<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/yiIukZ2xVVdSrdrnv6mUWlgry4nH6uWgsjvsyVC1-1-3174270126.jpg" alt="Ilustrasi: Nomor ponsel diblokir. (Android Police)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Nomor ponsel diblokir. (Android Police)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Di era serba cepat seperti sekarang, menghubungi seseorang semestinya mudah: cukup kirim pesan atau lakukan panggilan, dan jawaban biasanya datang seketika.&nbsp;</p> <p>Namun, bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya, pesan tak kunjung dibalas, panggilan selalu gagal, dan muncul rasa curiga bahwa nomor kamu mungkin telah diblokir?</p> <p>Fitur blokir nomor memang tersedia di hampir semua ponsel modern. Berbeda dengan pemblokiran di aplikasi seperti WhatsApp atau Facebook, blokir di ponsel bekerja langsung pada level sistem.&nbsp;</p> <p>Artinya, panggilan dan SMS dari nomor tertentu akan otomatis dihentikan tanpa pemberitahuan kepada si pemilik nomor.</p> <p>Meski begitu, tidak ada cara pasti untuk memastikan apakah nomor kamu diblokir. Satu-satunya konfirmasi nyata hanya bisa didapat dari daftar blokir di ponsel orang tersebut. Kendati demikian, ada beberapa tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk.</p> <h3>1. Tes Panggilan Telepon</h3> <p>Cara termudah adalah dengan mencoba menelpon. Jika panggilan berdering beberapa kali sebelum masuk ke voicemail, kemungkinan besar ponsel mereka hanya tidak diangkat.</p> <p>Mengutip Gizchina, namun, bila panggilan langsung masuk voicemail setelah satu dering atau bahkan langsung terputus, bisa jadi nomor kamu diblokir. Untuk memastikan, coba gunakan nomor lain.&nbsp;</p> <p>Jika panggilan dari nomor berbeda berjalan normal, kemungkinan pemblokiran makin kuat.</p> <h3>2. Perhatikan Pesan Teks</h3> <p>Bagi pengguna iPhone, pesan teks bisa memberi lebih banyak petunjuk. Biasanya pesan yang terkirim akan menampilkan status &ldquo;Delivered&rdquo; atau &ldquo;Read.&rdquo; Jika status itu hilang, bisa jadi kamu diblokir.</p> <p>Sedangkan di Android, situasinya lebih rumit karena fitur read receipt tidak selalu aktif atau bergantung pada operator. Jadi, pesan tanpa status terkirim tidak otomatis berarti kamu diblokir.</p> <h3>3. Beri Waktu</h3> <p>Tidak semua keheningan berarti pemblokiran. Bisa jadi orang yang kamu hubungi sedang sibuk, kehabisan baterai, atau sengaja mengambil jeda dari ponsel.</p> <p class="class-paragraph">Memberi waktu beberapa hari sering kali jadi cara terbaik sebelum menyimpulkan yang terburuk: kamu memang diblokir.</p> <h3>4. Cari Informasi Lewat Teman Dekat</h3> <p>Jika rasa penasaran tidak juga reda, cara terakhir adalah menanyakan secara halus melalui teman atau kenalan bersama.</p> <p>Meski berisiko terlihat kepo, ini bisa memberi kejelasan apakah mereka benar-benar sengaja tidak membalas atau hanya sedang berhalangan.</p> <p>Pada akhirnya, tidak ada metode yang 100 persen akurat untuk mengetahui apakah kamu diblokir.</p> <p>Namun, kombinasi tanda-tanda di atas bisa membantu menenangkan pikiran atau memberi gambaran lebih jelas sebelum mengambil kesimpulan.</p> <p>&nbsp;</p>

Temukan cara mengetahui apakah nomor kamu diblokir dengan tanda-tanda yang bisa dikenali dengan mudah.

