<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/28/1000061384-1294414300.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am)" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bukan cuma kepemilikan barang bukti tindak pidana narkoba, Didik Putra Kuncoro selaku mantan kapolres Bima Kota diduga menerima setoran uang miliaran rupiah dari bandar narkoba bernama Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Meski sudah dibantah oleh Didik, Bareskrim Polri menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa hak setiap tersangka untuk menyampaikan keterangan dan menyangkal dugaan tindak pidana. Namun, semua butuh pembuktian di persidangan. Untuk itu, pihaknya menjalankan proses hukum dan akan membawa Didik ke pengadilan. &rdquo;Haknya, itu kan haknya. Siapapun boleh menyampaikan haknya. Tapi, kan itu perlu pembuktian dan (kasus) ini belum inkracht, belum inkracht. Orang baru dinyatakan bersalah itu kalau sudah divonis oleh pengadilan. Jadi, setiap manusia equality before the law. Semua berhak punya hak yang sama di depan hukum untuk menyampaikan pembelaan dirinya,&rdquo; terang Eko. Polri mengungkap kasus narkoba yang menyeret nama Didik dalam tiga klaster berbeda yang saling terkait. Klaster pertama dan kedua diproses hukum oleh Polda NTB. Kasus itu menyangkut peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kota yang menyeret beberapa polisi. Sementara klaster ketiga ditangani oleh Bareskrim Polri. &rdquo;Tersebut (nama) kapolres Bima Kota mendapat setoran rutin setiap bulan, kemudian meminta biaya pengamanan, dan lain-lain,&rdquo; terang Eko. Temuan demi temuan yang mengejutkan membuat polisi terus mendalami kasus itu. Tidak hanya di Polda NTB, Bareskrim Polri bergerak. Belakangan diketahui bahwa Didik memerintahkan istrinya bernama Miranti Afriana untuk menghubungi mantan anak buahnya, yakni Aipda Dianita Agustina. Tujuannya mengamankan satu koper milik Didik. Semula Miranti menyebut koper itu berisi barang berharga. Sehingga Dianita langsung mengamankan koper itu sesuai dengan perintah. Namun, dia sudah mulai cemas saat nama Didik mulai muncul dalam pemberitaan dan viral di media sosial ihwal dugaan keterlibatan dalam kasus peredaran gelap narkoba. &rdquo;Dia (Dianita) penasaran, dibukalah koper itu oleh Dianita. Ternyata isinya barang bukti tindak pidana (narkoba). Terbitlah klaster ketiga. Bahwa didik memiliki barang bukti narkoba. Itu yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri,&rdquo; jelas Eko. Sebelum mendapat sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) pada Kamis pekan lalu (19/2), AKBP Didik Putra Kuncoro menjalani penempatan khusus (patsus). Selama patsus tersebut, dia menulis surat. Dalam surat itu, Didik membantah telah menerima uang dari seorang bandar narkoba di Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Koko Erwin. Surat tersebut ditunjukkan oleh penasihat hukum Didik pasca sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Dalam lembar surat yang ditandatangani oleh Didik, disampaikan beberapa poin. Semua berkaitan dengan kasus yang kini menyeret dirinya hingga dipecat dari dinas kepolisian dan harus menjalani proses hukum pidana. Berikut poin-poinnya: Bahwa saya menyatakan, saya tidak pernah memerintahkan kepada Saudara AKP Maulangi, mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. Bahwa saya tidak pernah meminta, memerintahkan kepada Saudara AKP Maulangi, mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin. Khususnya dalam hal mengedarkan, maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. Bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. Bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi. Dan tidak ada hubungannya dengan Saudara AKP Maulangi, alias Pak Eki, mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota. &nbsp;

Didik Putra Kuncoro bantah terima uang dari bandar narkoba. Bareskrim proses hukum kasus narkoba dan setoran miliaran di Bima Kota.

