<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/KAI-Log-2791315035.jpg" alt="PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) terus melakukan transformasi digital untuk efisiensi bisnis pengiriman. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) terus melakukan transformasi digital untuk efisiensi bisnis pengiriman. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha KAI, kian menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital demi meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas layanan. Salah satunya pada pengelolaan dokumen secara digital melalui sistem dokumen terpadu, aplikasi Rail Document System (RDS) yang diluncurkan pada Senin (2/12). Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah, dalam keterangan tertulisnya Kamis (5/12), menjelaskan bahwa KAI Logistik fokus menggiatkan aksi digitalisasi di seluruh aspek perusahaan baik internal maupun eksternal. "Kami menyadari bahwa dokumen menjadi fondasi penting dalam tata kelola perusahaan, sehingga kami mengintegrasikan pada sistem dokumen KAI yaitu aplikasi RDS. Dengan pengelolaan dokumen digital ini akan berdampak signifikan pada penggunaan kertas, sehingga proses bisnis menjadi lebih go green/paperless dan sejalan dengan inisiatif ramah lingkungan yang menjadi komitmen KAI Logistik," katanya. Transformasi digital dalam pengelolaan dokumen internal perusahaan ini dirancang untuk merespons kebutuhan industri logistik yang terus berkembang dinamis. Di mana aspek efisiensi, keamanan, dan transparansi menjadi prioritas utama dalam mendukung optimalisasi kinerja operasional. Lebih lanjut, Fredi menjelaskan, pengelolaan dokumen digital ini juga memastikan akurasi data, serta menjamin keamanan informasi. Sehingga memperkuat fondasi perusahaan dalam menghadapi tuntutan industri modern. Melengkapi digitalisasi pada pengelolaan dokumen internal, KAI Logistik juga telah menerapkan tanda tangan elektronik (TTE) yang merupakan kolaborasi resmi bersama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE). Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta, Senin lalu. "Dengan penerapan TTE ini akan menjadi ekosistem pada digitalisasi dokumen yang mengedepankan efisiensi khususnya dalam transaksi bisnis sehingga berdampak pada pelayanan yang lebih efisien dengan mempercepat proses birokrasi dokumen dan mengurangi waktu operasional tanpa mengurangi keabsahan sebuah dokumen," tuturnya. Selain mengoptimalkan proses bisnis internal, KAI Logistik juga terus menghadirkan inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pelanggan. Beberapa aplikasi unggulan yang telah dikembangkan antara lain&nbsp;Aplikasi KAI Logistik TRAX dan&nbsp;Aplikasi COINS. Aplikasi KAI Logistik TRAX ini memudahkan pelanggan dalam mengatur pengiriman melalui KALOG Express, mulai dari pengecekan tarif dan lokasi, permintaan penjemputan, real-time tracking hingga proses pembayaran digital. Sedangkan,&nbsp;Aplikasi KAI COINS, mempermudah pelanggan dalam melakukan pengiriman kontainer, mulai dari customer order, pengiriman barang hingga tracking. Fredi memastikan, KAI Logistik berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan logistik yang inovatif, efisien, dan berbasis teknologi guna menjawab tantangan di era digital yang semakin kompleks. "Dengan memanfaatkan teknologi, kami tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Inovasi digital yang kami terapkan merupakan bukti nyata komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan berkelanjutan, serta mendukung upaya menciptakan solusi logistik yang ramah lingkungan," tutup Fredi.

Selain mengoptimalkan proses bisnis internal, KAI Logistik juga terus menghadirkan inovasi digital dengan mengembangkan berbagai aplikasi.

Tingkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan, KAI Logistik Lebih Go Green dengan Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanda-tangan-digital-butuh-aturan-pelaksana-diterapkan-mulai-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pada 2019 Kemendagri bakal mulai menerapkan tanda tangan digital." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pada 2019 Kemendagri bakal mulai menerapkan tanda tangan digital.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan tanda tangan digital dalam seluruh dokumen administrasi mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN memastikan tanda tangan digital untuk dokumen kependudukan secara nasional bisa terlaksana. Mereka tinggal merancang aturan pelaksana dari undang-undang yang sudah ada. Kepala BSrE Rinaldy mengatakan, sebagai dasar hukum, tanda tangan digital sudah dilindungi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pemerintah sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. "Di UU ITE sudah dinyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sama persis dengan tanda tangan biasa," ungkap dia kemarin (27/11). Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan menerapkan tanda tangan digital pada dokumen kependudukan mulai tahun depan. Dirjen Dukcapil Zudan A.F. memastikan rencana tersebut dalam rapat koordinasi pendaftaran penduduk dan persiapan menghadapi pemilu di Makassar Senin (26/11). Dengan penggunaan tanda tangan digital tersebut, pelayanan dokumen kependudukan akan lebih mudah. Setiap orang yang membutuhkan tanda tangan kepala dinas, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, tidak lagi bergantung pada kehadiran kepala dinas di kantor. Menurut Rinaldy, BSrE menyiapkan sistem dan teknologi sesuai kebutuhan Kemendagri dalam penerapan tanda tangan digital. Bukan hanya Kemendagri yang sudah memakai tanda tangan digital dalam berbagai kebutuhan. BSrE juga sudah bekerja sama dengan organisasi lain. Baik yang bernaung di bawah pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah. Misal, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan beberapa pemerintah daerah (pemda). "Sudah lebih dari 60 organisasi," kata Rinaldy. Berdasar data BSSN, jumlah tepatnya 64 instansi. Perinciannya, 18 instansi di level pusat, 3 BUMN, serta 43 instansi yang terdiri atas pemda provinsi, pemda kabupaten, dan pemda kota. Khusus dengan pemda, kata Rinaldy, kerja sama paling banyak meliputi sektor perizinan. "Juga terkait kependudukan. Surat-surat keterangan. Itu juga mereka menggunakan tanda tangan digital," imbuhnya. Lantas, bagaimana proteksi tanda tangan digital? Rinaldy menyebut, kriptografi menjamin keamanan tanda tangan digital yang dibuat dengan kerja sama BSrE. "Seberapa kemungkinannya (dipalsukan), kalau kami pakai aspek dari teknologi informasi, bisa kami katakan hampir mendekati nol," kata dia. Saat ini ada dua jenis tanda tangan digital di Indonesia. Yang tidak tersertifikasi dan yang tersertifikasi. Instansi yang bekerja sama dengan BSrE sudah dipastikan tersertifikasi. Juga punya proteksi kuat. "Cukup kuat untuk tidak bisa diduplikasi," ujarnya. Sukses kerja sama dengan puluhan instansi bisa menjadi salah satu bukti. Sejauh ini tanda tangan digital mereka aman. Meski demikian, kata Rinaldy, dibutuhkan aturan turunan untuk memastikan penerapan tanda tangan digital benar-benar terlaksana dengan baik. Dengan Kemendagri misalnya, butuh permendagri. Sedangkan dengan pemda, perlu aturan seperti pergub, perbup, atau perwalkot. "Masing-masing kementerian, lembaga, atau masing-masing organisasi membuat peraturan sesuai dengan ciri khas atau kegiatan yang ada," bebernya. Lebih lanjut, Rinaldy menjelaskan bahwa tanda tangan tersertifikasi BSrE sudah bisa diterapkan oleh kementerian, lembaga, atau instansi mana pun di Indonesia. Tapi, tetap butuh aturan turunan dari peraturan yang sudah ada saat ini. Termasuk di antaranya apabila tanda tangan digital akan diterapkan untuk urusan hukum. Harus ada aturan dari penegak hukum atau lembaga peradilan yang menggunakannya. Kanit II Subdit II Dittipid Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi menuturkan bahwa dalam dunia <a href="https://jawapos.com/nasional/28/11/2018/lebih-aman-cocok-untuk-pemerintahan" target="_blank">digital</a> itu, terdapat dua jenis signature atau tanda tangan. Yakni, private key dan public key. Tanda tangan digital merupakan yang bersifat private key atau personal. "Namun, dalam dunia digital, bukan berarti tidak mungkin diretas tanda tangan digital tersebut," paparnya. Kendati kemungkinannya kecil, tetap ada potensi peretasan hingga bisa memalsukan tanda tangan dan sebagainya. Bisa jadi bukan pemilik tanda tangan yang menggunakannya. "Namun, yang lebih utama sebenarnya soal keabsahan penggunaan tanda tangan digital di Indonesia," terangnya.&nbsp;