4 Cara Mudah Mengetahui Apakah Nomor Ponsel Kamu Diblokir Atau Tidak oleh Temanmu, Simpel Banget!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/268GhoQs7hndcijS6NCyJ6BPn6f7pS0XkrDb9EBT-1-4098719653.jpg" alt="Ilustrasi: Anak-anak bermain game Roblox. (Slate)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Anak-anak bermain game Roblox. (Slate).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Game Roblox masih menjadi buah bibir masyarakat setelah diisukan diblokir pemerintah. Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan belum ada rencana untuk memblokir game tersebut.</p> <p>"Belum ada rencana, nggak ada, belum ada rencana (memblokir game Roblox),&rdquo; kata Meutya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).</p> <p>Dia menegaskan, Komdigi sendiri akan melakukan evaluasi. Dia pun akan menunggu perkembangannya dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital.</p> <p>&ldquo;Sampai nanti kita lihat, kita evaluasi kan ada Dirjen Pengawasan Ruang Digital yang terus memantau. Belum ada penyampaian dari dirjen tersebut, nanti kita lihat,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menegaskan para pelajar untuk tidak bermain game roblox. Larangan itu disampaikan ketika mewanti-wanti para pelajar untuk tidak berlama-lama bermain handphone.</p> <p>Terlebih, berkaitan dengan tayangan yang menampilkan kekerasan dan penyebutan kata-kata yang tidak baik. Misalnya game Roblox.&nbsp;</p> <p>Larangan itu disampaikan di sela kunjungan untuk memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG) untuk pelajar di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, pada Senin (4/8).&nbsp;&nbsp;</p> <p>&ldquo;Nah tadi yang blox-blox (roblox, red) tadi itu ya, jangan main yang itu. Karena itu tidak baik ya,&rdquo; ungkap Abdul Mu'ti.</p> <p>Menurut Abdul Mu&rsquo;ti, tingkat intelektualitas anak-anak belum mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Hal ini yang kemudian membuat mereka cenderung meniru adegan-adegan dalam game tersebut. Tak terkecuali adegan kekerasan yang ada.&nbsp;</p> <p>Contohnya adanya adegan membanting karakter dalam game. Dalam konteks game, hal itu dianggap wajar. Akan tetapi menjadi masalah serius jika dilakukan dalam kehidupan nyata.&nbsp;</p>

Menteri Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada rencana pemblokiran game Roblox, meski Mendikdasmen melarang pelajar memainkannya.

Menkomdigi Meutya Hafid Belum Ada Rencana Blokir Game Roblox, Tunggu Evaluasi Dirjen Pengawasan Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/cicryWxsnhgUCz29xFIS26w4i7e5vOjZ5vmSwwnW-2365616974.jpg" alt="Ilustrasi: Rekening dormant. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Rekening dormant. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rekening tidak aktif atau biasa disebut Rekening Dormant mendadak jadi buah bibir di masyarakat.</p> <p>Hal ini karena munculnya kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening dormant lebih dari 3 bulan.</p> <p><strong>Lantas, apa saja kriteria rekening dormant yang berpotensi diblokir oleh PPATK?</strong></p> <p>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan bahwa kriteria rekening dormant yang akan diblokir tidak ditentukan oleh lembaganya. Melainkan, kata dia, langsung ditentukan oleh masing-masing perbankan.</p> <p>"Kriteria dormant kami dapat dari Bank, bukan ditentukan oleh kami," kata Ivan kepada JawaPos.com, Kamis (31/7).</p> <p>Kendati begitu, Ivan memastikan pemblokiran rekening dormant ini dilakukan PPATK untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik rekening dari potensi pemanfaatan untuk kepentingan ilegal.</p> <p>Hal ini berkaitan dengan temuan PPATK karena maraknya rekening nasabah yang dijual belikan, diretas, dana diambil, dan hilang, serta penyalahgunaan rekening nasabah tanpa hak untuk kepentingan ilegal.</p> <p>Bahkan, ia memastikan uang tabungan di rekening masih utuh dan tetap menjadi hak nasabah. Ia juga menjamin uang tersebut masih bisa dipakai, karena tidak dirampas dan disita.&nbsp;</p> <p>"Tabungan haji dan lain lain sudah pasti aman. Penghentian transaksi kan sifatnya sementara, rekening masih utuh dan tetap menjadi hak nasabah 100 persen. Itu pasti sudah bisa dipakai. Saya jamin," jelas Ivan.</p> <h2>Kriteria Rekening Dormant yang Bisa Diblokir Sementara oleh Bank</h2> <p>Mengutip laman resmi BNI, rekening tabungan dinyatakan pasif atau dormant jika selama 180 hari berturut-turut pada rekening tersebut.</p> <p>Utamanya, rekening yang tidak digunakan untuk transaksi debet dan kredit selain pendebetan dan pengkreditan oleh sistem karena biaya administrasi, denda saldo minimum, pajak dan bunga, dan berlaku untuk nilai saldo berapapun yang ada di rekening.</p> <p class="class-paragraph">BNI juga menyebut, rekening dormant tetap bisa menerima transaksi transfer masuk selain melalui cabang/outlet BNI (transfer) dari bank lain/transfer dari transaksi e-channel) namun tidak merubah status rekening menjadi aktif.</p> <p>Namun, rekening tabungan dormant tidak dapat dilakukan transaksi pendebetan. Mulai dari penarikan tunai dan pemindahbukuan/transfer melalui e-channel dan pembelanjaan di merchant/melalui EDC.</p>

