<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/5hLoEF3fuYPO2TUJK6JH3aOnWJHAAraQIsrH49zg-3654963355.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak akan memperpanjang lagi tenggat proyek rumah pompa. Kontraktor yang molor akan dikenakan denda hingga proyek rampung. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak akan memperpanjang lagi tenggat proyek rumah pompa. Kontraktor yang molor akan dikenakan denda hingga proyek rampung. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di tengah cuaca ekstrem yang melanda, proyek pembuatan saluran dan rumah pompa di Kota Surabaya justru molor dari target. Pemerintah Kota (Pemkot) pun menjatuhkan denda kepada kontraktor pelaksana.&nbsp; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan mulanya, proyek rumah pompa ditargetkan rampung akhir November 2025, namun target itu tidak tercapai, pemerintah pun memperpanjang target 10 - 15 Desember 2025. "Jadi tidak boleh melebihi target, 25 Desember 2025 sudah batas maksimal dan tidak boleh lagi ada perpanjangan. Kalau melebihi target ya denda sampai dia selesai 100 persen," tutur Eri di Balai Kota, Sabtu (13/12). Pemkot Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian poyek rumah pompa dan saluran untuk mencegah bencana banjir di sejumlah titik rawan.&nbsp; Eri menyebut saat ini, progres proyek rumah pompa dan saluran sudah mencapai 90 persen. Meskipun sempat mengalami keterlambatan, proyek tersebut mulai menunjukkan kemajuan signifikan.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah sudah sekitar 90 persen. Jadi ada yang memang (sempat) terlambat, seperti di Prapen, Gayungsari. (Kontraktor) yang terlambat wajib bayar denda per harinya sampai proyek selesai," tegasnya.&nbsp; Denda dikenakan kepada kontraktor yang melampaui tenggat waktu. Kebijakan ini diharapkan mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan agar perbaikan saluran dan rumah pompa segera bisa dioperasikan. &ldquo;Kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, tidak akan diberikan perpanjangan. Mereka wajib membayar denda sebesar satu per seribu dari nilai proyek per hari hingga proyek 100 persen selesai,&rdquo; tukas Eri.&nbsp; Adapun sejumlah proyek rumah pompa yang dilaporkan mengalami keterlambatan, diantaranya, rumah pompa Prapen, rumah pompa Gayungan, dan rumah pompa Jalan Ahmad Yani.&nbsp;

Proyek rumah pompa di Surabaya molor dari target, denda dikenakan kepada kontraktor, batas akhir penyelesaian 25 Desember 2025.

Molor dari Target, Kontraktor Proyek Rumah Pompa di Surabaya Dikenai Denda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/bapanas-2-drw-1-3428082472.jpg" alt="Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan (kanan) di Baruga Lappo Ase Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Darwin Fatir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan (kanan) di Baruga Lappo Ase Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Darwin Fatir)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengingatkan ancaman hukuman bagi siapapun yang coba-coba memainkan harga beras dan menjualnya tidak sesuai standar mutu. Selain sanksi pidana penjara, pelaku yang memainkan harga beras juga bisa didenda hingga miliaran rupiah. "Jika informasi pada label tidak sesuai isi, itu bisa pidana. Mutu pun demikian, bila hasilnya lab tidak sesuai," kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10) sebagaimana dilansir dari Antara. Ia menjelaskan, pemeriksaan label dan mutu beras dilakukan di laboratorium selama 14 hari, untuk memastikan kesesuaian mutu beras yang dipasarkan. Bila labelnya premium, apakah benar mutunya juga premium. Begitu pula dengan medium. "Batas maksimal (beras premium) 15 persen patahannya. Dan 16 persen itu sudah masuk kategori medium. Banyak kasus di Jakarta kemarin itu karena beras medium dijual sebagai premium," lanjutnya. Sejauh ini kata dia, agar tidak timbul kegaduhan, para pelanggar masih diberikan teguran tertulis terlebih dahulu. Bila masih mengulangi aksinya, maka sanksinya adalah pencabutan izin. "Kami ingin menjaga suasana harmonis. Tapi, kita (sanksi) terakhir adalah penegakan hukum pidana. Ada Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu lima tahun penjara dan denda di atas Rp 5 miliar," jelas Hermawan. Ia mengingatkan, Kepala Bapanas RI sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah menemukan kejanggalan saat sidak di pasar serta mendapati banyak masyarakat tertipu. "Hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium. Dari situlah kita mulai bergerak penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan, setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin, 36 orang di Bareskrim," ucapnya. Meski demikian, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan sejumlah daerah lain melakukan praktik serupa. Rata-rata terjadi di daerah non sentra produksi. Hermawan kembali menegaskan, bila ada pihak-pihak baik pejabat pemda, TNI, maupun Polri ikut memainkan harga beras, pasti akan ditindak dengan sanksi hukum yang sama. "Kita tidak boleh bedakan, itu jalan terakhir," katanya. "Tentu kalau oknum TNI (diproses) di Peradilan Militer (POM). Dan untuk oknum polisinya di pidana umum, sama dengan masyarakat yang lain. Satu dua minggu ke depan masih (sanksi) administratif. Tapi, kalau tidak diindahkan, baru kami ke proses penyelidikan untuk penegakan hukum," tegasnya. Hermawan menambahkan, saat ini pihaknya masih menyosialisasikan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski demikian, Bapanas telah mengirimkan surat teguran kepada sejumlah produsen dan pedagang yang menjual beras di atas HET.

