<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) merupakan program prioritas pemerintah dalam bentuk pemberian uang, barang, atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melindungi hak dasar dan martabat mereka sebagai manusia. Bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam menghadapi situasi sulit akibat inflasi dan sejenisnya. Di tahun 2026, terdapat sejumlah program bansos yang akan dilanjutkan oleh pemerintah karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.&nbsp; <h2>Program Bansos yang Dilanjutkan di 2026&nbsp;</h2> 1. Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini diberikan kepada keluarga sangat miskin/rentan. 2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini biasanya dalam bentuk sembako atau pangan. 3. Program Indonesia Pintar (PIP). Ini adalah bantuan pendidikan buat para pelajar dari keluarga kurang mampu. 4. Program KIP Kuliah. Bantuan ini khusus bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.&nbsp; 5. Program PBI JKN. Ini bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional khusus untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. 6. Program Rehabilitasi Sosial PMKS. Ini merupakan bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tujuan mengembalikan fungsi sosial mereka supaya dapat hidup layak dan bermartabat. Selain itu, ada beberapa penyesuaian untuk program bansos di tahun 2026 meliputi sejumlah aspek penting, yaitu: 1. Sistem data lebih terintegrasi. Data penerima bansos akan memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan penggunaan yang sebelumnya sendiri-sendiri seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).&nbsp; 2. Digitalisasi penyaluran bansos. Sistem digitalisasi bansos nasional ditargetkan mulai berjalan di tahun 2026 supaya penyalurannya lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 3. Graduasi penerima. Untuk salah satu program PKH, rencana graduasi sejumlah keluarga penerima agar tidak terus-menerus hanya menerima bantuan, melainkan diarahkan ke pemberdayaan.&nbsp;

Pemerintah akan melanjutkan program bansos di tahun 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Program Bansos 2026: Simak Daftar Bansos yang Dilanjutkan dan Penyesuaian Sistemnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/6F0eiXHKmNYomrRPAhGdnVgSpyH59YSajyO0t79l-1529036371.jpg" alt="Senyum semringah jamaah haji Debarkasi Surabaya yang telah tiba di Tanah Air dengan selamat. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Senyum semringah jamaah haji Debarkasi Surabaya yang telah tiba di Tanah Air dengan selamat. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Saat ini memasuki hari-hari terakhir masa pemulangan jamaah haji Indonesia. Sesuai dengan jadwal Kementerian Agama (Kemenag), pemulangan terakhir dilakukan pada 11 Juli dinihari waktu Arab Saudi. meski begitu, hingga saat ini masih ada tiga jamaah yang hilang. Petugas masih melakukan pencarian terhadap tiga jamaah haji Indonesia yang dinyatakan hilang itu.&nbsp; Ketiga jamaah itu adalah Nurimah Mentajim, jamaah dari kloter PLM-19 (embarkasi Palembang). Kemudian Sukardi jamaah dari Malang yang tergabung dalam kloter SUB-79 (embarkasi Surabaya). Lalu yang ketiga Hasbullah, jamaah yang masuk dalam kloter BDJ-07 (embarkasi Banjarmasin). Dua orang dinyatakan hilang sebelum masa Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Kemudian satu jamaah hilang setelah masa Armuzna. Jamaah-jamaah itu mempunyai riwayat demensia. Petugas terus melakukan pencarian, termasuk menyusuri hotel tempat mereka menginap.&nbsp; Di Jakarta, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pencarian ketiga jamaah tersebut terus dilakukan. "Sedang kita cari ya, setiap tahun selalu ada yang hilang. Bahkan ada yang masuk rumah sakit tahun lalu, (sekarang) masih di sana (Arab Saudi)," kata Nasaruddin usai Kick-off Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) Internasional di Jakarta (8/7).&nbsp; Diberitakan sebelumnya, perkembangan proses pencarian disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Kolonel Laut Harun Arrasyid. Dia mengatakan petugas terus melakukan pencarian jamaah itu sampai ditemukan.&nbsp; Personel PPIH yang membidangi perlindungan jamaah terus melakukan pencarian. Harun mengatakan, ketiga jamaah ini punya riwayat demensia. Ia menjelaskan kronologi hilangnya tiga orang tersebut. Pihaknya terus berupaya melakukan pencarian dengan berbagai skema. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan syarikah dan KJRI serta Konsultan Haji di Jeddah. &nbsp;

Ketiga jemaah haji Indonesia hilang menjelang pemulangan, Kementerian Agama terus lakukan pencarian hingga ditemukan.

