<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/Y7YGCcEULS1IiIgWhTxmC2Q98tz97HVwF3QYswcS-59497340.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), komitmen pemberantasan korupsi kerap digaungkan. Namun realitasnya, sejumlah menteri dalam kabinetnya justru terseret kasus besar, bahkan di sektor-sektor vital, Seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur digital. Terbaru, mantan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) era Jokowi, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022.&nbsp; Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebuut merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 1,9 triliun. Nadiem ppun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum Nadiem, ada 7 menteri era Jokowi yang sudah dan sedang tersangkut kasus korupsi. Ditambah Nadiem, jumlahnya menjadi 8. Berikut daftar menteri era Jokowi yang tersandung kasus korupsi dan menjadi sorotan publik: <h3>1. Imam Nahrawi &ndash; Suap Dana Hibah KONI</h3> Jabatan: Menteri Pemuda dan Olahraga (2014&ndash;2019) Kasus: Suap dan gratifikasi dana hibah KONI Rp11 miliar Imam Nahrawi dinyatakan bersalah karena menerima suap dari penyaluran dana hibah olahraga. Dana yang seharusnya untuk pembinaan atlet malah masuk ke kantong pribadi. Pada Juni 2020, ia divonis 7 tahun penjara. <h3>2. Edhy Prabowo &ndash; Suap Ekspor Benih Lobster</h3> Jabatan: Menteri Kelautan dan Perikanan (2019&ndash;2020) Kasus: Suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo ditangkap KPK pada 2020 setelah terbukti menerima suap dari izin ekspor benih lobster. Ironisnya, uang hasil suap digunakan untuk belanja mewah di luar negeri. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. <h3>3. Juliari Batubara &ndash; Korupsi Bansos COVID-19</h3> Jabatan: Menteri Sosial (2019&ndash;2020) Kasus: Suap pengadaan bansos pandemi Covid-19 Kasus Juliari Batubara dianggap sebagai bentuk pengkhianatan moral. Saat rakyat menderita akibat pandemi Covid-19, ia justru meminta fee dari setiap paket sembako. Pada 2021, ia divonis 12 tahun penjara&mdash;salah satu hukuman terberat bagi menteri Jokowi. <h3>4. Idrus Marham &ndash; Korupsi Bansos Jabodetabek</h3> Jabatan: Menteri Sosial Kasus: Penyelewengan bantuan sosial COVID-19 Idrus Marham ikut terseret kasus bansos untuk wilayah Jabodetabek. Skandal ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2020. <h3>5. Johnny G. Plate &ndash; Korupsi Proyek BTS 4G</h3> Jabatan: Menteri Komunikasi dan Informatika (2019&ndash;2024) Kasus: Korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo Johnny G. Plate terjerat kasus pembangunan BTS 4G yang ditujukan untuk desa-desa terpencil. Audit menemukan pembayaran fiktif hingga pengadaan alat yang tidak sesuai. Ia ditetapkan tersangka pada Mei 2023. <h3>6. Syahrul Yasin Limpo &ndash; Pemerasan di Kementan</h3> Jabatan: Menteri Pertanian (2019&ndash;2023) Kasus: Pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yasin Limpo terbukti memeras bawahan dan mengatur kontrak pengadaan di Kementerian Pertanian. Pada Juli 2024, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. <h3>7. Yaqut Cholil Qoumas &ndash; Kuota Haji Bermasalah</h3> Jabatan: Menteri Agama (2020&ndash;2024) Kasus: Dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023&ndash;2024 Distribusi 20.000 kuota haji tambahan di tahun 2024 era Jokowi diduga diselewengkan dengan skema 50:50 untuk reguler dan khusus. Padahal aturannya, haji khusus hanya dapat 8 persen. Skema ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun dan merugikan calon jamaah haji reguler. Meski belum ada pengumuman resmi tersangka, KPK sudah mencegah Yaqut untuk bepergian ke luar negeri. <h3>8. Nadiem Anwar Makarim &ndash; Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook</h3> Jabatan: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2019&ndash;2024) Kasus: Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Mantan bos Gojek ini resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Kasusnya terkait pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Proyek yang seharusnya memajukan dunia pendidikan justru dipenuhi dugaan rekayasa dan pengaturan. Rentetan kasus ini jelas menunjukkan bahwa korupsi di level elite kabinet bukan sekadar kasus individu, melainkan kegagalan sistem pengawasan negara. Sektor-sektor vital, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, tercemar praktik busuk yang langsung merugikan rakyat. Pertanyaannya: sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan jika orang-orang terdekat presiden pun tidak luput dari jerat hukum?