Selain sanksi pidana penjara, pelaku yang memainkan harga beras juga bisa didenda hingga miliaran rupiah.

Bapanas Ancam Pihak yang Pasang Harga Beras Tak Sesuai Mutu, Bisa Dipidana dan Didenda Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/solen-feyissa-QKEeVYu0d7U-unsplash-178520351.jpg" alt="TikTok didenda Rp 9,9 triliun oleh DPC Uni Eropa karena telah mengirim data pengguna ke Tiongkok (Dok. Unsplash)" width="100%">
<figcaption>TikTok didenda Rp 9,9 triliun oleh DPC Uni Eropa karena telah mengirim data pengguna ke Tiongkok (Dok. Unsplash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TikTok dikenai denda Rp 9,9 triliun oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Uni Eropa yang berbasis di Irlandia. Hal ini karena TikTok telah mengirim data pengguna Eropa ke Tiongkok.&nbsp; <div dir="auto">Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan milik ByteDance itu disinyalir telah melanggar Pasal (1) tentang Undang-Undang (UU) Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denda yang diberikan kepada TikTok itu telah mencakup sanksi administratif dan perintah penangguhan transfer data pengguna ke Tiongkok dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015948707/rayakan-hari-pendidikan-nasional-tiktok-luncurkan-kampanye-edukasi-bertajuk-serunyabelajar">Rayakan Hari Pendidikan Nasional, TikTok Luncurkan Kampanye Edukasi Bertajuk #SerunyaBelajar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TikTok melanggar GDPR terkait transfer Data Pengguna EEA [Wilayah Ekonomi Eropa] ke Tiongkok dan persyaratan transparansinya," kata Wakil Komisaris DPC, Graham Doyle dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Hacker News pada Sabtu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan tersebut mencakup denda administratif sebesar &euro;530 juta dan perintah yang mengharuskan TikTok untuk mematuhi pemrosesannya dalam waktu 6 bulan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usut punya usut, ternyata DPC Uni Eropa telah mengendus sinyal transfer data pengguna ke Tiongkok sejak September 2021 silam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan bukti hasil penyelidikan, Lanjut Graham, TikTok terbukti bersalah dan kedapatan menyangkal karena memberikan informasi keliru selama proses penyidikan yang menyatakan bahwa TikTok tidak menyimpan data pengguna Eropa di server Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun TikTok telah memberi tahu DPC bahwa data tersebut kini telah dihapus, kami sedang mempertimbangkan tindakan regulasi lebih lanjut apa yang mungkin diperlukan, dengan berkonsultasi dengan Otoritas Perlindungan Data Uni Eropa," ungkap Doyle.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Head of Public Regulations &amp; Government Affairs DPC, Christine Grahn menambahkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TikTok juga tidak memperhitungkan Project Clover. Project Clover adalah inisiatif keamanan data yang ditujukan untuk melindungi data pengguna Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPC sendiri mencatat dalam laporannya apa yang secara konsisten dikatakan TikTok, pihaknya tidak pernah menerima permintaan data pengguna Eropa dari otoritas Tiongkok, dan tidak pernah memberikan data pengguna Eropa kepada mereka," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, ini merupakan kasus pelanggaran kedua yang dilakukan oleh TikTok. Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, TikTok juga didenda sebesar USD 638 juta karena melanggar UU GDPR terkait perlindungan data anak-anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015724451/tiktok-luncurkan-fitur-feed-stem-konten-edukasi-untuk-pelajar-indonesia">TikTok Luncurkan Fitur Feed STEM, Konten Edukasi untuk Pelajar Indonesia</a></div>

