<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/FotoJet-4-2931802757.jpg" alt="Ilustrasi ASN 2023" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN 2023</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik mengalami pemberhentian sepanjang tahun 2025. Pemberhentian ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin berat, hingga pengunduran diri, meskipun kontrak kerja masih berlangsung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik mencatat bahwa ASN, baik dari kategori PNS maupun PPPK, mengalami pemberhentian sebanyak 397 orang selama tahun 2025. Kepala BKPSDM Gresik, Agung Endro Utomo, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut memiliki beragam penyebab. Beberapa ASN meninggal, ada yang pensiun, tidak sehat jasmani atau rohani, hingga dikenakan hukuman berat. Mantan Camat Gresik itu menambahkan bahwa kontrak kerja PPPK, misalnya, memiliki durasi maksimal lima tahun.&nbsp;"Kontrak ini masih berlangsung dan baru berakhir pada 2027, tetapi ada yang sudah pensiun," ucapnya. Agung juga mengakui bahwa ada ASN yang diberhentikan karena hukuman disiplin berat, dengan jumlah tiga orang dari PPPK. Meskipun ratusan pegawai mengalami pemberhentian hubungan kerja, pihaknya memastikan tidak ada pengganti melalui tenaga harian lepas (THL).&nbsp; Hal ini dikarenakan skema tersebut sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat. "Sementara berarti kosong, nanti kami usulkan ketika ada seleksi ASN untuk pengisian," ujarnya. Namun, pihaknya belum mengetahui apakah pada tahun 2026 akan ada seleksi CPNS. Melihat kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Gresik, pengajuan akan dilakukan ketika pemerintah pusat membuka seleksi. Grafis Pemberhentian Hubungan Kerja ASN Gresik Meninggal: 32 Atas permintaan: 3 Tidak sehat jasmani, rohani, uzur: 2 Pemberhentian PPPK (pensiun saat kontrak masih berlangsung): 17 Pemberhentian tidak hormat: 3 (PPPK) Pemberhentian dengan hormat: 1 Pemberhentian karena tindak pidana: 2 Total: 397 ASN Sumber: BKPSDM Gresik. (*)

Pemberhentian ASN di Pemkab Gresik melibatkan 397 orang dengan berbagai alasan, termasuk pelanggaran disiplin dan pensiun.

 397 ASN di Lingkungan Pemkab Gresik Diberhentikan selama 2025, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ARISAN.jpg" alt="Ilustrasi penipuan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya buka suara soal kasus hukum yang menjerat Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Devy Indriany, yang kini tengah menjalani proses hukum di Polrestabes Surabaya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, pihaknya telah menerima surat resmi dari kepolisian mengenai status penahanan Devy. "Pihak kami telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai penahanan yang bersangkutan dari Polrestabes Surabaya," ujar Chaidir, Senin (20/10). Surat yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Nomor B/2803/VII/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 24 Juli 2025 serta Surat Perintah Penahanan Nomor SPRiNT-HAN/277/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 17 Juli 2025. Dalam surat tersebut, Devy Indriany tercatat sebagai Sekretaris Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan NIP/NRK 197212161996032003 / 119327. <h2>Sesuai UU ASN, Devy Diberhentikan Sementara</h2> Chaidir menegaskan bahwa langkah pemberhentian sementara telah diambil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 53 ayat (2). "Aturan jelas menyebutkan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa wajib dikenakan pemberhentian sementara guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan," terang Chaidir. Ia menjelaskan, Wali Kota Jakarta Selatan telah melaporkan status penahanan Devy kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Gubernur DKI Jakarta, melalui surat Nomor e-0115/KG.06.02 tanggal 24 Juli 2025. "Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui surat Nomor e-0115/KG.06.02 tanggal 24 Juli 2025 tentang Laporan Penahanan dan Penetapan Status Pegawai Negeri Sipil," tegasnya. Berdasarkan laporan itu, Devy telah diberhentikan sementara dengan hak-hak kepegawaian yang diatur sesuai ketentuan hingga ada putusan hukum inkracht. BKD juga terus melakukan koordinasi dan pelaporan berkala jika ada perkembangan masa penahanan atau tahapan hukum lainnya. "Pemprov DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengambil langkah lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Chaidir. Kasus hukum yang menjerat Devy Indriany bermula dari dugaan penipuan proyek penunjukan langsung (PL) terkait pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kipas angin. Dalam modusnya, Devy diduga menjanjikan keuntungan antara 4 hingga 7 persen dengan janji pengembalian modal dalam 1&ndash;2 bulan. Namun, dari 10 proyek yang dijanjikan, hanya 7 yang benar-benar menghasilkan keuntungan. Akibat ulah tersebut, korban bernama Galih Kusumawati mengaku merugi hingga Rp7,7 miliar, karena proyek yang dijanjikan ternyata fiktif. Kini, Devy Indriany didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan proses persidangan masih terus berjalan di Surabaya.

