<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/IMG_20250312_165733-1-4111222215.jpg" alt="Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan uji sampel barang bukti 14 ton minyak goreng Minyakita palsu. Hasilnya, botol dengan takaran 1 liter hanya berisi 800-890 mililiter. (Juliana Christy/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan uji sampel barang bukti 14 ton minyak goreng Minyakita palsu. Hasilnya, botol dengan takaran 1 liter hanya berisi 800-890 mililiter. (Juliana Christy/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus pemalsuan minyak goreng merek MinyaKita dengan total barang bukti sebanyak 14 ton. Sejumlah oknum diduga mengemas ulang minyak curah menjadi minyak bermerek MinyaKita dengan volume yang tidak sesuai takaran. Polisi menemukan praktik ilegal ini di dua lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Sampang dan Surabaya. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Budi Hermanto menjelaskan bahwa pengungkapan pertama dilakukan Selasa (11/3) di Dusun Batu Lenger Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Di lokasi ini, polisi menemukan 31 tandon berisi minyak curah dengan total sekitar 10 ton yang dikemas ulang dalam jeriken berukuran 5 liter dan 1 liter dengan merek MinyaKita. "Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kemasan 5 liter hanya terisi sekitar 4,5 liter, sementara kemasan 1 liter hanya berisi antara 800 hingga 890 mililiter," ungkap Kombespol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Polda Jatim, Rabu (12/3). Para pelaku di Sampang diperkirakan telah meraup keuntungan sekitar Rp727 juta selama satu tahun beroperasi. Pengungkapan kedua dilakukan hari ini, Rabu (12/3), di Rungkut, Surabaya, di mana polisi menemukan 4 ton minyak curah yang dikemas ulang dengan merek MinyaKita. Minyak curah tersebut dikemas dalam botol dan pouch berlabel produksi UD Jaya Abadi. Hasil pemeriksaan kembali menunjukkan adanya pengurangan volume dalam kemasan. "Pada kemasan 1 liter yang dijual dengan harga Rp 15.700, volumenya ternyata di bawah 900 mililiter," jelasnya. Satgas Pangan Polda Jatim memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap peredaran bahan pokok di bulan Ramadan. Pemerintah pun disebut semakin masif dalam menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat. "Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pemalsuan seperti ini sangat merugikan, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan konsumen," tegas Budi. Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan minyak goreng ini.

Sejumlah oknum diduga mengemas ulang minyak curah menjadi minyak bermerek Minyakita dengan volume yang tidak sesuai takaran.

