<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/DIDIK-FARKHAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DUNIA peradilan di Indonesia sedang ’’musim’’ sidang online. Ada yang menyebut sidang teleconference, sidang elektronik atau e-sidang. Ada lagi versi Indonesia: sidang daring.  Berdasar data di Kejagung per 3 April 2020, sudah 79 persen Kejari se-Indonesia melaksanakan sidang online. Dari total 435 kejari, sudah 344 kejari yang menyidangkan 10.517 perkara pidana.  Sidang online menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19 sehingga nyaris tidak ada yang protes. Hanya sedikit yang ’’teriak’’, mengatakannya tidak sah. Di antaranya, Sekjen Peradi Sugeng Teguh Susilo. Alasannya, melanggar KUHAP. Lalu, berdasar pasal 4 Perma No 1/2019, yang bisa sidang online hanya perkara perdata.  Namun, tampaknya, tidak ada yang menghiraukan protes itu. DPR, pemerintah, dan MA satu suara. Aparat penegak hukum (APH), mulai jaksa, hakim, polisi, sampai rutan/lapas, juga saling mendukung.  Payung hukum sidang online karena keadaan ’’darurat’’ itu sudah dibuat jaksa agung melalui surat pada 27 Maret 2020. Juga surat Menkum HAM pada 27 Maret. Terakhir, surat Dirjen Badilum MA yang juga pada 27 Maret.  Bila perkara pidana dapat disidangkan online, apakah di tengah pandemi Covid-19 ini penyidikan juga bisa dilakukan online? Ini pertanyaan yang diajukan penyidik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat saya diundang sebagai narasumber FGD (forum group discussion) 8 April 2020. FGD itu pun dilaksanakan online.  Pertanyaan pokoknya, apakah permintaan keterangan saksi atau tersangka saat tahap penyidikan bisa dilakukan secara telekonferensi? Jawaban, sangat-sangat bisa. Di tengah pandemi, hampir semua tindakan APH bisa dibenarkan oleh hukum. Asalkan untuk keselamatan rakyat, sesuai asas salus populi supreme lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara (filsuf Cicero). Jadi, jika dibandingkan dengan sidang online, bila ditanya dasar hukumnya, dibanding penyidikan online, lebih mudah menjawab dasar-dasar penyidikan online.  KUHAP ternyata secara implisit sudah ’’memberikan ruang’’ dilakukannya penyidikan online. Jadi, tidak hanya karena ada pandemi. Dalam KUHAP ada bahasa: ’’cukup karena alasan yang patut dan wajar saja’’.  Berbeda dengan sidang online. Kalau tidak ada pandemi, pro-kontra akan berkepanjangan. Hanya, karena saat ini di tengah pandemi para ahli dan pengamat hukum tidak bersuara apa yang telah dilakukan APH. Kenapa? Di sidang online, ada ketentuan jelas di pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa: ’’saksi dipanggil ke dalam ruang sidang...’’. Artinya, jelas harus hadir di ruang sidang.  Lalu, pasal 167 ayat 1 KUHAP secara implisit mengharuskan saksi secara fisik hadir di ruang sidang: ’’Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya’’.  Ada lagi ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP: ’’keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan’’. Secara implisit juga mengharuskan saksi hadir dalam ruang sidang.  Sebaliknya, untuk tahap penyidikan, saya tidak menemukan satu pun pasal dalam KUHAP yang mengatur bahwa pemeriksaan saksi atau tersangka ’’harus’’ dilakukan di kantor penyidik.  Malahan, KUHAP mengatur dalam pasal 113: ’’jika tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar tidak bisa datang, penyidik itu datang ke tempat kediaman tersangka/saksi’’. Istilahnya, malah penyidik yang harus ’’ngalah’’ mendatangi.  