<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Amien-Rais-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah petinggi Partai Ummat, termasuk pendirinya Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai Rp 24 miliar.&nbsp; Gugatan itu didaftarkan pada 13 November 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL. Para penggugat berasal dari berbagai wilayah, di antaranya Zul Badri, Niko Fransisco, Irsyadul Fauzi, dan Abdul Hakim. Mereka menggugat petinggi Partai Ummat, di antaranya Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro, menantunya yang juga Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Hidayat. Sidang perdana gugatan perdata ini dijadwalkan pada 24 November 2025. Namun, SIPP PN Jaksel belum memuat isi petitum gugatan tersebut. Menanggapi langkah hukum tersebut, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya telah menyiapkan strategi pembelaan, termasuk mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap para penggugat. &ldquo;Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya. Kami akan melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik,&rdquo; kata Ridho kepada wartawan, Selasa (18/11). Ridho menambahkan, pihaknya akan mengajukan gugatan balik sebagai bentuk perlindungan hukum atas tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan Partai Ummat.&nbsp; &ldquo;Kami insya Allah akan mengajukan gugatan balik. Kami harap para penggugat siap dan paham konsekuensinya,&rdquo; pungkasnya. (*)

Amien Rais dan Ridho Rahmadi menghadapi gugatan perdata senilai Rp 24 miliar dari kader Partai Ummat, sidang perdana dijadwalkan 24 November

Amien Rais dan Menantunya Digugat Rp 24 M oleh 34 Kader Partai Ummat, Siap Gugat Balik!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/upscalemedia-transformed-84-2200761947.jpg" alt="Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Humas MK)" width="100%">
<figcaption>Muhamad Anugrah Firmansyah, pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Humas MK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang melarang pernikahan beda agama kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diajukan oleh seorang pemuda bernama Muhamad Anugrah Firmansyah. Aturan itu membuat dia tidak bisa menikah dengan pasangannya saat ini karena perbedaan agama. Dalam permohonannya, Anugrah menyampaikan alasan ingin pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. Ia menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke MK karena menilai ketentuan itu menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir pencatatan perkawinan antaragama, sehingga berakibat ketidakpastian hukum. "Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual. Akibat ketentuan&nbsp;a quo, menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda,"&nbsp;terangnya saat&nbsp;sidang perdana di gedung MK, Jakarta, Rabu (12/11) sebagaimana dilansir dari Antara. Anugrah, yang beragama Islam, menjalin hubungan dengan perempuan beragama Kristen selama&nbsp;dua tahun terakhir. Ia menyebut hubungan itu dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing dan mereka berkomitmen untuk menikah. Namun, menurut dia, pernikahan dengan kekasihnya terhambat akibat keberadaan pasal yang berbunyi, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dia menjelaskan,&nbsp;dalam penerapannya, pasal tersebut dimaknai sebagai larangan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda. Seolah-olah&nbsp;hanya perkawinan seagama yang dapat dicatatkan. "Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antaragama,"&nbsp;ucap Anugrah. <h2 class="class-paragraph">Interpretasi UU Adminduk Tidak Konsisten</h2> Sejatinya, imbuh dia, ketentuan mengenai perkawinan antaragama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU tersebut, diatur bahwa Pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan itu disebut tidak konsisten diterapkan oleh pengadilan. "Terdapat pengadilan yang mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan antaragama, sementara terdapat pula pengadilan yang menolak,"&nbsp;jelasnya. Ketidakkonsistenan penetapan pengadilan itu menurut Anugrah menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama. Kondisi itu menyebabkan warga negara bergantung pada interpretasi hakim dalam mencatatkan pernikahan. "Akibat ketidakjelasan tersebut, negara menafsirkan pasal&nbsp;a quo&nbsp;secara berbeda-beda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap warga negara yang berada dalam kondisi serupa,"&nbsp;tuturnya. Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Kemajemukan itu membentuk interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang berlanjut pada perkawinan. Menurut Anugrah, perkawinan antaragama muncul sebagai sebuah keniscayaan dan konsekuensi logis serta alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. "Perkawinan di antara pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan. Seringkali interaksi sosial antarwarga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya,"&nbsp;katanya. Anugrah menambahkan, kerugian konstitusionalnya semakin nyata setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Pada pokoknya, SEMA tersebut berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Ia mengatakan&nbsp;keberadaan SEMA ini menjadi alasan kuat dan relevan bagi MK untuk meninjau kembali konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lewat perkara dengan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 ini, Anugrah meminta MK menyatakan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan, untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. &nbsp;

Aturan itu membuat pemohon tidak bisa menikah dengan pasangannya saat ini karena perbedaan agama, sehingga ia mengujinya ke MK.