Kasus hukum ASN Devy Indriany terkait penipuan proyek fiktif, korban rugi Rp7,7 miliar, proses hukum di Surabaya.

ASN DKI Jakarta Terjerat Kasus Penipuan Rp 7,7 Miliar, Pemprov Pastikan Sudah Diberhentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/9YnDzRxQFTX9YdmfyQCZNe0QEqPEbNXrLaxKHzGI-1132109881.jpg" alt="Shin Tae-yong siap berikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Dok. PSSI)" width="100%">
<figcaption>Shin Tae-yong siap berikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Dok. PSSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Jagat media sepak bola Indonesia dihebohkan dengan isu pemecatan pelatih yang santer diberikan kepada juru taktik Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjadi trending topik pada Minggu (5/1) malam seusai salah satu Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memberikan pernyataan di akun media sosialnya. "Terima kasih STY atas kerjasamanya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia", tulis Instagram Khairul Anwar. Sebelum tersiar kabar ini, media Italia sempat lebih dahulu menghebohkan isu Erick Thohir melakukan pergantian pelatih Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Pada pemberitaannya media Italia tersebut menyebut kritikan dan memberikan opsi pelatih Eropa untuk menangani Timnas Merah Putih menggantikan STY. Banyak yang berspekulasi nasib STY berada di ujung tanduk setelah dua kabar itu berhembus.&nbsp;Sebenarnya keputusan PSSI sudah tepat terkait Shin Tae-yong atau justru menyebabkan blunder di kemudian hari? Jika merujuk pada awal kedatangan STY, Timnas Indonesia dalam keadaan kacau dengan rentetan hasil minor. Bahkan terdapat isu indikasi pemain titipan di tubuh Timnas. Pada akhir 2019 STY mendapat amanah dari Ketum PSSI sebelumnya dengan menandatangani perjanjian masa bakti selama 4 musim.&nbsp; Musim pertama STY dibilang sangat berat, pada awal kedatangannya di Timnas Indonesia mendapat berbagai macam cobaan seperti kepastian jadwal kompetisi dan wabah covid-19. STY mampu melalui cobaan itu bersama tim kepelatihannya. Kebangkitan Timnas ketika STY mampu membawa Indonesia melaju ke babak final Piala AFF 2020 di Singapura, meski kalah pelatih berwarganegaraan Korea Selatan itu mengorbitkan banyak nama muda baru. Keberadaan pemain seperti Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, Yance dan Yakob Sayuri saat ini berkat andil STY selama menukangi Timnas Indonesia. Pratama Arhan dahulu hanya sebatas pemain lokal dan kurang pengalaman, kepercayaan STY terhadapnya membuahkan hasil dengan selalu tampil regulernya di PSIS kala itu. Timnas Indonesia era STY mampu pecahkan rekor yaitu lolos ke Ronde ke-3 Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia setelah lolos bersama Irak pada ronde sebelumnya. Dikutip dari pernyataan Bung Ropan melalui Youtubenya (5/1), pembahasan pendepakan STY sudah berlangsung cukup panjang, namun pengamat bola satu ini memilih menutup diri. "Kami sedang evaluasi STY, dan sedang mempertimbangkan pelatih dari Eropa", ucap dia. Bung Ropan mendapat informasi dari seorang rekan yang saat itu bertemu dengan salah satu Exco PSSI Yunus Nusi. Erick Thohir selaku Ketum PSSI diharapkan segera memutuskan secepatnya agar tidak membentuk opini dan spekulasi lain. Apapun yang terjadi siapapun pelatihnya Bung Ropan tetap akan dukung Timnas. &nbsp; &nbsp;

