<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/13213e38-e232-476d-a6d9-2e3cbf4f7bbf-2451130275.jpg" alt="Memasuki usia ke-53, PT Blue Bird Tbk menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi layanan transportasi yang selalu diandalkan oleh masyarakat Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Memasuki usia ke-53, PT Blue Bird Tbk menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi layanan transportasi yang selalu diandalkan oleh masyarakat Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki usia ke-53, PT Blue Bird Tbk menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi layanan transportasi yang selalu diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui kampanye bertajuk #53laluDiandelin, sebagai simbol dedikasi perusahaan terhadap kualitas layanan, keselamatan, dan inovasi berkelanjutan. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto (Andre) Djokosoetono, menyampaikan bahwa usia 53 tahun merupakan perjalanan panjang yang diisi dengan dinamika, pembelajaran, dan transformasi. &ldquo;Kami memahami bahwa kepercayaan hanya bisa dirawat melalui konsistensi dan tanggung jawab. Keandalan bagi kami bukan sekadar slogan, tapi tekad untuk terus berbenah dan relevan dengan kebutuhan pelanggan,&rdquo; ujar Andre. Didirikan pada tahun 1972 dengan hanya dua unit mobil Holden Torana, Bluebird kini mengoperasikan lebih dari 25.000 armada di 20 kota di Indonesia. Perjalanan ini mencerminkan pertumbuhan yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif, terutama dalam menghadirkan standar pelayanan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Melalui kampanye #53laluDiandelin, Bluebird memperkuat semangat tanggung jawab terhadap pelanggan dan lingkungan, antara lain melalui pelatihan intensif untuk para pengemudi, peningkatan sistem keselamatan, dan pengembangan armada yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bluebird menjawab tantangan mobilitas masa depan dan harapan pelanggan akan layanan prima. Bluebird juga menaruh perhatian besar terhadap "penggerak andal" di balik keberhasilan perusahaan: para pengemudi dan karyawan. Dalam rangkaian acara ulang tahun, perusahaan memberikan penghargaan kepada ribuan mitra kerja yang telah mengabdi selama 8, 16, 24, hingga 32 tahun melalui ajang Satya Lencana. &ldquo;Mereka adalah wajah Bluebird di mata pelanggan. Inisiatif ini tidak hanya bentuk apresiasi, tapi juga momentum untuk membangkitkan kembali semangat pelayanan yang bertanggung jawab,&rdquo; kata Andre. Sebagai bentuk terima kasih kepada pelanggan setia maupun pengguna baru, Bluebird menghadirkan berbagai program menarik yang tersedia melalui aplikasi MyBluebird: diskon 53 persen untuk layanan taksi Bluebird, diskon hingga Rp 53.000 untuk taksi Silverbird, diskon 53 persen untuk pembayaran non-tunai (kartu kredit &amp; e-wallet), harga spesial Goldenbird: sewa 5 jam, gratis 2 jam, diskon Bigbird: sewa 12 jam, bayar hanya 6 jam, promo Cititrans, bonus EZPoint untuk pengguna MyBluebird. Menutup pernyataannya, Andre menegaskan bahwa menjadi #SelaluDiandelin bukan berarti tanpa tantangan. Namun komitmen Bluebird adalah jelas: terus bergerak, mendengar kebutuhan pelanggan, dan berinovasi. &ldquo;Kami ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia transportasi, tetapi sebagai mitra mobilitas yang dapat diandalkan setiap saat oleh masyarakat Indonesia,&rdquo; tegasnya.

Memasuki usia ke-53, PT Blue Bird Tbk menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi layanan transportasi yang selalu diandalkan masyarakat.