 Larangan Nikah Beda Agama Digugat Lagi ke MK, Pemohon Persoalkan Pencatatan Pernikahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/nsflTteBQEwm1vIjWufGStLtP0lyK0I2eHJp5nyI-1264168440.jpg" alt="Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wapres, Jakarta, pada Minggu (31/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wapres, Jakarta, pada Minggu (31/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun. Gugatan itu diajukan seorang warga bernama Subhan, pada Jumat, 29 Agustus 2025. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016525410/9-kualitas-diri-yang-dimiliki-anak-yang-tumbuh-dewasa-dengan-barang-bekas">9 Kualitas Diri yang Dimiliki Anak yang Tumbuh Dewasa dengan Barang Bekas</a> Gugatan perdata itu teregistrasi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Sidang pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9) mendatang.&nbsp; Dalam petitumnya, Subhan menuding Gibran terkait syarat pendaftaran sebagai calon wakil presiden tidak memenuhi ketentuan. Sebab, Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Karena itu, meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materiel dan imateriil sebesar Rp 125 triliun serta Rp 10 juta yang harus disetorkan ke kas negara. Penggugat menuding Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait persyaratan pencalonan wakil presiden yang dinilai tidak sepenuhnya terpenuhi saat Gibran maju pada Pilpres 2024. Atas dasar itu, Subhan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024&ndash;2029 tidak sah. Selain itu, Subhan juga mendesak hakim untuk menyatakan KPU bersalah karena telah meloloskan pencalonan Gibran.&nbsp;&ldquo;Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,&rdquo; demikian salah satu poin petitum yang tertera dalam berkas gugatan, Rabu (3/9). Lebih jauh, penggugat juga menuntut agar negara tetap menjalankan putusan meski para tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Subhan menambahkan, tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp 100 juta per hari, apabila Gibran dan KPU terlambat melaksanakan putusan pengadilan. (*) &nbsp;

Gibran Rakabuming Raka digugat perdata Rp 125 triliun terkait syarat pencalonan sebagai wakil presiden.

Tak Sekolah SMA di Indonesia, Syarat Maju Cawapres Dipersoalkan, Gibran Digugat Rp 125 Triliun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/Screenshot_2025-08-05-19-29-49-807_comgoogleandroidyoutube-edit-2497799114.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digugat oleh 8 organisasi sekolah dari Forum Sekolah Swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tersebut teregister dengan Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG.&nbsp; Para penggugat mempermasalahkan kebijakan Pemprov Jabar perihal penambahan rombongan belajar (rombel) tahun ajaran 2025/26, yakni satu kelas sekolah negeri bisa diisi hingga 50 siswa.&nbsp; Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menggugat. Terlebih, gugatan ini menjadi koreksi yuridis bagi dirinya. &ldquo;Itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis dan tentunya tujuan kita semua itu ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Kamis (7/8). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan kondisi pendidikan di Jawa Barat saat ini. Sekolah-sekolah negeri saat ini menampung sekitar 47 ribu anak dan masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut dia, bagi orang tua, langkah ini adalah harapan dan kebahagiaan dibanding tak bersekolah akibat jarak yang jauh. Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta ini mengakui bahwa Pemprov Jabar terlambat dalam menyediakan sekolah-sekolah negeri. Bahkan, sebelum dirinya menjabat, anggaran rehab kelas bernilai 0. &ldquo;Tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir Rp 360 miliar dan perubahan anggaran nanti mencapai hampir Rp 450 miliar,&rdquo; terangnya. Terkait kondisi pendidikan di sekolah swasta, ia mengungkapkan terdapat penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun, padahal jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada 2025 saja, terdapat 67 sekolah swasta yang baru berdiri. Dedi menilai, ini akan menjadi bahan analisis terkait pendirian sekolah baru yang disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. &ldquo;Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang. Bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi digugat oleh 8 organisasi sekolah swasta terkait kebijakan rombongan belajar 50 siswa per kelas.

