<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-4.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan total enam industri farmasi yang memproduksi obat sirop dengan kadar cemaran Etilen Glikol/Dietilen Glikol (EG/DEG) yang melampaui ambang batas aman.  ”Kami melakukan pengujian sampel dan penelusuran. Berdasar kerja cepat BPOM, kami identifikasi enam industri farmasi melampaui cemaran ambang batas aman,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito seperti dilansir dari Antara, Rabu (15/2) malam.  Keenam industri yang dimaksud adalah PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF), dan PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS).  Penny mengatakan, temuan itu berlangsung pada kurun 2022 berdasar laporan kasus perdana yang diterima pada 5 Oktober 2022 terkait gangguan ginjal akut pada anak. Berdasar hasil investigasi, BPOM telah menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan izin edar yang semula dimiliki industri farmasi tersebut.  ”Industri farmasi yang melakukan pelanggaran di bidang produksi telah dijatuhkan sanksi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pro justicia),” ujar Penny K. Lukito.  Selain itu, lanjut dia, BPOM juga mencabut sertifikat CPOB untuk sediaan cairan oral nonbetalaktam dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOB), mencabut izin edar sirup obat yang diproduksi. Selain itu, melakukan penyidikan terhadap industri farmasi yang diduga telah melakukan tindak pidana.  ”BPOM memerintahkan industri farmasi dan produsen besar farmasi untuk menghentikan kegiatan produksi sirop obat, mengembalikan surat persetujuan Izin Edar semua sirop obat, menarik dan memastikan semua sirop obat telah dilakukan penarikan dari peredaran,” terang Penny K. Lukito.  Selain itu, menurut dia, BPOM juga memerintahkan pemusnahan semua persediaan sirop obat dengan disaksikan petugas unit pelaksana teknis (UPT) BPOM dengan membuat berita acara pemusnahan.  Penny juga melaporkan, hasil pengujian mandiri oleh produsen diketahui 508 produk obat sirop dari 49 industri farmasi telah memenuhi ketentuan dan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Sebanyak 177 produk obat sirop tidak menggunakan pelarut EG/DEG maupun Propilen Glikol (PG) sehingga aman digunakan konsumen.  Penny menambahkan, sebanyak 8.493 link penjualan obat mengandung EG/DEG di media daring selama periode 21 Oktober 2022-12 Februari 2023 telah di-takedown.  &nbsp;

BPOM Sebut 6 Industri Obat Sirop Gunakan EG/DEG Lampaui Batas Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/D1E7A58B-D66E-470D-A868-A7DC889D19CB.jpg" alt="Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawal langsung pemusnahan sirup obat produk dari PT Ciubros Farma yang tidak memenuhi syarat dan terbukti mengandung etilen glikol (EG) atau dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas aman.  Pemusnahan di PT Wastec International, Kawasan Industri Candi Kota Semarang, Senin (12/12), dengan metode insinerasi atau pembakaran yang tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia dan tidak mencemari lingkungan.  Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan, pemusnahan obat itu merupakan tindak lanjut dari hasil sampling dan pengujian berbasis risiko terhadap produk sirup obat produksi PT Ciubros Farma yang terbukti mengandung cemaran EG/DEG sebesar 58,45 mg/ml atau 246,12 kali di atas ambang batas aman. Terhadap produk sirup obat yang tidak memenuhi syarat tersebut, BPOM memerintahkan penarikan produk dari peredaran di seluruh Indonesia, serta pemusnahan terhadap seluruh produk sirup obat yang mengandung cemaran EG/DEG melebihi ambang batas.  ”Pada 7 November telah dilakukan pencabutan sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) fasilitas sediaan cairan oral non-betalaktam dan dilakukan pencabutan nomor izin edar seluruh produk sirup obat PT Ciubros Farma,” kata Penny seperti dilansir dari Antara.  Produk obat PT Ciubros Farma yang ditarik dan dimusnahkan, antara lain, citomol sirup, citoprim suspensi, floradryl sirup, obat batuk popalex sirup, citophenicol suspensi, serta citocetin suspensi. ”Hari ini (12/12), PT Ciubros Farma melakukan pemusnahan tahap awal untuk citomol sirup sejumlah 134.274 botol dan citoprim suspensi sejumlah 57.933 botol,” ujar Penny.  Menurut dia, PT Ciubros Farma masih berproses untuk melakukan penarikan produk-produk obatnya yang tidak memenuhi syarat dari peredaran. Berdasar data laporan PT Ciubros Farma per 29 November, sisa stok produk obat dan hasil penarikan dari peredaran yang akan dimusnahkan sejumlah total 549.064 botol.  ”Untuk menjamin produk tersebut tidak beredar lagi di tengah masyarakat, pemusnahan terhadap semua produk sirup obat hasil penarikan dari peredaran maupun yang masih dalam persediaan, termasuk bahan baku pelarut yang tidak memenuhi syarat,” papar Penny.  Penny mengimbau masyarakat agar tidak membeli obat karena tergiur dari harga. Beli obat dari fasilitas pelayanan kefarmasian legal seperti apotek dan toko obat.  ”Jika masyarakat ingin membeli obat secara online, pembelian hanya melalui platform penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah,” terang Penny.