53 Tahun Bluebird, dari Holden Torana hingga Armada Ramah Lingkungan dan Digitalisasi Layanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/IMG-20231017-WA0022-3521689060.jpg" alt="Pasien mencoba layanan kesehatan berbasis digital." width="100%">
<figcaption>Pasien mencoba layanan kesehatan berbasis digital.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Digitalisasi layanan kesehatan semakin jamak digunakan masyarakat. Digitalisasi layanan kesehatan tidak hanya membuat sejumlah pelayanan kesehatan menjadi lebih praktis, karena cukup dari genggaman. Ternyata, juga membuat waktu pelayanan berjalan lebih cepat. Keunggulan pemanfaatan teknologi digital di dunia kesehatan itu sangat disadari Siloam. ICT Siloam Group Head Pierre Hendrawan mengatakan, digitalisasi layanan di antaranya diterapkan pada pembuatan jadwal bertemu dokter untuk konsultasi. Pierre mengatakan, dengan digitalisasi layanan itu jadwal tunggu pasien ketika berada di rumah sakit menjadi semakin singkat. "Proses digital ini memangkas waktu sekitar 50 persen atau sekitar 30 menit lebih singkat saat melayani pasien yang berada di rumah sakit," tutur Pierre Hendrawan kepada wartawan pada Selasa (17/10). Dikatakannya, Siloam kini sudah memberlakukan digitalisasi rekam medik atau rekam medik elektronik. Layanan digitalisasi rekam medik itu diperuntukkan bagi pasien rawat jalan di seluruh unit Siloam Hospitals. Dengan digitalisasi rekam medik itu, para dokter dapat mengakses atau memasukkan data pasien baru pada sistem yang sudah disiapkan. "Untuk saat ini kami sedang menyelesaikan proses digitalisasi (rekam medik) pasien rawat inap," tuturnya. Sehingga nantinya ada platform satu pintu yang bisa mengakses rekam medik pasien secara digital. Dengan adanya digitalisasi rekam medik itu, membantu dokter memberikan analisis atau semacam warning jika pasien kembali memasuki masa perawatan kesehatan. Dia menjelaskan digitalisasi layanan kesehatan Siloam Hospitals secara umum bisa diunduh di ponsel pasien. Saat ini sudah ada sekitar dua juta pengguna digitalisasi layanan kesehatan milik Siloam. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 ribu pengguna yang rutin memanfaatkan beberapa fitur layanan kesehatan secara digital. Pierre menekankan, di tengah semakin banyaknya penggunaan layanan kesehatan secara digital, keamanan harus dijaga. Unsur cyber security harus tetap diutamakan. Pemerintah sendiri tidak menutup mata dengan adanya digitalisasi pelayanan kesehatan. Beberapa waktu lalu Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji mengatakan, digitalisasi di sektor kesehatan perlu melibatkan lintas sektor. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. "Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan adalah inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah. Mengingat kompleksitas sektor kesehatan," katanya dalam APL Digital Summit beberapa waktu lalu. Dia menekankan kolaborasi lintas disiplin ilmu merupakan aspek penting untuk memastikan kelancaran pelayanan kesehatan berbasis digital.&nbsp;

Digitalisasi layanan kesehatan semakin jamak digunakan masyarakat. Kehadiran digital, membuat sejumlah pelayanan kesehatan lebih praktis.

Digitalisasi Layanan Kesehatan, Pangkas Pelayanan Hingga 50 Persen dan Rekam Medik pun Terintegrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/DIGITALISASI-3437870005.jpg" alt="Transformasi digital di RSUD Ulin dimulai tahun 2022 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan internal." width="100%">
<figcaption>Transformasi digital di RSUD Ulin dimulai tahun 2022 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan internal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin, rumah sakit kelas A di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan terus melakukan inovasi dalam transformasi pengadaan digital barang dan jasa kebutuhan operasional rumah sakit secara rutin. Transformasi digital di RSUD Ulin dimulai tahun 2022 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan internal terhadap kurang lebih 2.000 an pegawai mereka dengan mengembangkan SI WALUD (Sistem Informasi Kepegawaian BLUD). &ldquo;Semua kebutuhan pengadaan barang/jasa di RSUD Ulin harus dilakukan secara digital. Transaksi dengan nilai maksimum Rp 200 juta dilakukan di mitra Toko Daring LKPP. Dan transaksi barang/ jasa di atas Rp 200 juta per transaksi harus dilakukan melalui e-katalog," ujar Agus Dyan Nur, Wakil Direktur Administrasi Umum &amp; Keuangan RSUD Ulin. Transformasi pengadaan digital di RSUD Ulin mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 01900/PSP/PBJ/2021 tentang Penggunaan Toko Daring/ Bela Pengadaan untuk Transaksi Belanja Langsung. Selanjutnya RSUD Ulin secara khusus menerbitkan Keputusan Direksi RSUD Ulin Nomor 188.4/01519/Kep-KUM/2022 Tentang Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pada RSUD Ulin. Dalam waktu dekat transaksi pengadaan digital melalui mitra Toko Daring di RSUD Ulin akan dikuti juga dengan pembayaran online melalui fitur pembayaran digital di platform mitra Toko Daring LKPP dengan menggunakan ID billing yang terhubung dengan BPD Kalimantan Selatan. &ldquo;Kini kami tidak perlu cemas dalam menangani pengadaan barang/ jasa kebutuhan operasional rutin RSUD Ulin, semuanya telah dikelola dengan baik dan terencana, dengan memanfaatkan marketplace Mbizmarket. Semuanya menjadi lebih terencana dan teratur. Terkait pelaporan transaksi, kami juga tidak perlu khawatir, karena semuanya terbuka dan transparan. Dapat diakses kapan saja bagi yang membutuhkan&rdquo; jelas Nurhikmah, Ketua Unit PBJ RSUD Ulin. Transformasi pengadaan barang/ jasa di RSUD Ulin dapat menjadi tolok ukur dan tauladan bagi RSUD lain di tanah air. &ldquo;Kami senang karena sistem dan teknologi platform marketplace yang kami kembangkan dapat mendukung dan mengakomodasi pengadaan digital di RSUD Ulin. Kami berkomitmen mengupayakan solusi-solusi terbaik bagi pengadaan digital di RSUD Ulin, dan juga bagi Rumah Sakit Umum Daerah lain di seluruh Indonesia,&rdquo; ungkap Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO &amp; Co-Founder Mbizmarket. &nbsp;

Transformasi digital di RSUD Ulin dimulai tahun 2022 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan internal.

