<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure> 
<figcaption>
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/menteri-pendidikan-dasar-dan-menengah-mendikdasmen-prof-dr-abdul-muti-memastikan-bahwa-kementeriannya-sudah-mengajukan-anggaran-belanja-tambahan-abt-sebesar-rp-181-triliun-ke-dpr-antara-photo-TwTL6.webp" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu&rsquo;ti memastikan bahwa Kementeriannya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 Triliun ke DPR. (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu&rsquo;ti memastikan bahwa Kementeriannya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 Triliun ke DPR. (Antara Photo)&nbsp;</figcaption>
</figure>
</figcaption>
</figure>
JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu&rsquo;ti memastikan bahwa Kementeriannya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 Triliun ke DPR. Pengajuan ABT Kememdikdasmen ini bukan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). &ldquo;Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/3).
Setelah memaparkan pengajuan ABT di DPR, saat ini Kemendikdasmen tengah menunggu keputusan DPR. &ldquo;Kami dalam posisi menunggu keputusan,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti. ABT atau Anggaran Biaya Tambahan adalah permintaan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak. ABT diajukan Kementerian dengan program yang membutuhkan anggaran biaya tambahan.&nbsp;
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan. Sebab, saat ini banyak Satuan Pendidikan dalam kondisi yang rusak dan cukup memprihatinkan. &ldquo;Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,&rdquo; kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
Program kedua adalah Program Digitalisasi Pendidikan. Dengan mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto, saat ini setiap Satuan Pendidikan akan mendapat tambahan alokasi IFP (Interaktif Flat Panel) atau PID (Panel Interaktif Digital). Rencananya di tahun 2026 ini Kemendikdasmen akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan. &ldquo;Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,&rdquo; imbuhnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603030355/uji-bpom-negatif-bgn-pastikan-kematian-siswa-min-2-bengkulu-utara-tak-terkait-mbg">Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa MIN 2 Bengkulu Utara Tak Terkait MBG</a>&nbsp;
Program lain yang sudah disetujui DPR adalah program beasiswa untuk guru yang belum meraih jenjang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1). Dengan program ini, para guru itu akan mendapatkan beasiswa sebesar 3 juta per semester. &ldquo;Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu orang guru se Indonesia,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti.&nbsp;
Guru honorer juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam usulan ABT yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen ke DPR itu, guru honorer akan mendapatkan tambahan insentif. &ldquo;Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu,&rdquo; ujar Mu&rsquo;ti.
Sementara itu, dalam paparannya, Mendikdasmen mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian tak terpisahkan dari program Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah. &ldquo;Terutama yang berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat dan tidur cepat,&rdquo; ujarnya.&nbsp;
MBG juga merupakan bagian dari program Pendidikan karakter yang merupakan program Prioritas Presiden dan juga Program Prioritas Kementerian Dikdasmen, yang terdiri atas penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, tertib, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, budaya bersih, tata krama, dan sebagainya. &ldquo;Jadi MBG memiliki kaitan yang sangat langsung dengan program Kementerian Dikdasmen,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti.
Mu&rsquo;ti lalu mengungkapkan, bahwa menurut laporanan terakhir Sekjen Kemendikdasmen, penerima MBG saat ini adalah sebanyak 49.614.433 siswa, dari total 53.394.088 siswa sekolah, atau telah mencapai 93 persen dari total siswa di seluruh Indonesia. Yang belum menerima 3.780.445 siswa. Sementara, sekolah yang sudah menerima sebanyak 288.845 dari total 434.812 Satuan Pendidikan, atau 66,5 persen dari sekolah di Indonesia. &ldquo;Jadi capaiannya sudah sangat tinggi,&rdquo; kata Mendikdasmen.
Kemendikdasmen telah mendapatkan temuan menarik tentang kontribusi program MBG terhadap pendidikan karakter dan motifasi belajar siswa. Dari kerja sama penelitian dengan Lab Sosio Universitas Indonesia ditemukan bahwa Program MBG membantu murid untuk mendapatkan pangan bergizi, khususnya kelompok sosio ekonomi rendah.
MBG juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dari produk maupun makan bersama dan lebih semangat dalam belajar. Sementara itu, MBG juga sangat disukai dan dirasakan manfaatnya oleh murid. &ldquo;Karena itu program ini diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti memastikan bahwa Kementeriannya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 Triliun ke DPR.