TikTok dikenai denda Rp 9,9 triliun oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Uni Eropa karena TikTok mengirim data pengguna Eropa ke Tiongkok.

Uni Eropa Murka! TikTok Ketahuan Kirim Data Pengguna ke Tiongkok dan Dikenai Denda Rp 9,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/BewxEY1xK1nWFiSnIZRLYBRNWnH0iMw2fHVzobVB-3744711616.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya menyegel stan es krim beralkohol di Surabaya Barat setelah viral di medsos. (Satpol PP Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya menyegel stan es krim beralkohol di Surabaya Barat setelah viral di medsos. (Satpol PP Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengusutan kasus es krim beralkohol milik stan HN yang berada di sebuah mal di Surabaya Barat terus berjalan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan, es krim positif mengandung alkohol. Karena terbukti melanggar aturan, sejumlah sanksi tegas akan diberikan terhadap pemilik usaha. Kasatpol PP Surabaya Muhammad Fikser mengatakan, hasil laboratorium sampel es krim milik stan HN telah selesai. Dan hasilnya, es krim positif mengandung alkohol dengan kadar 3,35 persen. Hasil laboratorium akan dijadikan dasar pihaknya untuk mengusut tuntas kasus es krim beralkohol tersebut. "Sekarang pemeriksaan lebih fokus terkait izin produk makanan. Bagaimana izinnya. Karena yang kami tahu, makanan mengandung alkohol, termasuk es krim belum ada perdanya. Sebab, bahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi anak - anak," kata Fikser.&nbsp; Terkait temuan itu, pihak telah melakukan rapat koordinasi kepada sejumlah instansi yang terlibat. Antara lain BPOM, Dinkes, Dinkopdag, dan DPMPTSP Surabaya.&nbsp; Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Surabaya Yudhistira menjelaskan, sebelumnya pemilik usaha mengelak kalau es krimnya mengandung alkohol. Dia beralasan, secara terang-terangan mencantumkan menu adanya kandungan alkohol sebagai upaya strategi marketing untuk menarik banyak pembeli. Penjual berdalih mencampurkan bahan perasa minuman menyerupai minuman keras pada es krim. Sehingga, meski &nbsp;ada rasa miras, namun es krim tidak mengandung alkohol. "Tapi setelah hasil laboratorium telah keluar, dan es krim terbukti mengandung alkohol, mereka (pemilik) tidak bisa lagi mengelak. Mereka akhirnya mengakui perbuatannya," kata Yudhistira, Jumat (18/4).&nbsp; Sanksi tipiring pun diberikan. Atas pelanggaran yang dibuat, putusan pengadilan, pemilik usaha hanya dikenakan denda Rp 300 ribu. Yudhistira menjelaskan, sanksi tipiring maksimal sebesar Rp 5 juta. Namun karena pemilik usaha dinilai kooperatif, dan baru sekali melakukan pelanggaran, majelis hakim tidak memberikan denda maksimal. "Namun bukan berarti persoalan ini telah selesai. Setelah uji laboratorium selesai, pemeriksaan &nbsp;kami lanjutkan ke soal perizinan, dampak negatif jika mengkonsumsi es krim alkohol, hingga pabrik pembuat es krim," ujarnya. Selama proses pemeriksaan berjalan, stan tetap disegel dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas apapun. Kemudian, pihaknya meminta masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus tersebut untuk melapor ke pihaknya. Misalnya ada pembeli yang mengeluh sakit setelah mengkonsumsi es krim berakohol. Mengalami mabuk, pusing, atau penyakit lainnya. Mereka bisa melapor ke pihaknya.&nbsp; "Sejauh ini, belum ada warga yang melapor. Agar kasus ini tidak kembali terjadi, jika ada warga yang menemukan kasus serupa, bisa segera laporkan ke kami. Sehingga tindakan bisa diberikan," ujarnya.&nbsp;

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan, es krim beralkohol di Surabaya Barat positif mengandung alkohol dengan kadar 3,35 persen.