Langkah RSUD Ulin Banjarmasin Implementasikan Digitalisaasi Dalam Pengadaan Barang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/URBAN.jpg" alt="Diskusi" width="100%">
<figcaption>Diskusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hampir seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini bakal melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Bahkan, entitas swasta memproyeksikan lebih pesimistis dibanding lembaga multilateral. Ini mengindikasikan pasar lebih khawatir terhadap kondisi 2023. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo mengatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. "Namun, Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi negara lain karena dapat manfaat kenaikan harga komoditas energi, disamping manufaktur yang masih ekspansif, meski menunjukkan tren penurunan," ucap Heliantopo dalam diskusi "Urban Forum Banking Property Outlook 2023" yang digelar daring pada Selasa (14/3). Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, katanya, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99 persen di tahun 2022. "Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48 persen di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58 persen,&rdquo; paparnya. Menurutnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Dia mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih tinggi.Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh, meski akan mengalami perlambatan. Pandangan lain disampaikan Haryanto T. Budiman, Managing Director Consumer Banking BCA yang memyampaikan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kredit properti, pihaknya terus melakukan akselerasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi digital. "Kinerja Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA tumbuh sangat baik. Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp 52,949 triliun pada tahun 2013 dan di akhir 2022 mencapai Rp 108,299 triliun. Pemanfaatan digitalisasi mendorong portofolio KPR tumbuh dengan sehat dan dengan cepat," kata Haryanto. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak lain adalah hasil dari proses digitaliasi yang terjadi. Dalam digitalisasi ini, ada tiga komponen yang terkait. Pertama, terkait dengan customer. Kedua adalah proses. Ketiga terkait dengan mitra-mitra penunjang. "Digitalisasi telah membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi BCA maupun bagi masyarakat," katanya. Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan, di industri properti tentunya harus melihat apa yang harus dilakukan agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, terkendali. Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga, akan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK, kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga. "Jadi masih mengacu pada harga lama. sedangkan harga membangun sebuah rumah itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan," ungkapnya. Menurutnyam tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. "Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,&rdquo;ujar Risma. Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans menjelaskan peluang industri properti di 2023. Antara lain, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek. Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif Pajak berupa Pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50 persen. "Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan Perijinan Proses Transaksi &amp; Sosialisasi, serta dari sektor perbankan diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar, khususnya promo bunga KPR, dapat memacu peningkatan transaksi yang terjadi di industri properti," pungkas Nofrans.

Hampir seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini bakal melambat dibandingkan dengan tahun

Digitalisasi Pacu Pembiayaan Properti di Tengah Tekanan Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/REFOR-1.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Jawa Tengah di Jakarta, Selasa (6/12)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Jawa Tengah di Jakarta, Selasa (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih predikat A Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang selalu melakukan gebrakan dalam upaya reformasi birokrasi. Salah satunya memanfaatkan beragam kanal untuk kemudahan pelayanan dan respons cepat laporan masyarakat.  Penghargaan reformasi birokrasi itu diterima Ganjar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (6/12).  Ganjar mengatakan, penghargaan ini selain sebagai apresiasi sekaligus menjadi pengingat kepada seluruh instansi maupun organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus melakukan terobosan guna reformasi birokrasi. Tujuannya tentu untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.  "Seluruh instansi kita, terutama OPD-OPD itu, dinas-dinas itu, badan-badan semuanya, agar ketika berhadapan dengan rakyat langsung, mudahkan layanan mereka," ujar Ganjar.  Ganjar sendiri juga telah melahirkan sejumlah terobosan terkait pelayanan publik. Melalui banyak kanal, Ganjar bisa merespons masyarakat lebih cepat dan luas. Terbukti, lewat aplikasi Lapor Gub, Twitter, Instagram, SMS, Whatsapp, telepon, tatap muka, dan sejumlah kanal lain, berbagai persoalan dan keluhan masyarakat bisa tertangani dengan baik dan cepat.  Lewat pelayanan yang telah terdigitalisasi pula, kata Ganjar, upaya dalam peningkatan investasi hingga pengurangan kemiskinan bisa lebih optimal.  Untuk itu, dia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran agar tak lekas berpuas dengan prestasi dan penilaian bagus yang telah diraih.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/REFOR-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo saat wawancara kepada awak media usai menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (6/12). (Istimewa).  "Ada satu target lagi untuk bisa double A, jadi AA. Baru Jogja yang bisa mencapai nilai ini. Kita mesti belajar dari tempat lain agar kita bisa melakukannya. Intinya, birokrasinya mesti di-reform dan layanannya mesti lebih baik," papar Ganjar.  Lebih lanjut, satu lagi target Ganjar dalam hal pelayanan masyarakat yang lebih optimal adalah 100 persen mal pelayanan publik (MPP) di Jateng. Saat ini, sudah ada 22 kabupaten dan kota yang memiliki MPP. Untuk mencapai 100 persen, tinggal 13 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP.  "Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada mal pelayanan publik, segera buat. Itu tidak sulit. Hanya butuh mau saja untuk melakukan itu," tegas dia.  Adapun 22 MPP di Jateng, di antaranya ada di Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Solo, Karanganyar, dan Kota Salatiga. Kemudian, ada di Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.  “Setelah ada MPP segera tingkatkan pada pelayanan digitalnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan. Kalau semua sudah transparan dan akuntabel, Insyaallah itu bisa mencegah potensi korupsi. Itu penting," pungkas Ganjar. (bay/ria)

