<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/sB0xr6irDGzPCtxFqyzzl04r0VUb5pqNVS9X5OjR-1-3600083114.jpg" alt="Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham bicara soal polemik tambang PBNU di Jakarta, Senin (8/12/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham bicara soal polemik tambang PBNU di Jakarta, Senin (8/12/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik internal kelembagaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih terus bergejolak, menyusul surat pemecatan terhadap KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Akar pemasalahan itu diduga persoalan terkait pengelolaan tambang. Bahkan, terkini mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyarankan agar pengelolaan tambang tersebut dikembalikan ke Pemerintah. Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham, menyatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang dikelola PBNU bukan suatu permasalahan. Menurut dia, permasalahan terjadi ada pada tata kelola. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kiai yang mengatakan bahwa kalau memang IUP ini menjadi trigger pemicu, maka sebaliknya dikembalikanlah, saya ingin mengatakan bahwa masalah IUP itu bukan, tidak lagi jadi masalah, IUP tidak masalah, bahkan kita harus berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan atensi," kata Idrus Marham di Jakarta, Senin (8/12). Ia menekankan, pelibatan PBNU dalam pengelolaan tambang merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas organisasi masyarakat (ormas). Namun, ia tak memungkiri persoalan tersebut terletak pada pengelolaannya. "Pengelolaan IUP itu di sini ada perebutan oknum-oknum tertentu, baik langsung maupun tidak langsung dan di sini permainan yang langsung itu langsung kelihatan, ada juga yang tidak langsung dia memainkan di luar," ucapnya. Di sisi lain, Idrus mengingatkan bahwa NU sejak awal dibangun sebagai gerakan pemikiran dan keagamaan. Itu adalah reaksi terhadap gerakan pemikiran dan keagamaan yang ada oleh para kiai, pesantren, dan struktur akar rumput yang menjadikan jam&rsquo;iyah sebagai rumah besar umat dan bangsa. Menurut dia, sikap Gus Yahya yang enggan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan hal yang wajar. Namun, ia menyarankan polemik internal di tubuh PBNU sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme Muktamar. &ldquo;Muktamar Lampung diundur enam bulan karena Covid. Maka secara logika sekarang harus dimajukan kembali enam bulan. Artinya, proyeksi muktamar paling lambat Mei&ndash;Juni 2026,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj menyikapi polemik internal yang terjadi di tubuh PBNU. Setelah melakukan evaluasi mendalam dan jernih, ia menilai konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Said Aqil saat menghadiri silaturahim ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12). Langkah tersebut dinilai penting demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam&rsquo;iyah dan menjaga ketenangan internal organisasi. "Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," imbuh Said Aqil di hadapan para kiai dan santri Tebuireng. &nbsp; &nbsp;

Kiai Said Aqil Sarankan Pengelolaan Tambang PBNU Kembali ke Pemerintah, Idrus Marham Sebut Tata Kelola yang Perlu Diperbaiki