PPATK akan memblokir rekening dormant lebih dari 3 bulan, simak kriteria dan penjelasan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Simak Kriteria Rekening Dormant yang Berpotensi Diblokir PPATK bila Tidak Aktif Lebih dari 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-3JPG-1359453301.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jangan kaget, apabila rekening yang tak pernah dipakai mendadak diblokir bank, meskipun tak terlibat judi online (judol). Ternyata, ini salah satu upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melindungi kepentingan umum serta mewujudkan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik.</p> <p>Pasalnya, berdasarkan Analisis dan Pemeriksaan PPATK, diketahui bahwa terdapat banyak rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Di samping itu diketahui penggunaan reaktivasi lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana.</p> <p>"Salah satu yang rawan digunakan untuk aktivitas ilegal adalah penggunaan rekening dormant dari para nasabah Bank yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain," kata PPATK dalam pengumuman resmi di akun Instagram @ppatk_indonesia, dikutip Senin (28/7).</p> <p>PPATK juga mengungkapkan, kewenangan pemblokiran sementara rekening pasif sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Meski diblokir, PPATK memastikan bahwa nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikit pun atas dana yang dimiliki di perbankan.</p> <p>Di samping itu, penghentian sementara transaksi tersebut juga bertujuan sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan memiliki rekening di perbankan yang berstatus dormant. Baik itu pemberitahuan kepada ahli waris ataupun Pimpinan Perusahaan (bagi nasabah korporasi) apabila rekening tersebut ternyata selama ini tidak diketahui.</p> <p>"Langkah yang dilakukan oleh PPATK semata-mata untuk melindungi kepentingan umum serta mewujudkan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik," tutup pengumuman itu.</p> <p>Untuk diketahui, hingga 1 Mei 2025, PPATK telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.&nbsp;</p> <p>Langkah tegas ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) yang digalakkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.</p> <p>Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan blokir yang telah dilakukan oleh PPATK ini adalah bagian dari misi besar penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online (judol).</p> <p>&ldquo;Proses penegakan hukum yang telah dan akan &nbsp;dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,&rdquo; ujar Ivan.</p> <p>Ia menambahkan bahwa aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judol, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut. &ldquo;Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,&rdquo; tegasnya.</p>

PPATK memblokir rekening dormant untuk mencegah pencucian uang dan judi online, melindungi kepentingan umum.

