<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-140435-128642678.jpeg" alt="Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi." width="100%">
<figcaption>Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan membuat riset berkualitas. Untuk memacu para dosen melakukan penelitian, Kemenag menyiapkan anggaran Rp 30 miliar. Program itu menyasar dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS). Bedanya, untuk PTKIS nilai besaran anggaran penelitiannya hanya Rp 10 miliar. Selain itu, Kemenag juga membuka kluster khusus anggaran riset kolaborasi antara dosen PTKIN dan PTKIS. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, pemberian anggaran riset untuk dosen swasta adalah bagian strategi Kemenag untuk menghapus kesenjangan antara kampus negeri (PTKIN) dan swasta (PTKIS) di Indonesia. Pemerataan itu merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, kualitas perguruan tinggi tidak lepas dari seberapa besar jumlah hasil penelitian dosennya. "Ini adalah salah satu cara kami mendorong percepatan PTKIS. Karena selama ini belum ada bantuan penelitian bagi dosen PTKIS. Padahal dari riset itu mereka bisa melakukan publikasi dan menaikkan kepangkatannya," kata Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Sabtu (18/11). Inung, begitu sapaan akrabnya--mengatakan bahwa pengembangan kualitas PTKIS juga ditunjang dengan peningkatan sertifikasi dosen. Dalam satu tahun terakhir, jumlah dosen swasta yang tersertifikasi sudah dua kali lipat dari jumlah PTKIS. Kebijakan itu dianggap penting karena sertifikasi juga menjadi syarat penting dalam kenaikan nilai akreditasi. Lebih lanjut Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu menjelaskan, Diktis menerapkan strategi riset dengan pembuatan klaster-klaster unggulan dan penguatan kolaborasi riset berskala nasional dan internasional, serta perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian. Untuk mendukung riset dengan peningkatan kapasitas penelitian, Diktis menerapkan penyederhanaan laporan pertanggungjawaban, pengembangan metodologi riset, hingga memberikan penghargaan bagi para dosen di bidang riset. "Selain itu, dukungan riset juga diberikan dengan pembukaan dan penyiapan akses informasi dan literatur bermutu, serta akreditasi jurnal," terangnya. Inung menambahkan, hal lain yang didorong Diktis adalah keragaman tema riset, integrasi ilmu keagamaan dan umum, serta penyesuaian tema penelitian pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). "Riset menjadi salah satu kunci pengembangan perguruan tinggi. Hasil riset yang terpublikasi di jurnal internasional dan menghadirkan solusi dalam menyelesaikan problem sosial dan pengetahuan menjadi poin penting bagi perguruan tinggi," tandasnya.

Kemenag mendorong dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan membuat riset berkualitas. Langkahnya dengan menyiapkan anggaran Rp 30 miliar.