Korupsi di era Jokowi melibatkan menteri dari berbagai sektor, dampaknya merugikan rakyat dan mencoreng kepercayaan publik.

8 Menteri Era Jokowi Tersandung Korupsi, Termasuk Nadiem Makarim: Dari Dana Hibah, Bansos Covid-19, hingga Digitalisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/nadiem-1096561315.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim gencar melakukan transformasi pendidikan. Salah satunya adalah&nbsp;&nbsp;digitalisasi pendidikan yang menjadi salah satu bentuk efisiensi untuk kinerja tenaga kependidikan. Sejumlah digitalisasi pun telah hadir agar memudahkan kerja pendidikan nasional, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), maupun Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Visi Nadiem Makarim untuk mentrasnformasi pendidikan di Tanah Air melalui upaya digitalisasi menuai apresiasi kalangan muda generasi Z (gen Z). Menurut Rian Fahardy yang merupakan Presiden Gen Z, selama masa Mendikbudristek Nadiem Makarim cukup banyak media penunjang untuk meringankan beban kerja administratif guru dan meningkatkan kualitas belajar di kelas. Rian mengatakan, kemajuan teknologi mepunyai andil besar untuk kemajuan pendidikan dan sumber daya manusia. Dengan demikian para penggunanya juga mesti cepat beradaptasi. &ldquo;Ada platform SIPLah dan ARKAS yang mendorong pengelolaan dana BOS supaya lebih mudah dan transparan karena cuma bisa belanja di platform SIPLah, sekarang jadi bisa lebih murah diawasi dan mengurangi celah korupsi. Ada juga PMM yang bikin guru bisa saling sharing dan lebih kreatif memberikan pelajaran,&rdquo; ujar Rian, Selasa (27/8). Salah satu kreator konten kalangan gen Z, Andrea Yudias, juga mengemukakan kekagumannya dengan digitalisasi pendidikan era Nadiem Makarim. Baginya, penggunaan sistem digitalisasi sekarang sudah visioner karena aksesnya mudah, transparan, sehingga perlu dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. &ldquo;Bagus program (digitalisasi pendidikan) ini, tapi karena masa pemerintahan sekarang sudah mau habis, hal-hal baik kayak begini harus dilanjutkan ke pemerintahan selanjutnya biar lebih maksimal. Dan terima kasih buat Pak Nadiem Makarim dengan program yang bagus ini di pemerintahannya,&rdquo; tutur Andrea Yudias dalam unggahan video di akun TikToknya belum lama ini. Manfaat positif dalam kegiatan pendidikan dengan digitalisasi juga diungkapkan para tenaga pendidiik. Muhammad G Arifoeddin, seorang tenaga pendidik SMP Negeri 2 Soe, Timor Tengah Selatan, NTT, mengaku kehadiran PMM membuat dirinya benar-benar merasakan menjadi guru. &ldquo;Saya pernah sakit, lalu ketika masuk para murid menyampaikan bahwa kalau bapak yang mengajar lagi menjadi menyenangkan. Sebab bisa belajar sambil ada inovasi bermainnya,&rdquo; papar Arifoeddin. Begitu juga dengan guru SMP Negeri 4 Saradan, Madiun, Jawa Timur, Lia Peni Susilowati. Ia bercerita saat pertama kali mengenal dan menggunakan aplikasi PMM menjadikan pembelajaran terdiferensiasi dan lebih maju. Sebagai informasi, perangkat digital yang tersaji saat ini untuk kegiatan pendidikan Indonesia memang memiliki peran lebih memudahkan. Sebut saja PMM yang memberi akses ke Kepala Sekolah dan guru untuk saling berbagi metode pembelajaran yang inklusif serta menyenangkan sehingga meningkatkan kompetensi literasi tenaga kependidikan. Lainnya, Rapor Pendidikan dapat membantu sekolah menyesuaikan apa saja komponen indikator yang harus dievaluasi dan dilakukan pembenahan dengan berbasis pada data akurat tersedia. Sedangkan ARKAS ditujukan agar menciptakan pengelolaan dana Bantuan Operasonal Sekolah (BOS) jadi transparan dan efektif sehingga keungan satuan pendidikan akuntabel sekaligus mengurangi beban kerja guru. Kemudian SIPLah yang memberikan kemudahan bagi setiap sekolah untuk belanja kebutuhan kegiatan belajar-mengajar dari dalam jaringan (daring). Sistem ini mewujudkan jaminan proses yang transparan serta aman untuk memudahkan laporan penggunaan dana BOS. Terkait transformasi pendidikan melalui digitalisasi, Nadiem Makarim mengungkapkan, teknologi mendukung pendidik dan tenaga kependidikan untuk semakin maju dan berkembang. Nadiem melanjutkan, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia Maka diciptakanlah bermacam platform teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek Yudhistira Nugraha mengatakan pihaknya kin sedang menyusun Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024-2029. Oleh sebab itu, lanjut Yudhistira, platform pendidika punya dasar hukum yang kuat untuk dilanjutkan pemerintahan ke depan. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 285px; top: 502px;">&nbsp;</div>