Kiai Said Aqil Sarankan Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah, Idrus Marham: IUP jadi Rebutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/04/Menteri-Haji-dan-Umrah-Mochamad-Irfan-Yusuf-5JPG-1033385249.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sumber uang yang dikembalikan oleh sejumlah pihak, terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024. Total dana yang telah disita dan dikembalikan ke KPK sejauh ini mencapai hampir Rp 100 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, uang tersebut berasal dari dana yang dikelola oleh sejumlah agen travel haji dan umrah, yang berasal dari pembayaran para jamaah untuk mendapatkan kuota haji khusus. Dana itu kemudian mengalir ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag) melalui berbagai perantara. &ldquo;Itu kan uang yang dikelola biro travel dari pembayaran para jamaah. Dalam prosesnya, ada dugaan aliran uang ke oknum di Kementerian Agama melalui beragam perantara,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/10). Budi menuturkan, penyidik KPK saat ini masih mendalami secara intensif pihak-pihak perantara dalam aliran dana tersebut. Ia menyebut, jalur perantara bisa saja melalui asosiasi agen haji dan umrah, maupun pihak-pihak lain yang berperan menyalurkan dana ke pejabat Kemenag. &ldquo;Perantara-perantaranya apakah melalui asosiasi, ataukah melalui pihak lain, atau melalui asosiasi kemudian pihak lain ke Kementerian Agama, ini semuanya sedang kami dalami. Dari sini akan kami telusuri terkait dugaan aliran itu, dan sebagian uangnya sudah dilakukan penyitaan,&rdquo; jelasnya. Menurut Budi, penyitaan terhadap miliaran rupiah uang tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. &ldquo;Harapannya perkara ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka atau kerugian negara, tetapi juga bagaimana kami bisa mengoptimalkan asset recovery atau pengembalian keuangan negara,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang dalam jumlah besar dari sejumlah biro perjalanan dan asosiasi haji, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023&ndash;2024. &ldquo;Secara keseluruhan, kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau puluhan miliar, mungkin sudah mendekati Rp 100 miliar,&rdquo; ujar Setyo di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10). Meski begitu, Setyo menyampaikan bahwa pimpinan KPK masih menunggu laporan rinci dari tim penyidik terkait pihak-pihak yang telah mengembalikan uang tersebut. &ldquo;Pasti akan kami kejar semaksimal mungkin selama ada informasi tentang aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang berkaitan dengan perkara ini,&rdquo; tegasnya. <h2>Pengumuman Tersangka Menunggu Momen Tepat&nbsp;</h2> Meski demikian, hingga kini KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan hanya tunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan tersangka kasus tersebut. "Itu kan relatif soal masalah waktu aja ya, saya yakin mungkin penyidik masih ada yang diperlukan untuk melengkapi pemberkasannya atau proses penyidikannya," ujar Setyo. Setyo menegaskan tidak ada permasalahan lebih lanjut terkait pengusutan perkara dugaan korupsi kuota haji. Terlebih, KPK saat ini mulai mengusut aliran uang ke pihak travel maupun oknum di Kementerian Agama (Kemenag). "Masalah lain nggak ada kok," pungkasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan berjalan secara optimal. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK ungkap sumber uang hampir Rp 100 miliar dari dugaan korupsi kuota haji, penyidikan masih berlanjut.

KPK: Uang Nyaris Rp 100 Miliar yang Dikembalikan Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji dari Pembayaran Jamaah

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan prajurit Korps Marinir yang bergabung sebagai tentara bayaran di Militer Rusia, Satria Arta Kumbara, mengunggah sebuah video melalui akun TikTok-nya @zsorm689. Dalam video tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan meminta agar dipulangkan ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila (atas) ketidaktahuan saya, saya menandatangani kontrak dengan menteri pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah,&rdquo; buka Satria dalam unggahan tersebut.&nbsp; Pria yang pernah berdinas di Inspektorat Jenderal (Itjen) Korps Marinir itu menyampaikan bahwa saat berangkat ke Rusia, dia pamit dan memohon doa restu dari ibunya. Namun, bagi Satria, pencabutan kewarganegaraannya oleh Pemerintah Indonesia dinilai tidak sebanding dengan apapun yang dia dapatkan selama bergabung dengan tentara Rusia.&nbsp; &rdquo;Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia,&rdquo; harap Satria.&nbsp; Menurut dia, yang bisa mengakhiri kontrak itu hanya Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kementerian Pertahanan Rusia. Dia menegaskan, kewarganegaraan Indonesia adalah segala-galanya dan merupakan hal yang tidak ternilai bagi dirinya. Karena itu, dia juga meminta bantuan agar videonya diteruskan sampai kepada admin Partai Gerindra.&nbsp; &rdquo;Mohon izin, mohon bantuan teman-temen semua minta tolong diteruskan ke admin Gerindra agar disampaikan kepada beliau. Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya adalah segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di akhir video itu, Satria kembali memohon maaf karena ketidaktahuannya telah melanggar aturan dalam Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan. Dia meminta kebesaran hati dari Pemerintah Indonesia dan segenap pejabat terkait agar bersedia membantu dirinya untuk pulang ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Dan sekali lagi saya memohon kebesaran hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri kontrak tersebut, dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya, dipulangkan ke Indonesia,&rdquo; tutupnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Satria Kumbara, mantan prajurit Marinir yang jadi tentara bayaran Rusia, meminta pulang ke Indonesia dan memohon maaf kepada pemerintah.