BPOM Kawal Pemusnahan Sirup Obat Tak Memenuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221025_200610.jpg" alt="Tim medis RSUP Sardjito Jogjakarta menggelar konferensi pers terkait gagal ginjal akut di Jogjakarta, Selasa (25/10).  Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim medis RSUP Sardjito Jogjakarta menggelar konferensi pers terkait gagal ginjal akut di Jogjakarta, Selasa (25/10).  Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito Jogjakarta belum menemukan bukti sampel pasien gangguan ginjal akut yang dipicu konsumsi obat sirop mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas normal.  ”Jadi serum (EG dan DEG) dengan kadar itu memang belum kami temukan,” kata Pakar Nefrologi RSUP Sardjito Jogjakarta Retno Palupi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Berdasar hasil biopsi atau pengambilan sampel jaringan ginjal yang dilakukan RSUP Sardjito Jogjakarta, menurut dia, justru menemukan adanya nekrosis tubular akut yang umum didapati pada kasus pasien mengalami inflamasi atau infeksi berat.  ”Yang kami masukkan sebagai kriteria gagal ginjal akut progresif atipikal ini adanya gangguan di tubulus ginjal. Di pipa-pipa ginjal itu ada gangguan yang mengalami nekrosis atau kematian jaringan tubulus dan degenerative, kerusakan di pipa-pipa ginjal itu,” ujar Retno Palupi.  Namun demikian, lajut Retno, investigasi tersebut belum final karena masih menunggu hasil uji sampel yang dikirimkan ke Labkesda DKI Jakarta pada 19 Oktober. ”Kami belum mendapatkan informasi dari laboratorium yang ditunjuk. Jadi kami mengirimkan beberapa sampel kami dan belum mendapatkan laporannya,” papar Retno Palupi.  Anggota tim medis dari Divisi Nefrologi Anak RSUP Sardjito Jogjakarta Kristia Hermawan mengatakan, kristal pada saluran pipa ginjal terbentuk saat ada senyawa asing di sepanjang saluran pipa ginjal itu. Pada kasus keracunan metabolik dari EG dan DEG terdapat senyawa yang kadarnya melebihi ambang batas sehingga tingkat keasaman mendukung pembentukan kristal dalam saluran pipa ginjal.  ”Begitu terbentuk kristal, akan ada tambahan zat padat yang mengganggu aliran dari cairan yang melewati pipa-pipa itu. Kalau ada kristal yang terbentuk di situ, dan bentuknya tajam dia akan melukai dinding-dinding dari pipa,” terang Kristia Hermawan.  Dari sampel tiga pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut di RSUP Sardjito Jogjakarta, menurut dia, tidak ditemukan adanya kristal tersebut. Pelacakan penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal, telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari kementerian kesehatan.  ”Di antaranya dengan melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat sirop serta pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya EG dan DEG dalam darah atau urine pasien. Dalam hal ini, pengambilan sampel telah dilakukan pada tiga pasien yang pekan lalu masih menjalani perawatan. Tim medis belum mendapat hasil pemeriksaan karena sampel harus diperiksa di Labkesda DKI Jakarta,” tutur Kristia Hermawan.

