<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1819465745578670026" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/JKT-1-KPK-RIKSA-YASONA-LAOLY-FED-5JPG-1370367261.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819465745578670026-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly turut dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan Yasonna ke luar negeri itu bersamaan dengan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015460694/keluarga-jokowi-gelar-akikah-anak-sulung-kaesang-erina-gudono">Keluarga Jokowi Gelar Akikah Anak Sulung Kaesang-Erina Gudono</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencekalan terhadap Yasonna dan Hasto dilakukan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku. Meski memang dalam hal ini, Yasonna Laoly masih berstatus sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan KPK mencekal Hasto dan Yasonna tepat, agar keduanya tidak bepergian ke luar negeri, sehingga sewaktu penyidik membutuhkan keterangannya mereka tidak beralasan ada di luar negeri," kata mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap kepada JawaPos.com, Kamis (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi menilai, Yasonna Laoly merupakan saksi kunci dari kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang mengakibatkan Harun Masiku melarikan diri. Sebab, Yasonna saat itu diduga mengetahui adanya fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk memaksakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Yasonna yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) diduga mengetahui data perlintasan Harun Masiku. Hal itu turut didalami penyidik KPK, saat memeriksa Yasonna Laoly pada Rabu (18/12). Karena itu, diduga Yasonna merupakan saksi kunci dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yasona adalah saksi kunci dalam perkara ini, sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik. Kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kalinya sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu suap dan perintangan penyidikan," ucap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi meyakini, kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI itu masih bisa berkembang terhadap pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat. Karena itu, ia meminta KPK untuk bisa bersikap objektif dalam mengusut kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini baik suap maupun perintangan penyidikan bisa berkembang kesiapapun tergantung bukti yang didapatkan penyidik," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya membenarkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto. Pencekalan itu dilakukan dalam rangka kebutuhan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyidikan dugaan TPK tersebut di atas," ujar Tessa dikonfirmasi, Rabu (25/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menegaskan, keterangan terhadap keduanya dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang salah satunya menjerat Harun Masiku. Pencekalan itu berlaku selama enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan Ybs di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," urai Tessa.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, pada Selasa (24/12). Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK. (*)</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pencegahan Yasonna ke luar negeri itu bersamaan dengan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Yasonna Laoly Ikut Dicegah ke Luar Negeri bersamaan dengan Hasto Ditetapkan Jadi Tersangka, Eks Penyidik KPK: Saksi Kunci Pelarian Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ada-potensi-kabur-jadi-alasan-jokdri-dicekal_m_.jpg" alt="Sejumlah barang bukti yang disita dari apartemen Jokdri" width="100%">
<figcaption>Sejumlah barang bukti yang disita dari apartemen Jokdri</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri) hingga kini belum ditahan pascapenetapan tersangka pada Kamis (14/2). Padahal dia menjadi aktor intelektual di balik perusakan dan pencurian alat bukti di Kantor Komdis PSSI.</p><br /> <p>Ditanyai mengenai hal ini, Ketua Satgas Antimafia Bola Polri Brigjen Hendro Pandowo mengatakan bahwa pihaknya menunggu terlebih dahulu pemeriksaan Jokdri sebagai tersangka pada awal pekan depan. Setelah itu baru ada tindakan lebih lanjut.</p><br /> <p>"Jadi kami nanti menunggu hasil pemeriksaan penyidik, perkembangannya bagaimana, nanti kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (16/2).</p><br /> <p>Namun yang pasti Hendro menegaskan bahwa Jokdri sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri hingga 20 hari ke depan. Surat pencegahan itu sudah dilayangkan ke pihak Imigrasi pada saat Jokdri ditetapkan sebagai tersangka.</p><br /> <p>Ia membeberkan, alasan Jokdri dicegah ke luar negeri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Tentunya dikhawartirkan akan melarikan diri maka kami melakukan pencekalan," tegas Hendro.</p><br /> <p>Sementara itu, da menjelaskan bahwa Satgas Antimafia Bola Polri sudah bekerja selama 46 hari setelah dibentuk pada 21 Desember lalu. Sampai dengan hari ini, setidaknya ada lima laporan polisi terkait pengaturan skor yang ditangani pihaknya. Dari lima laporan itu, 15 orang telah ditetapkan tersangka termasuk yang terakhir, Jokdri. </p><br /> <p>Adapun penetapan tersangka Jokdri dilakukan setelah Satgas menangkap tiga orang yang berupaya merusak dan mencuri barang bukti di Kantor Komdis PSSI ketika kantor tersebut disegel. Barang bukti tersebut dinilai penting untuk membongkar skandal pengaturan skor. </p><br /> <p>Ternyata dari pemeriksaan ketiga tersangka tersebut, mereka tidak melakukan sendiri melainkan ada yang memerintahkannya. "Untuk itu pada hari Kamis, dari hasil perkembangan tiga tersangka yang telah kami tetapkan maka penyidik melakukan gelar perkara sehingga penyidik menetapkan tersangka baru dengan inisial JD," pungkas Hendro.</p>

