<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/teguh-kemendagri-1693156251.jpg" alt="Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen untuk memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Karena itu, dilakukan sosialisasi petunjuk teknis penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD. Termasuk dengan mendorong percepatan digitalisasi. Menurut Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan transformasi digital di daerah berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Teguh menyampaikan bahwa implementasi ETPD sudah memasuki periode kedua. Itu seiring dengan pelantikan kepala daerah secara serentak dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026. Dia berharap momentum tersebut mampu memperkuat sinergi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. &rdquo;Tantangan dan Peluang Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Digitalisasi transaksi daerah menjadi sangat penting di tengah adanya penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026, dengan pengalihan sebesar Rp 205,55 triliun atau 23,04 persen dibandingkan tahun anggaran 2025,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis (26/2). Di sisi lain, Teguh menyatakan bahwa realisasi PAD secara nasional masih belum optimal. Berdasar data, pajak daerah terealisasi sebesar Rp 271,32 triliun (21,07 persen) dan retribusi daerah sebesar Rp 64,20 triliun (4,98 persen). Bila diakumulasi secara keseluruhan, angka tersebut hanya berkontribusi 26,05 persen terhadap total pendapatan daerah. Melihat kondisi itu, Teguh menegaskan pentingnya penguatan digitalisasi, khususnya pada sektor retribusi daerah yang masih banyak dikelola secara konvensional dan rentan terhadap kebocoran. Untuk itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mempercepat digitalisasi demi mencegah kebocoran dan memaksimalkan pendapatan. &rdquo;Pemerintah daerah didorong mempercepat digitalisasi, khususnya pada sektor retribusi seperti pasar, parkir, dan objek wisata yang masih rentan kebocoran,&rdquo; jelasnya. Lewat penguatan maturity assessment, penetapan target berbasis baseline, langkah strategis tahunan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, Kemendagri optimistis peta jalan dan rencana aksi ETPD menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas dan integritas pengelolaan pendapatan daerah. Dia pun menegaskan, digitalisasi retribusi bukan sekadar soal teknologi, melainkan langkah strategis untuk mengamankan pendapatan daerah. &rdquo;Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain melakukan kerja sama dengan semua ecommerce, merchant, fintech dan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran,&rdquo; tandasnya.

Kemendagri dorong Pemda percepat digitalisasi sektor retribusi untuk cegah kebocoran dan tingkatkan PAD secara optimal.

Cegah Kebocoran Pendapatan, Kemendagri Dorong Pemda Percepat Digitalisasi Sektor Retribusi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/IMG-20260221-WA0002-2800439148.jpg" alt="Direktur Utama Finpay, Rakhmad Tunggal Afifuddin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Finpay, Rakhmad Tunggal Afifuddin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp; Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi yang begitu besar bagi negara. Setiap tahun peminat menjadi PMI pun cukup tinggi. Kondisi ini harus menjadi perhatian agar PMI tersebut mendapat perlindungan yang baik, tidak hanya dari sisi keamanan, maupun finansial juga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu,&nbsp; PT Finnet Indonesia (Finpay) melakukan&nbsp; digitalisasi remitansi melalui kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Langkah ini dinilai penting karena PMI membutuhkan sistem pembayaran digital yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses.&nbsp; Direktur Utama Finpay, Rakhmad Tunggal Afifuddin mengatakan, pihaknya tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi pembayaran, tetapi juga memperluas peran sebagai enabler transformasi digital sektor publik. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KP2MI yang digelar di Gedung Bidakara 2, Jakarta Selatan, menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat infrastruktur pembayaran nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagi&nbsp;perusahaan plat merah, Finpay menilai transformasi digital sebagai fondasi utama dalam membangun sistem remitansi yang efisien dan aman. Menurutnya, digitalisasi layanan keuangan bagi PMI harus dibangun di atas tiga aspek utama: keamanan sistem, kemudahan akses, dan integrasi lintas lembaga. "Melalui integrasi sistem pembayaran Finnet ke dalam platform layanan KP2MI, proses pengiriman uang diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan minim risiko," ujar Rakhmad, Sabtu (21/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/017223536/sassuolo-menang-telak-atas-hellas-verona-jay-idzes-main-tangguh-di-lini-belakang">Sassuolo Menang Telak Atas Hellas Verona, Jay Idzes Main Tangguh di Lini Belakang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rakhmad meengatakan, perusahaan komitmen&nbsp;memperluas cakupan layanan pembayaran digital ke berbagai sektor strategis. Finnet akan menghadirkan solusi pembayaran terintegrasi yang mempermudah remitansi. Selain itu, bisa membuka akses terhadap layanan keuangan lain yang dapat mendukung perencanaan keuangan keluarga secara lebih baik. Finpay akan hadir bukan sekadar sebagai penyedia sistem pembayaran, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional. Integrasi dengan KP2MI menjadi wujud konkret kontribusi perusahaan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja migran. Sementara itu, Wakil Menteri KP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla menambahkan, kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan proses remitansi bagi PMI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.</div>

