<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/eEvotFDem9npEZWxbkXYJzECp5kTmQrzZSoOKwCF-4220659835.jpg" alt="Tikus ganggu pertandingan Wales vs Belgia. (X @brfootball)" width="100%">
<figcaption>Tikus ganggu pertandingan Wales vs Belgia. (X @brfootball)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden tak biasa terjadi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Wales dan Belgia. Pertandingan yang berjalan sengit mendadak terhenti karena seekor tikus besar yang berlari di tengah lapangan. Pertandingan penting antara Wales dan Belgia di Stadion Cardiff harus dihentikan sementara setelah seekor tikus besar terlihat berlari di lapangan pada menit ke-66. Wasit Daniel Siebert langsung meniup peluit dan menghentikan jalannya laga ketika hewan itu muncul di tengah pertandingan yang sedang berlangsung ketat dengan skor 2-1 untuk Belgia. Pemain dari kedua tim, termasuk Brennan Johnson dan Thibaut Courtois, sempat mencoba mengusir hewan pengerat itu. Namun, tikus itu bergerak lincah sehingga membuat para pemain kesulitan menanganinya. Dilansir dari Daily Mail (13/10), sorak-sorai penonton pecah ketika Johnson akhirnya berhasil mengusir tikus keluar dari lapangan dan pertandingan pun kembali dilanjutkan. Sebelum insiden itu, Wales sempat unggul lebih dulu lewat sundulan Joe Rodon di menit ke-8, hasil umpan sepak pojok Sorba Thomas. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Kevin De Bruyne mencetak dua gol melalui titik penalti akibat&nbsp;handball pemain Wales. Tambahan gol dari Thomas Meunier dan Leandro Trossard memastikan kemenangan Belgia dengan skor akhir 4-2. Pelatih Wales Craig Bellamy harus menerima kekalahan pahit yang semakin memperkecil peluang timnya untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Craig Bellamy juga diganjar kartu kuning karena memprotes keputusan penalti dan akan absen dalam laga berikutnya melawan Liechtenstein pada 16 November dan akan melawan Makedonia Utara pada 19 November. Saat ini, Wales harus berharap pada hasil pertandingan lain untuk menuju putaran final Piala Dunia 2026. Insiden lucu tikus masuk lapangan yang mengganggu laga menjadi hiburan tersendiri bagi penonton. Sementara itu, Belgia semakin kokoh di puncak klasemen, sedangkan Wales harus berada dalam tekanan untuk merebut sisa peluang menuju Piala Dunia 2026.

Insiden tak biasa di laga Wales vs Belgia, saat tikus besar menghentikan pertandingan. Belgia menang 4-2, peluang Wales semakin menipis.

Tikus Masuk Lapangan, Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Wales vs Belgia Dihentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/nFWnRf8rMEOOxGhDXmN7v9j0d955QbK5UfTazymd-1-1244748607.jpg" alt="Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasional tambang Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akhirnya dihentikan sementara usai viral di media sosial sepekan terakhir. Terungkap bahwa tambang nikel tersebut salah satunya ternyata milik PT GAG yang merupakan anak usaha salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Antam Tbk.&nbsp; Berikut ini 5 fakta terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat yang perlu diketahui:&nbsp; 1. Viral di Media Sosial&nbsp; Polemik tambang nikel di Raja Ampat mulanya digaungkan oleh sekelompok aktivis dari Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat.&nbsp; Mereka viral di media sosial, karena berani melakukan aksi dengan membentangkan banner besar bertuliskan "What&rsquo;s the True Cost of Your Nickel?" di ruang Konferensi Indonesia Critical Minerals Conference 2025.&nbsp; Aksi itu dilakukan saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, sedang menyampaikan pidato. Tak hanya itu, spanduk dengan pesan pedas seperti "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining" juga dibentangkan.&nbsp; 2. Mengancam Kerusakan Lingkungan dan Ekosistem Laut&nbsp; Greenpeace menemukan adanya aktivitas tambang nikel di beberapa pulau kecil di Raja Ampat seperti Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. Padahal, menurut UU No. 1 Tahun 2014, pulau-pulau kecil tidak boleh dijadikan lokasi tambang.&nbsp; Lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami telah hilang akibat eksploitasi ini. Pemandangan indah dan karang-karang Raja Ampat kini terancam oleh limpasan tanah dan sedimentasi yang merusak ekosistem laut.&nbsp; Bahkan, ancaman tak hanya datang dari tiga pulau tersebut. Pulau Batang Pele dan Manyaifun, dua pulau kecil lain yang hanya berjarak 30 km dari ikon Raja Ampat &ndash; Piaynemo &ndash; juga masuk dalam daftar lokasi terancam tambang.&nbsp; Padahal Raja Ampat bukanlah sembarang wilayah. Ia dijuluki &ldquo;Surga Terakhir di Bumi&rdquo;, rumah bagi 75% spesies karang dunia, lebih dari 2.500 spesies ikan, 47 spesies mamalia, dan 274 spesies burung. Wilayah ini pun telah ditetapkan sebagai global geopark oleh UNESCO.&nbsp; 3. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Hentikan Sementara Operasional PT GAG Nikel&nbsp; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah menghentikan sementara operasi tambang nikel milik PT GAG di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tambang ini sebelumnya sempat viral karena dianggap merusak lingkungan di kawasan wisata tersebut.&nbsp; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Tim inspeksi Kementerian ESDM telah diturunkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur lingkungan.&nbsp; "Untuk sementara, kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kami akan cek," kata Bahlil kepada awak media di kantornya, Kamis (5/6).&nbsp; 4. Kementerian Pariwisata Panggil Gubernur Papua Barat Daya&nbsp; Kementerian Pariwisata memanggil Gubernur Papua Barat Daya, buntut penrusakan lingkungan di kawasan wisata tanah air. Meski tidak dibeberkan hasil dari pemanggilan itu, melalui Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa meminta pemerintah daerah menjaga kawasan Raja Ampat.&nbsp; "Kami harap itu tidak dirusak. Itu benar-benar bisa dibiarkan seperti itu saja, dijaga sebagai warisan untuk anak cucu kita ke depan," ucap Ni Luh Puspa.&nbsp; 5. &nbsp;Kementerian Lingkungan Hidup Segel 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat&nbsp; Tak hanya Kementerian ESDM dan Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga ikut menindak tegas 4 perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Raja Ampat.&nbsp; Keempat perusahaan terdiri dari PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa.&nbsp; Saat ini KLH sudah melakukan penyegelan, usai mendeteksi adanya pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.&nbsp;