Es Krim Beralkohol Viral di Mal Surabaya Barat Positif Mengandung Alkohol, Pemilik Hanya Didenda Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/pvcs3noz2huMejMYZxcDd9tUdfRfZIpFojMpqn2i-1631448935.jpg" alt="Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini mendampingi korban penahanan ijazah, Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini mendampingi korban penahanan ijazah, Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, tidak tinggal diam terkait kasus penahanan ijazah karyawan yang tengah ramai diperbincangkan.&nbsp; Penahanan ijazah bukanlah hal baru di Surabaya. Kasus ini kembali mencuat usai konten video sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke salah satu perusahaan yang diduga menahan ijazah mantan karyawan, viral di media sosial. Viralnya kasus penahanan ijazah di Surabaya memberikan keberanian bagi Nila Handiarti. Ia merupakan warga asal Pare, Kediri yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan di Margomulyo yang disidak Armuji. Didampingi Disperinaker, Nila melaporkan perusahaan yang menahan ijazahnya ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin (14/4). Tidak muluk-muluk, dengan laporan itu, ia hanya ingin ijazahnya kembali. Terkait peran Disperinaker Kota Surabaya, Zaini menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya membantu pekerja di Kota Pahlawan untuk mendapatkan hak-haknya. &nbsp; "Saya sebagai Kepala Disperinaker mendampingi, semuanya kita serahkan Mbak Nila laporannya, agar apa yang diinginkan Mbak Nila sesuai yang diharapkan, tidak kurang tidak lebih,&rdquo; imbuhnya. Sebab sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan bukan lah kewenangan Pemerintah Kota, melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi. &ldquo;Sesuai UU No 23 tahun 2014, semua pengawas ada di provinsi, termasuk tenaga fungsional pengawas. Di Pemerintah Kota Surabaya itu hanya mediator, produknya adalah anjuran mediator,&rdquo; tukas Zaini. &nbsp;

Pemkot Surabaya melalui Disperinaker mendukung warga yang ijazahnya ditahan, Nila Handiarti laporkan perusahaan ke polisi.