Finpay melakukan  digitalisasi remitansi melalui kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Layanan Digital Pekerja Migran Diperkuat KP2MI dan Finpay, Kirim Uang Lebih Mudah dan Minim Risiko

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/WhatsApp-Image-2026-02-11-at-14135-PM-1420174963.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo memimpin rapat analisis dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran Tahun Anggaran 2025. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo memimpin rapat analisis dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran Tahun Anggaran 2025. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo memimpin rapat analisis dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan ini, dia menekankan agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Wibowo mengatakan, program Polantas Menyapa perlu digalakan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan dapat terwujud komunikasi yang baik atara petugas dengan warga.&nbsp; &ldquo;PNBP bukan semata soal angka penerimaan negara, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sinilah peran Polantas Menyapa, hadir memberi solusi, kepastian, dan kepercayaan,&rdquo; ujar Wibowo, Rabu (11/2). Dia&nbsp;menegaskan bahwa pada tahun 2026 Korlantas Polri berkomitmen meningkatkan PNBP melalui berbagai inovasi digitalisasi layanan Regident. Transformasi digital akan terus diperkuat melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi, integrasi data nasional, serta penyederhanaan proses layanan guna menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. &ldquo;Digitalisasi adalah kunci. Dengan sistem yang semakin modern dan terintegrasi, kita tidak hanya meningkatkan PNBP secara sehat, tetapi juga memastikan pelayanan publik semakin efisien, bersih, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,&rdquo; tegasnya. Melalui sistem ini diharapkan dapat meghadirkan&nbsp;pelayanan publik yang profesional, modern, dan berkelanjutan. Selain itu, bisa menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital.

Tahun 2026 Korlantas Polri berkomitmen meningkatkan PNBP melalui berbagai inovasi digitalisasi layanan Regident.

Tingkatkan PNBP 2026, Korlantas Polri Perkuat Digitalisasi dan Pelayanan Publik yang Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/WhatsApp-Image-2026-02-09-at-62004-PM-3315009073.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berusaha meningkatkan digitalisasi pelayanan publik. Polri pun telah membuat program penerapan&nbsp;E-BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Elektronik.&nbsp; Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo&nbsp;mengatakan, E-BPKB memiliki keunggulan dibanding BPKB konvensional yakni dilengkapi&nbsp;sistem elektronik yang lebih aman, cepat, dan transparan. Dengan begitu, akurasi data nasional tentap kepemilikan kendaraan lebih tinggi. Secara fisik, E-BPKB tetap berbentuk buku dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan BPKB generasi sebelumnya. Dokumen ini dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan, maupun penyalahgunaan data. &ldquo;Melalui E-BPKB, kami berharap pelayanan kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya. Ini adalah wujud nyata komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi pada kepuasan masyarakat,&rdquo; ujar Wibowo, Senin (9/2). Dia menyampaikan, E-BPKB akan mempermudah masyarakat terkait administrasi kendaraan. Selain itu, E-BPKB juga membuat tugas kepolisian lebih efektif, khususnya dalam pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan validitas dan akurasi data kendaraan bermotor. Sejalan dengan arahan Kapolri, Dirregident Korlantas Polri juga menginstruksikan seluruh jajaran regident di tingkat pusat maupun daerah agar melaksanakan implementasi E-BPKB secara profesional, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan prima. Jajaran diminta memastikan kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta memberikan edukasi yang jelas kepada masyarakat agar penerapan E-BPKB berjalan optimal dan tepat sasaran. Melalui&nbsp;E-BPKB, proses pengecekan data kendaraan dapat dilakukan secara elektronik dan lebih cepat, riwayat status kendaraan dapat ditelusuri dengan mudah, serta pemilik kendaraan dapat mengakses data kendaraan secara digital melalui smartphone yang memiliki teknologi NFC. Selain itu, penggantian dokumen BPKB yang hilang atau rusak dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi jaminan keabsahan dan legalitas kepemilikan kendaraan. &nbsp;

