ini kan lagi Ramadan, baiknya kita saling memaafkan gitu. Yang terpenting dari sebuah tindakan itu kan niatnya. Kalau tindakan ini enggak ada niat apapun untuk menyinggung, apalagi melecehkan marga. Ini pure tidak sengaja dan becanda, menurut aku sih enggak usah diperpanjang," ungkap Prilly Latuconsina.  Bintang film Danur itu menambahkan energi sebaiknya dicurahkan untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan di tengah pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IewcVjX4QHQ  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q  https://www.youtube.com/watch?v=frbULXFMFWo

Soal Candaan Marga, Andre Taulany dan Rina Nose Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200506-WA0124_1-1.jpg" alt="Yohannas Permana, penasehat hukum pasangan suami istri yang melaporkan pihak RSUP M. Djamil. Antara" width="100%">
<figcaption>Yohannas Permana, penasehat hukum pasangan suami istri yang melaporkan pihak RSUP M. Djamil. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Fery Hermansyah dan Rydha melaporkan pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Djamil, Padang, ke Mapolda Sumatera Barat (Sumbar) terkait dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Pasangan tersebut ditemani penasihat hukumnya Yohannas Permana, mendatangi Mapolda Sumbar pada Rabu (6/5) sore pukul 16.00 WIB.  Yohannas seperti dilansir dari Antara mengatakan, mendampingi pasangan itu melaporkan dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit. Pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena pihak rumah sakit yang dianggap lalai memberikan pelayanan kesehatan dan menyebabkan bayi mereka meninggal dunia.  Menurut dia, dalam pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan, pimpinan fasilitas atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan diancam pidana kurungan 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.  ”Kami laporkan dugaan kelalaian ini, karena tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dan mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia,” kata Yohannas pada Kamis (7/5).  Terkait siapa yang dilaporkan, apakah Direktur Umum RSUP M. Djamil, dokter jaga atau lainnya, pihaknya belum merinci sejauh itu. Menurut dia, pihaknya hanya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya kepolisian yang akan bekerja mengungkap kasus tersebut. ”Kami sudah selesai membuat laporan dan kita tunggu proses selanjutnya,” ujar Yohannas.  Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan hal tersebut. ”Iya, sepasang suami istri didampingi penasihat hukumnya melaporkan pihak RSUP M. Djamil atas dugaan kelalaian pihak rumah sakit yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia,” kata Stefanus Satake Bayu Setianto.  Berdasar informasi yang dihimpun, pasangan Fery Hermansyah dan Rydha asal Pariaman harus kehilangan bayi mereka yang berusia satu bulan pada Rabu (29/4), diduga ditelantarkan pihak rumah sakit. Bayi itu pada Rabu (29/4) sekitar pukul 09.00 WIB setelah dimandikan, dijemur, dan disusui ibunya. Namun, bayi tersebut tersedak dan dilarikan ke RS Aisyiah.  Dengan alasan keterbatasan peralatan, pihak rumah sakit menyarankan agar bayi tersebut dirujuk ke RS Yos Sudarso atau ke RSUP M. Djamil. Pihak keluarga memilih RSUP M. Djamil karena dinilai peralatan lebih lengkap. Sesampainya di rumah sakit tersebut sekitar pukul 14.00 WIB, tenaga medis RS Aisyiah yang mendampingi keluarga menyerahkan surat rujukan kepada pihak RSUP M. Djamil.  Setelah satu jam menunggu di dalam ambulans, bayi tersebut dimasukkan ke ruang isolasi pasien Covid-19, namun diduga tidak cepat ditangani secara medis akhirnya meninggal sekitar pukul 17.00 WIB.  Sebelumnya, pihak RSUP M. Djamil Padang memberikan penjelasan terkait persoalan tentang meninggalnya bayi asal Kota Pariaman, Sumatera Barat yang sebelumnya diduga ditelantarkan oleh tenaga medis rumah sakit tersebut pada Rabu (29/4). ”Pertama-tama atas nama pimpinan rumah sakit, kami mengucapkan duka atas meninggalnya bayi Ridha Afrila Dina Putri, semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT,” kata Direktur Utama RSUP M. Djamil Yusirwan Yusuf.  ”Pasien datang dengan oksigen nasal 2L/menit, kemudian diterima dokter jaga IGD,” jelas Yusirwan. Sebelumnya, kata dia, Sisrute telah dikirim RS Aisyiyah pada pukul 13.34 WIB. Akan tetapi, data yang diperoleh tidak lengkap sehingga pihaknya meminta RS Aisyiyah Pariaman untuk mengirimkan data lengkap tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium darah, dan rontgen thorax.  ”Namun, RS Aisyiyah tidak mengirimkan Sisrute dan langsung mengirim pasien tanpa mengonfirmasi ke RSUP,” ujar Yusirwan.  Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien di atas ambulans dengan APD Lv 2. Kondisi pasien saat itu dalam keadaan sadar, sesak napas, dan terpasang infus. Laju napas sebanyak 50x/menit, terlihat retraksi epigastrium. Pada saat diperiksa dalam ambulans, bayi digendong ayahnya. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter Wildan menemui dokter Linda untuk memberitahukan kondisi pasien di ambulans. ”Dokter Triase menyatakan pasien PDP,” terang Yusirwan.  Selanjutnya, dokter Linda menginformasikan kepada dokter Lander sebagai residen anak yang bertugas di Isolasi Covid-19 paru bahwa terdapat pasien bayi perempuan usia 1 bulan akan dilakukan skrining. Doketer Lander sudah di ruang bangsal Covid-19 untuk mempersiapkan APD, ruangan, dan pengambilan darah pasien.  Akan tetapi, menurut dia, keluarga malah menolak melakukan pemeriksaan di Triase Isolasi Covid-19 paru dengan alasan pasien bukan penderita Covid-19. Petugas ketua tim (Katim) lantas memberikan edukasi tentang alur penerimaan pasien dengan sesak dan tindakan selama skrining. Namun, keluarga tetap menolak. Setelah itu, ibu pasien keluar RSUP dengan menggunakan ambulans RS Aisyiyah serta membawa rekam medis pasien. ”Tim medis RSUP M Djamil Padang menginformasikan bahwa pasien sudah pergi dengan ambulans,” kata Yusirwan.  Sekitar pukul 16.20 WIB perawat isolasi Covid-19 paru menyebutkan ada pasien bayi perempuan usia 1 bulan berada di Triase. Seorang tim medis lantas masuk untuk memeriksa pasien dan pengambilan sampel darah. Ketika diperiksa, pasien sudah alami penurunan kesadaran (E3M3V2). ”Setelah dilakukan pemeriksaan berikutnya, tampak napas pasien megap-megap, pasien sudah tidak responsif terhadap rangsangan, tiba-tiba terjadi APNU, tidak teraba denyut nadi karotis pasien, dan dilakukan resutasi,” terang Yusirwan.  Setelah dilakukan kompresi dada tanpa VTP, pasien tetap tidak merespons. Kendati demikian, tetap dilakukan resusitasi, pernapasan pasien spontan, nadi tidak teraba, pupil mata sudah dilatasi 4mm/4mm, tidak ada respons cahaya, dan pasien dinyatakan meninggal dunia. ”Dokter pun menyampaikan bahwa pasien telah meninggal dunia dan penyelenggaraan mayatnya sesuai dengan standar Covid-19. Keluarga lantas marah-marah. Keluarga juga menolak untuk dilakukan swab," kata Yusirwan.  Pihak keluarga pasien memaksa membawa keluar ruangan isolasi. Di depan IGD, keluarga pasien marah-marah seperti video yang beredar. Selanjutnya, jenazah dibawa paksa pihak keluarga. ”Untuk itu, Direktur Utama RSUP M. Djamil Padang beserta jajaran memintakan maaf kepada seluruh pihak, terutama kepada keluarga pasien Ridha Afrila Dina Putri yang tidak puas atas kondisi yang terjadi,” ucap Yusirwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Pasangan Suami Istri Laporkan RSUP M. Djamil ke Polda Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/diduga-tipu-nasabah-perusahaan-asuransi-ini-dilaporkan-ke-polisi_m_180770.jpeg" alt="Nasabah lapor perusahaan asuransi karena merasa ditipu." width="100%">
<figcaption>Nasabah lapor perusahaan asuransi karena merasa ditipu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga melakukan penipuan dan penggelapan presiden direktur dan senior manager perusahaan asuransi berinisial BE dan DR dilaporkan nasabahnya ke Polda Metro Jaya, Selasa (9/1) malam. Pelapor yaitu Johnny Situwanda menduga perusahaan asuransi sekaligus investasi itu, diduga melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kuasa hukum Johny, Ardy Susanto mengatakan pihaknya melakukan pelaporan karena permintaan pembatalan atau penutupan investasi ditolak pihak perusahaan asuransi tersebut. Perkara bermula saat Johnny menginvestasikan uang Rp 2,3 miliar miliknya ke perusahaan tersebut pada 2010 silam. Investasi dilakukan setelah ia dijanjikan bakal meraih keuntungan menggiurkan. Pihak perusahaan asuransi dan investasi menyampaikan tidak ada kisah merugi dalam investasi ini. Karena yakin dengan janji dan ucapan tersebut, uang Rp 2,3 miliar Johnny diinvestasikan pada lima polis. "Janjinya di atas tiga tahun sejak pertama kali investasi, keuntungan bakal diraih sebanyak 30-40 persen dari total uang yang diinvestasikan," kata Ardy Susanto. Investasi berjalan dengan adanya potongan-potongan dana. Pada tahun pertama, potongan sebesar 50 persen diberlakukan terlapor terhadap uang Johnny. Selanjutnya tiap bulan potongan yang bervariasi jumlahnya terus berlangsung. Kisarannya Rp 1 juta per bulan. "Hingga tujuh tahun klien saya investasikan uangnya, bukan keuntungan yang diraih, malah sebaliknya, kerugian," jelas Ardy. Karenanya permintaan pembatalan atau penutupan investasi dilakukan. Permintaan dianggap dipersulit atau ditolak, lantaran permohonan pengembalian uang Johnny secara utuh ditolak. Perusahaan itu hanya memulangkan dana investasi Johnny sebesar Rp 1,5 miliar yang berasal dari tiga polis. Sementara uang dari dua polis yang bernilai sekitar Rp 400 jutaan, tak dipulangkan. Dalam laporan bernomor LP/137/I/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 9 Januari 2018 itu, AIA dijerat Pasal 8 Ayat 1 huruf (F), Pasal 9 huruf (k), dan Pasal 18 Juncto Pasal 62 Ayat 1 Juncto Pasal 63 huruf (c) dan (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 378 Juncto Pasal 372 KUHP.

Diduga Tipu Nasabah, Perusahaan Asuransi Ini Dilaporkan ke Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dilaporkan ke polisi

Berita Terkini