Hati-Hati! Disperinaker Surabaya Peringatkan Perusahaan, Tahan Ijazah Karyawan Bisa Didenda Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/Allkpop-Freepik-3105870048.jpg" alt="Min Hee Jin didenda karena kasus pelecehan di tempat kerja. (Freepik dan Allkpop)" width="100%">
<figcaption>Min Hee Jin didenda karena kasus pelecehan di tempat kerja. (Freepik dan Allkpop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan CEO ADOR, Min Hee Jin, telah didenda oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan atas pelecehan di tempat kerja, terhadap seorang karyawan. Sementara Min Hee Jin membantah tuduhan tersebut, pemerintah secara resmi telah mengakui bahwa beberapa tindakan ilegal memang telah terjadi. Menurut laporan Ten Asia pada tanggal 24 Maret, Min Hee Jin menerima denda dalam kasus pelecehan di tempat kerja yang diajukan oleh mantan karyawan ADOR, yang disebut sebagai 'A', ke kementerian ketenagakerjaan. Kantor Ketenagakerjaan dan Perburuhan Regional Seoul Cabang Barat, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan, baru-baru ini mengirimkan 'A' pemberitahuan resmi tentang penyelesaian kasus. "Pernyataan dan tindakan yang berulang kali ditujukan oleh pelaku (Min Hee Jin), terhadap pengadu pada bulan Oktober dan Desember 2023." "Melampaui ruang lingkup interaksi di tempat kerja yang sesuai dan menyebabkan tekanan fisik dan psikologis, yang memperburuk lingkungan kerja." Pemerintah menyimpulkan, bahwa tindakan Min Hee Jin merupakan pelecehan di tempat kerja dan menjatuhkan denda. Denda maksimum berdasarkan peraturan terkait adalah 5 juta KRW atau sekitar Rp56 juta. Min Hee Jin juga terbukti turut bertanggung jawab, atas campur tangan dalam penyelidikan pelecehan di tempat kerja. Sebelumnya, 'A' telah melaporkan mantan wakil CEO ADOR 'B' atas pelecehan di tempat kerja dan menuduh Min Hee Jin, melakukan penyelidikan internal yang bias. "Min Hee Jin menghubungi 'B', meminta pesan KakaoTalk terkait laporan tersebut, dan memberi tahu Kepala Pejabat 'C' bahwa tuduhan tersebut sepihak dan bias." "Tindakan ini melanggar tugas untuk melakukan penyelidikan yang objektif," ungkap kantor ketenagakerjaan terkait hal ini, seperti yang dikutip Allkpop. 'A' awalnya mengajukan pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2024, menuduh bahwa Min Hee Jin telah melakukan pelecehan di tempat kerja. Min Hee Jin secara konsisten membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim bahwa 'A' telah berkonspirasi dengan HYBE dan pihak lain untuk menuduhnya secara tidak mendasar. Namun, mantan karyawan tersebut membagikan putusan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa Min Hee Jin didenda karena pelecehan di tempat kerja. "Pemberitahuan Hasil dari Kantor Ketenagakerjaan Hari ini (24/3), saya menerima pemberitahuan resmi dari Kantor Ketenagakerjaan melalui pos tercatat. Agar lebih ringkas, saya telah memberi nomor pada poin-poin utama di bawah ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah mendukung. Banyak orang yang penasaran dengan hasilnya, dan telah menerima banyak permintaan wawancara, jadi saya membagikan kabar terbaru ini. Saya menghargai dukungan Anda secara terus-menerus. 1. (Keluhan 1) Min Hee Jin dinyatakan bersalah karena melanggar tugasnya untuk melakukan investigasi secara objektif dan telah didenda. 2. (Keluhan 2) Pelecehan di tempat kerja yang dilakukan Min Hee Jin (termasuk pelecehan verbal) telah dikonfirmasi, dan ia didenda sesuai dengan itu. Proporsi pelecehan di tempat kerja yang diakui adalah 12 persen, dan denda yang dijatuhkan merupakan sanksi yang signifikan, yang melampaui sekadar peringatan sederhana. 3. Saya memberinya empat kesempatan untuk (pelaku) meminta maaf dan mengakhiri ini, tetapi dia menolak dan malah mengajukan gugatan terhadap saya. Permintaan maaf (dari pelaku) tidak lagi diperlukan. 4. Saya akan terus secara aktif menanggapi kasus perdata dan pidana, khususnya gugatan yang diajukan Min Hee Jin terhadap saya. 5. Terkait investigasi ulang eksternal atas pelecehan di tempat kerja, dan pelecehan seksual oleh mantan wakil CEO. Pelecehan di tempat kerja diakui, tetapi pelecehan seksual dianggap tidak meyakinkan. Kantor Tenaga Kerja juga tidak keberatan dengan temuan ini. Tidak ada denda tambahan yang dijatuhkan. 6. Kepada semua pekerja sejati, mereka yang rentan, dan para korban, tetaplah berjuang (tetaplah kuat)!" (*)

Min Hee Jin, telah didenda oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan atas pelecehan di tempat kerja, terhadap seorang karyawan.