Mendikbudristek, Nadiem Makarim gencar melakukan transformasi pendidikan. Salah satunya adalah  digitalisasi pendidikan.

Tanggapan Gen Z Soal Transformasi Pendidikan yang Dilakukan Menteri Nadiem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/DIKBUD-02-272316993.jpg" alt="Sejumlah platform digital dikembangkan Kemendikbudristek untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah platform digital dikembangkan Kemendikbudristek untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen mempercepat transformasi pendidikan, salah satunya melalui pemanfaatan sejumlah platform digital untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) adalah contoh empat layanan digital yang telah diluncurkan Kemendikbudristek. Platform-platfom tersebut mendukung efisiensi dalam proses pembelajaran, mempermudah pengelolaan dan monitoring pendidikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sekolah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, teknologi mendukung pendidik dan tenaga kependidikan untuk semakin maju dan berkembang. &ldquo;Sekolah itu layaknya organisasi. Budaya dari pembelajaran hanya tercipta kalau SDM-nya baik. Untuk mendukung pengembangan SDM, kita membuat bermacam-macam platform teknologi yang meningkatkan kapasitas dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan,&rdquo; katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sebagai contoh, Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang disediakan Kemendikbudristek membantu guru untuk mengikuti pelatihan dan berbagai program peningkatan keterampilan secara mandiri. &ldquo;Mereka bisa level up skill secara mandiri. Ada puluhan ribu modul yang bisa diambil. Guru juga bisa membangun komunitas belajar dengan guru-guru lain. Misalnya yang di Jawa bisa membangun komunitas atau kelompok belajar dengan guru lain di Papua atau Maluku,&rdquo; katanya. Demikian pula dengan Rapor Pendidikan Indonesia yang diperkenalkan dalam Merdeka Belajar Episode ke-19. Platform ini menyajikan laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif, menyediakan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan dan daerah. Rapor Pendidikan berfungsi sebagai alat refleksi dan identifikasi masalah, memungkinkan satuan pendidikan untuk merancang strategi pembenahan berbasis data. Mendikbudristek menjelaskan bahwa platform ini dirancang untuk memfasilitasi perbaikan pendidikan yang lebih terukur dan berbasis data. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/DIKBUD-03-3141827883.jpg" alt="Sejumlah platform digital dikembangkan Kemendikbudristek untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah platform digital dikembangkan Kemendikbudristek untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Berdasarkan data per Maret 2024, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90 persen di antaranya telah memanfaatkan informasi tersebut untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data. Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90 persen sudah memanfaatkan untuk pembenahan berbagai indikator pendidikan. &ldquo;Saya sangat terbantu dengan data dan kondisi capaian sekolah yang terdapat di Rapor Pendidikan sehingga saya dan guru-guru dapat menentukan indikator prioritas mana yang akan kami refleksikan dan tingkatkan kualitasnya,&rdquo; ujar Eri Anggerianto, Kepala SD Negeri 14 Sijuk, Kabupaten Belitung yang juga merupakan Ketua Komunitas Belajar Gugus Kepang Dua. Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Jakarta, Dedeh Kurniasih menyampaikan bahwa dengan adanya rapor pendidikan, proses evaluasi pendidikan menjadi lebih terarah. &ldquo;Di sana sudah tertera hingga ke akar masalah dan bentuk rekomendasi pembenahan, misalnya peningkatan kompetensi guru,&rdquo; ungkapnya. Tak hanya itu, platform teknologi seperti SIPLah dan ARKAS dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan. SIPLah yang dirancang untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di sekolah-sekolah ini menyediakan katalog barang dan jasa yang telah diverifikasi, memungkinkan sekolah untuk melakukan pemesanan dengan lebih efisien dan transparan. Hingga kini telah ada 18 mitra pasar daring pada ekosistem SIPLah dengan total sebanyak 5,7 juta produk/jasa yang ditawarkan. Data per Juni 2024 mencatat, ada sebanyak 273.647 sekolah yang telah menggunakan platform tersebut. Dengan SIPLah, sekolah dapat mengakses berbagai produk dan layanan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan dengan lebih cepat dan mudah. Platform ini dilengkapi dengan fitur pelaporan yang memudahkan sekolah dalam memantau dan melaporkan pengeluaran, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. SIPLah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Sementara itu, ARKAS juga dirancang untuk memudahkan tenaga kependidikan di sekolah dalam melakukan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dengan berbagai pembaruan, ARKAS kini hadir dengan versi ke-4, menyajikan fitur yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Versi terbaru ini mencakup integrasi yang lebih baik dengan SIPLah, tampilan yang lebih intuitif, serta penghitungan pajak yang dilakukan secara otomatis. Data per Juni 2024 menyebut, sebanyak 392.709 atau 91,28 persen sekolah aktif menggunakan aplikasi tersebut. Dalam laporan hasil riset kepuasaan pemangku kepentingan pada tahun 2023 terungkap bahwa 80,99 persen pengguna merasa puas dalam menggunakan aplikasi ARKAS dan SIPLah. Inovasi yang dihadirkan dinilai mampu memberi kemudahaan serta kenyamanan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengelola dana BOSP. Kepala SMAN 2 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Safari mengungkapkan, ARKAS dan SIPLah memberikan dampak besar bagi sekolah karena memudahkan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. &ldquo;Pengintegrasian ARKAS dengan SIPLah sangat mempermudah kami. Proses perencanaan yang sebelumnya memakan waktu lama untuk validasi kini menjadi lebih cepat,&rdquo; ujar Safari.