PPATK Ungkap Alasan Blokir Rekening Pasif Nasabah, Meskipun Tak Terlibat Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/wZ7nB7Muj46SyICf28bWYQS95i3eokSMSSNgRKlC-172026435.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar (tengah) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (9/5). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar (tengah) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (9/5). (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir sementara platform Internet Archive (Archive.org). Langkah ini diklaim sebagai perlindungan masyarakat yang terukur berdasarkan prosedur hukum.</p> <p>Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama konten yang bermuatan perjudian online (judol) dan pornografi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Langkah ini bukan sekadar pemblokiran. Juga tidak diambil dengan gegabah. Kami telah berupaya berkomunikasi dengan pihak Internet Archive melalui surat resmi sebanyak beberapa kali. Namun tidak mendapat respons yang memadai. Jadi langkah cepat harus diambil untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat,&rdquo; kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar dalam keterangannya dikutip Jumat (30/5).</p> <p>Menurutnya, ketika platform mengabaikan komunikasi regulator, pada saat bersamaan ditemukan pelanggaran serius, maka pemblokiran merupakan langkah terakhir yang perlu diambil.</p> <p>Pemblokiran sendiri bukan kebijakan yang tiba-tiba. Melainkan tindakan melalui proses komunikasi resmi, termasuk pemberitahuan berkala, analisis konten, dan koordinasi internal.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami tidak pernah tiba-tiba menekan tombol blokir. Ada proses panjang yang kami tempuh, termasuk memberikan waktu kepada platform untuk merespons dan menindaklanjuti temuan kami,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>Selain konten berbahaya, Komdigi juga menemukan sejumlah konten di Internet Archive yang memiliki potensi melanggar hak cipta.&nbsp;</p> <p>Sebagai platform penyimpanan digital, Internet Archive ternyata menyimpan jutaan buku, film, musik, dan perangkat lunak yang mana beberapa di antaranya masih dilindungi hukum kekayaan intelektual.</p> <p>&ldquo;Indonesia punya UU Hak Cipta. Kami juga bertanggung jawab melindungi industri kreatif nasional dari pembajakan digital. Maka konten-konten yang belum jelas status lisensinya perlu dievaluasi bersama,&rdquo; ungkap Alexander.</p> <p>Sebagai platform global yang memiliki jutaan pengguna, Internet Archive memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum di negara tempat layanannya tersedia.&nbsp;</p> <p>Alexander pun menegaskan bahwa pemblokiran ini bersifat sementara. Setelah Pihaknya memastikan konten yang melanggar telah dibersihkan dan sistem moderasi platform diperkuat, maka akses terhadap Internet Archive akan kembali dibuka.</p> <p>Langkah pemblokiran ini sendiri merupakan bentuk eskalasi yang bertujuan membangun komunikasi yang sebelumnya tidak berjalan. Bahkan, pengalaman menunjukkan bahwa beberapa platform baru merespons serius setelah pemerintah mengambil tindakan tegas.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir sementara Internet Archive untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya.