Polda Jatim Ungkap Pemalsuan 14 Ton Minyak Goreng Merek MinyaKita, Minyak Curah Diisi ke Botol MinyaKita, Takaran Dikurangi Pula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/1000055505-515377257-1559343759.jpg" alt="Ilustrasi: Jam belajar di sekolah-sekolah di Surabaya akan disesuaikan selama bulan Ramadhan. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jam belajar di sekolah-sekolah di Surabaya akan disesuaikan selama bulan Ramadhan. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang bulan Ramadhan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan terkait jadwal belajar siswa. Selama bulan puasa, pembelajaran akan berlangsung dalam dua tahap. Yakni belajar mandiri di rumah dan kegiatan Ramadhan di sekolah. Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Putri Aisyah Mahanani mengungkapkan bahwa mulai 27 Februari hingga 5 Maret 2025, siswa akan belajar secara mandiri di rumah. &ldquo;Mereka bisa belajar di rumah, tempat ibadah, atau lingkungan sekitar sesuai dengan tugas yang diberikan oleh sekolah,&rdquo; jelasnya kepada JawaPos.com, Senin (24/2). Setelah itu, mulai 6 hingga 25 Maret 2025, pembelajaran akan kembali dilaksanakan di sekolah dengan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan nilai religius dan karakter siswa. &ldquo;Kegiatan seperti tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, serta kajian keislaman akan menjadi bagian dari pembelajaran Ramadhan di sekolah,&rdquo; tambah Putri. Untuk menyesuaikan kondisi selama puasa, Dispendik menetapkan pengurangan durasi jam pelajaran. Mata pelajaran di tingkat SD akan berlangsung selama 25 menit per sesi, SMP selama 30 menit, dan SMA/SMK selama 35 menit. &ldquo;Sekolah dapat mengatur jam belajar mereka sendiri, tetapi tetap mengikuti batas waktu yang telah ditentukan,&rdquo; ujarnya. Beberapa sekolah telah menyiapkan strategi khusus untuk menyelaraskan jadwal pembelajaran selama Ramadhan. Kepala SMAN 10 Surabaya, Teguh Santoso, menyatakan bahwa sekolahnya akan mengalokasikan waktu pembelajaran mandiri untuk pelaksanaan ujian. &ldquo;Pada periode 27 Februari hingga 5 Maret, siswa belajar di rumah, sementara mulai 10 Maret hingga 20 Maret, mereka hanya masuk sekolah saat ada ujian,&rdquo; terangnya. SMAN 10 akan membagi jadwal ujian dalam tiga sesi. Yakni pukul 06.30 untuk ujian PSAJ kelas 12, sesi kedua untuk ujian tengah semester kelas 11, dan sesi terakhir untuk ulangan kelas 10. &ldquo;Paling lambat, semua ujian selesai pada pukul 14.00,&rdquo; tambah Teguh. Selain ujian, SMAN 10 juga akan menyelenggarakan kegiatan pondok Ramadhan serta aksi sosial berupa pembagian zakat fitrah bagi siswa dan warga sekitar. Sementara itu, Dispendik juga memastikan bahwa siswa nonmuslim tetap mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan keyakinan mereka. &ldquo;Akan ada bimbingan rohani serta kajian keagamaan yang relevan dengan agama masing-masing, termasuk pembelajaran karakter berbasis kehidupan sehari-hari,&rdquo; jelas Putri. Dengan kebijakan ini, diharapkan kegiatan belajar mengajar selama Ramadhan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kesempatan siswa untuk menjalankan ibadah.

Selama bulan puasa, pembelajaran akan berlangsung dalam dua tahap. Yakni belajar mandiri di rumah dan kegiatan Ramadhan di sekolah.

Dispendik Kota Surabaya Sesuaikan Jam Belajar Selama Ramadhan untuk Sekolah-Sekolah di Surabaya, Durasi Tiap Mata Pelajaran Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/ilustrasi-isi-pertalite-di-spbu2-665698227-1967883379.jpg" alt="Seorang pengendara motor sedang mengisi bensin pertalite di SPBU./ Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Seorang pengendara motor sedang mengisi bensin pertalite di SPBU./ Radar Solo</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penggunaan BBM Pertalite akan dikurangi oleh pemerintah nampaknya bakal terealisasi. Bahkan rencana tersebut kini semakin kencang terdengar. Dilansir dari Radar Bogor pada Jumat (23/2), Saat ini pemerintah tengah mengkaji untuk mengganti Pertalite dengan BBM Euro 4 dan 5 guna menekan subsidi BBM hingga puluhan triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan selain mengurangi subsidi sekitar 20 hingga 50 miliar rupiah juga akan berdampak pada kualitas udara. "Saat ini kita tengah mengkaji untuk berpindah menggunakan BBM Euro 4 dan Euro 5, BBM dengan sulfur yang lebih rendah," jelasnya. Luhut juga menyampaikan bahwa timnya dan pihak Pertamina tengah mengkaji dan menghitung rencana ini. "Dengan pindah ke BBM Euro 4 dan 5 kita bisa mengurangi subsidi 20 hingga 50 triliun rupiah," tambahnya. Selain itu menurut Luhut dengan pindahnya penggunaan BBM Euro 4 dan 5 diharapkan akan mempercepat proses perbaikan air quality di &nbsp;Jakarta. Tidak hanya dari kendaraan bermotor, Luhut juga menyinggung PLTU-PLTU yang juga disinyalir menyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta. "Masalahnya ini sangat komplek dan ini merupakan public policy saya lembar ke public dan bagaimana feedbacknya," jelasnya. Selain itu Luhut juga menyampaikan bahwa salah satu usaha pemerintah lainnya adalah melalui PMK Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN mobil listrik dan beberapa peraturan menteri lainnya. Sedangkan isu pengurangan Pertalite ini juga telah terlihat di salah satu SPBU Pertamina yang telah menghapus tulisan BBM subsidi jenis Pertalite. Salah satunya di SPBU Pertamina 31.122.03 di daerah Simpruk, Permata Hijau, Jakarta Logo Pertalite di plang depan sudah tidak ada. Meskipun demikian pihak SPBU masih menyediakan BBM Pertalite meskipun pada plang depan SPBU tersebut hanya bertuliskan daftar Pertamax Turbo, Pertamas, Pertamina Dex dan Dexlite.