Didik Putra Kuncoro Bantah Kenal dan Terima Uang dari Bandar Narkoba, Bareskrim Polri: Itu Haknya, Tapi Perlu Pembuktian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/27/New-Project-37-3773713008.jpg" alt="Bandar narkoba Ko Erwin diamankan oleh polisi dalam penangkapan pada Kamis (26/2). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Bandar narkoba Ko Erwin diamankan oleh polisi dalam penangkapan pada Kamis (26/2). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Erwin Iskandar alias Ko Erwin bukan satu-satunya bandar narkoba yang berjejaring dengan mantan kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro. Seorang bandar lain juga disebut mendapat beking dari Didik. Bandar itu bernama Boy. Kini yang bersangkutan menjadi buron dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso memastikan hal itu. Dia membenarkan keberadaan bandar narkoba lain yang terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba di Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB). Eko pun dengan tegas menyebut nama Boy sebagai buronan yang sedang diburu oleh polisi. &rdquo;Iya lagi kami kejar. Boy, namanya (bandar narkoba itu) Boy,&rdquo; tegas Eko dikutip pada Sabtu (28/2). Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Roman Elhaj menjelaskan keterlibatan Boy dalam kasus tersebut. Menurut dia, Boy serupa dengan Ko Erwin. Dia mengedarkan narkoba di Bima Kota. Barang haram dari Boy juga diedarkan oleh jejaring pengedar narkoba yang dibekingi oleh Didik serta anak buahnya, Malaungi selaku mantan kasat narkoba Polres Bima Kota. Saat ini Boy masih menjadi buron. Menurut Roman, pihaknya perlu menggali lebih jauh identitas bandar tersebut. Sebab, sampai saat ini penyidik belum mengetahui nama aslinya. Menurut dia, Malaungi hanya mengenal bandar tersebut dengan nama Boy. Namun, mantan polisi berpangkat terakhir AKP itu tidak mengetahui identitas asli di balik nama tersebut. &rdquo;Jadi B (Boy) itu kendalanya tentunya identitas aslinya yang kami harus temukan. Supaya tidak salah dalam melakukan upaya paksa ataupun penangkapan. Malaungi memang kenal (Boy). Tapi, dia tahunya hanya nama Boy. Tidak tahu nama aslinya,&rdquo; terang Roman. Sebelumnya, diberitakan bahwa bandar narkoba bernama Erwin Iskandar alias Ko Erwin berhasil diringkus oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri pada Kamis (26/2). Sempat terlibat aksi kejar-kejaran di laut, Polri membeber kronologi lengkap penangkapan buron berkepala plontos tersebut. Erwin melarikan diri setelah gerak-geriknya di Bima Kota terendus polisi. Namun, pelarian itu sudah berakhir. Erwin sudah ditangkap dan dibawa ke Kantor Dittipid Narkoba Bareskrim Polri. Dia diduga berperan dalam jaringan perdagangan dan peredaran gelap narkotika di Bima Kota. Tidak hanya itu, polisi menduga ada aliran dana dalam jumlah besar yang berhubungan dengan pemberian uang kepada polisi. &rdquo;Yang diduga bertujuan untuk memberikan perlindungan sehingga peredaran narkotika dapat berjalan tanpa hambatan di wilayah Bima Kota,&rdquo; ucap Brigjen Eko pada Jumat (27/2). Seiring dengan penanganan kasus tersebut, Bareskrim Polri turun tangan. Mereka kemudian mendapat informasi Erwin sedang berusaha kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Karena itu, Tim Gabungan Subdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri langsung bergerak. Tim yang dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen dan Satgas NIC yang dikendalikan oleh Kombes Kevin Leleury melakukan penyelidikan dan pemantauan intensif. Mereka mendalami peran beberapa pihak yang diduga membantu pelarian Erwin. Hingga akhirnya berhasil meringkus Erwin. &nbsp;

Erwin Iskandar dan bandar narkoba Boy terhubung dengan mantan Kapolres Bima Kota. Polisi buru Boy yang masih buron dalam kasus narkoba.