Platform teknologi seperti SIPLah dan ARKAS Kemendikbudristek dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan.

Platform Teknologi Kemendikbudristek Percepat Digitalisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-092255-3916273342.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Payakumbuh menjadi kota pendidikan berbasis digital. Kabid Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Sumbar Mahyan mengatakan, banyak prestasi pendidikan berbasis digital di Kota Payakumbuh. Umumnya ditorehkan para siswa. Hanya saja prestasi itu belum merata. &ldquo;Anak-anak harus dididik sesuai dengan zamannya. Anak didik saat ini merupakan generasi Z yang sudah menjadi bagian dari dunia digital. Mereka telah akrab dengan dunia digital. Saatnya, para guru, menyesuaikan diri,&rdquo; ujar Kabid PSMA Dinas Pendidikan Sumbar Mahyan. Hal itu diungkapkan di sela-sela pembukaan Bimtek Creative Learning in Digital Age Tahap IV di Ballroom Pusako Hotel, Bukittinggi, Jumat malam (26/5). Mahyan menyebut, upaya percepatan digitalisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman guru. Kini guru dan murid masih ada jurang pengetahuan terkait dunia digital. Semua itu harus dijembatani. Maka dari itu dia mengimbau agar guru tidak hanya menjadi teladan dalam pembentukan karakter, tetapi menjadi teladan dalam soal penguasaan perangkat-perangkat digital. Dalam bimtek itu, para guru SMA dan SMK se-Kota Payakumbuh difasilitasi merancang bahan ajar berbasis digital, seperti dalam bentuk audiovisual. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pendidikan berbasis digital merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Payakumbuh sebagai Smart City. Legislator asal Partai Gerindra itu menuturkan, Payakumbuh adalah kota non industri. Perkembangan kota itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. &ldquo;Payakumbuh adalah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif ini mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak lagi generasi muda yang kreatif lewat sistem pendidikan berbasis digital,&rdquo; kata Supardi. Politikus asal Kota Payakumbuh itu bermimpi kota galamai--demikian sebutan lain dari Kota Payakumbuh disebut bisa melahirkan kreator dan inovator. &ldquo;Mari kita dorong siswa agar menjadi pencipta, kreator, penghasil sesuatu yang baru, penemu mesin-mesin baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya,&ldquo; ujar Supardi. Belajar Dari Sejarah Devis Adeviyoza, salah seorang guru peserta bimtek, mengaku harus belajar dari sejarah. Dulu ketika teknologi logam masuk ke Nusantara, masyarakat penganut peradaban batu yang tidak mampu beradaptasi. Mereka tersingkir dan terasingkan. &ldquo;Kita akan tersingkir dan terasing, jika memalingkan muka dari perkembangan dunia saat ini,&rdquo; kata guru mata pelajaran sejarah di SMA Raudathul Jannah Payakumbuh itu. Maka dari itu Devis Adeviyoza bersama guru lainnya sangat bersemangat mengikuti bimtek itu. Setidaknya dapat menerapkan digitalisasi dalam mata pelajaran yang diampu di sekolah. Banyak tools digital dikenali dan ikuasai demi membuat murid lebih menggemari pelajaran sejarah. &ldquo;Jika sejarah diajarkan dengan cara yang membuat murid mudah bosan, sejarah akan diabaikan, dan kita akan kehilangan pijakan lalu bingung menatap masa depan,&rdquo; tutupnya. (*)

