<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Capture-2020-08-15-14.02.17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dik Doank angkat bicara terkait lahan seluas 2.500 meter persegi Kandank Jurank, Tangerang, dipermasalahkan dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Madi Kenin. Pemilik nama lahir Raden Rizki Mukyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma cukup kaget atas adanya gugatan tersebut.  "Sejujurnya saya juga kaget," ucap Dik Doank melalui video singkat yang dikirimkan pengacaranya Dedy DJ kepada JawaPos.com, Sabtu (15/8).  Sekalipun gugatan ini merupakan hal pahit, Dik Doank bersama pengacaranya akan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Dik Doank akan memperjuangkan apa yang menjadi haknya. "Hari ini adalah hari dimana hidup itu harus diperjuangkan. Namanya sebuah perjuangan tentu ada yang harus dikorbankan ya waktu dan lain-lain. Tapi aku pikir dengan bersama Allah semua bisa didinginkan," ungkapnya.  Dik Doank menganggap hal ini sebuah ujian yang harus dihadapi dengan bijam. Hal ini tentu saja atas kehendak Tuhan. Yang tujuan dari sebuah ujian Tuhan supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan. "Kalau kita ada kendala kan yang dilihat masalahnya, bukan pemilik masalah," ucap musisi kini aktif dalam kegiatan sosial tersebut.  Sementara itu, Dedy DJ selaku pengacara Dik Doank mengatakan lahan di Kandank Jurank sudah resmi dimiliki kliennya dengan adanya transaksi jual beli sekitar 20 tahun silam. Kala itu Dik Doank membeli tanah dengan ukuran berbeda-beda ke sejumlah orang. Tanah seluas 600 meter persegi dibeli Dik Doank dari Ade Lius pada 3 September 2003, tanah seluas 615 meter persegi dibeli dari Edward Palandeng pada 25 Oktober 2002, 330 meter persegi dibeli dari Oey Sri Mulyani, dan 500 meter persegi djbeli dari Arawita.  Dik Doank, kata Dedy DJ, tidak mengenal pihak penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Madi Kenin. Mereka juga bukan termasuk keluarga atau ahli waris dari nama-nama di atas yang menjual tanah mereka kepada lelaki berusia 51 tahun tersebut. "Kita bertahan bahwa ini tanah milik Bang Dik Doank beli dari orang-orang yang sebut diatas. Bukan, orang lain," tuturnya.  Kasus ini kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Sidang sudah berjalan satu kali. Biasanya sebelum memasuki pokok perkara, pengadilan mengupayakan terciptanya perdamaian lewat proses mediasi. Dedy DJ menyebut sidang mediasi belum dilaksanakan.

Dik Doank Buka Suara Soal Lahan Kandank Jurank Digugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Capture-2020-08-15-10.52.53.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Raden Rizki Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma atau akrab disapa Dik Doank kini dihadapkan pada kenyataan pahit dengan adanya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan tersebut menyusul sengketa lahan Kandank Jurank seluas 2.500 meter persegi yang terletak di daerah Tangerang, Banten.  Dik Doank digugat dengan nominal kerugian nominal mencapai Rp 5,5 miliar. Dedy DJ, pengacara Dik Doank membenarkan adanya gugatan tersebut. Kini kasusnya sedang bergulir dan sempat menjalani sidang belum lama ini. Dia mengatakan sidang tersebut baru memasuki pemeriksaan para pihak. "Mediasi belum," ucap Dedy DJ kepada JawaPos.com, Sabtu (16/8).  Sebelum adanya gugatan ke pengadilan, Dik Doank lebih dulu disomasi namun tidak ditanggapi. Pasalnya Dik Doank tidak mengenal pihak penggugat yang mengklaim sebagai keluarga ahli waris dari Madi Kenin. "Klien kami tidak kenal para penggugat yang mengaku ahli waris," ungkapnya.  Sementara itu, Dik Doank memiliki sejumlah bukti berupa akte jual beli atas lahan tersebut. Proses jual beli dilakukan sekitar 20 tahun silam yang dibeli dari sejumlah orang. Tanah seluas 600 meter persegi dibeli Dik Doank dari Ade Lius pada 3 Septmber 2003, tanah seluas 615 meter persegi dibeli dari Edward Palandeng pada 25 Oktober 2002, 330 meter persegi dibeli dari Oey Sri Mulyani, dan 500 meter persegi djbeli dari Arawita.  Dedy DJ mengatakan pihak yang melayangkan gugatan terhadap Dik Doank ke PN Tangerang juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para penjual yang sudah melepas tanahnya untuk dibeli Dik Doank. "Kita bertahan bahwa ini tanah milik Bang Dik Doank beli dari orang-orang yang sebut diatas. Bukan, orang lain," tuturnya.  Dik Doank digugat secara perdata oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Madi Kenin. Penggugat mengklaim lahan seluas 2.500 meter persegi yang kini menjadi markas Dik Doank diklaim sebagai milik keluarga mereka.

Pengacara Sebut Dik Doank Tidak Mengenal Pihak Penggugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Capture-2020-08-15-10.52.53.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dik Doank, musisi yang kini hijrah dan aktif dalam kegiatan sosial digugat senilai Rp 5,5 miliar ahli waris Madi Kenin. Mereka menganggap tanah seluas 2.500 meter persegi yang kini menjadi markas Dik Doank di Kandank Jurank, Tangerang, adalah milik keluarga mereka.  Gugatan ini pun sudah masuk ke Pengadilan Negeri Tangerang Selatan dengan nomor perkara yaitu nomor 644 perdata 2020. Sebelum gugatan ini dibuat, ahli waris Madi Kenin sudah sempat melakukan somasi terhadap Dik Doank. "Mereka sudah somasi 1 dan 2," ucap Dedy DJ, pengacara Dik Doank kepada JawaPos.com, Sabtu (15/8).  Dik Doank santai atas gugatan tersebut karena merasa sudah mengantongi bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dia adalah pemilik yang sah atas lahan itu. Hal itu dibuktikan dengan adanya transaksi jual-beli yang dilakukan sekitar 20 tahun silam.  Dedy DJ pun mengungkapkan akte jual beli yang dilakukan kliennya dengan beberapa orang. Karena tanah seluas itu ternyata dimiliki sejumlah orang. Tanah seluas 600 meter persegi dibeli Dik Doank pada 3 Septmber 2003 dari Ade Lius, tanah seluas 615 meter persegi dibeli dari Edward Palandeng pada 25 Oktober 2002. "Kemudian beli dari 330 meter beli dari Oey Sri Mulyani dan 500 meter beli dari Arawita," papar Dedy DJ.  Dia mengatakan tidak mungkin Dik Doank berani membangun markas di Kandank Jurank apabila tidak didasari oleh bukti kepemilikan yang kuat atas lahan tersebut. Namun, berhubung kasus ini sudah bergulir di ranah hukum, Dik Doank pun siap menghadapinya.

Dik Doank Digugat Rp 5,5 Miliar Kandank Jurank, Pengacara Ungkap Bukti