Tak Hanya Ko Erwin, Mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro Terima Setoran Lain dari Bandar Narkoba Bernama Boy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelakuan Didik Putra Kuncoro saat bertugas sebagai kapolres di Bima Kota sungguh di luar batas. Dengan sadar dia membekingi bandar narkoba untuk mendapatkan sejumlah uang. Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri dan Polda NTB, Didik menerima setoran bulanan dari bandar. Temuan itu disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso kepada awak media di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa setoran yang diterima oleh Didik ditukar dengan jaminan untuk bandar narkoba mengedarkan barang haram tersebut di wilayah hukum Polres Bima Kota. &rdquo;Tersebut (nama) kapolres Bima Kota mendapat setoran rutin setiap bulan, kemudian meminta biaya pengamanan, dan lain-lain,&rdquo; kata Eko dikutip pada Sabtu (28/2). Kasus yang melibatkan mantan kapolres Bima Kota tersebut masih ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik di jajaran Mabes Polri bekerja simultan dengan penyidik di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, ada tiga klaster kasus narkoba yang saling berkelindan. Klaster satu dan dua ditangani oleh Polda NTB. Sedangkan klaster tiga diproses oleh Bareskrim Polri. &rdquo;Jadi, klaster satu, klaster dua ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, klaster tiga ditangani oleh Mabes Polri. Tapi, semuanya bergerak simultan dan bersatu,&rdquo; tegas Eko. Jenderal bintang satu Polri itu pun menyebut alasan keterlibatan Bareskrim Polri dalam pengungkapan kasus tersebut. Selain melibatkan top level di jajaran Polres Bima Kota, kasus itu melibatkan bandar narkoba yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga instansinya menilai perlu saling bantu antara Mabes Polri dengan Polda NTB. &rdquo;Mabes Polri ambil alih pengejaran semua (DPO) untuk mensimultankan (penanganan kasus) supaya berjalan beriringan,&rdquo; kata dia. Eko memastikan, pihaknya akan terus mengungkap jejaring peredaran gelap narkoba di kasus tersebut. Termasuk dengan menangkap bagian dari jaringan yang lebih besar lagi. Itu penting mengingat klaster satu hanya melibatkan seorang Bhayangkari dan polisi, kemudian klaster dua menyeret seorang mantan kasat narkoba, dan klaster tingga mengungkap keterlibatan eks kapolres. Sebelumnya, Eko mengungkapkan bahwa kasus tersebut diawali pengejaran tersangka kasus narkoba oleh jajaran penyidik di Polda NTB. Mereka menangkap dua orang di wilayah Bima Kota. Dari penangkapan itu, penyidik mendapati fakta mengejutkan. &rdquo;Dikembangkan ke atas, penjualnya kebetulan istrinya anggota Polri atau biasa kami sebut Bhayangkari atas nama Anita. Jadi, ternyata suami-istri itu termasuk dalam jaringan (peredaran gelap) narkoba. Itu klaster pertama,&rdquo; terang Eko kepada awak media di Jakarta dikutip Sabtu (28/2). Tidak berhenti sampai di situ, penyidik mengembangkan penanganan kasus tersebut sampai Anita mengungkap fakta baru. Yakni keterlibatan personel Polri lain dalam jejaring peredaran gelap narkoba di Bima Kota. Nama Malaungi pun terseret. Saat itu Malaungi masih bertugas sebagai kasat narkoba Polres Bima Kota berpangkat AKP. &rdquo;Akhirnya Direktorat Narkoba Polda NTB kerja sama dengan Propam Polda NTB melakukan pengamanan terhadap kasat narkoba Polres Bima atas nama AKP Malaungi. Dari situ berkembang, berarti klaster dua,&rdquo; ucap Eko. Di klaster dua, muncul nama polisi dengan kedudukan dan pangkat lebih tinggi. Malaungi yang tidak ingin dihukum seorang diri membeber keterlibatan Didik Putra Kuncoro. Dia adalah mantan kapolres Bima Kota yang sebelum dipecat dari dinas kepolisian sudah menyandang pangkat AKBP atau perwira menengah Polri dengan dua kembang di pundak. &nbsp;

Mantan Kapolres Bima Kota terima setoran bulanan dari bandar narkoba. Polisi menangani kasus peredaran gelap narkoba.