Dinas Pendidikan Sumbar mendorong Payakumbuh menjadi kota pendidikan berbasis digital. Banyak prestasi pendidikan berbasis digital.

Dorong Payakumbuh Jadi Kota Pendidikan Berbasis Digital

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/HARI-PERTAMA-SEKOLAH-USAI-LIBUR-LEBARAN-FEDRIK-TARIGAN-2-2722198271.jpg" alt="Ilustrasi: Pelajar mengikuti kegiatan belajar di PAUD Bahrul Iman, Jakarta, Selasa (2/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pelajar mengikuti kegiatan belajar di PAUD Bahrul Iman, Jakarta, Selasa (2/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Upaya transformasi pendidikan ke digital Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat tanggapan positif. Dalam skala&nbsp;likert&nbsp;10&nbsp;(1: sangat tidak setuju &ndash; 10: sangat setuju), inisiatif ini mendapat nilai rata-rata 9 oleh pelaku pendidikan. Fakta tersebut terkuak dari hasil riset Segara Research Institute. Survei dilakukan secara online terhadap 3.725 responden di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Jumlah tersebut terdiri dari 1.521 kepala sekolah, 1.591 guru, 328 dosen, dan 285 mitra kerja lain yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengungkapkan, survei ini dilakukan bukan hanya menguji efektivitas dari platform-platform yang dibuat Kemendikbudristek. Tapi, juga membantu memetakan persoalan di lapangan. Sehingga ke depan adopsi teknologi digital bisa lebih dioptimalkan lagi untuk memajukan pendidikan. &rdquo;Yang tak kalah penting adalah masukan-masukan dari responden untuk meningkatkan kualitas dan manfaat teknologi aplikasi dan platform digital Kemendikbudristek,&rdquo; ujarnya pada webinar bertajuk &ldquo;Efektivitas Teknologi Dalam Ekosistem Dunia Pendidikan di Indonesia, Jumat (12/5). Adapun lingkup aplikasi dan platform digital yang menjadi objek survei adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM), Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), Rapor Pendidikan, Akun Belajar,id, dan Kedai Reka. Dengan menggunakan skala&nbsp;likert&nbsp;10, hasil survei menunjukkan bahwa kehadiran aplikasi dan platform digital Kemendikbudristek disambut sangat baik oleh pelaku dunia pendidikan. Misalnya, 9,14/10 dari para kepala sekolah, 8,61/10 oleh para guru, 9,36/10 untuk dosen, dan 9,24/10 untuk mitra/industri. Respon positif ini, kata Piter, tidak terlepas dari tingkat penerimaan pelaku dunia pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dosen dan mitra/industri, terhadap kemajuan teknologi dan digitalisasi. &rdquo;Hasil ini juga mengindikasikan bahwa hampir seluruh kepala sekolah, guru, dosen dan mitra industri sangat terbuka pada perkembangan teknologi dan digitalisasi,&rdquo; ungkapnya. Kendati begitu, hasil survei juga menemukan bahwa tidak semua responden sudah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi/platform digital Kemendikbudristek. SIPLah misalnya. Dari beberapa aplikasi/platform yang ada, aplikasi untuk pengadaan barang ini baru digunakan 1.080 sekolah dari 1.521 total responden sekolah (71 persen). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01571590/kaget-akta-yayasan-pendidikan-berubah-pengurus-lapor-ke-polda-jawa-timur">Kaget Akta Yayasan Pendidikan Berubah, Pengurus Lapor ke Polda Jawa Timur</a> Hal ini, menurutnya, dipicu sejumlah faktor. Antara lain, kendala akses internet dan listrik di daerah, kebutuhan sekolah maupun guru belum tercukupi melalui aplikasi/platform yang ada, sekolah sudah memiliki sistem internal sendiri, serta kurang mendapat sosialisasi dan bimbingan teknis secara langsung.