Ada Potensi Kabur, Jadi Alasan Jokdri Dicekal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kuasa-hukum-sesalkan-pencekalan-firza-yang-tak-ada-niatan-kabur_m_131064.jpeg" alt="Firza Husein" width="100%">
<figcaption>Firza Husein</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Polisi telah meminta Imigrasi untuk mencekal Firza Husein agar tak berpergian ke luar negeri. Tersangka kasus pornografi itu tak bisa meninggalkan ke Indonesia selama enam bulan ke depan.<br /><br />Terkait hal itu, kuasa hukum Firza, Aziz Yanuar menyesalkan langkah pencegahan ke luar negeri yang diambil polisi itu. Pasalnya kata dia, kliennya selalu bersikap kooperatif dalam memenuhi dan menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik. "Kami sesalkan, itu tidak perlu. (Firza) akan kooperatif," ucap dia ketika dikonfirmasi, Kamis (18/5).<br /><br />Dia menambahkan bahwa kliennya yang jugas tersangka kasus makar itu tak memiliki rencana untuk pergi ke luar negeri dalam waktu dekat.<br /><br />Namun begitu, Aziz menambahkan, pihaknya menerima keputusan penyidik tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif penyidik. "Pencekalan itu esensi untuk mencegah kabur. Dia (Firza) selama ini tidak arah melarikan diri seperti itu. Kecuali ada historinya, ini tidak ada," sambung dia.<br /><br />Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Firza tak akan bisa ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. "Suratnya sudah dikirimkan ke Imigrasi melalui Ditreskrimsus," kata Argo, Kamis (18/5)<br /><br />Argo menerangkan, penyidik mengeluarkan surat ini dengan harapan tersangka ini tidak bisa bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, Firza tidak bisa melarikan diri dengan status tersangka.<br /><br />"Diharapkan FH bisa tetap ada di Indonesia seraya menunggu proses hukum rampung," sambung mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini.<br /><br />Diketahui, Firza dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (16/5) pagi hingga malam.<br /><br />Firza sendiri dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau Pasal 32 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE dengan ancaman lima tahun penjara. <strong>(elf/JPG)</strong></p>

Kuasa Hukum Sesalkan Pencekalan Firza yang Tak Ada Niatan Kabur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/menjadi-tersangka-makar-dan-pornografi-firza-dilarang-pergi-ke-luar-negeri_m_131062.jpeg" alt="Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Mulai Kamis (18/5) Firza Husein tak bisa berpergian ke luar negeri. Pasalnya, tersangka kasus makar dan penyebaran pornografi itu telah dicekal.<br /><br />Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Firza tak akan bisa ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. "Suratnya sudah dikirimkan ke Imigrasi melalui Ditreskrimsus," kata Argo, Kamis (18/5)<br /><br />Argo menerangkan, penyidik mengeluarkan surat ini dengan harapan tersangka ini tidak bisa bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, Firza tidak bisa melarikan diri dengan status tersangka.<br /><br />"Diharapkan FH bisa tetap ada di Indonesia seraya menunggu proses hukum rampung," sambung mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini.<br /><br />Diketahui, Firza dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (16/5) pagi hingga malam.<br /><br />Firza sendiri dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau Pasal 32 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE dengan ancaman lima tahun penjara. <strong>(elf/JPG)</strong></p>