RS Sardjito Belum Temukan Bukti Gangguan Ginjal Akut Dipicu Obat Sirop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-obat-sirop-antara.jpg" alt="Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obat sirop. Foto: Antara/Shutterstock</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Tim gabungan Polri melakukan razia hingga penegakan hukum dengan menyasar produsen obat sirop yang produknya diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas hingga diduga menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak.  "Yang harus kami telusuri adalah siapa produsennya, yang kemudian memproduksi obat-obat sirop diduga mengandung EG (etilen glikol) maupun DEG (dietilen glikol) hingga mengakibatkan gagal ginjal. Itu fokusnya," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.  Menindaklanjuti merebaknya kasus gagal ginjal akut pada sejumlah anak di Tanah Air, Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/192./RES.4/X/2022 Bareskrim Polri tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Direktur Tidak Pidana Narkoba Brigadir Jenderal Polisi Krisno H. Siregar.  Dalam surat telegram tersebut, jajaran Polri seluruh Indonesia diimbau tidak melaksanakan razia atau penegakan hukum terhadap apotek atau toko obat yang diduga menjual sirop atau obat merk tertentu dengan kandungan EG maupun DEG melebihi ambang batas karena dasarnya apotek atau toko obat bukan pihak yang harus disalahkan.  Menurut Jayadi, surat telegram bersifat imbauan dalam rangka pengawasan. "Jadi, belum sampai ke upaya razia, kemudian penegakan hukum karena kalau penegakan hukum sebenarnya bukan apotek dan toko obat yang disasar," katanya.  Jayadi menegaskan sasaran utama penegakan hukum dalam perkara ini adalah produsen obat, bukan apotek atau toko obat. Hal ini karena apotek dan toko obat hanya menjual bukan memproduksi obat-obatan.  "Yang memproduksi sebuah produk, kemudian produknya enggak benar, ada izin edarnya, kemudian apotek menjual, toko obat menjual, masak toko obatnya yang harus dimintai pertanggungjawabannya," ujarnya.  Polri telah membentuk tim gabungan dalam menindaklanjuti kasus kematian sejumlah anak akibat mengalami gagal ginjal akut. Tim tersebut diketuai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, serta anggota Dittipidnarkoba dan Dirtipidum.  Sejak Senin (24/10), tim tersebut telah turun melakukan pengecekan laboratorium dari sampel yang didapat dari Kementerian Kesehatan, yakni berupa urine, darah serta sampel obat.  Semua sampel itu diperiksa dan dalami oleh Laboratorium Forensik Polri. Selanjutnya hasil pengecekan dan pendalaman akan disampaikan kepada Kemenkes serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (*)  &nbsp;

Polri Sasar Produsen Obat Sirop Mengandung EG dan DEG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/obat_sirop-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengerucut pada 2 perusahaan farmasi. Kedua industri itu diyakini terbukti menggunakan senyawa berbahaya yakni Etilona Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG) pada obat sirop. Tak hanya sebagai cemaran, tetapi kandungan kedua senyawa itu sangat tinggi di dalam obat sirop.  Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan pihaknya belum dapat membuka siapa saja industri farmasi nakal tersebut. Namun ia berjanji segera membawa kasus ini ke ranah hukum.  "Dalam proses ini kami sudah dapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindaklanjuti. Kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti sebagai pidana. Deputi 4, masuk ke industri farmasi tersebut kami akan kerja sama dengan polisi," tegas Penny kepada wartawan, Selasa (25/10).  "Saya tak akan sebutkan sekarang industrinya karena ini masih penyelidikan. Kami akan komunikasikan ke masyarakat," ujarnya.  Penny menegaskan ada indikasi kedua industri farmasi itu memiliki kandungan dari EG dan DEG di produknya. Tak tak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tetapi sangat tinggi.  "Itu membuat obat itu jadi toksik dan sangat diduga menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak," kata Penny.  Sebelumnya BPOM juga sudah mengizinkan kembali 156 obat sirup untuk kembali beredar dan dikonsumsi. Para nakes juga diizinkan kembali meresepkan obat tersebut.

Gunakan EG dan DEG Pada Obat Sirop, 2 Farmasi Nakal Bakal Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-9.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjawab kemungkinan perubahan bahan baku oleh produsen farmasi menyebabkan kualitas obat sirop menurun.  Sejauh ini, BPOM mewajibkan seluruh industri farmasi mematuhi aturan terkait bahan baku sesuai standar termasuk tidak menggunakan bahan berbahaya seperti Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG dan DEG) yang dikaitkan memicu gangguan ginjal akut pada anak.  "Apabila mau melakukan perubahan bahan baku harus melapor pada BPOM. Tentunya juga itu terkait kualitas obat," tegas Penny secara virtual, Senin (24/10).  Namun Penny tidak menjawab dengan pasti apakah bahan baku yang digunakan oleh para produsen obat ada yang berasal dari India dikaitkan dengan kasus serupa yang terjadi pada puluhan anak di Gambia. Menurutnya hal itu harus dicek kembali.  "Saya kira tidak ada bahan baku yang berasal dari India, tetapi kami juga akan pastikan kembali ya," ungkap Penny.  Kemudian selama ini, Penny mengakui pengawasan terhadap kadar pencemaran terhadap bahan jadi memang tidak dilakukan. Artinya tidak ada pengawasan terhadap produk jadi obat di pasaran.  "Itu memang tak dilakukan kami hanya melakukan pengawasan pre dan post market. Tetapi kami selalu memantau adanya perkembangan," ungkapnya..  "Ke depan, kami akan perbaiki, mengharuskan perusahaan, menganalisa, memastikan kualitas kontrol lebih ditegakkan berbasis resiko. Sehingga industri agar taat terhadap aturan yang ada. Misalnya bahan baku, apakah beli dari sumber lain? Mereka harus melakukan pengujian dan daftarkan ke BPOM," ujarnya.  Terkait persoalan asal bahan baku, kata Penny, itu masih didalami. Terutama pada obat sirop yang tercemar EG dan DEG melebihi ambang batas.  "Ini akan jadi pendalaman kami. Kenapa saat ini sampai tercemar melebihi ambang batas. Pada intinya sih memang cemaran itu ada ya, tak bisa zero. Tapi harusnya tak melebihi. Ini akan menjadi pendalaman kami. Dikaitkan lagi dengan sumber bahan bakunya, membina, dan mendatangkan bahan bakunya," ungkap Penny.

