<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/JKT_RENCANA-KA-BANDARA-AKNA-TERHUBUNG-KE-LRT-JABODEBEK_HANHNG-HAMBARA_131202024-1-708652730.jpg" alt="Satu rangkaian kereta bandara berhenti di Stasiun KA Bandara BNI City, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Kementerian Perhubungan memastikan kereta api (KA) Bandara Soekarno Hatta akan terhubung dengan Light Rail Transit (LRT) atau Lintas Raya Terpadu Jakarta B" width="100%">
<figcaption>Satu rangkaian kereta bandara berhenti di Stasiun KA Bandara BNI City, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Kementerian Perhubungan memastikan kereta api (KA) Bandara Soekarno Hatta akan terhubung dengan Light Rail Transit (LRT) atau Lintas Raya Terpadu Jakarta B</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line memastikan bahwa penutupan Stasiun Karet tidak dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan, rencana itu masih dalam proses kajian. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus memastikan pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Adapun penutupan Stasiun Karet masih dalam pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. "Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,&rdquo; kata Joni melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/1). Lebih lanjut, Joni juga mengatakan bahwa rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Di samping bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line Basoetta dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, dengan pemangkasan waktu tempuh dari yang sebelumnya mendekati 1 jam menjadi sekitar 40 menit, diharapkan ke depannya Commuter Line Basoetta dapat meningkatkan kapasitas angkut penumpang. &ldquo;Hal itu dilakukan KAI Commuter untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pesawat yang menggunakan kereta dari Bandara Soetta menuju pusat Kota Jakarta dan sebaliknya,&rdquo; jelasnya. Saat ini, KAI Commuter tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City. Di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun. &ldquo;Tak hanya itu, KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha sehingga dapat mendukung pelaku UMKM,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mewacanakan untuk menutup Stasiun Karet yang saat ini melayani penumpang KRL Commuter Line. Nantinya, pengguna KRL hanya akan turun di Stasiun BNI City.&nbsp; Menurut Erick, Stasiun Karet memiliki jarak yang berdekatan dengan Stasiun KRL sekaligus Stasiun Kereta Bandara BNI City dan Stasiun Sudirman. Sehingga keberadaannya tidak efektif untuk menaik-turunkan penumpang.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &ldquo;Ini yang tadi dibilang, kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi. Mungkin di (Stasiun) Karet ditutup,&rdquo; ujar Erick saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI, Jakarta Kamis (2/1).

KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line memastikan bahwa penutupan Stasiun Karet tidak dilakukan dalam waktu dekat.

Soal Penutupan Stasiun Karet, KAI Commuter Sebut Masih Dikaji dan Belum Akan Dilakukan Dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/PDIP-Gelar-Peringatan-Peristiwa-Kudatuli-1996-Dery-Ridwansah-1-1240215249.jpg" alt="Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi, terkait banyaknya pejabat yang datang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi, terkait banyaknya pejabat yang datang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mengkaji lagi terkait wacana untuk mengubah sistem Pilkada di Indonesia.&nbsp; Pernyataan Ganjar ini menanggapi rencana Prabowo yang ingin mengubah sistem Pilkada menjadi kembali dipilih melalui DPRD.&nbsp;"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12). "Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," sambungnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan agar wacana Pilkada melalui DPRD dikaji lebih komprehensif. Tentunya dengan mendengar aspirasi rakyat dan para pemangku kepentingan. "Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," tegas Ganjar. Meski demikian, Ganjar menyatakan partainya belum bisa bersikap menolak atau menerima rencana tersebut.&nbsp;"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," ucap Ganjar.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12) malam. Prabowo membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien. &nbsp;

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji lagi wacana mengubah sistem Pilkada.