Jagat media sepak bola Indonesia dihebohkan dengan isu pemecatan pelatih yang santer diberikan kepada juru taktik Timnas Indonesia.

Jasa Shin Tae-yong hingga Rumor Tak Lagi Menukangi Timnas Indonesia, Sudah Bulatkah Keputusan Federasi?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/IMG-20231229-WA0001-1518414825.jpg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan depan) berbincang di sela kegiatan shalawatan di Surabaya, Kamis malam (28/12/2023). ANTARA/Hanif Nashrullah" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan depan) berbincang di sela kegiatan shalawatan di Surabaya, Kamis malam (28/12/2023). ANTARA/Hanif Nashrullah</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; KH Marzuki Mustamar dikabarkan telah resmi diberhentikan dari jabatannya, sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Pemberhentian tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023, yang diterbitkan pada 16 Desember 2023 lalu. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Dipecatnya pengasuh&nbsp;Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang itu, menuai ragam opini publik. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal ini dilatarbelakangi kepentingan politik di antara para petinggi NU di Jatim. Bahkan, tagar #savekyaimarzuki dan #SaveNahdlatulUlama mengudara di jajaran trending sosial media X pada hari ini, Jumat (29/12). Menjawab keresahan itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, akhirnya buka suara memberikan kejelasan. Ia mengatakan bahwa KH Marzuki dipecat bukan lantaran urusan politik seperti yang disiarkan sosial media. Lain dari itu, ia mengungkapkan bahwa ada masalah internal di kalangan pengurus, yang memang tidak semua harus dijelaskan ke publik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013667008/sambangi-kiai-cholil-asad-anies-cak-imin-yakin-nu-pantura-hingga-jakarta-solid-dukung-amin">Sambangi Kiai Cholil As'ad, Anies-Cak Imin Yakin NU Pantura hingga Jakarta Solid Dukung AMIN</a> &ldquo;Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik,&rdquo; kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, dilansir dari Antara, Jumat (29/12). Adapun salah satu yang disebutkan, adalah karena KH Marzuki dinilai tak mampu menjalankan amanahnya dengan baik sebagai Ketua PWNU Jatim. Hal tersebut merujuk pada beberapa perkara di internal NU, utamanya di Pengurus Cabang NU Kabupaten Jombang yang sampai saat ini terus gagal diselesaikan di era kepemimpinan KH Marzuki. "Di Pengurus Cabang NU Kabupaten Jombang itu penyelesaiannya berlarut-larut sampai ke pengadilan karena PWNU tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita melihat tanggung jawab yang kurang dari PWNU Jatim,&rdquo; jelasnya. Mengekor pada keputusan tersebut, saat ini PWNU tengah menyusun mekanisme pemilihan ketua baru PWNU Jatim yang sudah ditanggalkan KH Marzuki. &ldquo;Kita tetap menghargai dan menghormat semua pengabdian yang telah diberikan KH Marzuki Mustamar selama menjabat Ketua PWNU Jatim. Penggantinya nanti akan melalui rapat pleno Syuriah dan Tanfdidyah PWNU Jatim,"&nbsp;terangnya. &nbsp;***

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, memberikan kejelasan terkait pemberhentian KH Marzuki Mustamar.