Bekingi Peredaran Gelap Narkoba, Mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro Terima Setoran Bulanan dari Bandar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/Screenshot-2026-02-26-203726-1-2316534672.jpg" alt="Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Didik Putra Kuncoro. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Didik Putra Kuncoro. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bareskrim Polri resmi mengejar bandar narkoba bernama lengkap Erwin Iskandar atau Ko Erwin. Pengejaran bandar itu dilakukan terkait dengan kasus yang menyeret nama mantan kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro. Dalam surat DPO yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, turut ditunjukkan tampang DPO itu. Erwin terdata sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kelahiran Makassar pada 30 Mei 1969. Dia beralamat di empat tempat berbeda yang tersebar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada surat itu juga dituliskan ciri-ciri buron tersebut. Yakni tinggi badan 167 cm, berat badan 85 kilogram, rambut pendek lurus hitam, dan warna kulit sawo matang. &rdquo;benar bahwa Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran DPO Erwin,&rdquo; kata Brigjen Eko pada Kamis (26/2). Untuk memaksimalkan pengejaran bandar tersebut, Bareskrim Polri meminta seluruh jajaran di level polda maupun polres turut membantu. Mereka diminta segera bertindak bila mendapati keberadaan bandar narkoba yang diduga menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Didik saat masih bertugas sebagai kapolres di Bima Kota. &rdquo;Untuk diawasi, ditangkap, diserahkan, diinformasikan keberadaannya kepada penyidik atas nama AKBP Agung Prabowo,&rdquo; bunyi surat DPO yang ditandatangani oleh Eko. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa uang yang diterima dari AKP M (Maulangi) berasal dari bandar narkoba di Bima Kota. Meski Trunoyudo tidak menyebut nama bandar tersebut, bandar yang dimaksud adalah Koko Erwin atau Ko Erwin. Bandar itu kini tengah diburu dan dikejar oleh jajaran kepolisian. Dari Maulangi, uang itu diduga mengalir ke Didik. &rdquo;Saya ulangi, (uang itu) dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota. (Didik juga) melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila,&rdquo; tegasnya. Sidang KKEP terhadap Didik berlangsung sejak pagi tadi. Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga diajak untuk mengawal dan mengawasi jalannya sidang. Sidang itu dipimpin langsung oleh Irjen Merdisyam dan Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku ketua dan wakil ketua. Di pengujung sidang tersebut, Didik dinyatakan telah terbukti melanggar beberapa aturan sekaligus. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. &rdquo;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; tegasnya. Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan.

Bareskrim Polri resmi mengejar bandar narkoba bernama lengkap Erwin Iskandar atau Ko Erwin. Pengejaran bandar itu terkait kasus Didik Putra.

Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/Kirim1JPG-1762591200.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menunjukkan barang bukti kepada media terkait pengungkapan kasus narkoba di Aula Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menunjukkan barang bukti kepada media terkait pengungkapan kasus narkoba di Aula Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran buron bernama Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Dia merupakan bandar narkoba yang terkait langsung dengan mantan kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menegaskan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta pada Kamis (26/2). Dia menyatakan bahwa Ko Erwin sebagai buron kini dikejar oleh Bareskrim Polri. &rdquo;Benar bahwa Dittipid Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran DPO Erwin,&rdquo; kata Brigjen Eko. Untuk memaksimalkan pengejaran bandar tersebut, Bareskrim Polri meminta seluruh jajaran di level polda maupun polres turut membantu. Mereka diminta segera bertindak bila mendapati keberadaan bandar narkoba yang diduga menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Didik saat masih bertugas sebagai kapolres. &rdquo;Untuk diawasi, ditangkap, diserahkan, diinformasikan keberadaannya kepada penyidik atas nama AKBP Agung Prabowo,&rdquo; bunyi surat DPO yang ditandatangani oleh Eko. Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa uang yang diterima dari AKP M (Maulangi) tersebut berasal dari bandar narkoba di Bima Kota. Meski Trunoyudo tidak menyebut nama bandar tersebut, masyarakat sudah mengetahui bahwa bandar yang dimaksud adalah Koko Erwin atau Ko Erwin. Bandar itu kini tengah diburu dan dikejar oleh jajaran kepolisian, baik Bareskrim Polri maupun Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). &rdquo;Saya ulangi, (uang itu) dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota. (Didik juga) melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila,&rdquo; tegasnya. Sidang KKEP terhadap Didik berlangsung sejak pagi tadi. Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga diajak untuk mengawal dan mengawasi jalannya sidang. Sidang itu dipimpin langsung oleh Irjen Merdisyam dan Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku ketua dan wakil ketua. Di pengujung sidang tersebut, Didik dinyatakan telah terbukti melanggar beberapa aturan sekaligus. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. &rdquo;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; tegasnya. &nbsp; Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. &rdquo;Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media, bahwasanya atas instruksi kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan, ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela,&rdquo; kata dia.