Ganjar Ingatkan Prabowo Tak Terburu-buru Ubah Sistem Pikada: Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/IMG-20241125-WA0095-1-2597322817.jpg" alt="Menpora Dito Ariotedjo memberikan perkembangan terbarit terkait proses naturalisasi Ole Romeny. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menpora Dito Ariotedjo memberikan perkembangan terbarit terkait proses naturalisasi Ole Romeny. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses naturalisasi pemain keturunan Ole Romeny masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Berkas calon pemain Timnas Indonesia itu sampai saat ini masih dalam kajian di PSSI. Ole Romeny telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 16 November lalu, sehari selepas pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang. Meski tak berfoto dengan gaya salaman, penyerang FC Utrecht itu diyakini sudah sepakat untuk menjalani naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun itu diproyeksikan membela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeny diharapkan bisa membantu mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi, sudah sembilan hari sejak Ole Romeny bertemu dengan Erick Thohir, proses naturalisasinya masih belum ada kemajuan. Berkas dan dokumen pemain yang bersangkutan sampai saat ini belum masuk ke wilayah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Belum, sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo ditemui di Kemenpora RI, Senin (25/11). Situasi proses naturalisasi Ole Romeny ini pun sangat berbeda jika dibandingkan dengan pergerakan yang dilakukan PSSI saat memproses alih warga negara tiga pemain keturunan sebelumnya, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, dan Kevin Diks. Dalam proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, mereka hanya butuh waktu beberapa hari untuk mulai masuk dan diproses pemerintah setelah bersalaman dengan Erick Thohir.&nbsp; Mees Hilgers dan Eliano Reijnders diketahui bersalaman dengan Erick Thohir pada 6 September 2024. Lima hari kemudian, Presiden Joko Widodo saat itu sudah mengeluarkan surat presiden untuk dikirim dan dibahas oleh DPR RI. Sementara Kevin Diks, mengawali prosesnya dengan pengumpulan berkas dan bersalaman dengan Erick Thohir pada 12 Oktober. Lima hari kemudian, dokumennya sudah masuk di Kemenpora RI untuk diproses lebih lanjut. Meski belum menerima berkasnya secara formal, Menpora Dito mengaku sudah tahu rencana PSSI untuk menaturalisasi Ole Romeny. Pihaknya pun kini tinggal menunggu langkah lanjutan federasi sepak bola Indonesia tersebut. "Tapi pekan lalu saat yang bersangkutan (Ole Romeny) datang ke GBK, sudah disampaikan juga oleh pak Ketum (PSSI) akan melakukan naturalisasi terhadap Ole Romeny. Jadi kami masih menunggu," ucap Dito. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sendiri sebelumnya menyatakan bahwa federasi saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan proses naturalisasi Ole Romeny. PSSI belum ada rencana memproses pemain keturunan lain. "Sementara kita fokus di Ole dulu karena kita perlu stiker. Mudah-mudahan di Maret (beres)," jelas Erick Thohir.

Proses naturalisasi pemain keturunan Ole Romeny masih belum menunjukkan perkembangan signifikan, dan berkasnya masih dalam kajian PSSI.