Kebut Digitalisasi Layanan, Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SEMARANG.jpg" alt="Penerapan parkir elektronik ditandai dengan penyerahan mesin EDC kepada perwakilan juru parkir oleh Wali Kota Semarang Dr Hendrar Prihadi." width="100%">
<figcaption>Penerapan parkir elektronik ditandai dengan penyerahan mesin EDC kepada perwakilan juru parkir oleh Wali Kota Semarang Dr Hendrar Prihadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Digitalisasi pada layanan masyarakat terus dikembangkan. Salah satunya dilakukan Pemkot Semarang dengan mengimplementasikan pembayaran parkir elektronik (electronic parking) di sejumlah area yang dikelola pemkot.  Walikota Semarang Hendrar Prihadi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Endro Pudyo Martantono secara resmi menyerahkan Mesin EDC secara simbolis kepada Juru Parkir dalam rangka pelaksanaan Parkir Elektronik di Kota Semarang. Rencananya, parkir elektronik akan diterapkan di 200 titik di kota Semarang.  Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Semarang, Endro Pudyo Martantono, menyampaikan, Semarang adalah yang pertama kali menginisiasi program Parkir elektronik ini melalui Peraturan Walikota.  Menurutnya, ini tentu akan menjadi referensi untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Apalagi pada tahap awal ini, tambahnya, Dishub Kota Semarang menggunakan tarif flat baik untuk roda dua, roda empat hingga roda enam ke atas. Diharapkan dengan penerapan parkir elektronik pendapatan daerah dari parkir semakin meningkat.  Dengan menggunakan electronic parking ini, pengendara tidak perlu repot menyiapkan uang kecil untuk pembayaran atau menerima kembalian sehingga meminimalisir resiko penyebaran Covid-19 melalui kontak antara manusia. Pembayaran menggunakan sistem e-parking membantu pengendara melakukan pembayaran secara praktis, aman dan juga cepat.  Selain itu, kehadiran e-parking juga mendukung program pemerintah dan Bank Indonesia dalam menggunakan sistem pembayaran nasional yaitu QRIS dan uang elektronik. Apalagi, alat yang digunakan ini adalah mesin EDC (Electronic Data Capture). Alat buatan Indonesia ini memiliki 40,6% Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) sehingga mendukung produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.  Parkir elektronik yang diterapkan di berbagai ruas jalan di Kota Semarang ini bertujuan agar pengendara mulai terbiasa dengan parkir elektronik. Apalagi, metode pembayaran parkir elektronik ini juga dinilai sangat mudah, yakni dengan menggunakan aplikasi dompet online yang ada di smartphone atau uang elektronik yang umumnya tersedia di setiap kendaraan.  Tommy Singgih, CEO PT Tata Sarana Makmur (TSM) selaku system integrator dari metode pembayaran parkir elektronik ini, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus memajukan produksi dalam negeri, khususnya berkaitan dengan solusi-solusi digital.  “Induk kami PT Tata Sarana Mandiri (TSM) telah berkiprah memproduksi alat-alat tekhnologi tinggi untuk pasar dan kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, kita memiliki dua lokasi pabrik.PT Tata Sarana Makmur berkomitmen menghadirkan teknologi terkini dalam mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghadirkan solusi terbaik untuk masyarakat Indonesia," pungkasnya.  &nbsp;

Bakal Dipakai di 200 Titik, Pemkot Semarang Terapkan Parkir Elektronik

digitalisasi layanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#digitalisasi layanan