E-BPKB memiliki keunggulan dibanding BPKB konvensional yakni dilengkapi sistem elektronik yang lebih aman, cepat, dan transparan.

Korlantas Polri sebut E-BPKB Permudah Masyarakat dan Tugas Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/anggota-dpr-3900668183.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam penyediaan layanan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1). Herman menilai, capaian kinerja kedua bank pelat merah tersebut mencerminkan ketahanan perbankan nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga kebijakan proteksionisme perdagangan dinilai menjadi tantangan serius bagi sektor keuangan. &ldquo;Di tengah tantangan global yang semakin berat, kinerja BNI dan BTN menunjukkan ketahanan dan keandalan manajerial perbankan Indonesia. Secara umum indikator kinerja sudah cukup baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan,&rdquo; kata Herman dalam rapat tersebut. Ia juga menyoroti rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan yang dinilai masih terkendali. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL perbankan nasional tercatat stabil di bawah 3 persen, mencerminkan kualitas aset yang relatif terjaga serta aktivitas ekonomi riil yang masih tumbuh. Khusus BNI, Herman menilai komposisi penyaluran kredit yang merata di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga jasa, berpotensi menjadikan BNI sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan kinerja keuangan perseroan, pertumbuhan kredit BNI ditopang oleh segmen korporasi, konsumer, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ke depan, Herman mendorong BNI untuk memperbesar skala bisnis melalui percepatan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI. Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber seiring meningkatnya transaksi digital, sejalan dengan penegasan OJK bahwa ketahanan sistem teknologi informasi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas perbankan di era digital. Selain itu, Herman mendorong penguatan segmen korporasi dan global BNI agar mampu bersaing dengan bank-bank internasional. Menurutnya, ekspansi BNI di luar negeri, khususnya dalam mendukung pembiayaan perdagangan dan layanan bagi diaspora Indonesia, menunjukkan perkembangan yang positif. Sementara untuk BTN, Herman menyatakan dukungannya terhadap peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama yang berkaitan dengan sektor perumahan. Ia menilai, realisasi KUR BTN relatif baik dibandingkan perbankan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lanjut Herman, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Penambahan kuota KUR BTN dapat mendorong pengembang kecil dan menengah meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian,&rdquo; pungkasnya.

Komisi VI DPR mendorong digitalisasi dan penguatan layanan KUR perumahan di perbankan. Fokus pada BNI dan BTN.