Min Hee Jin Didenda oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan karena Kasus Pelecehan di Tempat Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/Mantan-Presiden-AS-Donald-Trump-Berpidato-3469546038.jpg" alt="Mantan Presiden AS, Donald Trump Berpidato." width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden AS, Donald Trump Berpidato.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Hakim Arthur Engoron yang memimpin sidang penipuan sipil Donald Trump di New York mendenda mantan Presiden Amerika Serikat itu 10.000 dollar AS atau setara dnegan Rp 159 juta karena melanggar larangan kritik staf pengadilan. Ini adalah denda kedua bagi Donald Trump sejak larangan dikeluarkan tiga minggu lalu. Engoron menjatuhkannya setelah politisi Partai Republik itu berkomentar di hadapan wartawan saat jeda persidangan. Dikutip dari Reuters pada Jumat (27/10), Engoron memberikan perintah pembungkaman terbatas untuk Donald Trump pada 3 Oktober 2023 setelah dia menghina panitera utama hakim dalam unggahan di platform Truth Social milik sang mantan Presiden Amerika Serikat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013049506/donald-trump-mengaku-siap-dijadikan-ketua-dpr-amerika-serikat-ini-alasannya">Donald Trump Mengaku Siap Dijadikan Ketua DPR Amerika Serikat, Ini Alasannya</a> Denda terbaru dijatuhkan setelah Donald Trump mengatakan Engoron hakim yang sangat partisipan dan ada orang yang sangat partisan duduk di sampingnya bahkan mungkin jauh lebih partisan daripada dirinya. Pengacara berdalih, Donald Trump merujuk pada saksi Michael Cohen mantan pengacara Donald Trump yang menjadi musuh bebuyutannya dan bukan panitera hakim yang duduk di dekatnya di pengadilan. Dikutip dari Bloomberg, Hakim sempat memanggil Donald Trump ke kursi saksi untuk menjelaskan dan suami Melania tersebut mengulangi yang dia maksud adalah Cohen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012947344/joe-biden-dorong-adopsi-ev-di-amerika-serikat-donald-trump-meradang">Joe Biden Dorong Adopsi EV di Amerika Serikat, Donald Trump Meradang</a> Setelah Donald Trump menjelaskan hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak kredibel dan menjatuhkan denda. Donald Trump tiba-tiba meninggalkan ruang sidang tak lama kemudian. Sebagai calon terdepan dalam nominasi presiden dari Partai Republik pada 2024, Donald Trump dan dua putra tertuanya dituduh menggelembungkan nilai aset real estate Trump Organization untuk mendapat pinjaman bank dan persyaratan asuransi yang lebih besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012886065/donald-trump-unggah-foto-tahanan-di-twitter-sudah-dilihat-lebih-dari-250-juta-kali">Donald Trump Unggah Foto Tahanan di Twitter, Sudah Dilihat Lebih dari 250 Juta Kali</a> Donald Trump sudah berulang kali menyerang Engoron menyebutnya sebagai hakim yang membencinya. Namun perintah pembungkaman pada 3 Oktober 2023 hanya mengkhususkan kritik bagi staf pengadilan. Hakim federal yang akan memimpin sidang Donald Trump pada Maret 2024 atas konspirasi membatalkan hasil Pilpres 2020 juga memberlakukan sebagian perintah pembungkaman, tetapi untuk sementara mencabutnya guna memberikan waktu bagi tim hukum Donald Trump mengajukan keberatan mereka.

Ini adalah denda kedua bagi Donald Trump sejak larangan dikeluarkan tiga minggu lalu karena komenternya.