Tanda Tangan Digital Butuh Aturan Pelaksana, Diterapkan Mulai 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebih-aman-cocok-untuk-pemerintahan_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: tanda tangan digital dianggap lebih aman dan cocok untuk pemerintahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tanda tangan digital dianggap lebih aman dan cocok untuk pemerintahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerahasiaan dan keamanan data merupakan hal yang sangat penting. Menjaganya, salah satunya, dapat dilakukan dengan teknik kriptografi. Mengandalkan digital signature algorithm (DSA) yang merupakan salah satu kriptografi untuk menunjang kebutuhan nir penyangkalan. Digital signature atau electronic signature merupakan tanda tangan elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan keaslian identitas penanda tangan. Biasanya digunakan dalam suatu pesan atau dokumen digital. Namun, dengan fungsi hash, tidak mengenkripsi plaintext asli atau yang sebenarnya. Sering kali orang sulit membedakan electronic signature dan digital signature. Electronic signature adalah tanda tangan digital yang demi menjamin keamanannya ditambahkan teknik kriptografi digital signature. Bagi industri dan pemerintahan, digital signature sangat tepat untuk digunakan. Mengapa? Alasan pertama, lebih secure karena ada proses otentikasi bahwa berkas yang dikirim tidak mengalami perubahan di tengah jalan. Kedua, sangat cepat dan ringkas. Itu dapat membantu proses birokrasi yang sering menjadi penghambat. Ketiga, digital signature sulit dipalsu. Sebab, sudah ada mekanisme enkripsi yang dilakukan. Dengan begitu, bisa dipastikan yang bertanda tangan adalah orang yang memang berhak menandatangani berkas atau dokumen tersebut. Cara kerja digital signature adalah memanfaatkan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dipakai untuk mengenkripsi data. Sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi data. Pertama, dokumen dienkripsi oleh kunci publik menjadi digital signature. Untuk membuka digital signature tersebut, diperlukan kunci privat. Bila data telah diubah pihak luar, digital signature ikut berubah sehingga kunci privat tidak akan bisa membukanya. Itu merupakan salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity. Artinya, keaslian data dapat terjamin dari perubahan-perubahan yang dilakukan pihak luar. Dengan cara yang sama, pengirim data tidak dapat menyangkal data yang telah dikirimkannya. Bila digital signature cocok dengan kunci privat yang dipegang penerima data, dapat dipastikan pengirim adalah pemegang kunci privat yang sama. Itu berarti digital signature memenuhi salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu non-repudiation atau non penyangkalan. Dengan demikian dapat disimpulkan, digital signature sangat bermanfaat, aman digunakan pada sektor-sektor penting tanah air. Fungsinya, memastikan keaslian data, sangat berguna di saat pembajakan dan pemalsuan data semakin marak.&nbsp; *)&nbsp;Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC)

Lebih Aman, Cocok untuk Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebih-aman-cocok-untuk-pemerintahan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: tanda tangan digital dianggap lebih aman dan cocok untuk pemerintahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tanda tangan digital dianggap lebih aman dan cocok untuk pemerintahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerahasiaan dan keamanan data merupakan hal yang sangat penting. Menjaganya, salah satunya, dapat dilakukan dengan teknik kriptografi. Mengandalkan digital signature algorithm (DSA) yang merupakan salah satu kriptografi untuk menunjang kebutuhan nir penyangkalan. Digital signature atau electronic signature merupakan tanda tangan elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan keaslian identitas penanda tangan. Biasanya digunakan dalam suatu pesan atau dokumen digital. Namun, dengan fungsi hash, tidak mengenkripsi plaintext asli atau yang sebenarnya. Sering kali orang sulit membedakan electronic signature dan digital signature. Electronic signature adalah tanda tangan digital yang demi menjamin keamanannya ditambahkan teknik kriptografi digital signature. Bagi industri dan pemerintahan, digital signature sangat tepat untuk digunakan. Mengapa? Alasan pertama, lebih secure karena ada proses otentikasi bahwa berkas yang dikirim tidak mengalami perubahan di tengah jalan. Kedua, sangat cepat dan ringkas. Itu dapat membantu proses birokrasi yang sering menjadi penghambat. Ketiga, digital signature sulit dipalsu. Sebab, sudah ada mekanisme enkripsi yang dilakukan. Dengan begitu, bisa dipastikan yang bertanda tangan adalah orang yang memang berhak menandatangani berkas atau dokumen tersebut. Cara kerja digital signature adalah memanfaatkan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dipakai untuk mengenkripsi data. Sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi data. Pertama, dokumen dienkripsi oleh kunci publik menjadi digital signature. Untuk membuka digital signature tersebut, diperlukan kunci privat. Bila data telah diubah pihak luar, digital signature ikut berubah sehingga kunci privat tidak akan bisa membukanya. Itu merupakan salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity. Artinya, keaslian data dapat terjamin dari perubahan-perubahan yang dilakukan pihak luar. Dengan cara yang sama, pengirim data tidak dapat menyangkal data yang telah dikirimkannya. Bila digital signature cocok dengan kunci privat yang dipegang penerima data, dapat dipastikan pengirim adalah pemegang kunci privat yang sama. Itu berarti digital signature memenuhi salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu non-repudiation atau non penyangkalan. Dengan demikian dapat disimpulkan, digital signature sangat bermanfaat, aman digunakan pada sektor-sektor penting tanah air. Fungsinya, memastikan keaslian data, sangat berguna di saat pembajakan dan pemalsuan data semakin marak.&nbsp; *)&nbsp;Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC)