<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/adetu-670593607.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (Sabik/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (Sabik/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri telah mencegah tiga orang tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bepergian ke luar negeri. Mereka juga sudah dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin pekan depan (9/2). Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa ketiga tersangka itu terdiri atas direktur utama DSI dan pemegang saham DSI berinisial TA, mantan direktur DSI dan pemegang saham DSI berinisial MY, serta komisaris dan pemegang saham DSI berinisial AR. &rdquo;Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan Pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap tiga orang tersangka,&rdquo; ungkap dia pada Jumat (6/2). Di hari yang sama, Ade Safri menyampaikan bahwa instansinya sudah mengirimkan surat panggilan kepada ketiga tersangka. Pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka pada Senin pekan depan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). &rdquo;Untuk jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yang diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri,&rdquo; imbuhnya. Untuk kepentingan penyidikan dalam kasus tersebut, Dittipideksus Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang ahli. Mereka akan dimintai keterangan sesuai dengan keahlian pada bidang fintech, informasi dan transaksi elektronik, digital forensik, pidana, dan keuangan syariah. &rdquo;Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas,&rdquo; tegasnya. Sebelum menetapkan ketiga bos DSI tersebut sebagai tersangka, polisi sudah melakukan beberapa langkah. Diantaranya melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK. Tujuannya untuk melakukan analisa aliran dana atau transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Selain itu, Bareskrim Polri juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mengirimkan surat berikut lampiran data para lender sebagai korban dalam kasus tersebut. Berdasar data sejak 2018-2025, total ada 11.151 lender yang uangnya masih berada di DSI. &rdquo;Adapun data jumlah lender periode tahun 2018 sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 11.151 orang lender yang masih outstanding dananya di PT DSI dengan nilai Rp 2.477.591.248.846,&rdquo; kata Ade Safri. Angka tersebut berasal dari pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada DSI sejak 7 Oktober tahun lalu. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menerima 5 laporan polisi dalam kasus dugaan fraud tersebut. Laporan terbaru diterima oleh polisi kemarin. &nbsp;

Bareskrim Polri cegah tiga tersangka fraud DSI bepergian ke luar negeri dan jadwalkan pemeriksaan Senin pekan depan di Jakarta.

Sudah Dicegah Bepergian ke Luar Negeri, Polri Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud DSI Senin Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Maruf.jpeg" alt="Sekjen MPR Ma" width="100%">
<figcaption>Sekjen MPR Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Pencekalan itu dilakukan setelah Ma'ruf Cahyono menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI. "Benar, sudah dilakukan cegah ke luar negeri kepada yang bersangkutan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/7). Pencekalan ke luar negeri itu dimintakan KPK kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sejak 10 Juni 2025. Ma'ruf Cahyono diduga menerima gratifikasi senilai Rp 17 miliar. Penetapan tersangka itu setelah KPK melakukan proses penyidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi. Penyidik KPK memanggil dua orang pihak swasta, yakni Andi Wirawan dan Jonathan Hartono, pada Rabu (2/7) kemarin. KPK menggali pengetahuan Jonathan Hartono terkait dugaan investasi yang dilakukan oleh tersangka Ma'ruf Cahyono. Sementara, saksi Andi Wirawan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. "Saksi didalami terkait dengan investasi yang dilakukan oleh tersangka," tegas Budi. Meski Ma'ruf Cahyono telah menyandang status sebagai tersangka, KPK belum menahan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. KPK dalam hal ini masih memproses penyidikan dalam merampungkan kasus hukum tersebut.

Ma'ruf Cahyono, eks Sekjen MPR, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, cegah bepergian ke luar negeri.

Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Berstatus Tersangka, KPK Larang Bepergian Ke Luar Negeri

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG-20230206-WA0041-2795005082.jpeg" alt="Pengusaha Dito Mahendra usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Pengusaha Dito Mahendra usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Nikita Mirzani mengunggah sebuah berita dari media online berisi tentang pencegahan Dito Mahendra ke luar negeri setelah 2 kali dipanggil penyidik yang bersangkutan tak pernah memenuhinya. Hal ini terkait dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal yang kasusnya bergulir di Bareskrim Polri. Mengetahui Dito Mahendra yang merupakan seterunya dicegah bepergian ke luar negeri, Niki, sapan akrab Nikita Mirzani senang. "Ya Allah, kok gue happy banget ya baca berita ini," tulis Nikita Mirzani dalam unggahannya di Instagram. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa penyidik Bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi apabila Dito Mahendra berusaha kabur ke luar negeri. Pernyataan tersebut diungkapkan Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro. Djuhandhani mengungkap, inisiatif berkoordinasi dengan imigrasi dilakukan usai Dito Mahendra tidak pernah hadir dalam agenda pemeriksaan padahal sudah 2 kali dipanggil untuk menyampaikan klarifikasi terkait kepemilikan senjata api. Dengan berada di dalam negeri, maka Dito Mahendra mau tidak mau harus memenuhi agenda pemeriksaan penyidik. Karena kalau tidak, kekasih Nindy Ayunda itu bisa dijempuk paksa dengan mengacu pada Pasal 112 ayat 2 KUHP. "Modar kau Dito Mahendra sekarang sudah dicekal terus nggak ada panggilan lagi dimana pun si mafia kecil ini berada akan dibawa ke Mabes Polri," lanjut Nikita Mirzani. Niki memuji sikap responsif aparat penegak hukum Polri. Dengan demikian, proses hukum yang sedang berjalan tidak akan terhambat karena Dito Mahendra berada di tanah air. "Kok bapak-bapak di Mabes ini keren-keren lho, langsung cekal. Memangnya @polisijaksel kebanyakan atensi, semua yang dikerjain lelet," ujarnya. (*)