Bareskrim Polri ambil alih pengejaran buron Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Bandar narkoba ini diduga setor miliaran rupiah ke Didik Putra.

Bareskrim Polri Ambil Alih Pengejaran Bandar Narkoba Ko Erwin, Diduga Setor Uang Miliaran Rupiah ke Mantan Kapolres Bima Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/mEgsEHpCtz89KZg1aDDllevROLA3wAQRySdEXUtU-2502137534.jpg" alt="Polda NTB mengungkap 20 tersangka dalam kasus pengrusakan dan penjarahan saat aksi demo berlangsung pda 30 Agustus lalu. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Polda NTB mengungkap 20 tersangka dalam kasus pengrusakan dan penjarahan saat aksi demo berlangsung pda 30 Agustus lalu. (Polri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengganti Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kapolres Bima Kota dari AKBP Catur Erwin Setiawan kepada AKBP Hariyanto. Pergantian itu dilakukan sambil menunggu pejabat definitif yang akan ditunjuk oleh Mabes Polri. Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid menyampaikan bahwa sepeninggal Didik Putra Kuncoro yang terjerat kasus peredaran gelap narkoba, Plh Kapolres Kota Bima memang diganti setiap tujuh hari. Itu sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Polda NTB. "Mengisi kekosongan sambil menunggu kapolres dari mabes memang setiap tujuh hari sprint dievaluasi dan Pak Catur di jabatan kasubdit jatanras butuh untuk penanganan kasus, sehingga digantikan AKBP Hariyanto," terang dia. Hariyanto merupakan wakil komandan Satuan Brimob Polda NTB. Dia menggantikan Catur untuk mengisi kursi kapolres Bima Kota yang kosong karena Didik harus menjalani proses hukum. Akibat kesalahannya, Didik sudah dipecat dari dinas kepolisian. Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) atas nama terduga pelanggar Didik Putra Kuncoro sudah dilakukan oleh Polri. Melalui sidang tersebut, Polri memutuskan untuk memberikan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan kapolres Bima Kota tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa AKBP Didik telah terbukti melanggar beberapa aturan. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata dia tegas. Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. "Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media, bahwasanya atas instruksi kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan, ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela," kata dia. Trunoyudo menyampaikan bahwa Didik terbukti bersalah karena melanggar sejumlah aturan yang berlaku. Baik aturan etik sebagai polisi maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dia pun membeber beberapa aturan yang dilanggar oleh Didik. Yakni: Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Pasal 8 huruf c angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 Ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pasal 10 Ayat (1) huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pasal 13 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan.

Polda NTB ganti Plh Kapolres Bima Kota dari AKBP Catur ke AKBP Hariyanto sambil tunggu pejabat definitif.

AKBP Catur Ditarik, Polda NTB Ganti Pelaksana Tugas Harian Kapolres Bima Kota dengan AKBP Hariyanto

Didik Putra Kuncoro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Didik Putra Kuncoro