KH Marzuki Mustamar Dipecat dari Ketua PWNU Jatim, Gus Ipul Beber Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/OR-Sergio-Alexandre-PSIS-1-angger.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-PSIS Semarang memberhentikan pelatih Sergio Alexandre usai kekalahan PSIS saat bertandang ke kandang Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia 2022/ 2023. Laga yang berkesudahan dengan skor 0-1 itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa (23/8).  CEO PSIS Semarang A.S.Sukawijaya dalam siaran pers di Semarang, Rabu (24/8), mengatakan, kepelatihan Sergio Alexandre di PSIS selama enam pertandingan awal Liga 1 Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. "Sergio Alexandre resmi diberhentikan sebagai pelatih PSIS akibat hasil buruk yang dialami tim," katanya.  Menurut dia, keputusan yang didasarkan hasil evaluasi manajemen itu dilakukan demi kebaikan klub yang berkandang di Stadion Jatidiri, Semarang, tersebut. Selepas kepergian pelatih asal Brasil itu, kata dia, PSIS akan ditangani oleh pelatih sementara Achmad Resal. "Sambil mencari pelatih baru, tim akan ditangani 'coach' Achmad Resal bersama staf," katanya.  PSIS Semarang sendiri saat ini menempati peringkat 11 pada klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2022/ 2023 dengan 7 poin.  Tim kebanggaan warga Ibu Kota Jawa Tengah tersebut sudah menelan tiga kekalahan, dua hasil seri, dan sekali menang hingga pekan keenam kompetisi.  Hasil yang jauh dari harapan dari para suporter PSIS. Sebelum Liga 1 musim ini bergulir, tim yang identik dengan warna biru tersebut digadang-gadang bakal bersaing di papan atas klasemen. Itu karena, mereka melakukan gerak cepat merekrut sejumlah pemain bintang dari klub-klub Liga 1 lainnya.  Mereka adalah striker Carlor Fortes yang di Liga 1 musim lalu mencetak 20 gol dari 31 laga bersama Arema FC. Pemain asal Portugal itu tampak menjanjikan pada turnamen pramusim Piala Presiden dengan membuat 5 gol dari 6 laga bersama PSIS. Sayang, cedera menghantamnya, sehingga dia belum bisa diturunkan di Liga 1 musim ini.  Rekrutan anyar PSIS lainnya yang sempat menyita perhatian adalah duo eks Persebaya, Taisei Marukawa dan Ali Sesay. Marukawa adalah pemain terbaik Liga 1 musim lalu, sedangkan Sesay adalah bek tengah yang ketangguhannya teruji bersama Persebaya musim lalu. (*)    &nbsp;  &nbsp;

PSIS Pecat Sergio Alexandre usai Kalah dari Persebaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPAI-Yesika-1.jpg" alt="Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). (Yesika/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). (Yesika/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pernyataan kontroversial Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty tentang perempuan bisa hamil bila berenang bersama dengan laki-laki akhirnya berujung pada pemberhentian secara tidak hormat.  "Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik, KPAI telah menyampaikan surat kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari SH dari jabatannya sebagai anggota KPAI," bunyi salah satu bagian dari siaran pers KPAI yang ditandatangani Ketua Susanto yang diterima di Jakarta, Kamis (23/4), seperti dikutip dari Antara.  Pemberhentian secara tidak hormat tersebut tidak seketika dilakukan. Sebelumnya, KPAI telah membentuk Dewan Etik yang beranggotakan I Gede Palguna, Yosep Adi Prasetyo, dan Menanti Wahyurini untuk menilai pernyataan kontroversial Sitti sebelumnya. Menurut siaran pers tersebut, Dewan Etik telah mengeluarkan keputusan Nomor 01/DE/KPAI/III/2020 yang ditindaklanjuti dengan rapat pleno KPAI yang dihadiri sembilan Komisioner KPAI pada 17 Maret 2020.  Dalam rapat pleno tersebut, delapan Komisioner menerima rekomendasi Dewan Etik dan meminta kepada Sitti untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau KPAI akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan secara tidak hormat.  Dalam rapat pleno tersebut, Sitti meminta waktu untuk berpikir dan delapan Komisioner lainnnya memberikan waktu hingga Senin, 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB. Namun hingga waktu yang disepakati, KPAI tidak menerima surat pengunduran diri dari Sitti sehingga KPAI memutuskan mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Presiden.  Keputusan tersebut merujuk pada Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyebutkan "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri".  Pasal 23 Peraturan tersebut menyebutkan "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. melanggar kode etik KPAI. (*)