Upaya transformasi pendidikan ke digital Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mendapat tanggapan positif

Digitaliasi Pendidikan Dapat Sambutan Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SEKOLAH-DIGITAL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Denny Bernardus mencoba beradaptasi dengan penggunaan oculus, peranti virtual. Di dunia metaverse, executive board dari Yayasan Ciputra Pendidikan itu seolah berjalan-jalan keliling auditorium. Padahal, senyatanya dia sedang duduk manis di salah satu ruangan kampus Universitas Ciputra (UC).  Saat itu, Denny sedang menjajal digitalisasi pendidikan. Tak hanya ruang auditorium, sebelumnya mahasiswa UC dari berbagai jurusan juga sudah pernah mencoba membuat pameran di ruang online. Pengunjung bisa jalan-jalan layaknya di ruang pameran.  ”Cita-cita digitalisasi dunia pendidikan sudah lama kami canangkan. Namun, pandemi membuat prosesnya makin cepat,” tutur Denny dalam acara peluncuran Ciputra Education Digital Experience, Senin (23/5).  Di dunia pendidikan, kata dia, digitalisasi kini bertumbuh dengan pesat. Karena itu, mau tidak mau, pendidik harus menggunakan banyak aspek teknologi untuk membantu pendidikan. Baik guru maupun siswa harus adaptif dengan kondisi tersebut. Pembangunan digital experience mesti segera dikebut agar proses belajar mengajar berjalan lebih optimal.  Denny menjelaskan, pembangunan learning management system hanya salah satu aspek yang dikejar. Bentuk digitalisasi yang dilakukan bukan hanya proses belajar mengajar, melainkan juga integrasi data. ”Jadi akses itu mudah untuk semua pihak. Bukan guru, sekolah, dan siswa saja. Tapi, orang tua juga merasakan,” jelas Denny.  Beberapa integrasi data itu antara lain mulai data siswa, prestasi, biaya hingga progres pendidikan. Semuanya bisa diakses secara mobile. Pria kelahiran Malang itu juga menekankan bahwa pentingnya digitalisasi ini mendorong pembelajaran hibrid yang masih terus berjalan.  ”Meski sudah bisa PTM 100 persen, sebagian orang tua tetap ada yang waswas untuk kirim anak ke sekolah. Jadi proses belajar hibrid itu yang kita capai lewat digitalisasi ini,” paparnya.  Bukan hanya ruang kelas di sekolah dan kampus, yang telah memiliki perangkat teknologi tersebut. Kini, perpustakaan atau area belajar lainnya juga dilengkapi peralatan yang lebih memadai untuk pembelajaran hibrid.

Yayasan Ciputra Pendidikan Luncurkan Education Digital Experience

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kendala-unbk-hari-pertama-dari-listrik-sampai-penebangan-pohon_m_.jpg" alt="ilustrasi siswa SMK sedang menjalani Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK). Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi siswa SMK sedang menjalani Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK). Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini perkembangan zaman semakin cepat dengan pemanfaatan teknologi yang menjadi poros utamanya. Hal tersebut tentunya sangat mengharuskan generasi muda untuk menjadi bagian perubahan.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, berdasarkan riset, Indonesia masih sangat tertinggal dibanding negara lain soal digitalisasi pendidikan. Mengingat pada beberapa tahun lalu muncul kajian tentang anak Indonesia yang dikatakan tertinggal 1.000 tahun dari negara seperti Singapura dan Finlandia.  Adapun kajian tersebut berasal dari CFEE Annual Research Digest 2016/2017, pada awalnya ia mengaku bahwa riset tersebut terlalu berlebihan. Akan tetapi, menurut Indra, itu menjadi terlihat pada saat pandemi ini.  "Bicara soal digital, tahun 2018 ada kajian di Inggris yang menyimpulkan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31, itu ada kajiannya," ungkap dia dalam siaran televisi, Minggu (2/1) malam.  Diakui juga olehnya, Indonesia telah mengalami learning loss sejak sebelum pandemi ini ada. "Learning loss itu terjadi jauh sebelum pandemi di Indonesia, Indonesia itu adalah salah satu negara yang mutu pendidikannya dianggap yang terburuk di dunia," tuturnya.  Untuk itu, menurutnya sambil melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh dilakukan, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan perlu diimplementasikan. Jadi, pandemi ini pun tidak hanya terlihat sisi negatifnya saja.  "Justru saya ingin dorong adalah yang sudah kita pelajari 2 tahun ini, itu kan membuktikan kalau kualitas pendidikan kita ini memang belum sesuai jaman, sudah era digital tapi kita kesulitan belajar dengan model digital, itu yang perlu kita perbaiki bersama," terang Indra.  "Jangan hanya menunggu kalau sudah PTM lagi semua masalah selesai, jangan berpikir seperti itu, kita perlu berpikir bersama untuk meng-upgrade mutu pendidikan kita agar sesuai zamannya," tutup dia.