Kemendikdasmen Ajukan Anggaran Belanja Tambahan Senilai Rp 181 Triliun, Tegaskan Tak Ada yang Terambil untuk MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/JKT_Raker-Mendikdasmen-Dengan-Komisi-X_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-1484090258.jpg" alt="Mendikdasmen Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Mendikdasmen Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) gerak cepat menangani musibah ambruknya atap bangunan SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi kondisi serupa terulang, Kemendikdasmen telah mendirikan tiga tenda darurat di halaman sekolah. Tiga tenda darurat tersebut diharapkan dapat sementara memfasilitasi para murid untuk belajar, di samping proses perbaikan gedung sekolah dilakukan. Kementerian yang dipimpin oleh Abdul Mu&rsquo;ti itu pun telah menganggarkan dana sekitar Rp 2 Miliar untuk proses perbaikan. "Nanti kita akan perbaiki. Sudah ada alokasi anggarannya untuk tahun 2025, sehingga setelah ini nanti akan ada follow up dari Pak Direktur SMK untuk langsung nanti berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah," tutur Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Kamis (11/9). Mendikdasmen Mu'ti pun telah mengunjungi lokasi SMKN 1 Cileungsi. Namun menurutnya, peninjauan tidak bisa dilakukan sampai dalam karena memang ada garis polisi. "Informasi dari kepala sekolah memang bangunan ini termasuk bangunan yang lama karena sudah dibangun dari 2015," ujarnya. Selain itu, Mu'ti juga menyempatkan diri untuk menjenguk murid dan guru yang menjadi korban dalam musibah pada Rabu (10/9). Setidaknya, ada sekitar 31 murid dan 2 guru yang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut, dimana diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Saat kejadian tersebut, kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Ada 136 siswa kelas 10 dan 11 di tiga ruangan kelas yang sedang belajar. Kemudian, terdapat 102 siswa yang sedang belajar tes kemampuan akademik (TKA) di ruang aula kelas 12. Lalu tiba-tiba, sekitar pukul 09.10 WIB, atap di salah satu gedung ambruk. Para pelajar dan guru di empat ruangan yang ada di lantai dua terdampak. Mereka tertimpa runtuhan atap dan dinding. Sehingga, banyak murid yang akhirnya mengalami luka-luka.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendirikan tenda darurat setelah ambruknya atap bangunan SMKN 1 Cileungsi.

Respons Bangunan SMKN 1 Cileungsi yang Ambruk, Kemendikdasmen Dirikan 3 Tenda Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/rozin-3680702868.jpeg" alt="Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Majelis Masyayikh terus memperkuat mutu pendidikan pesantren melalui penyelenggaraan Pelatihan Asesmen Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 25&ndash;29 Agustus 2025 di Tangerang. Kegiatan ini bentuk dari upaya Majelis Masyayikh dalam melaksanakan amanat UU No.18/2019 tentang Pesantren. &nbsp; Dalam pelatihan yang berlangsung lima hari ini, peserta mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus; diskusi kelompok, simulasi asesmen, serta praktik penggunaan instrumen penjaminan mutu melalui aplikasi SYAMIL. Materi pelatihan mencakup pemahaman regulasi, standar mutu, kode etik, hingga penyusunan laporan asesmen yang objektif, reflektif, dan solutif. Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa penilaian mutu pendidikan pesantren memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga pendidikan umum. &ldquo;Pesantren tidak diukur dengan kemampuan kuantitatif semata. Pesantren boleh diukur, tetapi oleh orang-orang yang memahami pesantren itu sendiri, yang bisa menjiwai substansi dan spirit pengembangan keilmuan pesantren,&rdquo; ungkapnya. Gus Rozin menjelaskan, keberhasilan pendidikan pesantren tidak bersifat tunggal atau berdasarkan standar yang ditetapkan negara seperti matematika atau fisika. Keberhasilan tersebut justru diukur dari capaian yang sedang dikembangkan oleh pesantren itu sendiri. &ldquo;Dikdasmen ini menyiapkan calon kader ulama. Pesantren harus semakin meneguhkan jati dirinya dengan kutubutturots dan dirasah islamiyah sebagai titik tumpu, sekaligus menjadi bekal untuk menjawab problematika kebangsaan,&rdquo; tambahnya. Ia juga menekankan bahwa hubungan antara asesor dan pesantren bukanlah relasi antara penilai dan yang dinilai. &ldquo;Asesor datang bukan untuk menghakimi, melainkan membantu pesantren memetakan potensi, kelebihan, dan kekurangan agar bisa diselesaikan bersama. Kita datang sebagai keluarga besar pesantren,&rdquo; tegasnya. Senada dengan itu, Prof. Abd A&rsquo;la Basyir selaku Anggota Majelis Masyayikh Divisi Dikdasmen, menekankan pentingnya strategi pelatihan yang partisipatif dan kolaboratif. &ldquo;Para asesor harus memahami secara komprehensif kebijakan, konsep, prinsip, dan kerangka kerja penjaminan mutu. Asesor adalah penjaga gawang kualitas pesantren. Dengan budaya mutu dan perbaikan berkelanjutan, kita tunjukkan bahwa pesantren bisa menjadi model pendidikan masa depan, bahkan rujukan dunia global,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Kegiatan ini bentuk dari upaya Majelis Masyayikh dalam melaksanakan amanat UU No.18/2019 tentang Pesantren.

Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesmen Dikdasmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/bansos-guru-3377437993.jpg" alt="Kemensos segera Salurkan Bansos untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemensos segera Salurkan Bansos untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ada angin segar untuk para guru non-aparatur sipil negara (ASN) dan non-sertifikasi. Pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mereka dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah telah mengumpulkan dan memverifikasi data para guru calon penerima bansos tersebut. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonsolidasikan data guru non-ASN dan non-sertifikasi untuk menerima bansos dari Presiden.&nbsp; Pemadanan data guru untuk Bansos ini disebutnya turut menjadi bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujarnya dalam rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, pemadanan disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi, hingga status pegawai. "BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," jelasnya. Ia mengatakan, pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, ketika ditemukan nama ganda dapat langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN.&nbsp; "Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus," ungkapnya. Menurutnya, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan langkah penting guna menyukseskan program Presiden Prabowo terkait kesejahteraan guru. Nantinya, Kemensos bertugas menyalurkan bansos untuk guru yang berada di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kemenag. Sementara, BPS membantu menyiapkan datanya. Seperti diketahui, pada puncak peringatan Hari Guru 2024, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan kesejahteraan guru. Tidak hanya guru ASN, tapi juga untuk mereka yang honorer dan belum memiliki sertifikasi. Bagi honorer ini, rencananya akan diberikan bantuan tunai. Namun, hingga kini masih belum diketahui berapa indeks bantuan yang akan diberikan nanti.

Pemadanan data guru untuk Bansos ini disebutnya turut menjadi bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kemensos segera Salurkan Bansos untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendikbud-beri-bantuan-ke-219-sekolah-smk-untuk-program-revitalisasi_m_207375.jpeg" alt="Mendikbud, Muhadjir Effendy dan Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad" width="100%">
<figcaption>Mendikbud, Muhadjir Effendy dan Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan kepada 219 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, dijalankanlah program Revitalisasi tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menjelaskan bantuan yang diberikan diharapkan dapat menaikkan kualitas SMK di Indonesia. Sehingga, peningkatan mutu dapat dirasakan di masa mendatang. "Ada 15 jenis bantuan yang diberikan, di antaranya Pembinaan Pengelolaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada 219 SMK, dan Teaching Factory kepada 105 SMK," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/6/kemendikbud" target="_blank">Muhadjir </a>dalam sambutannya, Jakarta, Rabu (25/4). Sementara itu, Direktur Pembinaan SMK Bakrun memaparkan 15 jenis bantuan yang disebut oleh Mendikbud. Selain Pembinaan Pengelolaan Berbasis Teknologi Informasi, Komunikasi dan bantuan Teaching Factory, Kemendikbud juga memberikan bantuan Technopark diberikan kepada 31 SMK. Lalu, lanjut Bahkrun, bantuan Pengembangan SMK Pariwisata diberikan kepada 47 SMK, bantuan Pengembangan SMK Kelautan diberikan kepada 25 SMK, dan bantuan Pengembangan SMK Pertanian diberikan kepada 32 SMK, bantuan Pelaksanaan Pemasaran Tamatan (Job Matching) diberikan kepada 6 SMK. Sedangkan untuk 18 SMK, Kemendikbud memberikan bantuan Pelaksanaan Kelas Industri, lalu bantuan Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah diberikan kepada 75 SMK, serta bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus diberikan kepada 15 SMK, dan bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) diberikan kepada 7 SMK. Tidak lupa, Kemendikbud juga membantu Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) diberikan kepada 147 SMK, bantuan Peralatan Praktik Kompetensi Kerja diberikan kepada 90 SMK, bantuan Pembangunan Perpustakaan diberikan kepada 7 SMK, dan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK diberikan kepada 25 SMK. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan, bantuan yang diberikan kepada 219 SMK kali ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah. Sehingga, diharapkan minimal 80 persen lulusan SMK bisa diserap dunia industri ataupun berwirausaha. "Target utama, SMK yang direvitalisasi itu sudah&nbsp;link&nbsp;dengan industri. Karena&nbsp;kan&nbsp;jumlah SMK kita banyak, ada 13.900 SMK jadi 219 SMK ini diharapkan bisa menjadi model bagi sekolah lain," kata Hamid. Walaupun tidak lepas dari itu, Hamid melihat persoalan minimnya guru SMK masih menjadi fokus utama pemerintah. Sehingga sampai saat ini, pelatihan keahlian ganda masih terus dioptimalkan. Menurut Hamid, diharapkan proses dan waktu tidak mengkhianati hasil pelatihan dari program keahlian ganda tersebut. "Semisal kemarin kita mulai beri pelatihan ganda kepada guru SMK, terus tahun ini kita tagih hasil dari pelatihan itu, kan tidak bisa langsung begitu," tegasnya.

Kemendikbud Beri Bantuan ke 219 Sekolah SMK untuk Program Revitalisasi

dikdasmen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dikdasmen

Berita Terkini

Kemendikdasmen Ajukan Anggaran Belanja Tambahan Senilai Rp 181 Triliun, Tegaskan Tak Ada yang Terambil untuk MBG

Respons Bangunan SMKN 1 Cileungsi yang Ambruk, Kemendikdasmen Dirikan 3 Tenda Darurat

Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesmen Dikdasmen

Kemensos segera Salurkan Bansos untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi

Kemendikbud Beri Bantuan ke 219 Sekolah SMK untuk Program Revitalisasi

Download Aplikasi JawaPos.com