<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/9P8il0Q36b1NXV0xeDtiEMlsZ3EtAbR2fnym6QC5-524897211.jpg" alt="Haryo Limanseto. (Humas Kemenko Ekonomi)" width="100%">
<figcaption>Haryo Limanseto. (Humas Kemenko Ekonomi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memastikan bahwa bukan data pribadi rakyat Indonesia yang bakal dikelola perusahaan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Dia menyatakan, transfer data yang dilakukan hanya yang bersifat komersial.&nbsp; Pernyataan ini disampaikan Haryo guna merespons kabar perihal pengelolaan data pribadi rakyat Indonesia, yang tertuang dalam pernyataan bersama atau joint statement antara AS-Indonesia terkait tarif resiprokal, sebagaimana telah dirilis di laman resmi Gedung Putih.&nbsp; "Bukan data pribadi tapi data komersil. jadi bukan data pribadi atau data-data strategis yang dilarang dikeluarkan di aturan undang-undang," kata Haryo kepada wartawan, dikutip Kamis (24/7).&nbsp; Dia juga memastikan bahwa perihal kesepakatan transfer data ini secara teknis akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kendati begitu, Haryo membeberkan contoh dari data komersial yang akan dikelola AS.&nbsp; Misalnya, kata Haryo, data yang dikumpulkan bank. Kemudian data tersebut diolah menjadi riset penjualan produknya. Data yang telah diolah inilah yang bisa diakses oleh AS, bukan data pribadi.&nbsp; "Jadi, kalau data pribadi itu kan kayak nama, umurnya, tapi kalau data komersil itu kan kayak pengolahannya," bebernya.&nbsp; Selanjutnya, Haryo juga memastikan dalam perjanjian tarif ini, AS tidak akan serta merta mengambil data seenaknya. Pasalnya, Indonesia punya payung hukum dalam undang-undang. Lebih rinci terkait transfer data ini, anak buah Menko Airlangga Hartarto ini memastikan akan diatur lebih lanjut oleh Komdigi.&nbsp; "Nanti diatur sama komdigi, itu pengaturan lebih lanjutnya. Tapi prinsipnya, data pribadi tidak, data strategis yang menyangkut rahasia negara tidak, data komersil saja," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi rakyat Indonesia akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal Negeri Paman Sam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Lembar Fakta Amerika Serikat dan Indonesia dalam mencapai kesepakatan tarif dagang yang dikutip dari laman resmi Whitehouse.org, pada Rabu (23/7).&nbsp; Dalam lembar fakta atau fact sheet itu, Pemerintah AS menyebut kesepakatan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari penghapusan hambatan perdagangan digital.&nbsp; "Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat, melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," bunyi fact sheet dalam laman resmi Whitehouse.&nbsp; Melalui lembar fakta itu, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan asal AS telah lama mengupayakan reformasi itu sejak beberapa tahun lalu. "Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun," lanjut pernyataan itu.

Haryo Limanseto menegaskan bahwa kesepakatan transfer data dengan AS hanya melibatkan data komersial, bukan data pribadi rakyat Indonesia.

Pemerintah Pastikan Bukan Data Pribadi Rakyat Indonesia yang Bakal Dikelola Perusahaan AS, melainkan Data Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/images-2022-09-22T141753693-82586043-38233942.jpeg" alt="Ilustrasi perlindungan data pribadi. (ZDNet)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perlindungan data pribadi. (ZDNet)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi rakyat Indonesia akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal Negeri Paman Sam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Lembar Fakta Amerika Serikat dan Indonesia dalam mencapai kesepakatan tarif dagang yang dikutip dari laman resmi Whitehouse.org, pada Rabu (23/7). Dalam lembar fakta atau fact sheet itu, Pemerintah AS menyebut kesepakatan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari penghapusan hambatan perdagangan digital. "Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," bunyi fact sheet dalam laman resmi Whitehouse. Melalui lembar fakta itu, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan asal AS telah lama mengupayakan reformasi itu sejak beberapa tahun lalu.&nbsp;"Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun," lanjut pernyataan itu. Tak hanya persoalan perlindungan data pribadi, Amerika Serikat dan Indonesia juga akan menyelesaikan komitmen terkait perdagangan, jasa, dan investasi digital. Terlebih, Indonesia memang telah berkomitmen untuk menghapuskan lini tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) yang ada untuk "produk tak berwujud" dan menangguhkan persyaratan terkait pada deklarasi impor. Hal itu guna mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat. Selain itu juga mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO. Lebih lanjut, Gedung Putih juga mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu mendatang, Amerika Serikat dan Indonesia akan segera menandatangani joint statement terkait tarif impor. Adapun kesepakatan ini untuk memberikan manfaat bagi bisnis dan sektor ketenagakerjaan di Amerika. Gedung Putih merilis bahwa hingga saat ini AS mengalami defisit perdagangan barang terbesar kelima belas dengan Indonesia. Total defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia adalah USD 17,9 miliar pada tahun 2024. Sebelum kesepakatan ini, tarif rata-rata sederhana yang diterapkan Indonesia adalah 8 persen sedangkan tarif rata-rata yang diterapkan AS adalah 3,3 persen. Setelah adanya proses negosiasi, tarif impor dari AS yang dikenakan untuk Indonesia telah disepakati sebesar 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Di sisi lain, barang-barang dari Amerika yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan bea masuk atau nol persen tarif.

