<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Andina-Rizki-Ambari-1498049709.jpg" alt="Andina Rizki Ambari, Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. (dok. pribadi)" width="100%">
<figcaption>Andina Rizki Ambari, Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. (dok. pribadi)</figcaption>
</figure> Oleh:&nbsp;Andina Rizki Ambari * Ruang digital hari ini tidak hanya menyimpan ingatan, tetapi juga menentukan reputasi. Ketika sebuah isu mencuat di media sosial, jejak digital seseorang bisa diangkat, dipotong, lalu diadili secara kolektif sebelum proses klarifikasi berjalan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah bergeser dari ruang komunikasi menjadi ruang penghukuman sosial. Penghakiman di ruang digital umumnya berlangsung dalam atmosfer emosional dan reaktif. Ketika satu kesalahan atau pernyataan dianggap menyimpang dari nilai mayoritas, publik dengan mudah membentuk kesimpulan tunggal tentang karakter seseorang. Identitas individu direduksi menjadi satu potongan jejak digital, seolah manusia tidak memiliki kapasitas untuk berubah, belajar, dan menyesali masa lalunya. Dalam konteks ini, ruang digital tidak lagi berfungsi sebagai ruang dialog, melainkan menyerupai ruang sidang tanpa prosedur yang adil. Opini publik dibangun bukan melalui pertukaran gagasan, tetapi melalui penguatan kemarahan kolektif yang saling memantul diantara pengguna. Seperti halnya yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, kasus yang menyeret salah satu pejabat publik, Ridwan Kamil. Dalam kasus ini,&nbsp;terlihat bagaimana ruang digital bekerja bukan hanya sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai arena penghakiman massal. Reputasi yang telah selama ini dibangun melalui kerja publik, komunikasi yang rapi, serta citra kedekatannya dengan warga dan happy family bisa terguncang dalam waktu yang sangat singkat, ketika isu tertentu beredar luas di media sosial. Di titik ini, jejak digital menjadi pedang bermata dua. Media sosial merekam prestasi dan kontribusi, tapi juga bisa menjadi alat yang bisa memperbesar kontroversi, bahkan sebelum adanya klarifikasi yang utuh disampaikan ke publik. Namun, tulisan ini tidak menilai benar atau salah substansi kasus, melainkan menyoroti dinamika sosial di ruang digital. Reaksi warganet atau netizen terhadap kasus tersebut menunjukkan kecenderungan media sosial untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks. Potongan informasi, tangkapan layar, dan narasi sepihak, kerap lebih cepat menyebar dibandingkan dengan penjelasan resmi dari pihak yang terkait. Ridwan Kamil, sebagai figur publik, berada dalam posisi yang sulit, karena setiap sikap diam, membuat klarifikasi atau pembelaan justru berpotensi ditafsirkan secara berbeda oleh warganet yang heterogen dan emosional. Warganet justru akan lebih percaya dengan potongan narasi-narasi di awal saat heboh diperbincangkan oleh publik. Fenomena ini mengungkapkan persoalan yang lebih besar yaitu, hilangnya ruang jeda dalam menilai seseorang. Media sosial mendorong kecepatan, bukan kehati-hatian. Akibatnya, reputasi tidak lagi semata ditentukan oleh fakta dan proses, melainkan oleh persepsi yang dibentuk secara kolektif dan berulang. Dalam konteks Ridwan Kamil, penghakiman digital seringkali mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, seolah-olah lini masa lebih berwenang daripada mekanisme klarifikasi dan institusi resmi. Pada akhirnya, jejak yang tertinggal di ruang digital bukan hanya milik individu yang sedang disorot, tetapi cerminan etika publik yang kita sebagai pengguna media sosial. Tanpa kesadaran kritis dan empati, ruang digital akan terus menjadi tempat dimana reputasi dibangun dan diruntuhkan dengan cara yang sama cepatnya, seringkali tanpa keadilan yang memadai. Jika dilihat melalui kacamata teori komunikasi, khususnya agenda setting dan framing, kasus Ridwan Kamil menunjukkan bagaimana media dan warganet secara tidak langsung menentukan isu apa yang dianggap penting dan bagaimana isu tersebut dipahami oleh publik. Narasi yang dominan di media sosial dapat membentuk bingkai tertentu yang kemudian memengaruhi cara warganet menilai reputasi seseorang. Seringkali tanpa akses pada konteks yang utuh. Dalam situasi ini, opini publik tidak lahir secara netral, melainkan dipengaruhi oleh pengulangan pesan, pemilihan kata, dan sudut pandang yang terus diproduksi di ruang digital. Akibatnya, citra dari Ridwan Kamil lebih banyak dibentuk oleh arus komunikasi yang viral daripada dialog rasional. Hal ini menegaskan, bahwa kekuatan komunikasi digital hari ini bukan hanya penyampaian pesan, tetapi pada kemampuannya untuk bisa membentuk realitas sosial. Sejauh ini, hal yang dilakukan oleh Ridwan Kamil adalah mengambil sikap diam. Di mana fenomena tersebut dapat dipahami melalui Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung memilih diam, ketika pendapatnya bertentangan dengan opini mayoritas karena takut mengalami isolasi sosial. Dalam kasus penghakiman digital, mereka yang memiliki pandangan lebih moderat, berusaha melihat konteks, atau mengajak publik untuk bersikap lebih empatik, seringkali memilih tidak bersuara. Ketakutan akan diserang, dilabeli, atau ikut menjadi sasaran kecaman membuat suara alternatif tenggelam. Akibatnya, ruang digital dipenuhi oleh satu arus opini yang dominan dan menghukum, sementara keberagaman perspektif perlahan menghilang. Spiral of Silence ini memperkuat ilusi bahwa penghakiman massal adalah satu-satunya sikap yang benar. Ketika tidak ada suara penyeimbang, publik semakin yakin bahwa tindakan menghukum secara kolektif adalah bentuk keadilan sosial. Padahal, keadilan yang lahir dari tekanan massa seringkali mengabaikan proporsionalitas dan kemanusiaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan budaya takut berpendapat, di mana individu lebih memilih mengikuti arus demi keamanan sosial, daripada menyuarakan pemikiran kritis. Ruang digital pun kehilangan fungsinya sebagai ruang demokratis yang sehat. Pada akhirnya, jejak digital tidak semestinya menjadi vonis seumur hidup, melainkan bahan refleksi bersama tentang tanggung jawab dan perubahan. Ketika ruang digital dikuasai oleh penghakiman massal, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi kualitas etika publik kita sebagai masyarakat. Jika media sosial ingin tetap menjadi ruang demokratis yang sehat, maka kehati-hatian, empati, dan kesediaan memberi ruang klarifikasi harus menjadi bagian dari budaya bersama, bukan sekadar ideal yang mudah dilupakan di tengah riuhnya lini masa. &nbsp; *) Andina Rizki Ambari merupakan mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina.