Pernyataan Hamil di Kolam Renang Berbuntut Pemberhentian Anggota KPAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KETUA-KPU-DIJ-Hamdan.jpg" alt="Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan (Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan (Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogjakarta, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ), R Moeh. Nufrianto Aris Munandar diberhentikan lantaran melakukan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Ngampilan, Kota Jogjakarta. Pemberhentian tersebut sesuai dengan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.  Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIJ mengatakan, peristiwa tindakan asusila itu terjadi pada April 2018 silam. Dilaporkan ke KPU <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">Kota Jogjakarta</a> di Desember pada tahun yang sama, kemudian Januari 2019 pihaknya baru mendapatkan laporan.  "Kami harus gerak cepat atas informasi itu. Kami klarifikasi dengan mengundang semua pihak terkait. Yang bersangkutan ada dugaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">pelanggaran kode etik</a> dan kami sendiri memang yang mengadu (ke DKPP)," katanya, saat ditemui di kantornya, Kamis (11/4).  Korban yang merupakan anggota PPK Kecamatan Ngampilan berinisial EP. Peristiwa tindakan asusila terjadi saat keduanya usai menghadiri <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">acara Bimbingan Teknis</a> (Bimtek). Keduanya berada dalam 1 mobil saat perjalanan pulang. "Kejadian (asusila) lebih dari sekali," kata Hamdan.  Atas pelaporan yang dilakukan KPU DIJ ke DKPP, telah diputuskan bahwa Nurfianto terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f juncto Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 15 huruf a dan d Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">perilaku penyelenggara pemilu</a>. Yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU Kota Jogjakarta.  "Putusan pada tanggal 10 (April) kemarin. Tapi sebelum putusan itu sekitar 2 Minggu lalu, yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara," kata Hamdan.  Sedangkan untuk pihak perempuan saat ini masih menjadi anggota <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/tps-padat-pengguna-formulir-a5-di-jogja-dialihkan/">PPK Kecamatan Ngampilan.</a> Mengenai kondisinya seperti apa, ia pun tak mengetahui secara detail. "Kami tidak (melaporkan) ke polisi, tapi sebatas ke DKPP," pungkasnya.

Berbuat Asusila, Komisioner KPU Kota Jogjakarta Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/presiden-pks-diberhentikan-dari-anggota-dpr_m_122467.jpeg" alt="Sohibul Iman" width="100%">
<figcaption>Sohibul Iman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberihentikan Mohamad Sohibul Iman sebagai anggota DPR. Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini membenarkan informasi tersebut. Menurut dia penghentian tersebut atas keinginan Sohibul, karena ingin berkonsentrasi mengurus partai. "Iya Pak Sohibul Iman mengundurkan diri dari DPR agar lebih fokus mengurus partai," ujar Jazuli kepada JawaPos.com, Senin (10/4). Sekadar informasi surat yang diterima awak media tertanggal 7 April 2017 tertulis, DPP PKS memberhentikan Sohibul Iman dari anggota DPR. Surat usulan dari DPP PKS juga telah tandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto. Surat tersebut diketahui ditujukan ke pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini diketahui Sohibul sebagai Presiden PKS dan tercatat anggota Komisi X DPR periode 2014-2019. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, Sohibul berasal dari Dapil Jawa Barat XI, dan caleg suara terbanyak di bawahnya ada nama Anang Syafrudin. (cr2/JPG)

Presiden PKS Diberhentikan dari Anggota DPR

diberhentikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diberhentikan

Berita Terkini