<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/y9e6baBtYZYPcPjIvjLT3xTtUZV9nrZc0UVCCzcb-1-3674213086.jpg" alt="Bupati Indramayu Lucky Hakim usai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Indramayu Lucky Hakim usai menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim telah menjelani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Selasa (8/4). Pemeriksaan itu dilakukan setelah Lucky Hakim pergi liburan ke Jepang tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan mendagri Tito Karnavian. Lucky hakim menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat lebih dari dua jam. "Tadi sudah diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, saya sudah berkomunukasi dengan Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi, insya Allah besok sore ke Bandung menghadap beliau," kata Lucky Hakim di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/4). Lucky mengaku, dirinya dicecar 43 pertanyaan. Menurut dia, pertanyaan itu menyasar seputar fasilitas yang melekat pada jabatan dirinya. "Ada sekitar 43 pertanyaan terkait dengan, secara umum ya, berangkat ini, kapan berangkatnya, fasilitas apa yang digunakan. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama, jadi itu yang didalami," ucap Lucky. Lucky mengklaim, dirinya murni pergi berlibur ke Jepang bersama keluarga, tanpa ada kunjungan kerja, apalagi menggunakan fasilitas maupun anggaran APBD. "Apakah perjalanan dinas, menggunakan APBD? bukan. Saya tunjukan bukti-buktinya. Ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga. Jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri, atau staf khusus sama sekali, nggak. Bahkan ke airpot pun tidak diantar, dari airpot pun pulang tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi ini murni liburan keluarga," klaim Lucky. Meski demikian, ia memahami bahwa dirinya salah, karena tidak mengantongi izin. Karena itu, Lucky menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. "Betul saya tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Dalam Negeri, tapi mungkin disini salah saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indramayu, kepada masyarakat Indonesia juga. Mungkin ini kesalahan saya bahwa saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu izin ke luar negeri, yang dimaksud di kepala saya bahwa izin ke luar negeri kalau hari kerja, jadi itu perbedaan asumsi, saya yang salah," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kemendagri setelah pergi ke Jepang tanpa izin saat lebaran.

Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan oleh Inspektorat Kemendagri, Mengaku Salah Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0011-471572597.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pemateri dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pemateri dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan soal efisiensi anggaran saat menjadi pemateri dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam. Selain efisiensi anggaran, para kepala daerah juga mempertanyakan soal dana bagi hasil, pajak dan retribusi, hingga inflasi. "Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 (Tahun 2025) termasuk efisiensi. Karena dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi," kata Sri Mulyani di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2) malam. "Mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah. Seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya," lanjutnya. Sri Mulyani menjelaskan, kepala daerah harus mampu berinovasi dalam membiayai pembangunan. Menurut dia, Pemda dapat melakukan kreativitas pembiayaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD. Ia menyebut, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Karena itu, ia mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan. Sri Mulyani menegaskan pembangunan infrastruktur yang hanya mengandalkan APBD maupun APBN prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab, pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara. &ldquo;Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN. Karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. &ldquo;Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,&rdquo; tuturnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi.&nbsp; &ldquo;Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, para kepala daerah yang ikut retret di Magelang sangat antusias menyimak pemaparan narasumber. Mereka menanyakan hal-hal yang menjadi fokus utama daerahnya kepada pemateri, termasuk kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. &ldquo;Cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah. Dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan,&rdquo; ujar Tito. Tito menyebut, kepala daerah banyak yang menanyakan tentang efisiensi anggaran, dana bagi hasil, pajak dan restribusi, hingga inflasi. Di samping itu, mereka juga memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai masalah formula dana bagi hasil dan hal-hal lainnya. Di lain sisi, lanjut Tito, pihaknya juga meminta kepala daerah untuk melakukan efisiensi belanja. Utamanya alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta rapat-rapat seremonial. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk program-program pro rakyat. &ldquo;Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, Puskesmas, harus bagus standardisasinya. Nah ini awasi, tolong diawasi,&rdquo; pungkasnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan soal efisiensi anggaran saat menjadi pemateri retret kepala daerah di Akmil Magelang (23/2).

Beri Materi Retret di Akmil Magelang, Menkeu Sri Mulyani Dicecar Kepala Daerah Soal Efisiensi Anggaran

dicecar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dicecar

Berita Terkini

Bupati Indramayu Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan oleh Inspektorat Kemendagri, Mengaku Salah Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin

Beri Materi Retret di Akmil Magelang, Menkeu Sri Mulyani Dicecar Kepala Daerah Soal Efisiensi Anggaran

Download Aplikasi JawaPos.com