Penghakiman digital sering mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, seolah-olah lini masa lebih berwenang daripada mekanisme klarifikasi.

Jejak yang Tertinggal dan Penghakiman di Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digital-footprint-para-penebar-hoax_m_.jpg" alt="Ilustrasi: membaca jejak digital pelaku hoax tidak susah amat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: membaca jejak digital pelaku hoax tidak susah amat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa waktu lalu, sejumlah eksekutif datang ke Rumah Perubahan, mereka berkeluh kesah tentang program strategis pemerintah yang sulit dijalankan. "Banyak yang mengganggu," ujarnya. Kami lalu sama-sama membuka jejak-jejak digital "para pengganggu" tadi. Staf-staf saya yang masih sangat muda berhasil memetakan siapa saja geng pengganggu itu, kata-kata kuncinya, serta media-media yang mereka gunakan. Dan yang mengejutkan, ternyata ada orang dalam yang bermasalah yang terlibat. Mempelajari motif dan pola penyebaran hoax di era ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Saya masih ingat saat mengalami serangan orang-orang tertentu terkait penjelasan saya tentang disruption dan sharing economy. Bukannya beradaptasi dengan perubahan, usahawan yang bisnisnya terganggu memilih untuk menyewa jasa para penebar hoax. Dan jangan lupa, mereka bekerja tidak sendirian. Ada yang mengorkestrasinya. Social Score Suatu siang di sebuah ruang kecil di Bursa Efek Indonesia (BEI), saya berbincang dengan direktur utama BEI periode yang lalu. Dia bertanya apakah saya pernah membeli saham. Stafnya kemudian mengetik nama di komputer, dan begitu diklik, langsung keluarlah cabang-cabangnya. Terus terang saya agak takut juga membaca peta data saya. Tapi, alhamdulillah tak begitu punya banyak masalah. Lalu, iseng-iseng saya minta dimasukkan nama seorang politisi yang "berisik". Lalu, muncul saham-saham yang dikuasai serta statement yang mereka ucapkan. Saya jadi mengerti mengapa mereka melakukan tekanan-tekanan pada pemerintah, mempersoalkan infrastruktur dan utang BUMN. Rupanya, ada saham di belakangnya. Data-data itu saya kira juga bisa dihubungkan dengan putusan-putusan hukum di Mahkamah Agung atau laporan-laporan di kepolisian. Tentu juga bisa dihubungkan dengan data-data digital lainnya. Ngeri memang. Di satu sisi, digital footprint (jejak digital) bisa memberikan rasa aman di mana pelaku-pelaku kejahatan dan penebar hoax menjadi mudah ditangkap. Namun, di lain pihak, data-data dan kebiasaan-kebiasaan kita bisa juga disalahgunakan pihak lain. Dulu, data perbankan hanya dimiliki bank itu. Tapi, kini disimpan ke dalam cloud, dan muncul open bank yang didasari oleh apps, APIs (application program interface), semua saling terhubung, dan bisa dianalisis dengan sistem big data. Beberapa tahun lalu, teman saya, seorang CEO bank asing, menolak kredit seorang nasabah yang diperkenalkan seorang pejabat. Jumlah kreditnya besar sekali. Kawan saya hanya mengajukan satu pertanyaan, lalu ia permisi sebentar. Permintaan orang itu ditolak. Tapi, orang itu kemudian mengajukan kredit ke salah satu bank nasional dan di-approve. Beberapa waktu kemudian, kami mendengar nasabah itu terlibat fraud dan lari ke luar negeri. Sewaktu saya tanyakan kepada CEO bak asing tersebut, mengapa dulu dia menolak pengajuan kredit orang itu, rekan saya menjawab pendek, "Orang itu memang tidak bisa dipercaya." Tahu dari mana? Credit score memang bukanlah hal yang baru bagi perbankan. Tapi, kini bank punya cara yang lebih jitu mempelajari jejak tapak digital calon-calon nasabahnya yang bermasalah. Di