<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyesalan-fariz-rm-dan-ancaman-hukuman-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Musisi senior Fariz RM kembali terjerumus narkoba." width="100%">
<figcaption>Musisi senior Fariz RM kembali terjerumus narkoba.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Penyanyi senior Fariz RM membuat pengakuan blak-blakan bahwa dirinya telah menggunakan narkoba sejak usia muda. Sialnya, pria berusia 66 tahun masih terus kecanduan obat haram sampai sekarang.</p> <p>"Saya harus berkata jujur bahwa saya menggunakan narkotika sejak muda. Ini kelemahan saya&rdquo; aku Fariz RM di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Kendati demikian, Fariz RM memberikan catatan. Dia memastikan bahwa kreativitasnya di dunia musik hingga melahirkan banyak karya hits bukan karena efek dari narkoba. Pemilik album Sakura itu menggunakan narkoba hanya untuk relaksasi dan bersenang-senang.</p> <p>&ldquo;Saya tidak pernah menggunakan narkotika untuk bekerja. Proses kreatif yang sehat hanya bisa lahir dari pikiran yang jernih dan kesadaran penuh. Saya tidak percaya karya bisa lahir dari otak yang terdistorsi,&rdquo; kata Fariz RM.</p> <p>Berulang kali menggunakan obat terlarang sejak usia muda, bukan berarti Fariz RM tidak berusaha untuk menyembuhkan diri. Dia sudah sempat sangat serius menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi Lido dan RSKO Cibubur setelah sempat ditangkap oleh aparat penegak hukum.&nbsp;</p> <p>Namun sayangnya, usaha Fariz RM untuk sembuh tetap kalah dengan rasa candu yang dia rasakan. Sampai akhirnya, dia pun kembali berurusan dengan obat-obatan terlarang dan lagi-lagi terkena masalah hukum.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Saya berkali-kali mencoba untuk sembuh. Tapi sekali lagi ini adalah kelemahan saya,&rdquo; kata Fariz RM.</p> <p>Musisi Fariz RM termasuk penyanyi sekaligus pencipta lagu cukup produktif sejak dekade 70-an. Ada banyak karya telah lahir dari tangan kreatifnya seperti lagu Barcelona, Sakura, dan lain-lain.</p> <p>Fariz RM telah melahirkan banyak album seperti Sakura, Selangkah ke Seberang, Panggung Perak, Peristiwa 77-81, Living in the Western World, Balada, Romantic, dan banyak lagi yang lainnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Penyanyi senior Fariz RM mengaku telah menggunakan narkoba sejak muda, tetapi menegaskan kreativitasnya tidak dipengaruhi oleh narkoba.

Mengguanakannya Sejak Muda, Fariz RM Tegaskan Kreativitasnya bukan Karena Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/IMG_20250321_095511-2804346877.jpg" alt="Ustadz Das" width="100%">
<figcaption>Ustadz Das</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Musisi senior Fariz RM bersama kuasa hukumnya, dalam kesaksian mereka, tetap bersikeras menolak disebut sebagai pengedar narkoba sebagaimana tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).&nbsp;</p> <p>Fariz RM menegaskan bahwa dirinya hanya pengguna obat-obatan terlarang, bukan untuk tujuan mengedarkan dalam rangka transaksi bisnis. &nbsp;Hal senada juga diungkap Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Fariz RM. Dia bingung kenapa sang musisi didakwa dengan pasal pengedar sementara barang bukti yang didapat sangat kecil.</p> <p>"Apanya yang diedarkan? Wong jumlahnya cuma 0,89 gram sabu yang disita. Itu di bawah 1 gram, nggak mungkin bisa diedarkan," kata Deolipa Yumara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan juga keterangan dokumen, ditegaskan Deolipa, Fariz RM hanya pengguna dan tidak ada keterkaitan dengan peredaran barang haram tersebut.</p> <p>"Fariz RM mengakui dia menggunakan narkotika, tapi bukan pengedar. Dia memang merasakan candu. Pernah direhabilitasi, tapi candunya timbul lagi. Akhirnya dia menggunakan lagi," ungkap Deolipa Yumara.</p> <p>Lebih lanjut dia mengatakan, Fariz RM sebenarnya sudah cukup lama meninggalkan narkoba. Namun pada saat hasrat menggunakannya timbul lagi dan dia lantas menggunakannya, Fariz RM langsung diciduk oleh aparat penegak hukum untuk kesekian kalinya.</p> <p>"Baru kemarin-kemarin menggunakan sabu, tak lama dari itu dia ditangkap," ungkap Deolipa Yumara.</p> <p>Dalam kasus Fariz RM, Deolipa menaruh harapan besar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertimbangkan kasus ini dimana kliennya sebagai pengguna narkoba. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Fariz RM dijatuhi hukuman rehabilitasi.</p>

Musisi Fariz RM didakwa sebagai pengedar narkoba, kuasa hukum mempertanyakan bukti yang sangat kecil.

Fariz RM Didakwa Pengedar Narkoba, Kuasa Hukum: 0,89 gram Sabu, Apanya yang Diedarkan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_121305-1-52218854.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak terima didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578,1 miliar, dari kasus dugaan korupsi impor gula.</p> <p>Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.</p> <p>"Kami akan mengajukan eksepsi. Mohon izin akan disampaikan penasihat hukum," kata Tom Lembong usai mendengarkan dakwaan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).</p> <p>Mendengar pernyataan Tom Lembong, para pendukungnya yang hadir di dalam ruang persidangan lalu bertepuk tangan. Majelis Hakim menanyakan apakah eksepsi itu sudah siap untuk dibacakan.</p> <p>"Sudah siap dibacakan saat ini?," tanya Ketua Mejelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika saat memimpin sidang. "Sudah siap, saat ini," timpal Tom Lembong.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa pembacaan eksepi dibacakan pada pokok-pokok intinya.</p> <p>"Majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan 4 bulan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini saja, saat ini," tegas Ari Yusuf.</p> <p>Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan lantas mengingatkan para pengunjung sidang untuk tidak bertepuk tangan dan menjaga kondusifitas jalannya persidangan.</p> <p>"Mohon pengunjung tetap tenang, tertib ya, tidak perlu tepuk tangan. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa," imbau Hakim Dennie.</p> <p>Sebelumnya, JPU mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.</p> <p>"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47," ucap Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p class="class-paragraph">"Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan 2016 Nomor: PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)," lanjut jaksa.</p> <p>Angka Rp 515 miliar yang disebut jaksa itu merupakan jumlah uang yang telah dinikmati oleh 10 orang pengusaha. Mereka di antaranya, Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05&nbsp;</p> <p>yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan&nbsp; INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI.</p> <p>Kedua, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI.</p> <p>Ketiga, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI.</p> <p>Keempat, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI.</p> <p>Kelima, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI.</p> <p>Keenam, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI.</p> <p>Ketujuh, Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI.</p> <p>Kedelapan, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI&ndash;Polri/PUSKOPPOL.</p> <p>Kesembilan, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI.</p> <p>Kesepuluh, Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL.</p> <p>Jaksa menyebut, Tom Lembong yang menjabat sebagai Mendag sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada 10 orang di atas tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Persetujuan itu diberikan tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.</p> <p>Bahkan, dalam persetujuan gula impor kristal mentah itu juga terdapat kemahalan harga. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36.</p> <p>"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong selama periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Jaksa.</p> <p>"Sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar dan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 515.408.740.970,36," imbuhnya.</p> <p>Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 <em>juncto</em> pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <em>juncto</em> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Sidang, Mantan Mendag Tom Lembong Langsung Ajukan Keberatan

<div id="m#msg-f:1825818342848378511" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Screenshot_2025-03-06-11-45-41-826_comgoogleandroidgm-edit-1202287706.jpg" alt="Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang dakwaan di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang dakwaan di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825818342848378511-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015727928/4-zodiak-ini-sering-menghindari-masalah-merasa-kewalahan-dan-terbebani-saat-persoalan-menumpuk">4 Zodiak Ini Sering Menghindari Masalah, Merasa Kewalahan dan Terbebani Saat Persoalan Menumpuk</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan&nbsp;</div> <div dir="auto">bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Importasi Gula Di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s.d. 2016 Nomor : PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pad Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, angka Rp 515 miliar yang disebut jaksa itu merupakan jumlah uang yang telah dinikmati oleh 10 orang pengusaha. Mereka di antaranya Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar&nbsp;</div> <div dir="auto">Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keenam, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar</div> <div dir="auto">Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan&nbsp;</div> <div dir="auto">Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketujuh, Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kedelapan, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar&nbsp;</div> <div dir="auto">Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis&nbsp;</div> <div dir="auto">Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI&ndash;Polri/PUSKOPPOL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesembilan Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas&nbsp;</div> <div dir="auto">sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepuluh, Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT&nbsp;</div> <div dir="auto">Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menyebut, Thomas Trikasih Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada 10 orang di atas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, persetujuan gula impor kristal mentah itu juga terdapat kemahalan harga. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong selama periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode 12&nbsp;</div> <div dir="auto">Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan&nbsp;</div> <div dir="auto">Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar dan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 515.408.740.970,36," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622