Intinya, KUHAP jelas membolehkan saksi/tersangka diperiksa di luar kantor penyidik. Bisa di kediaman saksi/tersangka atau bisa dimaknai tempat lain. Sehingga bila dihubungkan dengan pemeriksaan lewat telekonferensi: saksi/tersangka yang berada di tempat lain: sangat boleh.  Sebenarnya, saat ini jaksa di hampir semua daerah juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka secara online. Tepatnya saat berlangsung penyerahan tahap kedua dari penyidik. Yaitu, penyerahan tersangka dan barang bukti.  Saat pemeriksaan tersangka dalam berita acara (form BA-4/tersangka dan BA-5/barang bukti), para jaksa sudah melakukan dengan video conference. Posisi jaksa tetap berada di kantor kejari, sedangkan tersangka di tahanan polsek/polres/polda. Jadi, bukan barang baru. Sudah bisa dilaksanakan.  Bila mengacu pada KUHAP, pemeriksaan tersangka/saksi diatur dalam pasal 112. Syaratnya hanya dua, yaitu ada alasan pemanggilan yang jelas dan ada surat panggilan (tenggang waktu).  Lalu, syarat sah pemeriksaan saksi/tersangka lainnya diatur dalam pasal 75 KUHAP. Pertama, harus dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka (ayat 1 huruf a) dan saksi (huruf h). Kedua, BAP dibuat oleh penyidik dengan alas kekuatan sumpah jabatan. Jadi, ini harus dilakukan oleh penyidik yang sah juga. (Ayat 2) ketiga, BAP harus ditandatangani penyidik dan semua yang terlibat dalam tindakan (ayat 3).  Kesimpulannya, teleconference atau video conference dapat dilakukan penyidik dengan saksi dan tersangka saat tahap penyidikan. Syaratnya, harus ada panggilan, lalu panggilan harus sesuai dengan tenggang waktu. Kemudian, BAP tetap dibuat dan ditandatangani semua pihak.  Bagaimana caranya? Secara teknologi sangat mudah. Saat ’’wawancara’’ alias pemeriksaan saksi/tersangka itu, hasilnya diketik dalam BAP ke bentuk PDF. Biar tidak bisa diubah-ubah.  Lalu, bila saksi/tersangka ’’melek’’ IT, cukup dikirim lewat e-mail, kemudian saksi/tersangka bisa mencetak BAP untuk ditandatangani. Lalu bisa di-scan saksi/tersangka lagi dan kembali di-e-mail ke penyidik. Penyidik pun kalau instansinya sudah punya tata naskah dinas elektronik (TNDE), tanda tangan cukup berbentuk QR-code. Keren.  Lalu, bagaimana bila yang diperiksa adalah saksi/tersangka yang gaptek? Iya, terpaksa hasil BAP versi PDF itu dicetak penyidik, lalu hard copy-nya bisa dikirim lewat pos, Gojek, atau tenaga pendukung penyidik kepada ke saksi/tersangka untuk ditandatangani. Beres.  Sebenarnya, ada lagi satu keunggulan pemeriksaan saksi/tersangka lewat telekonferensi, yaitu semua terekam. Dengan demikian, apabila ada yang mempermasalahkan peristiwa dalam ’’proses’’ penyidikan di persidangan, dapat dijawab dengan memutar rekaman itu.  Akhir kata, ke depan proses penyidikan online adalah keniscayaan. Pasti akan terjadi dan dilakukan semua penyidik. Saat ini blueprint lima tahun ke depan semua instansi APH adalah menuju proses peradilan yang modern. Tentu, proses peradilan harus diawali dengan suatu proses penyidikan. Berarti, harus diawali dengan proses penyidikan yang modern pula.  Untuk itu, ke depan proses panggil-memanggil saksi/tersangka dan pemeriksaannya yang memerlukan biaya untuk tiket pesawat, akomodasi penginapan, dan lain-lain itu sudah seharusnya mulai ditinggalkan.  Cukuplah dengan bantuan teknologi. Semua dibuat mudah, kok. Lebih cepat, hemat, dan transparan. Ayo dimulai. Kapan lagi?  <hr />  *) Didik Farkhan, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ct98IzIOfIg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QyAA0PGVj1w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B15brKCrQwk

Penyidikan Online, Bolehkah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Didik-Farkhan-Teng.jpg" alt="TEKAD KUAT: Didik Farkhan sukses melawan godaan mafia aset yang berusaha memengaruhi dirinya beserta tim saat menyelamatkan aset Pemkot Surabaya. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKAD KUAT: Didik Farkhan sukses melawan godaan mafia aset yang berusaha memengaruhi dirinya beserta tim saat menyelamatkan aset Pemkot Surabaya. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>DIDIK Farkhan menjadi salah satu orang yang berbahagia dalam acara di Kejati Jatim pada 15 Juli lalu. Dia berhasil menyelamatkan aset Pemkot Surabaya.  LUGAS WICAKSONO, Surabaya  Pria kelahiran Bojonegoro yang menjabat Aspidsus Kejati Jatim itu mengikuti proses penyerahan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) ke Pemkot Surabaya pada 15 Juli. YKP yang sempat dikuasai pihak swasta menjadi aset pemkot yang berhasil diselamatkan sebelum Didik meninggalkan jabatannya pada 26 Agustus nanti untuk promosi sebagai koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.  Pria kelahiran 18 Oktober 1971 itu mengaku tidak mudah menyelamatkan aset tersebut. Dia bersama tim harus bertekad untuk melawan mafia aset. Sudah ada tujuh aset Pemkot Surabaya yang diselamatkan sejak dirinya menjabat kepala Kejari Surabaya pada 2016 sampai terakhir sebagai Aspidsus Kejati Jatim.  Semasa menjabat kepala Kejari Surabaya, Didik berhasil menyelesaikan sengketa aset antara pemkot dan PT Kartika Kusuma Internusa (KKI) di Kelurahan Kebraon pada 2016. Aset yang diselamatkan Rp 30,4 miliar. Selain itu, penyelesaian aset Jalan Upa Jiwa dengan nilai Rp 3,6 miliar.  Penyelamatan aset berlanjut ketika Didik menjabat Aspidsus Kejati Jatim. Pada 2018, Gelora Pancasila berhasil kembali dikuasai pemkot Aset yang berlokasi di Jalan Indragiri itu sebelumnya dikuasai pihak swasta dan sengketa berlangsung lebih dari 23 tahun. Nilainya mencapai Rp 183 miliar. ”Mereka (pihak swasta) menang perdata dan TUN (tata usaha negara) dan bisa menguasai lama. Saya heran bagaimana bisa Gelora Pancasila yang sudah bersertifikat hak pakai atas nama pemkot masih bisa kalah,” ujar Didik saat ditemui Jumat (16/8).  Dia sebagai Aspidsus yang mendapatkan laporan dari pemkot mulai menyidik kasus pengalihan aset pemkot ke swasta itu. Hasilnya, penyidik menemukan indikasi korupsi dari pengalihan aset tersebut. ”Kok bisa korupsi? Lha iya, sertifikat atas nama pemkot. Ibarat beli mobil, dia beli dari yayasan, yayasan itu sopirnya, hanya pengelola, yang punya pemkot. Mobil pelat merah dijual sopir, lalu dibeli. Yang beli sudah sama dengan penadahan,” jelasnya.  Jalan Kenari juga berhasil diselamatkan pada 2018. Sebelumnya, aset berupa jalan itu dikuasai pihak swasta yang bahkan sudah memiliki sertifikat. Nilai aset tersebut mencapai Rp 17 miliar. Aset di Wonoayu senilai Rp 26,2 miliar yang sempat dijual ke pihak swasta juga bisa diselamatkan. Begitu pula, sebidang tanah di Jalan Kenjeran Nomor 254 senilai Rp 2,1 miliar yang sempat dikuasai perorangan bisa kembali ke pemkot. Terakhir, aset YKP yang diperkirakan bernilai Rp 5 triliun.  Tidak mudah bagi Didik menyelamatkan aset pemkot. Dia harus melawan mafia aset. Dia mengaku kerap mendapat godaan melalui telepon. Salah satunya memberikan tawaran yang menggiurkan. Namun, dia tak tergoda. ”Mereka bilang, ngapain bela pemkot? Banyak iming-iming. Tapi, kami tetap kukuh,” ungkapnya.  Dia juga mengingatkan timnya agar jangan ada satu pun yang tergoda oleh tawaran dari mafia. Apabila sekali saja menerima tawaran dari mafia aset, seterusnya akan demikian. ”Pokoknya, kami tegas berkomitmen untuk selamatkan aset negara,” katanya.  Selain menawarkan harta, para mafia itu mengancam. Namun, bukan ancaman fisik. Melainkan ancaman melalui orang-orang yang dianggap berpengaruh untuk memengaruhinya agar tidak mengusik para mafia. Apabila tetap ngotot, ada konsekuensi yang harus ditanggung Didik. Namun, Didik tidak gentar.  Didik memaparkan, banyak modus mafia untuk menguasai aset negara. Mereka pandai melihat peluang. Misalnya, pihak swasta membuat perjanjian pengelolaan aset dengan pemkot. Setelah itu, mereka tinggal mencari legalisasi kepemilikan dari surat.

Didik Farkhan, Aspidsus Kejati yang Selamatkan Aset Negara Triliunan

Didik Farkhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Didik Farkhan

Berita Terkini

Penyidikan Online, Bolehkah?

Didik Farkhan, Aspidsus Kejati yang Selamatkan Aset Negara Triliunan

Download Aplikasi JawaPos.com