Tiongkok, hari-hari ini masyarakat sedang mendiskusikan tentang social scoring yang bukan sekedar mencatat angka. Melainkan juga segala digital footprint masyarakat. Data-data itu ditangkap melalui CCTV, websites, GPS, data keuangan, kesehatan, sampai belanja, dan konsumsi yang kita lakukan. Jadi, setiap digital footprint pasti masuk ke score kita. Orang yang sering konsumsi alkohol, terlibat hukum, menyebarkan hoax, dan seterusnya akan punya akibat sendiri. Mereka yang social score-nya tinggi bisa mendapatkan banyak kemudahan, semisal diterima di perguruan tinggi atau mendapat seat untuk nonton. Sementara yang social score-nya rendah, sebaliknya. Digital Footprint Sewaktu seorang mantan pejabat kehilangan HP-nya di bandara, saya dengan cepat mengatakan, pasti ketemu. Tak perlu sampai 24 jam. Dan benar saja, malam harinya pengambil ponsel sudah ditemukan di Jakarta Timur. Kok bisa? Harap Anda maklum di Bandara Soekarno-Hatta, hampir tak ada tempat yang tak terpantau sensor digital dan kamera CCTV. Dengan bantuan petugas aviation security Angkasa Pura (AP) II, polisi menjadi lebih mudah menelusuri jejak-jejak digital pelaku kejahatan. Karena itu, ketika beberapa hari lalu hoax yang dibuat seorang public figure yang mengaku menjadi korban penganiayaan di Bandung beredar, sambil tersenyum saya berpikir ini tinggal tunggu waktu saja. Siapa pelakunya dan kebenarannya pasti akan terungkap. Apalagi, orang yang mengaku korban adalah sosok yang dikenal publik. Dan, hampir semua rumah sakit dan tempat-tempat yang dikunjungi, semisal rumah sakit dan bandara, sudah dilengkapi digital camera. Penulis di bidang teknologi data Priyanka Gupta, juga Seth Stephens-Davidowitz penulis buku best seller Everybody Lies, mengatakan bahwa dengan teknologi, kini sudah tak lagi sulit untuk membuka "kedok" kebohongan. Demikian pula politikus-politikus yang garang dan gemar merampok uang masyarakat, sekalipun menggunakan jubah kealiman tertentu, akan sangat mudah ditaklukkan ketika digital footprint-nya disajikan kepada publik. Jejak itu, jangankan dilihat orang lain, ditonton diri sendiri saja belum tentu mereka mau. Bukankah manusia selalu menyembunyikan perilaku-perilaku aslinya yang memalukan? Mereka ingin terlihat sempurna sehingga mengalami social desirability bias. Seth Stephens-Davidowitz yang menambang data di Google selama 4 tahun melabeli orang-orang yang bias itu sebagai pembohong. Aktor tertentu memang munafik, bahkan tentang kebohongannya sendiri. Tetapi, mengapa zaman sekarang ini polisi menjadi begitu mudah mengetahui kebohongan-kebohongan itu? Jawabannya adalah karena manusia sendiri yang ceroboh dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tak pantas. Celakanya, masyarakat senang menipu diri sendiri sepanjang mereka mendapatkan keuntungan atau kepuasan-kepuasan batin. Namun, di era ini, kemampuan berpikir kritislah yang akan menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan jahatnya dan kembali dalam nilai-nilai agama yang dianutnya. Yaitu, nilai-nilai kebaikan, toleransi, pertolongan, dan kembali dalam ibadah-ibadah yang hakiki. Bukan yang dimanipulasi. Sepertinya, teknologi digital telah menghanyutkan nilai-nilai agama dan kebaikan ke dalam lembah ilusi tentang kehebatan diri masing-masing.&nbsp; *)&nbsp;Guru Besar Universitas Indonesia, Founder Rumah Perubahan

Digital Footprint Para Penebar Hoax

digital footprint

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#digital footprint

Berita Terkini

Jejak yang Tertinggal dan Penghakiman di Ruang Digital

Digital Footprint Para Penebar Hoax

Download Aplikasi JawaPos.com