Operasional tambang nikel di Raja Ampat dihentikan sementara akibat viralnya aksi aktivis lingkungan. Ini 5 fakta penting soal tambang itu.

Ini 5 Fakta Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat yang Operasionalnya Dihentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Idham-Holik-KPU-ANTARA-770089296.jpg" alt="Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengonfirmasi adanya penghentian sementara dalam sinkronisasi data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pemilu 2024. Dilaporkan JawaPos.com dari Antara (20/2), penghentian sementara dalam sinkronisasi data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pemilu 2024 bertujuan utama untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat adalah akurat dan dapat dipercaya. Langkah ini tercermin dari komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menjunjung tinggi hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi publik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197595/kesalahan-data-yang-terjadi-pada-sirekap-kpu-mengungkapkan-masih-ada-1223-tps-yang-bermasalah">Kesalahan Data yang Terjadi pada Sirekap, KPU Mengungkapkan Masih Ada 1.223 TPS yang Bermasalah</a> Dengan demikian, proses penghentian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan proses demokrasi, yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem pemilihan umum. KPU berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat terkait dengan perolehan suara di setiap TPS melalui website resmi&nbsp;pemilu2024kpu.go.id. Idham juga menyanggah informasi yang disampaikan oleh Partai Buruh mengenai penghentian penghitungan suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan selama tiga hari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014197406/kpu-sebut-masih-ada-1223-tps-yang-alami-kesalahan-data-pada-sirekap">KPU Sebut Masih Ada 1.223 TPS yang Alami Kesalahan Data pada Sirekap </a> Dia menegaskan bahwa meskipun terjadi penghentian sementara, proses rekapitulasi tetap berjalan, yang ditandai dengan selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh, Said Salahudin, menyatakan bahwa penghitungan suara di tingkat kecamatan dihentikan selama tiga hari karena adanya masalah teknis pada Sirekap. Said menyampaikan kebingungannya mengenai alasan penghentian proses rekapitulasi karena gangguan teknis tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197027/kpu-nyatakan-kesalahan-input-data-hasil-pemilu-2024-pada-sirekap-karena-human-error-dan-sistem-angka-3-terbaca-jadi-8">KPU Nyatakan Kesalahan Input Data Hasil Pemilu 2024 pada Sirekap karena Human Error dan Sistem, Angka 3 Terbaca Jadi 8</a> Said menegaskan bahwa Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua hal yang berbeda dan seharusnya tidak saling mempengaruhi. Menurutnya, Sirekap hanya sebagai instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu, bukan sebagai data resmi hasil pemilu. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa masalah teknis pada Sirekap tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Penghentian sementara sinkronisasi data pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 dilakukan oleh KPU RI.

Berikut Pengakuan KPU Soal Sirekap yang Sempat Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mulai-18-desember-semua-proyek-di-dalam-ton-dihentikan_m_.jpg" alt="Beberapa proyek di dalam tok dihentikan sementara selama libur Natal dan Tahun Baru 2019" width="100%">
<figcaption>Beberapa proyek di dalam tok dihentikan sementara selama libur Natal dan Tahun Baru 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka mengurangi kepadatan di jalan tol Jakarta-Cikampek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan melakukan pelarangan melintas untuk truk dan kendaraan besar. Kebijakan ini akan diberlakukan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019. Kepala BPTJ Bambang Prihantoro menjelaskan, pelarangan ini sudah menjadi kesepakatan BPTJ bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nantinya, Dirjen Hubungan Darat akan mengumumkan secara resmi pemberlakuan aturan tersebut. "Nanti truk akan dilarang jadi kalau kita lihat ini sudah padat lagi nih truk mulai banyak sekali karena mereka mengejar target. Jadi, sebelum mereka dilarang mereka sudah memenuhi target-targetnya," ungkapnya di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat (14/12). Selain itu, BPTJ pun menyatakan seluruh proyek sekitar tol Jakarta-Cikampek akan diberhentikan sementara mulai 18 Desember 2018 - 1 Januari 2019. Sebab, jika masih dilanjutkan saat jam padat maka akan memancing penumpukan kendaraan. "Kegiatan proyek memang kami hentikan tetapi dinding pembatas kemudian gangguan samping tidak bisa dihilangkan. Orang selalu punya efek psikologi, kalau orang mengendarai dengan pandangan terbatas dia cenderung menurunkan kecepatannya, ini akan berdampak panjang," jelas Bambang. Walaupun akan menggangu waktu deadline proyek, Bambang telah menghitung perkiraan pengerjaan sehingga sampai ini diberikan waktu untuk mengejar target. Agar pihak pekerja dapat mengejar ketertinggalan sebelum proyek dihentikan sementara. "Proyek ini nggak asal selesai harus ada waktunya dong, kalau melebihi waktunya dia kehilangan momennya kan kehilangan manfaatnya, oleh karena itu kita jaga ya," pungkasnya.

Mulai 18 Desember, Semua Proyek di Dalam Tol Dihentikan