BPOM Masih Dalami Asal Bahan Baku Produsen Farmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>133 Obat Sirup tanpa Cemaran EG dan DEG, 69 Produk Masih Diuji  JawaPos.com – Sebaran kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak makin luas. Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga kemarin (23/10) sore temuan kasus tersebut telah dilaporkan di 26 provinsi.  Ke-26 provinsi tersebut antara lain adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumsel, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Jogjakarta, dan Bali. Lalu NTT, NTB, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulut, Gorontalo, dan Papua. Total ada 245 kasus AKI. Sebanyak 141 anak dilaporkan telah meninggal dunia dan 66 anak masih dirawat. Sejauh ini yang sudah dinyatakan sembuh baru 38 anak.  Kemenkes memberikan obat penawar (antidotum) untuk menekan peningkatan angka kematian anak-anak yang teridentifikasi penyakit gagal ginjal akut. Obat penawar yang diimpor dari Singapura itu sejauh ini cukup ampuh memulihkan anak-anak dari penyakit misterius tersebut.  Di luar itu, pemerintah juga memeriksa obat-obat yang berpotensi terdapat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Dua jenis cemaran tersebut dikaitkan dengan kasus gangguan ginjal akut misterius yang mengakibatkan beberapa anak meninggal dunia.  Kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan obat yang tidak menggunakan bahan baku yang berpotensi terdapat cemaran EG dan DEG.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, lembaganya telah menelusuri produk obat sirup dan drops. Ada 133 obat sirup yang ditemukan tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Empat bahan tersebut diduga memiliki cemaran EG dan DEG.  Lalu, penyelidikan pada 102 obat yang digunakan pasien AKI juga sudah diteliti BPOM. Dari jumlah tersebut, ada 23 produk yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Kemudian, ada tujuh produk yang dinyatakan aman digunakan meski menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. ”(Sebanyak) 69 produk masih dilakukan uji sampel,” ujarnya.  Penny memastikan, tidak ada propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol yang digunakan oleh industri farmasi Indonesia yang berasal dari India. Di Gambia, Afrika Barat, juga terjadi kasus AKI. Cemaran EG dan DEG dari obat yang diimpor dari India diduga menjadi biangnya.  Penny juga menyebutkan, ada tiga produk yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Yakni Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries.  ”Untuk Konimex pada batch lain aman,” ucap dia. Sebelumnya merek tersebut masuk dalam nama produk yang mengandung cemaran EG atau DEG.  Penny menegaskan bahwa seluruh UPT BPOM mengawal proses penarikan peredaran obat sirup yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas. Selain itu, BPOM melakukan patroli siber di media sosial hingga e-commerce untuk menelusuri penjualan produk yang tidak aman. ”Ada 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan obat sirup yang dinyatakan tidak aman dan akan di-take down,” tegasnya.  Penny meminta industri farmasi kooperatif. Salah satunya, apabila mengganti bahan baku, agar melapor kepada BPOM. Penny juga berjanji mengetatkan pengawasan obat-obatan yang beredar di Indonesia.  Terpisah, mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan, setidaknya ada lima kejadian penyakit gagal ginjal akut yang dihubungkan dengan sirup obat yang terkontaminasi atau tercemar DEG di India yang mengakibatkan 80 kematian. Terjadi pada 1972 dan 2019 hingga 2020. ”Antara April dan Juni 1998, misalnya, sedikitnya ada 36 anak berumur antara dua bulan dan enam tahun meninggal akibat gagal ginjal akut di rumah sakit di daerah Delhi sesudah meminum obat yang tercemar dietilen glikol,” ungkap dia.  Pada rentang Desember 2019 hingga Januari 2020, 14 bayi meninggal. Bahan DEG ditemukan pada sirup obat batuk yang pernah diminum bayi itu. Di Indonesia, kenaikan kasus AKI cukup pesat. Pada 18 Oktober, Kemenkes secara resmi menyampaikan ada 206 kasus gagal ginjal akut pada anak. Lalu, 21 Oktober diumumkan jumlah kasus naik menjadi 241 anak dan angka meninggal tercatat 133 kasus.  Menurut Tjandra, kenaikan yang pesat dalam kurun tiga hari disebabkan dua hal. Pertama, kasus yang dilaporkan bukan kasus baru. Hanya, pencatatannya baru muncul. ”Kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin akan ada tambahan kasus-kasus lagi dan harapannya agar proses pencatatan dan pelaporan kasus dapat terus makin intensif,” ujarnya.  Penyebab yang kedua, dapat juga 35 kasus memang kejadian sakit yang terjadi antara 18 dan 21 Oktober. Karena itu, Tjandra mendesak agar segera diumumkan ke publik penyebab sakit dan kematiannya. ”Penjelasan terperinci seperti ini perlu disampaikan ke publik dari waktu ke waktu agar masyarakat dapat melihat masalahnya dengan utuh dan lengkap serta mengambil sikap secara jernih,” tutur mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes tersebut.