Satria Arta Kumbara, Mantan Prajurit Marinir yang jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Maaf ke Presiden Prabowo: Mohon Pulangkan Saya ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/WOdBhl2KMRpJMg5Nk9mnoleMscPzbyBz8B1HPesf-1710151196.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mendampingi korban penahanan ijazah melapor ke Polres Tanjung Perak. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mendampingi korban penahanan ijazah melapor ke Polres Tanjung Perak. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Belasan mantan karyawan perusahaan UD Sentoso Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo Surabaya resmi melapor ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak atas dugaan penahanan ijazah yang dilakukan pihak perusahaan. Dalam laporan yang didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para mantan karyawan itu berharap agar hak mereka segera dikembalikan oleh perusahaan. Salah satu pelapor, Ananda Sasmita Putri, mengungkapkan bahwa praktik penahanan ijazah atau penarikan uang jaminan sudah terjadi sejak awal proses perekrutan.&nbsp; &ldquo;Sejak hari kedua setelah interview, kami diminta menitipkan ijazah asli atau, jika tidak bersedia, menggantinya dengan uang jaminan sebesar Rp2 juta,&rdquo; ujar Ananda, Kamis (17/4). Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada beberapa pegawai, melainkan hampir seluruh karyawan yang masuk ke perusahaan. Ia memperkirakan jumlah korban bisa lebih dari 50 orang. &ldquo;Yang melapor hari ini sekitar 12 orang, tapi jumlah ijazah yang masih ditahan bisa lebih dari 50. Ini baru sebagian. Banyak yang belum bisa datang karena masih bekerja atau ada keperluan lain,&rdquo; lanjutnya. Ananda sendiri mengaku telah resign dari UD Sentoso Seal sejak Desember 2024. Namun hingga kini, ijazahnya belum juga dikembalikan karena dirinya tidak memenuhi &ldquo;persyaratan keluar&rdquo; yang diberlakukan oleh perusahaan. &ldquo;Saya keluar tidak sesuai aturan mereka. Jadi sudah tahu ijazah saya tidak akan diberikan kecuali saya membayar Rp2 juta. Itu syaratnya,&rdquo; kata mantan admin di UD Sentoso Seal itu. Padahal, menurut Ananda, ijazah tersebut sangat dibutuhkan untuk melamar pekerjaan baru. Ia berharap laporan ini bisa mengetuk hati pemilik perusahaan agar bersedia mengembalikan dokumen pendidikan yang sangat penting bagi masa depan para mantan karyawan. &ldquo;Semoga pemilik perusahaan membuka hatinya selebar-lebarnya untuk mengembalikan ijazah kami. Meskipun itu hanya ijazah SMA atau SMK, itu hak kami. Tolong dikembalikan,&rdquo; pinta perempuan 25 tahun itu. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia menyebut Surabaya harus tetap menjadi kota yang menjunjung keadilan dan melindungi hak-hak warga, terutama pekerja.