Nikita Mirzani mengunggah sebuah berita dari media online berisi tentang pencegahan Dito Mahendra ke luar negeri

Dito Mahendra Dicegah Bepergian ke Luar Negeri, NIkita Mirzani Happy Banget   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK memperpanjang larangan ke luar negeri terhadap Wali Kota (nonaktif) Tasikmalaya Budi Budiman dan tiga orang lain yang berkaitan dengan kasus eks Bupati Cirebon Sunjaya. Itu adalah aksi hukum pertama yang diambil KPK setelah UU 19/2019 tentang KPK berlaku.  Larangan bepergian ke luar negeri itu mengacu pada pasal 12 ayat (2) huruf a. Pasal tersebut mengatur kewenangan KPK yang dapat memerintah instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tindakan itu hanya bisa dilakukan di proses penyidikan.  Aturan tentang larangan bepergian ke luar negeri dalam UU KPK yang baru terbilang mundur bila dibandingkan dengan undang-undang lama. Di UU sebelumnya, KPK tidak hanya berwenang memerintah imigrasi untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri saat proses penyidikan, tapi juga ketika penyelidikan dan penuntutan bergulir.  ”(UU KPK) yang sekarang (pelarangan ke luar negeri) hanya (bisa dilakukan) di penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin (30/10). Pelarangan ke luar negeri itu otomatis berakhir ketika penyidikan perkara sudah naik ke tahap kedua alias penuntutan. ”Kalau sudah penuntutan (pelarangan ke luar negeri) sudah nggak bisa,” imbuh Febri.  KPK menegaskan, larangan ke luar negeri tidak bertentangan dengan UU yang baru. Febri menjelaskan, khusus Wali Kota (nonaktif) Tasikmalaya Budiman, pihaknya hanya melakukan perpanjangan masa pelarangan ke luar negeri. Itu dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus suap pengurusan dana perimbangan pada APBN 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Larangan ke Luar Negeri Pertama KPK setelah Berlakunya UU yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diamankan-di-soetta-polisi-cegah-ratna-sarumpaet-ke-luar-negeri_m_1538669847_248303.jpg" alt="Aktivis Ratna Sarumpaet diamankan di Bandara Soekarno Hatta" width="100%">
<figcaption>Aktivis Ratna Sarumpaet diamankan di Bandara Soekarno Hatta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivis Ratna Sarumpaet diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, malam ini. Dia dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Hal tersebut dikonfirmasi Kapolres Bandara Soekarno-Hatta AKBP Viktor Togi Tambunan. Dia mengaku telah menerima surat pencegahan untuk Ratna. "Kalau saya di Polresta Bandara ini memang menerima surat pencegahan. Benar sekarang sedang dalam proses pencegahan," ujarnya saat duhubungi JawaPos.com, Kamis (4/10). Namun Victor enggan menjelaskan lebih rinci terkait pencegahan Ratna dan dibawa kemana ibunda dari Atiqah Hasiholan itu. "Kalau proses selanjutnya, penjelasannya dari penyidik Polda Metro," tukasnya. Sementara dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, Ratna rencananya akan terbang ke Chile. Kabarnya, dia akan menghadiri konferensi penulis naskah teater perempuan sedunia. Ratna diundang untuk memberikan pidato kebudayaan di acara pembukaan konferensi tersebut. Sebelumnya, Ratna Sarumpaet membuat geger masyarakat dengan foto wajahnya yang penuh lebam. Hal ini pun memantik perhatian Wakil Ketua DPR Fadli Zon hingga Calon Presiden Prabowo Subianto. Mereka berdua sampai menemui Ratna. Ibunda Atiqah Hasiholan itu lantas bercerita bahwa luka lebam diwajahnya akibat dipukuli orang di Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 21 September malam. Namun ternyata setelah ditelusuri pihak Kepolisian, terungkap fakta bahwa Ratna pada tanggal tersebut Ratna malah berada di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta. Hal tersebut diperkuat dengan rekaman CCTV dan bukti transfer uang dengan total Rp 90 juta rupiah. Dia menjalani perawatan bedah pelastik hingga 24 September 2018. Usai polisi mengekspos fakta-fakta itu, akhirnya Ratna menggelar konferensi pers kemarin sore dan mengakui bahwa dia telah berbohong dan sebagai pencipta hoax terbaik.

Diamankan di Soetta, Polisi Cegah Ratna Sarumpaet ke Luar Negeri