Pemerintah AS kelola data pribadi Indonesia, capai kesepakatan tarif dagang antara kedua negara, dampak bagi bisnis dan investasi.

Data Pribadi Rakyat Indonesia Bakal Dikelola Perusahaan Amerika Serikat, jadi Bagian Kesepakatan Tarif Dagang Indonesia-AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-minta-pemerintah-urungkan-niat-pemotongan-gaji-pns-untuk-zakat_m_186948.jpeg" alt="Ilustrasi Zakat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia berpotensi besar menjadi kiblat pengelolaan zakat ideal di tingkat dunia. Bukan dari sisi berapa banyak dana zakat yang terkumpul. Tetapi dari peran negara dan masyarakat yang seimbang dalam mengelola zakat. Tak seperti di Malaysia dan Arab Saudi yang sentralistik.&nbsp; Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Irfan Syauqi Beik dalam keterangannya Minggu (1/6) malam. Dia menjelaskan, merujuk UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, terjadi keseimbangan posisi atau peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.&nbsp; Irfan menuturkan, lewat UU Zakat itu, negara hadir melakukan pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Sebaliknya kehadiran negara itu tidak meniadakan peran serta masyarakat. Dia menilai Indonesia saat ini bisa menjadi kiblat ideal untuk regulasi zakat. Pasalnya, pendekatan inklusif yang diambil pada UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, berhasil mengakomodasi peran serta swasta dalam pengelolaan zakat. Kondisi di Indonesia itu berbeda dengan Malaysia dan Arab Saudi. Di kedua negara itu, lanjut Irfan, pengelolaan zakat menerapkan sistem sentralistik. Yaitu pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola negara. Sedangkan di Indonesia justru memberi ruang kepada pemerintah dan lembaga nonpemerintah atau swasta berperan aktif dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. &ldquo;Malaysia dan Saudi saat ini jadi parameter pengelolaan zakat terbaik secara administratif," kata Irfan. Tetapi di Malaysia dan Arab Saudi tegas tidak mengakomodasi peran swasta untuk urusan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Berbeda dengan di Indonesia yang juga melibatkan pihak swasta, termasuk masyarakat untuk mengelola zakat. Dia juga mengingatkan bahwa UU 23/2011 sudah cukup akomodatif dan bijaksana untuk membangun sistem zakat nasional. Irfan mengatakan, sistem zakat di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Dengan ditandai peningkatan pengumpulan, penyaluran, serta pelaporan kinerja zakat secara transparan dan akuntabel. Menurut dia, kemajuan itu adalah hasil dari sinergi antara Baznas sebagai lembaga negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai mitra swasta. Lewat struktur regulasi yang terbuka dan inklusif, dia meyakini Indonesia memiliki potensi besar menjadi model ideal tata kelola zakat di tingkat global. Tetapi Irfan menekankan pentingnya mempertahankan prinsip kemitraan strategis antara negara dan masyarakat. Irfan lantas merespons pandangan yang menyudutkan fungsi regulator parsial dan koordinator pengelolaan zakat yang melekat pada Baznas. Baginya pandangan itu bisa jadi disebabkan oleh pengaruh praktik industri keuangan komersial yang operasionalisasinya didasarkan pada filosofi kompetisi bebas antar operator atau lembaga keuangan yang ada. Efek dari kompetisi bebas itu, diperlukan adanya wasit berupa regulator yang bersifat independen. Regulator yang tidak bisa diatur dan diintervensi oleh salah satu pihak yang berkompetisi. "Filosofi ini menjadikan antara lembaga keuangan pemerintah dan swasta, seperti bank BUMN dan bank swasta, menjadi dua kesebelasan yang berbeda, yang bertanding dalam satu liga keuangan domestik," jelas Irfan.&nbsp; Dia mengatakan Filosofi itu, tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan pada sektor zakat. Karena filosofi lembaga zakat haruslah menjadi satu tubuh, atau menjadi satu kesebelasan. Di mana posisi Baznas adalah kapten kesebelasan. Dia berharap semua lembaga zakat seharusnya berpikir dalam satu konteks tubuh sistem perzakatan nasional. Bukan sebaliknya berpikir sebagai dua entitas yang bertanding. "Di mana ada yang menang dan ada yang kalah," pungkasnya.

Irfan Syauqi Beik menilai Indonesia bisa jadi kiblat pengelolaan zakat dunia dengan pendekatan inklusif dan sinergi antara negara dan rakyat

Indonesia Bisa Jadi Kiblat Ideal Pengelolaan Zakat Dunia karena dikelola secara Inklusif, Tak Seperti Malaysia dan Saudi yang Sentralistik

Dikelola

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dikelola

Berita Terkini

Pemerintah Pastikan Bukan Data Pribadi Rakyat Indonesia yang Bakal Dikelola Perusahaan AS, melainkan Data Komersial

Data Pribadi Rakyat Indonesia Bakal Dikelola Perusahaan Amerika Serikat, jadi Bagian Kesepakatan Tarif Dagang Indonesia-AS

Indonesia Bisa Jadi Kiblat Ideal Pengelolaan Zakat Dunia karena dikelola secara Inklusif, Tak Seperti Malaysia dan Saudi yang Sentralistik

Download Aplikasi JawaPos.com