Menjadi Tersangka Makar dan Pornografi, Firza Dilarang Pergi ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kirim-nota-keberatan-ke-presiden-dpr-minta-cekal-novanto-dicabut_m_122795.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> DPR mengeluarkan nota keberatan atas pencekalan Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Novanto dilarang ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Nota keberatan itu disusun sejumlah fraksi kecuali Demokrat dan Hanura dalam rapat badan muayawarah (Bamus) yang digelar secara mendadak malam tadi. Artinya, sikap DPR terkait hal ini dikeluarkan secara kelembagaan bukan fraksi maupun orang per orang.<br /><br />Untuk menyampaikan sikapnya, DPR akan mengirimi surat ke Presiden Joko Widodo. "Kesimpulannya kami akan bersurat kepada presiden," tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).<br /><br />Adapun di dalam nota keberatan itu disampaikan bahwa tindakan pencekalan kepada Setya Novanto sebagai ketua DPR tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada. Misalnya, secara kelembagaan sesuai UU MD3, UU 17 Tahun 2014, ketua DPR memiliki posisi yang penting di dalam struktur ketatanegaraan.<br /><br />Kedua, ketua DPR juga menjalankan fungsi-fungsi diplomasi yang masif. Menurut Fahri, ada banyak forum internasional yang sesekali tidak bisa diwakilkan anggota atau pimpinan dewan yang lain.<br /><br />Dia menuturkan, akhir bulan ini akan ada pertemuan Muslim Information Technology Association (MIFTA), lalu ada pertemuan antara pimpinan parlemen negara-negara industri yang di dalamnya ada Indonesia, Meksiko, dan Australia. "Itu biasanya dihadiri pimpinan dewan. Dengan status cekal ini, maka Pak Novanto tidak bisa pergi," ucap legislator asal NTB itu.<br />&nbsp;<br />Ada pula beberapa undangan lainnya dari negara-negara arab. Khususnya Saudi Arabia dan Bahrain, dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Raja Salman ke DPR beberapa waktu lalu. Pencekalan itu katanya ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugasnya. "Tetapi juga mencoreng nama Indonesia khususnya DPR dalam kancah diplomasi internasional," imbuhnya.<br /><br />Sementara, jikalau alasan pengajuan cekal KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memudahkan pemeriksaan, menurut Fahri, Novanto sudah cukup kooperatif. "Ketua DPR selama ini adalah orang yang paling kooperatif dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK," sebutnya.<br /><br />Surat itu kata Fahri akan disampaikan besok. Adapun tujuan dari nota keberatan itu, DPR minta supaya pencekalan Novanto dicabut. Sebab pencekalan itu bertentangan dengan keputusan MK, hak-hak asasi baik angota maupun pimpinan lembaga negara, dan juga bertentangan dengan UU tentang Keimigrasian, No.6/2011, pasal 6 ayat 1.<br /><br />"Ya presiden sebagai atasan kemenkumham, ditjen imigrasi memang juga diminta untuk membatalkan surat pencekalan yang sudah keluar," pintanya.<br /><br />Namun tak hanya menyampaikan nota keberatan, Bamus juga mengamanahkan kepada pimpinan dewan supaya berkonultasi kepada presiden, terhadap kekuatan atau pelaksanaan fungsi dari kelembagaan-kelembagaan negara yang menjunjung tinggi hukum dan etika kelembagaan negara sesuai dengan ketetapan MPR RI<br /><br />"Pertama berkirim surat terkait nota keberatan dan kedua berkirim surat terkait rapat konsultasi kepada presiden," pungkas Fahri.<strong> (dna/JPG)</strong></p>

Kirim Nota Keberatan ke Presiden, DPR Minta Cekal Novanto Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4967_22140_chris-brown-ok.jpg" alt="Chris Brown tidak diberikan visa untuk berkunjung dan melakukan konser di Australia." width="100%">
<figcaption>Chris Brown tidak diberikan visa untuk berkunjung dan melakukan konser di Australia.</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com </strong>- Konser Chris Brown di Australia terancam batal. Masalahnya disebabkan tidak diberikannya visa kunjungan karena kasus kekerasan yang pernah dilakukan penyanyi RnB itu dulu.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, Chris Brown terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap kekasihnya, Rihanna, pada 2009.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Imbas dari masa lalu itu, Kementerian Wanita Australia Micahelia Cash, merekomendasi agar Chris Brown tidak diberikan visa untuk berkunjung dan melakukan konser di Australia.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Masyarakat perlu mengerti kalau kamu melakukan sebuah kekerasan dan kamu ingin bepergian keliling dunia. Akan ada negara tidak mengizinkan masuk karena kami tidak menginginkan karakter sepertimu masuk ke Australia,&rdquo; kata Cash seperti diberitakan dari Aceshowbiz, Sabtu (26/9).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Selain larangan dari pemerintah, kelompok advokasi GetUp! di Australia juga telah mengedarkan petisi yang melarang kedatangan Chris Brown ke Negeri Kangguru itu. Hingga kini petisi tersebut sudah mendapat dukungan lebih dari 11.000 suara penduduk.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Chris Brown direncanakan hadir di Australia untuk menggelar tur konsernya yang bertajuk One Hell of A Nite Tour yang dimulai pada 9 Desember 2015 di Perth. Kemudian dilanjutkan ke Melbourne, Sidney, dan Brisbane pada tanggal 12, 14, dan 16 secara marathon. <strong>(ded/jpg)</strong></p>

Gara-gara Kekerasan Terhadap Wanita, Penyanyi Ini Dicekal di Australia

dicekal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dicekal