Hari-Hari Terakhir Pemulangan Jamaah Haji Indonesia, 3 Orang Masih Hilang, Menag Nasaruddin Umar Instruksikan Pencarian Diteruskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/cPyUDQIQirXbholAelcIPOFaNmTh6HW6l69UypNJ-4130916615.jpg" alt="Ilustrasi mengemudi mobil dengan aman dan nyaman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mengemudi mobil dengan aman dan nyaman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam aktivitas sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dalam melakukan sebuah perjalanan, baik dalam jarak yang dekat maupun jauh. Apalagi hari ini, Kamis (1/5) merupakan tanggal merah Hari Buruh Sedunia dan dilanjutkan hari kejepit hingga Sabtu dan Minggu. Jika ingin melanjutkan tanggal merah dengan pergi berlibur, tidak ada salahnya. Namun, perlu memperhatikan beberapa tips jika ingin menggunakan mobil pribadi untuk pergi liburan. Sebab, perjalanan yang aman membutuhkan kesadaran akan keselamatan dalam berkendara, di mana itu merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan.&nbsp; Berikut sejumlah tips praktis safety driving yang dapat diterapkan untuk Anda yang ingin mengemudi santai saat pergi liburan. Pertama, pastikan kondisi tubuh tetap fit dengan istirahat cukup, makan makanan bergizi, dan minum air putih. Lalu, pastikan kondisi kendaraan optimal sebelum digunakan. Lakukan pengecekan rutin terhadap rem, ban, lampu, wiper, oli, dan air radiator. Pemeriksaan singkat setiap sebelum berkendara dapat mencegah potensi kerusakan atau insiden yang tidak diinginkan.&nbsp; Sebelum memulai perjalanan, ketahui rute dan kondisi jalan yang akan dilalui. Gunakan aplikasi navigasi untuk mengetahui jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, hingga titik rawan macet.&nbsp; Dengan mengenali medan sejak awal, pengemudi dapat lebih siap secara mental dan teknis, serta dapat meminimalisir potensi kejadian yang tidak terduga. Dan, patuhi aturan lalu lintas dan jaga etika berkendara. Gunakan sabuk pengaman, jangan menggunakan ponsel saat mengemudi, patuhi batas kecepatan, dan jaga jarak aman. Sikap saling menghormati antar pengguna jalan akan membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Jangan lupa untuk menerapkan teknik defensive driving. Defensive driving adalah teknik mengemudi yang berfokus pada antisipasi dan kesadaran penuh terhadap kondisi sekitar. seperti menjaga jarak aman, tidak mudah terpancing emosi, memperkirakan potensi bahaya dari jauh, serta selalu siap mengambil keputusan cepat namun aman.&nbsp; Dengan menerapkan teknik ini, risiko kecelakaan dapat ditekan secara signifikan, terutama di jalanan padat dan dinamis.

Ingin berkendara aman saat liburan? Simak tips dari Daihatsu untuk memastikan perjalanan Anda nyaman dan selamat

Tanggal Merah Hari Buruh Dilanjutkan Hari Kejepit, Simak Tips Aman Mengemudi Jika Ingin Pergi Liburan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/selatan-lepas-PTM-100-Persen-Hari-pertama-SD-diptawahyu26.jpg" alt="Ilustrasi PTM di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTM di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan dan sejumlah pakar sepakat pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Surabaya, Jawa Timur, dilanjutkan.  "Kami ingin orang tua merasa aman dan nyaman ketika menitipkan anak-anak di sekolah. Ini ikhtiar kami bersama untuk memberi layanan terbaik bagi anak-anak di Kota Surabaya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh usai menggelar evaluasi PTM 100 persen dengan sejumlah pakar di kantor Dispendik Surabaya, Rabu.  Hadir dalam evaluasi tersebut, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur Estiningtyas Nugraheni, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim Dominicus Husada.  Yusuf mengatakan PTM 100 persen tetap berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saat ini, belum ada laporan warga sekolah yang terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah.  Meskipun demikian, lanjut dia, pihaknya secara berkala akan melakukan evaluasi bersama pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, IDAI, serta guru dan tenaga kependidikan (GTK).  "Kami ingin orang tua merasa aman dan nyaman ketika menitipkan anak-anak di sekolah. Ini ikhtiar kami bersama untuk memberi layanan terbaik bagi anak-anak di Kota Surabaya," kata Yusuf.  Bidang Pengembangan, Penelitian dan Pendidikan IDAI Jatim dr. Dominicus Husada mengatakan kebijakan PTM ini tetap dapat dijalankan di Kota Surabaya dengan kehati-hatian. Ia mengaku, belum melihat alasan yang cukup untuk memberi masukan agar PTM dihentikan. "Kalau kasusnya melonjak, baru kita lakukan evaluasi kembali," katanya.  Pakar Epidemiologi Unair dr. Windhu Purnomo menjelaskan sejauh ini Indonesia tampak bagus dalam menghadapi Covid-19 varian Omicron, karena di negara-negara lain, puncak kasus terjadi pada 40 hari sejak kasus pertama ditemukan. Hal itu terjadi di negara Afrika, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain.  "Sedangkan di Indonesia, kasus pertama ditemukan pada pertengahan Desember. Seharusnya sekarang ini prediksi puncaknya. Tapi sekarang masih di bawah ambang batas bahaya. Jadi, kita tidak usah khawatir dengan Omicron, karena ini sudah seperti influenza biasa," katanya.  Pembina Persakmi Jatim Estiningtyas Nugraheni menyarankan kepada Dispendik Surabaya untuk mengusulkan revitalisasi Kampung Tangguh dan Kampung Wani Jogo Suroboyo sesuai dengan kondisi terkini dalam mendukung PTM. Hal ini dapat membantu mensterilkan lingkungan sekolah dari para pedagang yang dilarang berjualan selama PTM berlangsung.  Selain itu, lanjut dia, setiap lembaga pendidikan harus memiliki penanggung jawab dan standar yang jelas untuk pelaksanaan PTM 100 persen.  "Yang paling penting menerapkan 3M dan tidak ada kerumunan. Kemudian ada Satgas Covid-19 dari unsur sekolah, RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dimana lembaga pendidikan itu ada. Ini penting untuk membantu sterilisasi lingkungan sekolah," katanya.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan pihaknya terus memonitor pelaksanaan PTM di Kota Surabaya. Bahkan, ia memastikan timnya selalu melakukan monitoring tentang protokol kesehatan yang dijalankan di sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM. "Alhamdulillah belum ada penularan untuk anak-anak kita, semoga tidak ada terus," ujarnya. (*)