Donald Trump Didenda Rp 159 juta karena Kritik Staf Pengadilan Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/penjualan-iphone-tanpa-kepala-charger.jpeg" alt="Ilustrasi penjualan iPhone tanpa kepala charger. (MobileScout)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan iPhone tanpa kepala charger. (MobileScout).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Keputusan Apple untuk tidak lagi menyertakan kepala charger atau brick pengisian daya di paket penjualan iPhone-nya masih menuai kontroversi. Keputusan ini menghasilkan reaksi keras dari konsumen, meski pada akhirnya tetap tidak menghentikan pelanggan untuk membeli iPhone baru.  Beberapa pembuat smartphone seperti Samsung misalnya sempat mengejek Apple atas keputusannya ini. Tetapi pada akhirnya, Samsung justru mengikuti langkah Apple menjual ponsel baru tanpa perangkat charger.  Namun, kurangnya adaptor pengisian daya masih membuat pusing beberapa pengguna dan bahkan beberapa otoritas di seluruh dunia. Dalam perkembangan terakhir, Kementerian Kehakiman di Brasil memerintahkan Apple untuk menghentikan penjualan iPhone tanpa pengisi daya di dalam kotak.  Pejabat Brasil mengatakan bahwa Apple memberi pelanggan produk yang tidak lengkap. Menurut pemerintah, kurangnya pengisi daya adalah "praktik diskriminatif yang disengaja terhadap konsumen" dan dianggap menyusahkan.  Berbuntut panjang, pengadilan akhirnya mendenda Apple sekitar USD 2,34 juta atau berkisar hampir Rp 35 miliar lebih karena menjual iPhone tanpa pengisi daya. Selanjutnya, para pejabat ingin perusahaan berhenti menawarkan iPhone apa pun yang tidak dilengkapi dengan adaptor daya.  Itu termasuk iPhone 12, iPhone 13, dan mungkin akan mencakup seri iPhone 14 yang akan datang. Terakhir, yang jelas bikin pusing Apple, pasalnya keputusan itu datang satu hari sebelum peluncuran jajaran iPhone 14 Apple.  Sebelumnya, negara bagian Brasil, Sao Paulo, mendenda Apple hampir USD 2 juta. Alasannya adalah kurangnya pengisi daya di dalam kotak penjualan iPhone baru.  Menurut pengadilan, itu jelas melanggar Kode Hukum Konsumen. Selanjutnya, Apple baru-baru ini kalah dalam gugatan tahun 2022 di negara itu setelah pelanggan yang tidak menerima pengisi daya melakukan gugatan.  Apple mencoba berdebat dengan pejabat Brasil. Menurut perusahaan itu, tidak termasuk adaptor daya dengan iPhone memiliki manfaat lingkungan. Bahkan, "untuk mengurangi limbah elektronik" adalah salah satu alasan utama Apple untuk tak menyertakan adaptor pengisi daya. Namun, pengadilan Brasil menolak argument tersebut.  "Di Apple, kami mempertimbangkan dampak kami pada orang-orang dan planet ini dalam segala hal yang kami lakukan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan melalui email kepada Bloomberg.  Pihak Apple melanjutkan, adaptor daya mewakili penggunaan komponen metal dan plastik terbesar dan menghilangkannya dari kotak penjualan membantu mengurangi lebih dari dua juta metrik ton emisi karbon atau diklaim Apple setara dengan menghilangkan 500.000 mobil dari jalan per tahun. (*)

Nyusahin Konsumen, Apple Didenda Rp 35 M oleh Pengadilan di Brasil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/buang-sampah-sembarangan-di-stasiun-mrt-siap-siap-didenda-rp-500-ribu_m_.jpg" alt="Penumpang mengantre tiket di stasiun MRT" width="100%">
<figcaption>Penumpang mengantre tiket di stasiun MRT</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Sebagai&nbsp;upaya menjaga kebersihan area stasiun Moda Raya Terpadu (MRT), Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta akan melakukan tindakan tegas. Warga yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda.&nbsp; Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin menyatakan, pihaknya sengaja tidak menyediakan tempat sampah di area dalam stasiun. Tempat sampah hanya ada di luar stasiun. Dengan cara ini diharapkan bisa membuat warga tidak membuang sampah sembarangan. "Kami memang tidak menyediakan tempat sampah di dalam stasiun, hanya ada di luar stasiun," kata Kamaludin, Selasa (2/4). Ia menegaskan jika masih ada penumpang yang membandel dengan membuang sampah sembarangan di area stasiun maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.&nbsp; "Kalau ada yang kedapatan buang sampah sembarangan, langsung difoto orangnya oleh pegawai keamanan kami, kemudian foto KTP-nya dan ada denda Rp 500 ribu, ini keputusan bersama dengan Pemprov DKI ada Perdanya," tegasnya. Untuk pemantauan, Kamaluddin akan mengetatkan penjagaan dengan petugas yang rajin berpatroli. Diakui oleh Kamaluddin penyediaan tempat sampah di luar Stasiun tersebut, akibat warga yang tidak bisa menjaga kebersihan di kawasan Stasiun. Kebijakan ini diambil, lantaran sebagian penumpang pada saat uji coba terakhir lalu tidak bisa menjaga kebersihan di area stasiun. Sebuah foto yang viral di media sosial memperlihatkan sampah yang berserakan di depan Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Buang Sampah Sembarangan di Stasiun MRT, Siap-siap Didenda Rp 500 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#didenda

Berita Terkini