Kemenag Siapkan Rp 30 Miliar untuk Riset Dosen Perguruan Tinggi Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230903_2013061-530125835.jpg" alt="Ilustrasi - Gedung Rektorat Kampus UIN Walisongo." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Gedung Rektorat Kampus UIN Walisongo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) berusaha menyejajarkan kualitas pendidikan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) Indonesia dengan kampus ternama luar negeri. Upaya menuju ke arah itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag menggandeng sejumlah kampus atau perguruan tinggi dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Timur Tengah. Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, program tersebut mengemas dua model pembelajaran. Yakni, mahasiswa PTKI belajar di kampus-kampus terbaik di luar negeri dan mahasiswa dari luar negeri berkuliah di PTKI. &ldquo;Ini jadi ikhtiar internasionalisasi PTKI sehingga diharapkan tidak hanya mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, tetapi juga menarik mahasiswa luar negeri agar berkuliah di PTKI,&rdquo; ujar Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Jumat (17/11). Kemenag baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Central Queensland University (CQU) Australia dan Rochester Institute of Technology (RIT), di Rochester, New York, Amerika Serikat. Kerja sama itu dalam bidang pengiriman mahasiswa untuk program MORA Over Seas Student Mobility Award (MOSMA), degree programs (under graduate, master dan Ph.D), exchange student; visiting profesor ship; Joint research; dan double degree. Inung, begitu Ahmad Zainul Hamdi biasa disapa, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas kampus di lingkungan PTKI menjadi sebuah keniscayaan yang tak boleh dilewatkan. Kerja sama itu juga bagian dari komitmen Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam mewujudkan kampus PTKI makin diakui di level dunia. Menurut Inung, kampus-kampus PTKI sudah saatnya lebih berani membuka diri dengan kemajuan perguruan tinggi di luar negeri. Dia optimistis lewat kolaborasi positif, kampus PTKI akan banyak mendapatkan manfaat. Tak sekadar dari sisi keilmuan, tetapi jaringan, sumber daya, publikasi dan lain sebagainya. Pengembangan kerja sama PTKI Kemenag mencakup berbagai hal, seperti join working group; pameran pendidikan PTKI dalam mempromosikan perguruan tinggi dan menjaring calon mahasiswa asing, hingga pengembangan kerja sama akademik berupa program-program joint degree, double degree, credit transfer/credit learning. Selain itu, kerja sama juga dalam upaya pengembangan konsorsium dan pusat unggulan inovasi; pengembangan kerja sama akademik perguruan tinggi; hibah pengembangan konsorsium keilmuan; hibah fasilitasi kerja sama internasional untuk melakukan inisiasi joint degree, double degree, credit transfer/credit learning; hingga bimtek kerja sama akademik. Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama Diktis Kemenag Thobib al-Asyhar menyampaikan, kerja sama dengan kampus-kampus luar negeri sebetulnya sudah berjalan lama. Namun, hal tersebut perlu pembaharuan agar menyegarkan semangat kolaborasi internasional. "Kami ingin membangkitkan kembali terkait dengan kerja sama internasional. Kita ingin PTKI bisa diakui oleh global," ujarnya. Menurut dia, kerja sama internasional itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kampus-kampus PTKI. Di antaranya, peningkatan jurnal di kampus PTKI yang terindeks Scopus.

Kemenag berusaha menyejajarkan kualitas pendidikan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) Indonesia dengan kampus ternama luar negeri.