Digugat Forum Sekolah Swasta ke PTUN Bandung, Dedi Mulyadi Ungkap Kondisi Pendidikan di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/9MEQmOxUFoqleVbiSp6P7W6ckAnWTyexn3V0aoyd-1-1205454559.jpg" alt="Pimpinan Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) KH. Dzulqarnain M. Sunusi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) KH. Dzulqarnain M. Sunusi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Undang-undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat memperkarakan kewenangan negara atau pemerintah yang terlibat dalam pengumpulan sekaligus pendistribusian zakat. gugatan itu pun menimbulkan pro dan kontra, karena sejumlah pihak juga menyuarakan bahwa pemerintah sah untuk mengelola zakat.&nbsp; Salah satunya adalah pimpinan Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) KH. Dzulqarnain M. Sunusi. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki wewenang yang sah untuk mengatur dan mengelola zakat. Pernyataan tersebut disampaikan Dzulqarnain menanggapi uji materi Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi. Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar dan Dewan Pengawas Syariah LAZ Peduli Dakwah itu mengatakan, pengelolaan zakat oleh pemerintah bukan hanya sah secara hukum positif. Tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. &ldquo;Sebenarnya, wewenang untuk mengatur zakat, membagi, mengumpulkan, dan mendistribusikannya, berada di tangan pemerintah," kata Dzulqarnain dalam keterangannya Minggu (18/5). Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih dan ditegaskan pula dalam kitab-kitab akidah para ulama ahli Sunnah dari masa dahulu.&nbsp; Dia menambahkan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu di kalangan ulama. Justru, lanjut dia, pihak yang pernah menolak peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dalam sejarah Islam adalah kelompok Khawarij. Yaitu kelompok yang telah lama dikenal menyimpang dalam beragama. &ldquo;Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi," tandasnya. Dalil-dalil dari empat mazhab fikih, kesepakatan para ulama, dan referensi dalam kitab-kitab akidah para ulama ahli sunnah telah secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam mengelola zakat. Menurut Dzulqarnain, semua ini hanya persoalan mengingatkan kembali dasar-dasarnya. "Tinggal mengutip nash-nash yang sudah jelas. Seharusnya tidak ada lagi seorang muslim yang menyelisihi hal ini,&rdquo; kata dia. Selain dari sisi hukum syar&rsquo;i, lanjut Dzulqarnain, pengelolaan zakat oleh pemerintah memiliki dasar kuat dari sisi kemaslahatan. Dalam Islam, maslahat merupakan salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan hukum.&nbsp; Peran negara, dalam hal ini Baznas, menjamin zakat didistribusikan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Dengan dukungan hukum positif melalui Undang-Undang 23/2011 itu, keberadaan Baznas tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.&nbsp;

MUI Sulsel mendukung pengelolaan zakat oleh pemerintah, menegaskan bahwa hal ini sah secara hukum dan sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Zakat Digugat di MK, MUI Sulsel Sebut yang Menolak Pemerintah Kelola Dana Zakat itu Kelompok Khawarij

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan dipersoalkan. Hal itu menyusul adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden ke Mahkamah Agung. Gugatan tersebut diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atas nama Windu Wijaya.&nbsp; "Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," kata salinan tanda bukti penerimaan berkas, di kutip Jawa Pos, Senin (21/4). Pasal 3, menyebutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kemudian pasal 4 mengatur, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu Pasal 49 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terakhir pasal 52 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.&nbsp;

Warga negara Indonesia menggugat Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 mengenai Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung.

Perpres Pembentukan Kantor Komunikasi Presiden digugat ke Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/8OBZ7PWcVOJ97fNPV2EP6BGEj0muq2SyeVmXHx7X-3521648859.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-Undang (UU) TNI yang baru saja disahkan oleh DPR pada Kamis pekan lalu (24/3) sudah digugat oleh kelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut digugat oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI). Atas gugatan tersebut, TNI menghormati proses yang berjalan.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (24/3). Dia menyampaikan bahwa pihaknya tetap dan terus menghormati proses hukum yang berjalan. Termasuk bila ada warga negara dari kelompok masyarakat atau mahasiswa yang menggugat UU tersebut ke MK.&nbsp; &rdquo;TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negara ini, termasuk hak setiap warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,&rdquo; kata dia.&nbsp; Kristomei menyampaikan bahwa UU TNI yang baru disahkan oleh DPR pekan lalu sudah melalui proses legislasi. Proses itu juga melibatkan banyak pihak. Termasuk pemerintah dan DPR. Dalam proses legislasi itu, lanjut dia, juga dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan profesionalisme TNI serta kepentingan pertahanan negara.&nbsp; &rdquo;Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, &nbsp;tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menyampaikan, pihaknya fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan dasar konstitusi. TNI juga menegaskan akan mendukung proses demokrasi dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pihaknya menyerahkan ihwal gugatan yang tersebut kepada mekanisme yang berjalan di MK.&nbsp; &rdquo;Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di MK untuk menilai dan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Kelompok masyarakat sipil, termasuk mahasiswa UI, menggugat UU TNI yang baru disahkan ke MK, TNI nyatakan menghormati proses hukum.