Saat ini pemerintah tengah mengkaji untuk mengganti Pertalite dengan BBM Euro 4 dan 5 guna menekan subsidi BBM hingga puluhan triliun rupiah

Stok BBM Jenis Pertalite Diisukan Dikurangi, Berikut Rencana Pemerintah untuk Penggantinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemerintah-pangkas-jam-kerja-saat-puasa-ini-rinciannya_m_130880.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Tidur siang saat puasa memang menyenangkan. Namun, bagi aparatur sipil negara (ASN), jangan terlena. Sebab, meski jam kerja dipangkas selama bulan puasa, kualitas pelayanan tidak boleh berkurang. Pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, dengan jam kerja yang lebih singkat, ASN diharapkan tidak menambah jam istirahat. Misalnya, dengan tidur siang setelah jam istirahat selesai. &rdquo;Harus disiplin dengan jam kerja. Begitu selesai (istirahat), harus segera balik ke meja kerja,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin (17/5).&nbsp; Dalam surat edaran yang dikirim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Rabu (17/5), Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menyebut aturan jam kerja selama puasa sudah ditentukan. &rdquo;Dikurangi dari 37,5 jam menjadi 32,5 jam per pekan,&rdquo; katanya.&nbsp; Dalam edaran yang dikirim ke kementerian, lembaga pemerintah, Polri, TNI, gubernur, hingga wali kota/bupati itu, ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) memang bisa pulang lebih cepat. Bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja, pukul 15.30 ASN sudah boleh pulang. Sedangkan bagi instansi enam hari kerja, pukul 14.30 mereka sudah boleh pulang. Namun, jam istirahat dikurangi dari biasanya sejam menjadi hanya setengah jam.&nbsp; Menurut Robert, dengan kuantitas jam kerja yang dimampatkan, tidak berarti pelayanan boleh dikurangi. Sebaliknya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Sebab, kebutuhan masyarakat pada layanan publik tidak berkurang selama puasa, bahkan bisa meningkat. &rdquo;Karena itu, standar layanan setidaknya harus sama,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Herman menambahkan, pengaturan lebih detail tentang jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang diserahkan kepada pimpinan masing-masing lembaga, kementerian, polisi, TNI, atau pemerintah daerah. &rdquo;Khususnya di pelayanan yang menggunakan sistem sif,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Misalnya, pengaturan di kantor-kantor pelayanan umum seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), kantor pemadam kebakaran, dan kantor polisi yang membutuhkan kesiap- an 24 jam. &rdquo;Pengaturannya diserahkan ke instansi masing-masing. Tapi, penghitungannya tetap 6,5 jam per hari,&rdquo; ucapnya.&nbsp;  Menurut Herman, surat edaran jam kerja selama puasa tersebut akan berlaku efektif pada hari pertama puasa. (jun/c10/owi)&nbsp; &nbsp;

Pemerintah Pangkas Jam Kerja Saat Puasa, Ini Rinciannya….

dikurangi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dikurangi

Berita Terkini

Polda Jatim Ungkap Pemalsuan 14 Ton Minyak Goreng Merek MinyaKita, Minyak Curah Diisi ke Botol MinyaKita, Takaran Dikurangi Pula

Dispendik Kota Surabaya Sesuaikan Jam Belajar Selama Ramadhan untuk Sekolah-Sekolah di Surabaya, Durasi Tiap Mata Pelajaran Dikurangi

Stok BBM Jenis Pertalite Diisukan Dikurangi, Berikut Rencana Pemerintah untuk Penggantinya

Pemerintah Pangkas Jam Kerja Saat Puasa, Ini Rinciannya….

Download Aplikasi JawaPos.com