Internasionalkan PTKI, Kemenag Gandeng Kampus-Kampus Ternama Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-141852-2275994939.jpeg" alt="Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi." width="100%">
<figcaption>Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) berupaya meningkatkan kualitas guru madrasah dengan memberikan ruang belajar. Para guru madrasah mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di tingkat pendidikan tinggi meski tinggal di daerah. Langkah itu dengan membuka Universitas Islam Siber (Cyber Islamic University). Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi menuturkan, Kemenag terus membantu para guru di berbagai daerah yang selama ini kesulitan mengakses perkuliahan. Kini guru madrasah di mana pun berada bisa tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, karena perkuliahan sepenuhnya dilakukan berbasis digital. Adapun Universitas Islam Siber dibangun di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Kampus siber itu dibangun, berdasarkan hasil benchmark kepada Universitas Hankuk, Seoul, Korea Selatan (Korsel). Universitas Hankuk dinilai selama ini menjadi salah satu kampus bergengsi dalam perkuliahan siber. "Kampus ini menyediakan perkuliahan berbasis digital yang bisa diakses sivitas akademikanya di mana saja mereka berada. Bahkan, seluruh pelayanan di kampus diprogram khusus, sejak pendaftaran hingga tuntas lulus dilakukan secara digital,&rdquo; ujar Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta kepada wartawan, Jumat (17/11). Inung, panggilan akrab Ahmad Zainul Hamdi mengungkapkan, ribuan guru madrasah di pelosok-pelosok daerah sangat membutuhkan afirmasi pendidikan lanjutan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Di antara mereka ada yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selama ini guru madrasah kesulitan berkuliah karena terkendala jarak geografis, akses, hingga biaya. Padahal, mereka umumnya telah mengabdi di madrasah atau pesantren selama bertahun-tahun. Selain menjangkau guru-guru di pelosok negeri, ke depan pendirian Universitas Islam Siber itu bertujuan memberikan akses kepada pekerja migran Indonesia (PMI) yang berkeinginan untuk berkuliah dalam bidang agama. "Banyak sekali ingin kuliah. Kalau misalkan ingin kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam, kan harus kita siapkan. Nah ini kita siapkan. Melalui perkuliahan jarak jauh, kampus ini bisa memberikan kuliah bagi ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah namun kualitas tetap terkontrol," ujar Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya itu. Inung menjelaskan, ada sembilan studio di sana dengan perangkat teknologi yang sangat mendukung pembelajaran jarak jauh. Untuk memastikan program ini berjalan baik, beberapa profesor dari Universitas Hankuk juga sudah melihat langsung di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Inung menegaskan, kampus yang akan bernama Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) ini telah berjalan sejak dua tahun lalu dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Universitas Islam Siber itu ditargetkan pada pertengahan 2024 seluruh layanannya serbadigital. Kepala SubditKelembagaan dan Kerjasama Diktis Kemenag Thobib Al-Asyhar menambahkan, pendirian kampus siber itu merupakan salah satu program prioritas Kemenag. Kampus itu memang didesain secara khusus untuk program pelayanan, pengelolaan, dan perkuliahan yang keseluruhannya dilakukan jarak jauh berbasis digital. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/01445093/anggaran-rp-73-m-tunjangan-khusus-buat-9043-guru-madrasah-daerah-3t">Anggaran Rp 73 M Tunjangan Khusus Buat 9.043 Guru Madrasah Daerah 3T</a> "Kemenag ingin menunjukkan kepada masyarkaat bahwa di lingkungan PTKI itu ada proses pendidikannya murni dilaksanakan secara digital. Transformasi digital benar-benar terwujud dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat," katanya. Thobib menjelaskan, pada 2021, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara resmi meluncurkan program studi siber Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Seluruh mahasiswa pada prodi tersebut berkuliah secara daring. Pemilihan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pilot project didasari perkembangan pesat di kampus ini. Dalam 12 tahun terakhir setelah perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ke IAIN, kampus itu sudah memiliki 27 prodi dan lebih dari 17 ribu mahasiswa. Prodi PAI kampus ini juga telah mendapatkan akreditasi unggul.

Kemenag berupaya meningkatkan kualitas guru madrasah dengan memberikan ruang belajar. Guru madrasah bisa kuliah walau tinggal di daerah.

Guru Madrasah Tetap Bisa Kuliah Meski Tinggal di Daerah Pelosok atau 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag) tengah melakukan pembahasan terkait rencana pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Direktur Diktis Suyitno mengatakan, keringanan UKT tahun 2021 ini akan diberikan kepada mahasiswa terdampak pandemi Covid-19.  Diketahui, kebijakan serupa telah diberikan pada tahun anggaran 2020 dan tertuang pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 515/2020. "Keringanan UKT menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban mahasiswa yang studi pada UIN, IAIN dan STAIN dan juga pada PTKIS di tengah pandemi Covid-19 ini. Besaran dan mekanismenya diserahkan kepada Rektor/Ketua PTKIN," ujar dia, Jumat (8/1).  Bukan hanya keringanan UKT, pihaknya juga akan memberikan bantuan lainnya guna mendukung kegiatan belajar mahasiswa di masa pandemi ini. Di antaranya, pemberian bantuan paket data internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai ganti dari Bidik Misi.  "Semoga kita bisa memberikan yang terbaik pada tahun 2021 dan mahasiswa juga harus memahami kondisi PTKIN yang mengalami banyak keterbatasan anggaran", katanya.  Sementara itu, Kasubdit Sarana dan Prasarana Kemahasiswaan Diktis Ruchman menuturkan bahwa terdapat 15.153 mahasiswa yang menerima keringanan berupa penurunan UKT satu tingkat pada tahun anggaran 2020. Total anggaran yang dibutuhkan saat itu Rp 9,2 miliar.  Selain itu, ada 30.235 mahasiswa yang mendapat keringanan berupa pengurangan UKT. Pengurangan itu berbeda-beda, mulai 10 persen, 15 persen, 20 persen, 25 persen, 30 persen, 50 persen, bahkan ada yang hingga 100 persen. Total anggaran yang dibutuhkan ketika itu sebesar Rp 45,35 miliar. Sementara 6.285 mahasiswa mendapat keringanan berupa angsuran pembayaran UKT.  "Jumlah total mahasiswa penerima keringanan UKT, baik berupa pengurangan, penundaan, maupun angsuran adalah 160.757 orang dengan total anggaran Rp 54,54 miliar," tandasnya.