Belum Seminggu Disahkan UU TNI Sudah Digugat ke MK, Mabes TNI: Kami Serahkan Kepada Mekanisme MK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/Arena-F1-Las-Vegas-_-sumber_-The-Guardian-3625587057.jpg" alt="Arena F1 Las Vegas / sumber: The Guardian" width="100%">
<figcaption>Arena F1 Las Vegas / sumber: The Guardian</figcaption>
</figure> JawaPos &ndash;&nbsp;Formula One digugat 35.000 penggemar dan diminta untuk meninggalkan latihan di Las vegas pada Kamis (16/11) malam waktu setempat. Para penggemar yang sudah membayar tiket seharga $200 atau sekitar Rp 3 juta, mengaku merasa dirugikan. Pasalnya, mereka hanya menyaksikan sesi latihan balapan selama sembilan menit saja. Insiden itu terjadi karena lepasnya penutup saluran pembuangan yang merusak mobil Ferrari milik Carlos Sainz dan memaksa sesi pertama latihan F1 dibatalkan. Akhirnya, sesi kedua ditunda karena pihak penyelenggara langsung memeriksa setiap saluran pembuangan di dalam kota. Hal itu dikarenakan sirkuit ini berada di tengah jalanan Las Vegas. Pada waktu kejadian tersebut, para penggemar diminta untuk meninggalkan area disaat para panitia F1 melakukan perbaikan di area lintasan. Latihan sesi kedua dimulai pada pukul 02.30 pagi waktu Las Vegas dan sesi latihan berlangsung di depan tribun yang kosong. &ldquo;Karena pertimbangan logistik untuk para penggemar dan staf kami, kami telah membuat keputusan bahwa kami akan menutup semua area penggemar Grand Prix Las Vegas pada pukul 1.30 dini hari waktu setempat,&rdquo; pernyataan dari pihak penyelenggara dilansir laman dailymail. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013081616/tak-sabar-menanti-aksi-daniel-ricciardo-di-balik-kemudi-f1-jelang-gp-amerika-serikat">Tak Sabar Menanti Aksi Daniel Ricciardo di Balik Kemudi F1 Jelang GP Amerika Serikat</a> Dimopoulos Law Firm dan rekan penasihat hukumnya, JK Legal dan Consulting, sudah mengajukan gugatan terhadap pihak Formula One Las Vegas Grand Prix di Pengadilan negara bagian Nevada. Mereka menyebutkan bahwa sebagai perwakilan dari 35.000 penggemar yang sudah membeli tiket untuk latihan pada hari Kamis (16/11) yang dibatalkan dalam waktu sembilan menit tanpa adanya kompensasi dari penyelenggara. Gugatan yang dibuat mereka menuduh adanya pelanggaran dalam kontrak, kelalaian, dan praktik perdagangan yang menipu dari pihak penyelenggara. "Kami akan menegakkan hak-hak para penggemar yang telah melakukan perjalanan jauh dan membayar mahal untuk hadir, namun tidak mendapatkan pengalaman," ujar Steve Dimopoulos sebagai pemilik Dimopoulos Law Firm dan pengacara utama. Tergugat dalam gugatan ini adalah Liberty Media Corporation DBA Formula One Heineken Silver Las Vegas Grand Prix dan Tab Contractors, inc. Salah satu media berasal dari Amerika Serikat, melaporkan bahwa para petinggi Las Vegas Grand Prix mengambil sebuah langkah untuk bersikap baik dengan para penggemar yang marah. Mereka menawarkan diskon sebesar $200 atau sekitar Rp 3 juta kepada para penggemar yang membeli tiket satu kali pertandingan di toko resmi. ***

Formula One digugat 35.000 penggemar dan diminta untuk meninggalkan latihan di Las vegas pada Kamis (16/11).