BPOM Awasi Obat Sirup hingga ke Penjual Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Obat-Herbal-Covid-19-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Peneliti mengambil salah satu sampel cairan herbal saat uji Lab obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Lab Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong, Tangerang Selatan, B" width="100%">
<figcaption>Peneliti mengambil salah satu sampel cairan herbal saat uji Lab obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Lab Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong, Tangerang Selatan, B</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menghormati kebijakan pemerintah terkait pelarangan sementara obat sirup anak di Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat edaran Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Nomor: SR.01.05/III/3461/2022 perihal Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dengan menghentikan sementara penggunaan obat sediaan sirup untuk terapi pada anak.  "Namun dalam kondisi tertentu, berdasarkan pertimbangan antara risiko dan kemanfaatannya dan diputuskan oleh Dokter untuk tetap menggunakan obat dalam bentuk sediaan sirup, maka Apoteker perlu melakukan pengawasan bersama dokter terkait keamanan penggunaan obat," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Noffendri dalam keterangannya, Kamis (20/10).  Noffendri menjelaskan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 menyatakan, sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.  Dia memastikan, senyawa etilen glikol dan dietilen glikol tidak digunakan dalam formulasi obat. Namun tak dipungkiri, keberadaannya dalam bentuk kontaminan pada bahan tambahan sediaan sirup dengan nilai toleransi 0,1 persen pada gliserin dan propilen glikol, serta 0,25 persen pada polietilen glikol (Farmakope Indonesia, US Pharmacopeia).  "Batas nilai toleransi tersebut tidak menimbulkan efek yang merugikan," ungkap Noffendri.  Sementara itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 menyatakan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Menurutnya, obat yang mendapatkan izin edar dari Badan POM sudah melalui proses pengujian serta memenuhi standar keamanan, kualitas, kemanfaatan dan diproduksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).  Oleh karena itu, Noffendri mengimbau kepada apoteker yang bekerja di industri farmasi untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan pada standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terutama dalam menjaga kualitas obat-obatan yang diproduksi.  "Ikatan Apoteker Indonesia mengimbau kepada Apoteker untuk berkolaborasi bersama dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan monitoring penggunaan obat oleh pasien/masyarakat," tegas Noffendri.  Sebelumnya, Kementerian Kesehatan meminta para dokter dan fasilitas layanan kesehatan untuk tidak memberikan resep obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Hal itu untuk mengantisipasi adanya peningkatan kasus gangguan ginjal akut misterius yang kini sudaj diderita 192 anak.  Obat sirup akan diteliti demi kewaspadaan. Dalam surat resmi Kemenkes per tanggal 18 Oktober 2022, disebutkan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu demi kewaspadaan dan meneliti obat tersebut.  "Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas sirup atau cair dan/atau bebas terbatas dalam bentuk syrup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya kepada wartawan, Rabu (19/10) kemarin.

IAI: Senyawa Pemicu Ginjal Akut Tak Digunakan dalam Formulasi Obat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dietilen glikol

Berita Terkini