Terdapat Konten Judol dan Pornografi, Komdigi Blokir Sementara Archive.org

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-3JPG-1359453301.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Publik dihebohkan dengan munculnya kasus pemblokiran mendadak sejumlah rekening nasabah oleh pihak perbankan. Banyak masyarakat melaporkan bahwa rekening mereka yang sudah lama tidak digunakan tiba-tiba tidak dapat diakses.</p> <p>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa langkah penghentian sementara terhadap rekening-rekening yang berstatus dormant. Hal itu dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.</p> <p>&ldquo;Penghentian sementara ini adalah upaya kami untuk melindungi rekening-rekening milik masyarakat yang berstatus dormant sesuai dengan data perbankan yang kami terima, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya dari risiko peretasan, pelaku pidana, dan lain-lain,&rdquo; kata Ivan kepada wartawan, Senin (19/5).</p> <p>Ivan menyatakan, saat ini fenomena jual beli rekening dormant semakin marak terjadi. Banyak nasabah tidak menyadari bahwa mereka masih memiliki rekening yang tidak aktif.</p> <p>&ldquo;Karena banyak sekali nasabah tidak sadar masih memiliki rekening serta terjadi jual beli rekening dormant, sehingga ada potensi penggunaan rekening dormant untuk aktivitas tindak pidana,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Langkah penghentian sementara ini, kata Ivan, bertujuan untuk menjaga kepentingan publik secara menyeluruh. Dengan adanya tindakan ini, bank akan memberitahu nasabah terkait rekening tidak aktif yang mereka miliki dan memberi pilihan untuk mengaktifkan kembali atau menutupnya secara permanen.</p> <p>&ldquo;Langkah ini untuk melindungi kepentingan dan hak publik. Dengan penghentian sementara oleh PPATK, maka nasabah akan diberitahukan oleh bank bahwa mereka memiliki rekening yang tidak aktif, apakah akan diteruskan atau ditutup permanen agar tidak disalahgunakan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ivan menegaskan, sistem perbankan nasional sudah sangat canggih dan andal. Namun, langkah mitigasi tetap diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi penyalahgunaan, terutama dalam era digital yang serba cepat ini.</p> <p>&ldquo;Sistem perbankan kita sudah sangat bagus, namun dalam rangka memitigasi risiko maka kami bertindak melindungi semua rekening nasabah yang dormant, yang datanya kami peroleh dari perbankan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski dilakukan pemblokiran sementara, lanjut Ivan, dana di dalam rekening tetap aman dan tidak akan hilang. Proses reaktivasi pun dapat dilakukan dengan mudah.</p> <p>&ldquo;Hak dan dana di dalam rekening tetap aman, reaktivasi bisa segera dilakukan ketika nasabah mengaktifkan kembali rekeningnya dan memutuskan untuk terus memakai rekening yang dimilikinya,&rdquo; papar Ivan.</p> <p>Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prinsip utama dari kebijakan ini adalah perlindungan terhadap hak nasabah, bukan pembatasan. PPATK mengimbau masyarakat agar secara berkala mengecek dan memantau status rekening yang dimiliki, serta segera menghubungi pihak bank jika mendapatkan pemberitahuan terkait penghentian sementara.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Sekali lagi. Prinsip penghentian ini adalah untuk melindungi hak para pemilik rekening dari potensi penyalahgunaan di era digital saat ini,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

PPATK menjelaskan pemblokiran rekening dormant untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan. Nasabah diimbau untuk memeriksa status rekening