Formula One digugat Karena Membatalkan Sesi Latihan di Las Vegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/FACEBOOK.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Peringatan Facebook untuk konten terkait Covid-19. (Engadget)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Peringatan Facebook untuk konten terkait Covid-19. (Engadget).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekelompok penggugat anonim yang mengajukan pajak mereka secara online pada tahun 2020 menggunakan H&amp;R Block dilaporkan menggugat Meta, induk perusahaan Facebook, Instagram dan WhatsApp.  Para penggugat ini menuduh perusahaan tersebut melanggar kepercayaan dan privasi pengguna.  Sebelumnya, investigasi Markup baru-baru ini mengungkapkan bahwa H&amp;R Block bersama dengan situs web pengarsipan pajak populer lainnya seperti TaxAct dan TaxSlayer, telah mengirimkan informasi keuangan sensitif pengguna ke Meta melalui alat pelacakan Pixel-nya.  Pixel adalah bagian dari kode yang dapat disematkan perusahaan di situs web mereka sehingga mereka dapat melacak aktivitas pengunjung dan mengidentifikasi pengguna Facebook dan Instagram untuk ditargetkan dengan iklan.  Nah rupanya, situs web persiapan pajak tersebut telah mengirimkan informasi pribadi, seperti data pendapatan, status pengarsipan, jumlah pengembalian dana, dan hibah uang sekolah tanggungan, ke Meta melalui kode itu.  Dilansir via Engadget, layanan pengarsipan pajak tersebut kemudian telah mengubah pengaturan Pixel mereka untuk berhenti mengirimkan informasi atau telah mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan Pixel pada saat laporan Markup keluar.  Dalam pernyataan yang dikirim ke Engadget saat berita pertama kali keluar, Meta mengatakan bahwa pengiklan dilarang membagikan informasi pribadi dan menggunakan sistem otomatis yang dapat memfilter konten sensitif yang dikirim melalui Pixel.  Penggugat mengakui dalam keluhan mereka (PDF, milik The Markup ) bahwa Meta memang mewajibkan bisnis yang menggunakan Pixel untuk "memiliki hak yang sah untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan" data pengguna sebelum memberikan informasi apa pun kepada perusahaan.  Namun demikian, para penggugat berpendapat bahwa Meta tidak berusaha untuk menegakkan aturan itu dan malah mengandalkan "sistem kehormatan yang rusak" yang mengakibatkan "pelanggaran berulang dan terdokumentasi".  Menurut The Markup , gugatan tersebut mencari status class action untuk orang-orang yang menggunakan layanan persiapan pajak yang disebutkan dalam laporan publikasi tersebut. Layanan itu sendiri, bagaimanapun, tidak disebutkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. (*)  &nbsp;

Diduga 'Panen' Data Keuangan dari Situs Pajak, Meta Kena Gugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/facebook.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform media sosial, Facebook. (EJ Insight)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform media sosial, Facebook. (EJ Insight).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Platform media sosial seperti Facebook dan Instagram memiliki cara yang agak menakutkan dan luar biasa untuk menampilkan iklan pada produk yang Anda bicarakan dengan teman-teman Anda. Sampai pada titik ini, banyak orang beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan ini sebenarnya memata-matai pengguna melalui kamera dan mikrofon perangkat smartphone atau tablet mereka.  Terkait dengan hal ini, Facebook dan Instagram sudah berulang kali menyangkal dan mementahkan anggapan ini. Sekarang, atas dugaan tersebut, gugatan baru telah diajukan terhadap Instagram di mana menurut Brittany Conditi, orang yang mengajukan gugatan, dia mengklaim bahwa perusahaan menggunakan kamera ponsel Anda untuk memata-matai Anda dan untuk mengumpulkan data yang menguntungkan dan berharga tentang penggunanya yang akan dilakukan.  Ini terjadi setelah laporan sebelumnya yang melaporkan bahwa Instagram mengakses kamera iPhone bahkan ketika aplikasinya tidak aktif. Facebook, pemilik Instagram telah membantah laporan tersebut pada saat itu, mereka malah menyalahkan masalah tersebut pada bug karena memicu "pemberitahuan palsu".  Gugatan tersebut menekankan tentang "memperoleh data pribadi yang sangat pribadi dan intim tentang pengguna mereka, termasuk dalam privasi rumah mereka sendiri", baik Facebook maupun Instagram dapat mengumpulkan "wawasan berharga dan riset pasar".  Facebook sejak itu menolak untuk mengomentari gugatan tersebut, meskipun mengingat bahwa perusahaan tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam hal privasi pengguna, ini jelas tidak terlihat baik untuk mereka. (*)

Dituduh Memata-matai, Facebook Digugat Penggunanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#digugat

Berita Terkini