Riset: Digitalisasi Pendidikan Anak Indonesia Tertinggal 1.000 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hasil-snmptn-2019-diumumkan-cek-nama-sesuai-ptn-pilihanmu-di-sini_m_.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMAN 1 Surabaya saat mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer dan Smartphone (USBN-BKS) dengan menggunakan laptop pribadinya pada awal Maret ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMAN 1 Surabaya saat mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer dan Smartphone (USBN-BKS) dengan menggunakan laptop pribadinya pada awal Maret ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Malaysia sejak 2011 sudah menjalankan proyek laptop chromebook melalui program 1BestariNet. Namun, itu terhenti pada 2019 lalu karena dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya.  Sejumlah kendala dihadapi, mulai dari orang tua yang tidak mendukung instalasi menara pemancar internet dan pemasangannya baru di 8.886 sekolah dari target 10 ribu, management learning system (MLS) Frog VLE hanya digunakan 5 persen dari total target.  Spesifikasi rendah pun dinilai sebagai kendala dan juga harga reparasi lebih mahal dibandingkan harga barunya. Mengenai terhentinya itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menuturkan kegagalan membayangi Indonesia yang juga tengah melaksanakan pembuatan laptop chromebook lokal ini.  "Indonesia bahkan hanya menyiapkan laptopnya saja. Sudah pasti gagal, karena Malaysia yang menyiapkan akses internet dan LMS saja gagal kok," Indra dia kepada JawaPos.com, Senin (9/8).  "Internet koneksi BTS di sekolah itu enggak ngangkat, dikasih chromebook ya enggak jalan, itu aja yang dipasang BTS enggak jalan," sambungnya.  Ia yang juga terlibat dalam pelaksanaan proyek ini menilai kegagalan Malaysia disebabkan karena hanya sebatas menjalankannya saja tanpa ada sosialisasi intensif. Begitu juga dengan pengembangan ekosistem yang minim.  "Ini karena proyek ini hanya menjalankannya aja, tapi tidak mendorong ekosistem itu dikembangkan, orang tua juga tidak mendukung teknologinya baru, mereka juga takut," tuturnya.  "Lalu karena guru tidak diberikan pelatihan dan disiapkan konten cara belajarnya, akhirnya tidak dipakai. Ini bisa terjadi ditempat kita (Indonesia), karena guru tidak disentuh sama sekali, internet tidak disiapin dan metode tidak disiapin," tandas Indra.  Sebagai informasi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto mengatakan terdapat enam produsen dalam negeri akan membuat laptop chromebook. Para produsen akan memproduksi laptop tersebut pada 2022 mendatang.  "Keenam produsen dalam negeri ini akan membantu memproduksi ratusan ribu laptop pada tahun 2022," ujar dia dalam webinar Google for Education, Selasa (3/8).