Heboh Rekening Nasabah Tiba-tiba Terblokir, PPATK Ungkap Alasannya

<div id="m#msg-f:1822379598025400690" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/most-common-initial-attack-vectors-featured-43897140.jpg" alt="Ilustrasi: Peringatan serangan siber. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Peringatan serangan siber. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822379598025400690-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mulai dari industri transportasi, penyedia layanan telekomunikasi, hingga lembaga pemerintahan, Indonesia terus menjadi incaran pelaku kejahatan siber. Jutaan serangan siber Masih mampir ke Indonesia hingga akhir 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari banyaknya serangan yang ada, perusahaan riset dan keamanan siber Kaspersky mengklaim dalam laporan keamanannya, sebanyak 3.904.883 serangan berbasis web terdeteksi dan berhasil diblokir di Indonesia. Angka ini turun 15,42 % dibandingkan dengan Q3 2024 yang mencapai 4.616.837 deteksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keamanan siber merupakan area krusial yang harus diperhatikan dalam implementasi AI. Tim IT harus memiliki tim operasi keamanan yang mampu memantau dan mengatasi ancaman siber" kata Yeo Siang Tiong, General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky melalui laporannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh lagi, perlindungan data pribadi juga harus menjadi prioritas utama. Terakhir, kebijakan dan regulasi yang jelas tentang perlindungan data perlu diterapkan untuk melindungi hak pengguna. Menurutnya, faktor-faktor ini saling memperkuat dalam menciptakan pertahanan keamanan yang solid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Statistik terbaru kami untuk Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan keamanan sebagaimana dibuktikan oleh penurunan ancaman daring yang telah kami blokir. Namun, hal ini tidak berarti kita harus berpuas diri. Baik individu maupun bisnis harus memiliki visi untuk selalu selangkah lebih maju dalam membangun keamanan terbaiknya sembari merangkul digitalisasi,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015483435/ancaman-siber-semakin-kompleks-bssn-beri-pelatihan-kompetensi-untuk-ribuan-sdm">Ancaman Siber Semakin Kompleks, BSSN Beri Pelatihan Kompetensi untuk Ribuan SDM</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara umum, 16,4 % pengguna menghadapi ancaman online selama kuartal keempat tahun lalu. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat 101 di seluruh dunia terkait bahaya saat penjelajahan web.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia tengah berada di tengah transformasi teknologi yang pesat. Berbagai inisiatif yang digagas pemerintah, baik di bidang keamanan siber maupun kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), menunjukkan komitmen negara ini untuk menyongsong masa depan dengan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Indonesia kini menjadi salah satu target pasar besar untuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial mind (AI). Menurut data Oxford Insight, tingkat kesiapan Indonesia untuk penggunaan AI telah mencapai 61,03 %.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan terbaru Kaspersky, di sisi lain, juga menunjukkan bahwa kecerdasan buatan akan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sementara masalah privasi seputar data biometrik dan teknologi canggih akan menjadi pusat perhatian pada tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ancaman juga semakin canggih karena pelaku ancaman berevolusi untuk mengaburkan kode berbahaya guna melewati analisis dan emulasi statis. Perlindungan terhadap ancaman tersebut memerlukan solusi keamanan yang andal dan kuat yang memanfaatkan metode berbasis ML atau Machine Learning proaktif dan analisis perilaku dalam mendeteksi dan menangkis serangan waktu nyata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama Q4 2024, produk Kaspersky juga mendeteksi 8.376.431 insiden lokal pada komputer peserta KSN di Indonesia, menempatkan negara tersebut pada posisi ke-83 secara global. Secara keseluruhan, 20,2% pengguna di negara ini diserang oleh ancaman lokal selama periode ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Worm dan virus file merupakan penyebab sebagian besar insiden tersebut. Data ini menunjukkan seberapa sering pengguna diserang oleh malware yang menyebar melalui drive USB yang dapat dilepas, CD dan DVD, dan metode "offline" lainnya.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kaspersky mengklaim dalam laporan keamanannya, sebanyak 3.904.883 serangan berbasis web terdeteksi dan berhasil diblokir di Indonesia.

Jutaan Serangan Siber Masih Mampir ke Indonesia di Q4 2024, Segini yang Bisa Ditangani