Komisi VI DPR Dorong Digitalisasi dan Peningkatan Pelayanan KUR Perumahan bagi Perbankan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/cec5f1b9-dd30-4bdf-9bae-34eb03f3cdd2-3300924347.jpg" alt="Ilustrasi: Kemudahan pencairan menjadi pertimbangan penting masyarakat dalam memilih layanan asuransi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kemudahan pencairan menjadi pertimbangan penting masyarakat dalam memilih layanan asuransi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses klaim asuransi masih kerap menjadi keluhan masyarakat, mulai dari prosedur yang dianggap rumit hingga waktu pencairan yang lama. Di tengah tantangan tersebut, digitalisasi layanan klaim mulai menjadi fokus industri asuransi nasional, termasuk di lingkungan BUMN. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mengklaim telah membayarkan klaim kepada nasabah sebesar Rp 23,4 triliun sejak berdiri pada Oktober 2020 hingga Desember 2025. Data tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya perusahaan meningkatkan transparansi dan akses layanan bagi pemegang polis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas kanal layanan klaim melalui pendekatan digital. IFG Life memanfaatkan ekosistem aplikasi One by IFG yang terintegrasi untuk layanan kesehatan, proteksi, dan investasi. Hingga akhir 2025, platform ini tercatat digunakan lebih dari 370.000 pengguna aktif, dengan total lebih dari 250.000 transaksi lintas layanan. Melalui aplikasi tersebut, pemegang polis dapat mengakses informasi polis, memantau proses klaim, hingga memanfaatkan layanan kesehatan secara digital. Model layanan ini dinilai relevan dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan kanal daring untuk kebutuhan finansial. Selain digitalisasi, IFG Life juga tetap mempertahankan layanan tatap muka, khususnya untuk pengajuan klaim jatuh tempo yang memerlukan pendampingan langsung. Perusahaan membuka dua kantor layanan khusus di Jakarta dan Surabaya, masing-masing berlokasi di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, serta Jalan Trunojoyo, Surabaya. Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi, mengatakan penguatan layanan klaim dilakukan untuk memberikan kepastian proses bagi pemegang polis. &ldquo;Proses pengajuan klaim kini dapat dilakukan melalui kanal digital maupun layanan tatap muka, terutama untuk klaim jatuh tempo, sehingga nasabah memiliki pilihan sesuai kebutuhannya,&rdquo; ujar Gatot dalam keterangan resminya. Penguatan layanan klaim ini mencerminkan upaya industri asuransi dalam menjawab tuntutan publik akan proses yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Di tengah meningkatnya literasi keuangan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan, kecepatan serta kejelasan klaim menjadi salah satu indikator kepercayaan nasabah. Ke depan, digitalisasi layanan klaim diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan transformasi industri asuransi nasional. Integrasi layanan digital dan fisik dinilai menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman nasabah. &nbsp;

IFG Life percepat digitalisasi klaim asuransi dan catat pembayaran Rp 23,4 triliun sejak 2020. Layanan digital dan tatap muka.

Digitalisasi Klaim Asuransi Dipercepat, IFG Life Catat Pembayaran Rp 23,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/PELINDO-5-91240957.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar New Port" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar New Port</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Digitalisasi layanan di pelabuhan diyakini dapat menjawab masalah lambatnya pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan yang selama ini menjadi masalah di sejumlah pelabuhan di kota besar seperti Jakarta. Hal itu yang membuat IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) fokus melakukan percepatan digitalisasi pelayanan untuk percepatan proses bongkar muat di terminal petikemas sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan kepelabuhanan pada 2026. Direktur Utama IPC Terminal Petikemas Guna Mulyana mengatakan, penguatan operasional dan layanan menjadi fokus utama perusahaan pada 2026. &ldquo;Penguatan operasional dan layanan merupakan kebutuhan utama agar IPC TPK dapat memberikan manfaat optimal bagi pengguna jasa, masyarakat, dan pemegang saham, sekaligus memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung arus logistik nasional,&rdquo; ujarnya, Senin (19/1). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan tema perusahaan 2026, Operational dan Service Excellence, sebagai bagian dari pelaksanaan Roadmap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026&ndash;2030. Pada tahap awal, Guna menerangkan bahwa IPC TPK memprioritaskan penguatan kinerja operasional dan kualitas layanan guna memastikan proses bongkar muat yang lebih efisien, aman, dan konsisten. IPC TPK juga mempercepat digitalisasi layanan melalui penerapan Terminal Booking System (TBS) untuk mengatur arus kendaraan, penggunaan alat pemindai peti kemas, serta implementasi Terminal Operating System (TOS) Nusantara melalui sistem PARAMA dan PRAYA yang berbasis data dan terintegrasi. Selain itu, IPC TPK melakukan penataan model bisnis untuk memperkuat perannya sebagai operator terminal petikemas di lingkungan Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP). Perusahaan juga mulai menginisiasi konsep hub and spoke guna meningkatkan konektivitas antarterminal dan efisiensi biaya layanan. &nbsp;

Digitalisasi layanan pelabuhan percepat proses bongkar muat. IPC TPK terapkan sistem digital agar efisien dan pastikan layanan cepat.