Program Laptop Chromebook Dibayangi Kegagalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal lebih fokus untuk digitalisasi pendidikan pada 2021. Akan tetapi, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi hal itu sulit terwujud tanpa adanya pembenahan infrastruktur.  "Jangan ide dulu dikeluarkan tapi infrastrukturnya belum disiapkan, itu yang selalu terjadi saat ini," terangnya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11).  Unifah mengatakan, seperti halnya pembelajaran jarak jauh (PJJ), perlu diadopsi dalam sistem pendidikan di masa mendatang. Dalam hal ini, Kemendikbud harus mengaturnya agar itu terlaksana.  "Ya, berpikir dahulu PJJ bagaimana nanti pasca Covid. Tidak sepenuhnya kita mengajar kayak biasa lagi, blended learning. Infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di daerah terpencil dipikirkan. Itu saya berharap diselesaikan dulu, baru ngomong digitalisasi sekolah," imbuhnya.  Saat ini banyak pelajar yang tidak bisa menjalankan PJJ. Berdasar itu, Unifah menyebut implementasi digitalisasi pendidikan sulit direalisasikan jika infrastruktur belum memadai.  "Jangan belum selesai (infrastruktur), sudah melompat ke digitalisasi sekolah, nanti yang maju makin maju, mundur makin mundur. Ide boleh dikatakan bagus, ide gagasan visi, terus strategi dan implementasi lemah banget," tambahnya.  Oleh karena itu, Kemendikbud juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk pembanguann infrastruktur. "Iya dibicarakan (dengan Kemkominfo), jangan digitalisasi sekolah dulu, itu bagus, oke silakan, tapi bagaimana menyelesaikan (masalah infrastruktur dulu)," tambahnya.  Bukan itu saja, kendala soal kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi harus diperhatikan. Di sini literasi digital perlu digenjot.  "Belum (merata kemampuan guru). Banyak yang belum sampai jaringannya. Jadi Indonesia tidak bisa full dengan digitalisasi. Indonesia harus blended, karena faktanya begitu," tutup Unifah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X_KXGMHEqhc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tanpa Pembenahan Infrastruktur, Digitalisasi Pendidikan Sulit Terwujud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mendikbud-Nadiem-Makarim-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk pertama kalinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menggelar Rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Banyak pernyataan menarik dari kalangan legislator terhadap program mantan bos ojek online alias ojol itu.  Salah satunya dari Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah. Politkus kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mengatakan, awalnya sebelum bertemu Nadiem Makarim, di bayangannya semua sistem pendidikan nasional akan dirombak dan dibuatkan aplikasi seperti Gojek.  "Tapi ternyata itu salas. Paparan Nadiem memang riil dan dan sesuai kehidupan nyata. Tadi saya mikirnya, Pak Nadiem kita akan hidup seperti di alam fiksi," ujar Andi yang langsung disambut tawa para peserta raker, di Ruang Komisi X DPR RI, Rabu (6/11).  Karena itu, Andi mengaku, pihaknya siap mendukung semua program Nadiem Makarim dalam memajukan pendidikan, lima tahun ke depan.  "Saya dan kawan-kawan Komisi X DPR RI siap memberikan dukungan kepada Mas Nadiem. Tadi Mas Nadiem minta dukungan, pasti kami beri biar enggak di-reshuffle. Mudah-mudahan bisa lanjut lima tahun ya," kata Andi  Dia pun mempertanyakan, butuh berapa lama bagi Nadiem Makarim untuk memenuhi lima visi misi presiden tersebut. "Anda ini kan milenial, hebat, canggih, bisa satu atau bulan tidak melakukan lompatan seperti yang dibilang di paparan satu slide itu," ucap Andi.  Senada dengan Andi, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Rano Karno juga berpikir bahwa Nadiem akan mendigitalisasi semua lini pendidikan. Sutradara film andal ini mengira, pendidikan di tanah air akan dibuat serba komputerisasi.  "Saya tadinya berpikir, semua akan dibikinkan sistem komputerisasinya. Sampai saya bilang ke teman-teman komisi, kalau dibuat serba komputer, ayo kita topang dengan anggaran. Ternyata, yang saya dan teman-teman pikirkan jauh dari kenyataan," tuturnya.  Tapi, Konsep Nadiem Makarim, lanjutnya, tidak seperti bayangan anggota Komisi X yang serba digital, aplikasi dan canggih.  "Jujur saya cuma tertarik statement Mas Nadiem soal SDM unggul bukan karena teknologi. Artinya bukan teknologi yang bikin SDM unggul dan pintar. Ternyata kuncinya ada di SDM yang inovatif," tandasnya.  Sebelumnya, Nadiem mengatakan, salah satu profesi yang paling berat dan sulit di Indonesia ia menjadi guru. Lulusan Harvard itu mengibaratkan, tugas seorang guru lebih sulit dibandingkan dengan tugas seorang mendikbud.  "Sudah jelas, menjadi guru ini adalah satu tugas tersulit di negara kita, menjadi guru. Saya bisa bilang menjadi menteri mungkin lebih mudah daripada jadi guru," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/11).  Nadiem mencontohkan, bagaimana hebatnya seorang guru yang dituntut mendidik banyak murid dalam satu kelas meski dengan latar belakang dan pribadi yang sangat berbeda satu dan lainnya.  "Bayangkan semua murid dalam kelas punya sosial ekonomi berbeda, punya kepribadian berbeda, punya pola belajar berbeda, punya orangtua berbeda, dan lain lain," ucapnya.  Apalagi dengan sumber daya yang terbatas bagi guru di Indonesia, namun guru tetap dituntut memberi pembelajaran yang baik. Ini lah mengapa menjadi guru itu rumit dan sulit.  "Tapi guru harus memastikan dengan sumber daya yang minim, saya pastikan pembelajaran itu terjadi. Jadi kompleksitas tugas guru luar biasa," katanya.

Raker Perdana di Komisi X DPR, Nadiem Didoakan Tak Di-reshuffle Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Digitalisasi Pendidikan

Berita Terkini