Tak Secepat Kevin Diks dan Mees Hilgers, Proses Naturalisasi Ole Romeny untuk Timnas Indonesia Masih Dikaji PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/Angkutan-barang-dilarang-lewat-selama-lebaran-3703438236-1-3837041780.jpg" alt="Situasi arus lalu lintas di Jalan Pantura Tuban pada hari Kamis (4/4) atau sehari sebelum pembatasan angkutan barang diberlakukan./Andreyan/Radar Tuban" width="100%">
<figcaption>Situasi arus lalu lintas di Jalan Pantura Tuban pada hari Kamis (4/4) atau sehari sebelum pembatasan angkutan barang diberlakukan./Andreyan/Radar Tuban</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 unuk lewat jalur mudik pada saat hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN) masih menuai pro dan kontra. Terlebih tak lama lagi akan masuk periode Natal dan Tahun Baru, beberapa bulan kemudian Hari Raya Idul Fitri. Sebab, masih ada pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Dosen Fakultas Manajemen dan Bisnis Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL) Trisakti, Euis Saribanon, meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lebih bijak lagi melihat dampak yang ditimbulkan atas pelarangan ini. Terutama dampak terhadap industri yang bisa mengganggu ekonomi nasional. Dia menyarankan agar pemerintah cukup melakukan pengaturan jalan saja.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Pemerintah harus lebih bijak melihat dampak kerugian yang diakibatkan kebijakan pelarangan yang dibuat pada setiap hari-hari besar keagamaan. Apalagi kebijakan itu masih menimbulkan keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain yang terkait,&rdquo; ujar Euis, Jumat (22/11). Dia mencontohkan, industri-industri yang memiliki pabrik-pabrik harus beroperasi selama 24 jam setiap harinya, pasti akan mengalami kerugian dengan adanya kebijakan pelarangan tersebut. Begitu juga dengan pelaku usaha ekspor impor yang hampir semua menggunakan truk-truk sumbu 3.&nbsp; &ldquo;Distribusi mereka pasti akan terganggu jika dilakukan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi,&rdquo; lanjutnya. Karenanya, dia mengusulkan agar sebelum mengeluarkan kebijakan pelarangan ini, pihak kemenhub harus melihat secara komprehensif, tidak hanya dari satu sisi saja. Sehingga dampak terhadap beberapa sisi lain bisa diantisipasi.&nbsp; &ldquo;Jadi, diperlukan kehati-hatian saat memberlakukan kebijakan pelarangan tersebut. Apalagi kalau sampai itu mengganggu perekonomian nasional kita,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Menurut dia, pelarangan terhadap truk sumbu 3 saat HBKN&nbsp;pasti akan mengganggu distribusi produk barang jadi dari industri. Artinya, barang-barang akan mengalami keterlambatan pengiriman. Apalagi kalau harus mengganti dengan truk unit yang lebih kecil, menurut Euis itu sudah pasti akan menambah biaya bagi pelaku usaha. &ldquo;Supaya tidak rugi, penambahan biaya itu terpaksa harus dibebankan kepada para konsumen. Akibatnya, para konsumen nggak mau lagi beli produknya karena harganya naik. Akibatnya, pabriknya bisa berhenti produksinya dan itu pasti mengganggu penerimaan negara dari industri,&rdquo; tuturnya. Menurut Euis, pelarangan truk sumbu 3 itu tidak menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalan. Malah, dengan penambahan truk-truk kecil untuk menggantikan truk sumbu 3 itu, akan membuat kendaraan di jalan semakin banyak dan membuat kemacetan.&nbsp; &ldquo;Jadi, tidak melulu diganti dengan truk yang lebih kecil itu bisa memperlancar. Justru mengganti dengan yang kecil itu akan menambah banyak armadanya dan akan semakin menambah kemacetan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5 persen terhadap pergerakan omset industri.&nbsp; &ldquo;Padahal, jika bisa mengelola arus para pemudik itu dengan baik dan tidak dilakukan pelarangan, pemerintah bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar,&rdquo; kata Trismawan.

Kebijakan larangan truk-truk sumbu 3 unuk lewat jalur mudik pada saat hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN) masih menuai pro dan kontra.

Masih Ada yang Keberatan, Aturan Truk Sumbu 3 Dilarang Melintas saat HBKN Diminta Dikaji Lagi Jelang Nataru dan Lebaran

Dikaji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dikaji

Berita Terkini

Soal Penutupan Stasiun Karet, KAI Commuter Sebut Masih Dikaji dan Belum Akan Dilakukan Dalam Waktu Dekat

Ganjar Ingatkan Prabowo Tak Terburu-buru Ubah Sistem Pikada: Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam

Tak Secepat Kevin Diks dan Mees Hilgers, Proses Naturalisasi Ole Romeny untuk Timnas Indonesia Masih Dikaji PSSI

Masih Ada yang Keberatan, Aturan Truk Sumbu 3 Dilarang Melintas saat HBKN Diminta Dikaji Lagi Jelang Nataru dan Lebaran

Download Aplikasi JawaPos.com