Digitalisasi Layanan Jadi Tonggak Percepatan Proses Bongkar Muat Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/Ganti-oli-mesin_resize_10-1744274794.jpg" alt="Cara menuangkan pelumas saat melakukan ganti oli mesin pada sepeda motor." width="100%">
<figcaption>Cara menuangkan pelumas saat melakukan ganti oli mesin pada sepeda motor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Industri pelumas di Tanah Air mengalami persaingan yang semakin ketat, dimana setiap brand menawarkan produk dengan inovasi dan strategi terkini. Seperti yang dilakukan pelumas jenama Motul yang memanfaatkan digitalisasi, yang semakin menegaskan kelasnya. Belum lama ini Motul, jenama pelumas global berkelas premium, diganjar penghargaan bergengsi Top Customer Satisfaction Award 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Welmart Purba, Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), di Jakarta (17/12). Pengharhaan ini diberikan terhadap merek-merek yang mampu memenuhi serta melampaui ekspektasi konsumen di ranah digital. Kepuasan pelanggan, atau customer satisfaction, kini menjadi faktor kunci bagi konsumen dalam memilih produk, layanan, maupun jasa. Dengan meningkatnya aktivitas belanja melalui marketplace, ulasan positif, rating tinggi, dan rekomendasi dari konsumen yang puas memainkan peranan semakin besar dalam membangun kepercayaan publik. Semakin banyak ulasan positif yang diterima, semakin kuat pula posisi sebuah merek di pasar digital. Motul Indonesia mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini. &ldquo;Kami sangat bersyukur dapat menerima penghargaan Top Customer Satisfaction Award 2025. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Motul untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen, baik melalui produk pelumas berkualitas maupun melalui pengalaman yang berkesan di platform digital,&rdquo; ujar Welmart Purba. Top Customer Satisfaction Award 2025 diberikan kepada merek-merek yang dinilai unggul dalam membangun kepuasan pelanggan secara digital. Penilaian dilakukan melalui riset mendalam terhadap berbagai kategori produk yang dijual di toko resmi dalam tiga marketplace terkemuka di Indonesia. Survei terkait berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2025, dengan menggunakan empat aspek utama penilaian: Digital Rating Aspect, Digital Review Aspect, Digital Sentiment Aspect, serta Digital Engagement Aspect. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Motul berhasil meraih Final Skor sebesar 92,59% . Capaian ini mempertegas komitmen Motul untuk terus menyediakan produk berkualitas tinggi sekaligus membangun pengalaman pelanggan yang positif di berbagai kanal digital, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar di industri pelumas.

Jenama pelumas global berkelas premium, diganjar penghargaan bergengsi Top Customer Satisfaction Award 2025.

Persaingan Semakin Ketat Jenama Pelumas Global Jaga Kepuasan Pelangan di Era Digital 

&nbsp; &nbsp;&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/WhatsApp-Image-2025-12-16-at-082856-1309811942.jpg" alt="Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat (12/12/2025) di Jakarta. (istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat (12/12/2025) di Jakarta. (istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus berupaya mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan. Salah satunya, diwujudkan melalui inovasi Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat, 12 Desember 2025, di Jakarta. Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi. Dengan menggabungkan teknologi analitik, visualisasi data, dan sistem pengawasan real time. Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan di dalam Pertamina Digital Hub, seluruh proses penyediaan energi dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan real-time dapat termonitor. "Kinerja Pertamina Digital Hub ini sangat efektif dan sangat terasa dalam penyediaan energi, khususnya memantau pasokan BBM dan LPG seperti saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara real time kami bisa memonitor, menganalisa dari data yang ada untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depannya,&rdquo; kata Arya. Di ruangan terintegrasi tersebut juga dipantau berbagai data, di antaranya pergerakan kapal yang mendistribusikan BBB. Juga penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk penyaluran ke wilayah bencana Sumatra, dan pemantauan tren pemberitaan tentang Pertamina. Sementara itu Vice President Digital Analytic Solution Pertamina Digital Hub Tatit Sri Jayendra mengatakan, Digital Hub dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama yang dirancang untuk peningkatan digital analytic capability Pertamina. Pilar tersebut adalah: Remote Surveillance and Command Center, Digital Factory, dan pilar ketiga yakni Orchestration Center. &ldquo;Visi utama Digital Hub adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai bisnis Pertamina secara digital. Ketika data dan aplikasi yang mendukung pekerjaan kita terintegrasi, maka kita menciptakan lingkungan di mana data menjadi transparan, akuntabel, dan akurat. Integrasi ini menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, manajemen dapat membuat keputusan yang cepat, tepat, dan akurat,&rdquo; jelas Tatit. Pertamina Digital Hub merupakan bagian penting dalam transformasi digitalisasi Pertamina sehingga bisa memastikan ketersediaan energi termasuk BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi&nbsp; <a href="https://www.danantaraindonesia.co.id/">https://www.danantaraindonesia.co.id/</a>. &nbsp;

Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi.

Implementasi Digitalisasi Terintegrasi, Pertamina Digital Hub Perkuat Ketahanan Energi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/apajksd-3443771555.jpg" alt="PLTU Banten 3 Lontar berkapasitas 4x315 MW bersiap memasuki era digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PLTU Banten 3 Lontar berkapasitas 4x315 MW bersiap memasuki era digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Huawei resmi menandatangani Joint Study Agreement (JSA) untuk mengembangkan solusi digitalisasi pembangkit listrik. Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk kebutuhan inspeksi cerdas serta penguatan sistem Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).&nbsp; Bahkan, kerja sama ini tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi operasional, tetapi juga peningkatan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan. Bernadus Sudarmanta, Direktur Utama PLN Indonesia Power menegaskan bahwa sinergi ini bukan sekadar penerapan teknologi baru, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung peralihan menuju energi bersih serta meningkatkan daya saing sektor ketenagalistrikan Indonesia di era digital. "Kolaborasi dengan Huawei adalah wujud nyata transformasi digital di sektor ketenagalistrikan. Kami ingin memastikan pembangkit PLN IP tidak hanya andal, tetapi juga mengedepankan keselamatan dan efisiensi melalui teknologi terkini. Ini adalah langkah penting menuju ekosistem energi yang lebih hijau dan berkelanjutan," ujar Bernadus dalam keterangannya. Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah percepatan transformasi digital dan dukungan terhadap agenda transisi energi nasional. Adapun kesepakatan tersebut menjadi momentum penting bagi PLN IP dalam menghadirkan inovasi teknologi di sektor ketenagalistrikan.&nbsp; Studi bersama akan dijalankan di PLTU Banten 3 Lontar sebagai lokasi uji coba penerapan teknologi digital berbasis AI. Tujuannya untuk membangun ekosistem pembangkitan yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, selaras dengan komitmen PLN IP sebagai pelopor digitalisasi di industri energi. Selain pengembangan teknologi AI untuk intelligent inspection, kolaborasi ini juga meliputi digitalisasi HSSE, penguatan sistem keamanan siber, serta integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung pengoperasian pembangkit.&nbsp; Ruang lingkup kajian mencakup aspek teknis, keselamatan, bisnis, hukum, risiko, hingga lingkungan sebagai dasar evaluasi sebelum proyek percontohan (pilot project) diimplementasikan. Studi bersama tersebut diharapkan mampu memperkuat pondasi penerapan solusi digital yang relevan dengan tantangan industri ketenagalistrikan masa kini, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence untuk inspeksi peralatan secara presisi dan cepat respons, digitalisasi HSSE guna meningkatkan standar keselamatan dan keamanan, dan integrasi TIK untuk mendorong efisiensi pengelolaan dan operasi pembangkit. Melalui studi bersama ini, PLN IP berharap dapat mengembangkan pembangkit listrik cerdas yang mendukung target net zero emission serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mendorong inovasi energi di Asia Tenggara.&nbsp; Kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa sinergi perusahaan energi dan teknologi mampu menghadirkan terobosan nyata untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Inisiatif tersebut selaras dengan agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui listrik yang lebih andal, efisien, dan aman.&nbsp;

PLN Indonesia Power dan Huawei menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan solusi digitalisasi pembangkit listrik dengan teknologi AI.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#digitalisasi

Berita Terkini