<div id="m#msg-f:1821656208479482005" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/image0-2-380657106-341604708.jpeg" alt="Ilustrasi pengguna TikTok. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengguna TikTok. (Pexels)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821656208479482005-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Aplikasi media sosial TikTok berhenti berfungsi alias diblokir di Amerika Serikat sejak Sabtu (18/1) malam. Aplikasi ini juga bahkan menghilang dari toko aplikasi Apple dan Google sehubungan undang-undang yang mengharuskan penutupan aplikasi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015544593/mahasiswa-surabaya-wajib-tahu-pemkot-buka-beasiswa-beasiswa-pemuda-tangguh-ini-detailnya">Mahasiswa Surabaya Wajib Tahu, Pemkot Buka Beasiswa Beasiswa Pemuda Tangguh, Ini Detailnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya TikTok, dua aplikasi lain dari perusahaan sama yang menaungi TikTok juga turut diblokir di Amerika Serikat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden terpilih AS Donald Trump menyatakan pada hari Sabtu bahwa ia "kemungkinan besar" akan memberikan penangguhan larangan selama 90 hari setelah menjabat pada hari Senin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Janji Trump itu disebutkan TikTok dalam pemberitahuan kepada pengguna melalui aplikasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ByteDance, perusahaan asal China yang memiliki TikTok, mengumumkan kepada pengguna pada Sabtu malam bahwa aplikasi tersebut tidak lagi dapat digunakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di AS. Kami berharap Presiden Trump akan bekerja sama dengan kami untuk mengaktifkan kembali aplikasi ini setelah ia menjabat," tulis ByteDance, dikutip dari Reuters, Minggu (19/1)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain TikTok, aplikasi lain milik ByteDance seperti Capcut dan Lemon8 juga tidak tersedia di AS hingga Sabtu malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi TikTok saat ini tidak lagi berfungsi bagi sebagian besar pengguna, baik melalui aplikasi mobile maupun web di Amerika Serikat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TikTok sebelumnya telah memperingatkan bahwa layanannya akan dihentikan kecuali pemerintah AS memberikan jaminan kepada perusahaan teknologi seperti Apple dan Google bahwa mereka tidak akan menghadapi konsekuensi hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, undang-undang yang mewajibkan pemutusan hubungan TikTok dengan induknya di China telah ditegakkan oleh Mahkamah Agung AS pada Jumat lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TikTok kemudian diberi tenggat waktu hingga Minggu untuk mematuhi peraturan tersebut atau menutup operasinya di AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gedung Putih menyatakan bahwa tindakan TikTok tidak diperlukan sebelum pelantikan Trump.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak melihat alasan untuk mengambil langkah ini sebelum pemerintahan baru menjabat," kata sekretaris pers Karine Jean-Pierre.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengutuk langkah AS dan menyebutnya sebagai bentuk tekanan tidak adil terhadap TikTok. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Aplikasi media sosial TikTok berhenti berfungsi alias diblokir di wilayah Amerika Serikat sejak Sabtu (18/1) malam.

TikTok Bersama Capcut Diblokir di Amerika Serikat Bikin Tiongkok Meradang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/shutterstock_2182618747-1-3320064262.jpg" alt="Ilustrasi: STNK kendaraan bermotor. (Seva)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: STNK kendaraan bermotor. (Seva)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; STNK atau singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan bukan hanya sekadar selembar kertas. Tetapi salah satu bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu roda dua atau roda empat yang sehari-hari kita gunakan.</p> <p>Penting bagi setiap pengemudi untuk memastikan bahwa STNK mereka tidak terblokir, untuk menjaga legalitas dan keabsahan penggunaan kendaraan di jalan. Apalagi saat baru membeli kendaraan <em>second hand</em> atau bekas, sering diketahui bahwa STNK sudah diblokir.</p> <p>Terkadang juga, pemilik kendaraan dapat merasa cemas terkait kemungkinan pemblokiran STNK yang bisa disebabkan oleh tunggakan pajak atau pelanggaran lalu lintas.</p> <p>Atau memang pemilik lama kendaraan tersebut sudah melakukan pemblokiran sesaat sebelum kendaraan terjual.</p> <p>Pada dasarnya, STNK tidak dapat diblokir oleh pihak tertentu, kecuali dalam situasi spesifik yang melibatkan lembaga pemerintah terkait. Namun, jika Anda ingin mengecek informasi terkait STNK, Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara berikut.</p> <p><strong>Cek Online</strong></p> <p>Banyak pemerintah daerah menyediakan layanan online untuk mengecek informasi kendaraan, termasuk STNK secara daring atau online. Kunjungi situs web resmi instansi yang berwenang di wilayah anda, seperti Dinas Perhubungan atau Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).&nbsp;</p> <p>Di situs web tersebut, biasanya terdapat layanan untuk mengecek informasi kendaraan dengan memasukkan nomor polisi atau nomor rangka. Berikut adalah informasi mengenai situs web SAMSAT di beberapa wilayah.</p> <ol> <li>Untuk area DKI Jakarta, anda dapat mengunjungi website E-Samsat Jakarta. Pada menu yang ada, silakan masukkan nomor polisi kendaraan beserta informasi lain yang diminta.&nbsp;</li> <li>Di wilayah Jawa Barat, Informasi mengenai status pajak kendaraan dapat diakses melalui laman Bapenda Jabar.</li> <li>Bagi warga Jawa Timur, anda dapat mengakses informasi pajak kendaraan di situs Bapenda Jatim.</li> </ol> <p>Setelah Anda masuk ke halaman depan situs, harap masukkan nomor polisi, nomor mesin, dan seluruh informasi yang diminta dalam kolom yang tersedia. Setelah itu, klik tombol pencarian, dan hasilnya akan segera muncul pada layar Anda.</p> <p><strong>Datang Langsung ke Samsat Terdekat</strong></p> <p>Untuk mengecek apakah STNK diblokir, salah satu caranya adalah dengan datang langsung ke kantor Samsat terdekat.&nbsp;Di kantor Samsat, Anda dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap status STNK kendaraan.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Petugas di sana akan memberikan informasi terkait apakah STNK kendaraan tersebut dalam kondisi diblokir atau tidak.&nbsp;</p> <p>Penting untuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dokumen kendaraan lainnya, agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih lancar.&nbsp;</p> <p>Jika STNK kendaraan Anda diblokir, petugas Samsat akan memberikan informasi lebih lanjut terkait alasan pemblokiran dan prosedur yang perlu diikuti untuk mengatasi masalah tersebut.</p>