Sejumlah mantan karyawan UD Sentoso Seal melapor ke Polres Tanjung Perak atas dugaan penahanan ijazah, didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cah

Sebut Lebih dari 50 Ijazah Ditahan Jan Hwa Diana, Eks Karyawan UD Sentoso Seal Margomulyo Surabaya: Harus Tebus Rp 2 Juta agar Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/99iipZr1S4DCNdEqtYnk0spgxp4A9PZ8l5NtTNcS-2337660629.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau sopir angkot di jalur Puncak untuk tidak nakal. (Instagram/Dedi Mulyadi)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau sopir angkot di jalur Puncak untuk tidak nakal. (Instagram/Dedi Mulyadi).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Masalah pemotongan dana kompensasi sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, yang sempat mencuat setelah diungkapkan oleh sopir bernama Emen, kini memasuki babak baru. Setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung menyelesaikan persoalan itu, Emen justru meminta agar pernyataannya dalam video viral sebelumnya diralat. Dalam video terbaru yang diunggah akun Instagram @dedimulyadi71, Emen menyampaikan bahwa persoalan telah tuntas. &ldquo;Dari kemarin mulai diinterogasi Pak Dedi sampai hari ini, Alhamdulillah udah clear,&rdquo; ujarnya, dikutip Sabtu (5/4). Emen mengatakan tidak ada lagi pungutan dari oknum Dinas Perhubungan dan dana sebesar Rp 1 juta yang sempat dipotong dari para sopir telah dikembalikan. Ia juga mengaku telah bertemu langsung dengan Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk membahas penyelesaian masalah ini. Namun, Emen secara khusus meminta agar Gubernur Dedi Mulyadi meralat video lamanya yang sempat viral. &ldquo;Untuk itu Pak Dedi, yang kemarin diralat Pak Dedi, itu tidak benar,&rdquo; kata Emen. Menanggapi pernyataan Emen, Dedi Mulyadi memberikan respons tegas. Ia menyatakan bahwa bila dana dikembalikan, maka sebelumnya memang ada pengambilan. &ldquo;Logika sederhana: Kalau ada pengembalian, itu artinya didahului oleh pengambilan. Satu kata dari saya: SELIDIKI!!!&rdquo; tulisnya dalam caption Instagram. Sebelumnya, Dedi Mulyadi sempat mengunggah video perbincangan dengan Emen yang menyebut adanya pemotongan dana kompensasi Rp 200 ribu per orang. Dana itu untuk "ucapan terima kasih" kepada pihak yang membantu proses administrasi kompensasi sopir agar libur di masa lebaran. Video itu viral dan memicu reaksi publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Lalu Lintas, Dadang Kosasih, membantah keterlibatan pihaknya dalam pemotongan dana. Ia menyatakan Dishub tidak ikut campur dan telah memastikan bahwa tidak ada pungutan apa pun kepada para sopir angkot. &ldquo;Kita udah sepakat bahwa semua tidak ada pemungutan yang Rp 200 ribu itu,&rdquo; tegas Dadang. Dengan pernyataan terbaru ini, isu potongan dana kompensasi sopir angkot memang diklaim telah selesai. Namun, permintaan ralat dari Emen dan respons Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa polemik ini belum benar-benar usai dan perlu pendalaman lebih lanjut.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menolak meralat pernyataan soal pemotongan kompensasi sopir angkot Puncak Bogor usai potongan dana dikembalikan.

Sopir Angkot Puncak Bogor Minta Gubernur Jabar Ralat Pernyataan Setelah Potongan Dana Kompensasi Dikembalikan, Dedi Mulyadi: Selidiki!

Dikembalikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dikembalikan

Berita Terkini

Kiai Said Aqil Sarankan Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah, Idrus Marham: IUP jadi Rebutan

KPK: Uang Nyaris Rp 100 Miliar yang Dikembalikan Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji dari Pembayaran Jamaah

Satria Arta Kumbara, Mantan Prajurit Marinir yang jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Maaf ke Presiden Prabowo: Mohon Pulangkan Saya ke Indonesia

Sebut Lebih dari 50 Ijazah Ditahan Jan Hwa Diana, Eks Karyawan UD Sentoso Seal Margomulyo Surabaya: Harus Tebus Rp 2 Juta agar Dikembalikan

Sopir Angkot Puncak Bogor Minta Gubernur Jabar Ralat Pernyataan Setelah Potongan Dana Kompensasi Dikembalikan, Dedi Mulyadi: Selidiki!

Download Aplikasi JawaPos.com