Eks Mendag Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar Terkait Kasus Dugaan Korupsi Importasi Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/sidang-tipikor-1451657627.jpg" alt="Sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Tiga orang mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 1,15 triliun dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 hingga 2023.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014866914/gibran-tanggapi-isu-mundur-dari-wali-kota-surakarta">Gibran Tanggapi Isu Mundur dari Wali Kota Surakarta </a></strong></p> <p>Ketiga pejabat dimaksud adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Akhmad Afif Setiawan, mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Halim Hartono, serta mantan Kepala Seksi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Rieki Meidi Yuwana.</p> <p>"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara," kata Jaksa Penuntut Umum Andi Setyawan pada sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.</p> <p>Tiga orang mantan pejabat Kemenhub itu didakwa melakukan korupsi bersama dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2016&ndash;2017 Nur Setiawan Sidik, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2017&ndash;2018 Amanna Gappa, serta Team Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna Arista Gunawan.</p> <p>Kemudian, bersama pula dengan Beneficial Owner dari PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana Freddy Gondowardojo, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian</p> <p>Wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2015&ndash;2016 Hendy Siswanto, serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub periode 2016&ndash;2017 Prasteyo Boeditjahjono. Para terdakwa tersebut ditangani dalam berkas terpisah.</p> <p>Jaksa menuturkan korupsi diduga dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Dengan demikian, tiga orang terdakwa itu disangkakan melanggar pidana pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>Dalam memperkaya diri atau orang lain, JPU mengungkapkan para terdakwa telah memperkaya Afif sebesar Rp10,59 miliar, Nur Setiawan Rp3,5 miliar, Amanna Rp3,29 miliar, Rieki Rp1,04 miliar, Halim Rp28,13 miliar, serta Arista dan/atau PT Dardela Yasa Guna Rp12,34 miliar</p> <p>Selain itu, korupsi turut dilakukan dengan memperkaya Freddy dan/atau PT Tiga Putra Mandiri Jaya sebesar Rp64,3 miliar, Prasetyo Rp1,4 miliar, serta beberapa pihak lainnya senilai total Rp1,03 triliun.</p> <p>Jaksa membeberkan perbuatan korupsi dilakukan para terdakwa dengan memecah paket pekerjaan menjadi 11 paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa dengan nilai di bawah Rp100 miliar dan empat paket supervisi untuk menghindari ketentuan pekerjaan kompleks sehingga dalam pelaksanaan pelelangan menggunakan metode penilaian usai kualifikasi. Besaran nilai proyek tersebut sekitar Rp1,36 triliun dalam kontrak tahun jamak selama tiga tahun, yakni dari 2017 hingga 2019.</p> <p>Selain itu, para terdakwa juga mengatur pemenang lelang pekerjaan konstruksi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa paket BSL-1 hingga BSL-11 dengan cara melakukan pertemuan bersama calon pemenang untuk memberikan informasi mengenai metode kerja.</p> <p class="class-paragraph">Para terdakwa juga memasukkan persyaratan berupa keharusan adanya dukungan dari perusahaan pemilik Multi Tamping Tier (MTT) yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan faktur pembelaan. "Syarat tersebut hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana yang dimiliki Freddy Gondowardojo," ucap KPU Andi Setyawan. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Tiga orang mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 1,15 triliun dalam kasus dugaan korupsi

Tiga Orang Eks Pejabat Kemenhub Didakwa Rugikan Negara hingga Rp 1,15 T dalam Kasus Dugaan Korupsi Jalur KA Besitang-Langsa

Didakwa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Didakwa

Berita Terkini

Mengguanakannya Sejak Muda, Fariz RM Tegaskan Kreativitasnya bukan Karena Narkoba

Fariz RM Didakwa Pengedar Narkoba, Kuasa Hukum: 0,89 gram Sabu, Apanya yang Diedarkan?

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Sidang, Mantan Mendag Tom Lembong Langsung Ajukan Keberatan

Eks Mendag Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar Terkait Kasus Dugaan Korupsi Importasi Gula

Tiga Orang Eks Pejabat Kemenhub Didakwa Rugikan Negara hingga Rp 1,15 T dalam Kasus Dugaan Korupsi Jalur KA Besitang-Langsa

Download Aplikasi JawaPos.com