Dampak Pandemi, Mahasiswa PTKI Akan Segera Dapatkan Keringanan UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/UTBK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agam (Kemenag) menjadikan akreditasi program studi (prodi) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai salah satu program prioritas. Diktis telah menyiapkan anggaran Rp 22 miliar untuk proses akreditasi 791 prodi.  “Tahun 2021 harus lebih cepat lagi dalam melakukan akreditasi program studi. Prioritasnya adalah Prodi pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) dengan dana yang disiapkan 22 miliar. Data yang siap diakreditasi sejumlah 791 prodi," ungkap Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno melalui keterangan tertulis, Kamis (7/1).  Akreditasi prodi ini akan menjadi pintu masuk akreditasi institusi. Hal ini harus didukung dengan kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sebab, asesor di BAN-PT untuk Prodi di lingkungan Diktis, khususnya bidang keagamaan terbatas, sehingga diperlukan keberadaan LAM Keagamaan.  “Proses pengajuan LAM Keagamaan ini, Alhamdulillah sudah berjalan sesuai prosedur. Semoga proposal studi kelayakan LAM Keagamaan yang telah disubmit akhir tahun 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera diproses. Sehingga, Kemenag dapat diberikan mandat untuk menjalankan amanah dari LAM tersebut. Syukur hal itu bisa dimulai pada tahun 2021 ini," jelasnya.  Tahun 2021 ini, Diktis juga akan melakukan penguatan Ma’had al-Jamiah (asrama) di PTKI. Ini dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.  “Pada masa pandemi ini, di mana pembelajaran model daring atau pembelajaran jarak jauh diberlakukan, maka program Ma’had al-Jamiah, sekurangnya setahun para mahasiswa ikut dengan pesantren terdekatnya. Tentu saja, pondok pesantren yang sesuai dengan kriteria, seperti protokol kesehatan harus ketat dan jaringan internet harus kuat. Semua itu harus disiapkan dengan matang awal tahun 2021 ini,” ujarnya.  Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani juga meyakini hal tersebut akan terwujud dengan kerja sama semua pihak, terutama kerja tim Diktis. “Saya percaya dengan sepenuhnya, apa yang direncanakan oleh Direktur Diktis, insyaAllah, akan terwujud. Sebab, saya juga mendorong direktorat lain di Pendidikan Islam ini supaya dapat jalan bersama untuk mewujudkan visi misi agung dari Kemenag RI," tandas dia.

Siapkan Rp 22 miliar, Kemenag Targetkan Akreditasi Ratusan PTKI

diktis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diktis

Berita Terkini

Kemenag Siapkan Rp 30 Miliar untuk Riset Dosen Perguruan Tinggi Islam

Internasionalkan PTKI, Kemenag Gandeng Kampus-Kampus Ternama Luar Negeri

Guru Madrasah Tetap Bisa Kuliah Meski Tinggal di Daerah Pelosok atau 3T

Dampak Pandemi, Mahasiswa PTKI Akan Segera Dapatkan Keringanan UKT

Siapkan Rp 22 miliar, Kemenag Targetkan Akreditasi Ratusan PTKI

Download Aplikasi JawaPos.com