Dispendik dan Pakar Sepakat Lanjutkan PTM 100 Persen di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tjahjo-Kumolo_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Tjahjo Kumolo . Foto:Miftahulhayat/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tjahjo Kumolo . Foto:Miftahulhayat/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran untuk segera melanjutkan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Surat edaran nomor B:611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pusat dan Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Dalam surat tersebut, pemerintah melalui Kementerian PANRB akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pelaksanaan SKB menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19," ujar Tjahjo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (17/7), seperti dilansir dari Antara. Tjahjo menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan SKB wajib memperhatikan pedoman dan/atau protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Protokol kesehatan terbaru yang wajib diikuti tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dengan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Adapun, Seleksi CPNS 2019 terdiri dari tiga tahap, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB, dengan pembobotan nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen. Pada awal tahun 2020, seleksi CPNS tahun anggaran 2019 telah sampai pada tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD). Namun, adanya pandemik Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu hingga saat ini, mengakibatkan penyelenggaraan tahapan selanjutnya, yaitu SKB, ditunda. Pemerintah berupaya terus menegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS 2019, sehingga pelaksanaan SKB dilanjutkan. Adapun pelaksanaan SKB nanti akan terbagi dalam tiga jadwal kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan Computer Assisted Test (CAT) yang dijadwalkan pada September hingga Oktober 2020. Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT, maka waktu dan teknis pelaksanaannya diatur oleh masing-masing instansi yang telah memiliki persetujuan dan dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2020. Ketiga, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan dilakukan pada akhir Oktober 2020.   Terkait dengan rencana jadwal pelaksanaan SKB tersebut, dapat dilakukan penyesuaian hingga penundaan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah mengenai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Terdapat enam hal yang juga harus segera dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB. Pertama, menyiapkan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan tersebut dengan BKN. Upaya penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta menjadi prioritas. Kedua, menyiapkan teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain CAT untuk instansi yang telah memiliki surat persetujuan pada seleksi CPNS kali ini. Ketiga, melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan bagi instansi yang menyelenggarakan SKB tambahan. Khusus tes wawancara, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin, seperti penggunaan video conference. Penyesuaian itu dilakukan dengan tetap memenuhi prasyarat dalam pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme dari CPNS yang akan direkrut.   Keempat, menyiapkan alokasi anggaran untuk dua kegiatan, yakni anggaran untuk proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi, serta anggaran untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. Kelima, melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, Polda dan Polres, serta Dinas Kesehatan di tempat yang akan menjadi lokasi tes pelaksanaan SKB. Keenam, mengumumkan kepada peserta seawal mungkin mengenai pelaksanaan SKB dengan mengingatkan untuk selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan mempersiapkan diri dalam mengikuti SKB sesuai jadwal. Selain itu, perlu diumumkan juga agar selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan/pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan. Bagi peserta dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celsius, tetap dapat mengikuti SKB yang ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Surat ini juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan BKN sebagai instansi penyelenggara teknis dalam Seleksi CPNS.   BKN diminta melakukan persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT serta persiapan dokumen SOP tambahan yang mengatur pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Karena, BKN bersama dengan Kementerian PANRB melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi dari masing-masing instansi terkait, pelaksanaan SKB yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur BKN diminta agar memenuhi protokol kesehatan. BKN juga melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, dan Polri mengenai kesiapan pelaksanaan SKB agar pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.(*)

Kabar Baik, Tahapan Seleksi CPNS Segera Dilanjutkan

Dilanjutkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dilanjutkan

Berita Terkini

Program Bansos 2026: Simak Daftar Bansos yang Dilanjutkan dan Penyesuaian Sistemnya

Hari-Hari Terakhir Pemulangan Jamaah Haji Indonesia, 3 Orang Masih Hilang, Menag Nasaruddin Umar Instruksikan Pencarian Diteruskan

Tanggal Merah Hari Buruh Dilanjutkan Hari Kejepit, Simak Tips Aman Mengemudi Jika Ingin Pergi Liburan

Dispendik dan Pakar Sepakat Lanjutkan PTM 100 Persen di Surabaya

Kabar Baik, Tahapan Seleksi CPNS Segera Dilanjutkan

Download Aplikasi JawaPos.com