Penting bagi setiap pengemudi untuk memastikan bahwa STNK mereka tidak terblokir untuk menjaga legalitas dan keabsahan penggunaan kendaraan.

Ingin Memastikan STNK Kendaraan Sudah Diblokir Atau Belum? Ini Cara Gampang untuk Mengeceknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/IMG_20230922_0935002-2898770143.jpg" alt="Ilustrasi: Google Docs sempat tidak bisa diakses pada Jumat (22/9) pagi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Google Docs sempat tidak bisa diakses pada Jumat (22/9) pagi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Disebut-sebut sempat diblokir, Google Docs trending topic di aplikasi x bikin warganet keheranan.</p> <p>Google Docs yang merupakan platform dokumen berbasis online ini diduga telah diblokir sejak kemarin Kamis (21/9).</p> <p>Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan banyak orang. Kicauan terkait Google Docs menjadikannya trending ke lima di aplikasi x atau yang dulunya bernama twitter.</p> <p>Dalam beberapa kicauan terkait, tampak netizen membagikan berbagai postingan yang menunjukkan laman situs Google Docs tak bisa diakses dengan tulisan "Your connection is not private".</p> <p>Seperti tampak dibagikan oleh salah seorang warganet dengan nama akun @MrOngDedy yang dilansir <strong>JawaPos.com</strong> dari aplikasi x pada Jum'at (22/9).</p> <p>"Google Docs diblokir sama (beberapa) ISP di Indonesia," cuit akun @MrOngDedy.</p> <p>Menanggapi kicauan itu, sejumlah warganet berbondong-bondong ramai membalas postingan tersebut.</p> <p>"Kalau google docs diblokir, w kerja pake apa astaga," tulis salah seorang warganet yang menanggapi postingan tersebut.</p> <p>Hingga tulisan ini dibuat, kicauan terkait hal ini sudah mencapai tiga ratus ribu cuitan di aplikasi tersebut. Selain itu, salah seorang warganet lainnya juga turut membagikan video unggahan yang menampakkan Google Docs diblokir dengan tertera keterangan situs diblokir serta tampak adanya logo Kemenkominfo RI.</p> <p>"Google Docs diblokir jd internet positif di Indihome @IndiHomeCare ini gimana ceritanya woy? Org kerja gimana ini? mau bayar gaji gue lo?," cuit salah seorang warganet dengan nama akun @ShanoSenda</p> <p class="class-paragraph">Akun tersebut tampak mengulik sejumlah jalur untuk dapat mengakses Google Docs.</p>

Salah seorang warganet lainnya juga turut membagikan video unggahan yang menampakkan Google Docs diblokir.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diblokir

Berita Terkini