<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/5-JUDI-ONLINE-JPC-3500736466.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 602 ribu warga Jakarta tercatat pernah atau sedang terlibat dalam aktivitas judi online, dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Temuan ini menjadi sorotan serius Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung, yang sepakat memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanganan praktik judi online. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, judi online menjadi tantangan serius di era digital yang harus dihadapi bersama. "Indonesia sedang menghadapi shock culture paling berat di era digital ini. Judi online ini bukan soal kita tidak siap dengan teknologi, tapi karena jalur dan aksesnya terlalu banyak. Ini yang perlu kita tangani bersama," ujar Rano di Pameran Kinerja dan Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI Tahun 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/10). Rano menekankan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi masyarakat agar menjauhi judi online. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penerima bantuan sosial agar dana publik tidak disalahgunakan. "Kami harus memastikan bansos seperti KJP, KJMU, dan BPJS benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk judi online," imbuhnya. <h2>Mayoritas Pelaku Laki-laki Usia Produktif</h2> Sementara itu, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengungkapkan, judi online bukan sekadar permainan, tetapi jebakan digital yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebanyak 98 persen diantaranya dilakukan oleh pria.&nbsp; "Data kami menunjukkan hampir 98 persen pelaku judi online adalah laki-laki, dengan rentang usia 28&ndash;50 tahun. Ini bukan permainan, tapi perangkap yang betul-betul menyengsarakan," paparnya. Asep menambahkan, Kejaksaan Agung tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi bagi mereka yang terjerat judi online. "Dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kami mendorong pendekatan yang lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus kembali," imbuhnya. Pemprov DKI dan Kejagung sepakat bahwa penanganan judi online membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Mulai dari edukasi, pengawasan transaksi, hingga penegakan hukum. Langkah-langkah konkret akan difokuskan pada pengawasan keuangan digital, literasi masyarakat tentang bahaya judi online, serta peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penerima bantuan sosial.

Fenomena judi online di Jakarta semakin memprihatinkan, Pemprov DKI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi untuk pencegahan.

602 Ribu Warga Jakarta Terlibat Judi Online dengan Transaksi Rp 3,12 Triliun, Penerima Bansos Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/nFWnRf8rMEOOxGhDXmN7v9j0d955QbK5UfTazymd-1-1244748607.jpg" alt="Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kegiatan tambang nikel di Raja Ampat terus menjadi sorotan. Pemerintah memetakan ada empat perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Salah satunya adalah PT Gag Nikel (GN). Perusahaan yang menambang di pulau Gag tersebut, saat ini selain dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), juga masuk dalam radar pengawasan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).&nbsp; Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan Kemenhut telah melakukan pengumpulan data dan informasi (puldasi). Upaya itu akan dilanjutkan dengan pengawasan kepada dua perusahaan yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) mengoperasikan tambang di kawasan hutan Raja Ampat. Kedua perusahaan itu adalah PT GN dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM).&nbsp; Berdasarkan data resmi dari Ditjen Gakkum Kehutanan Kemenhut, sebelumnya pada 27 Mei sampai 2 Juni Tim Gakkum Kehutanan melakukan puldasi di lapangan untuk menindaklanjuti isu lingkungan di Raja Ampat. Hasilnya, diketahui terdapat tiga perusahaan yang terindikasi mengoperasikan tambang di kawasan hutan wilayah Kabupaten Raja Ampat. Ketiganya adalah PT GN dan PT KSM yang telah memiliki PPKH. Kemudian ada PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) yang belum memiliki PPKH. Saat ini PT MRP masih dalam tahap eksplorasi. Berdasarkan hasil puldasi tersebut, terhadap dua perusahaan yaitu PT. GN dan PT. KSM yang memiliki PPKH akan dilakukan pengawasan kehutanan. Tujuannya untuk mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap kewajiban dan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. Mulai dari teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, sampai pencabutan izin sesuai skala pelanggarannya. Bahkan dari kegiatan pengawasan dapat direkomendasikan untuk diterapkan instrumen penegakan hukum pidana dan gugatan perdata. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara terhadap PT MRP, tim di lapangan pada tanggal 4 Juni lalu telah menerbitkan Surat Tugas Kepala Balai Gakkum Kehutanan Maluku Papua untuk dilakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket).&nbsp; Diawali dengan pemanggilan kepada perwakilan PT. MRP untuk diminta klarifikasi terkait indikasi melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Klarifikasi akan dilakukan secepatnya pada minggu ini di Kantor Pos Gakkum Kehutanan Sorong. Dalam keterangan resminya, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa Kemenhut berkomitmen kuat melindungi kawasan Raja Ampat dari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. "Raja Ampat merupakan wilayah dengan nilai ekologis dan nilai budaya yang tinggi untuk itu perlu kita jaga dan lindungi bersama," kata Dwi dalam keterangannya Senin (9/6) malam. Dia menyampaikan bahwa Menhut Raja Juli Antoni telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Kemenhut untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat atas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang berada di wilayah tersebut. "Kami akan segera melakukan pengawasan dan langkah-langkah hukum yang terukur, melalui tiga instrumen hukum. Yaitu administratif, pidana dan perdata," jelasnya. Langkah awal yang mereka lakukan adalah penerapan instrumen hukum administratif melalui kegiatan pengawasan kehutanan. Kemudian secara paralel mereka juga terus mengumpulkan bukti-bukti melalui kegiatan Pulbaket untuk menyiapkan langkah instrumen hukum lainnya. Sementara itu Dirjen Planologi Kemenhut Ade Triaji Kusumah juga telah menyampaikan adanya dua Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang telah diterbitkan di wilayah Raja Ampat.&nbsp;Masing-masing pada tahun 2020 dan tahun 2022. Keduanya dikeluarkan berdasarkan perizinan di sektor pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Persetujuan Lingkungan (AMDAL) yang berlaku saat itu. "Intinya, untuk &nbsp;PPKH yang baru dihentikan, dan PPKH yang lama dievaluasi dan awasi ketat," ujar Ade Triaji Kusumah. Dia juga mengapresiasi atensi tinggi dan dukungan publik dalam memainkan peran kontrol sosial. Dengan tujuan untuk menyelamatkan ekosistem sumber daya alam di kawasan-kawasan hutan Indonesia termasuk di wilayah Raja Ampat.&nbsp;

Kemenhut awasi aktivitas tambang nikel di Raja Ampat untuk melindungi lingkungan dan memastikan kepatuhan hukum perusahaan.

Tak Hanya Diawasi KLH, Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Juga Masuk Radar Kemenhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/pendataan-pendatang-surabaya-1653592055.jpg" alt="Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)" width="100%">
<figcaption>Petugas mendata para pendatang yang masuk ke Kota Surabaya. (Kecamatan Sawahan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya mulai memperketat pengawasan terhadap arus urbanisasi yang biasanya meningkat usai Lebaran. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pendataan warga pendatang yang baru tiba di Kota Pahlawan, terutama mereka yang tidak memiliki identitas atau pekerjaan tetap. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan bahwa proses pendataan sudah dimulai sejak Senin (7/4). &ldquo;Biasanya setelah Lebaran banyak warga yang kembali dari kampung, dan sebagian membawa saudara atau kerabat untuk ikut tinggal di Surabaya,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com.&nbsp; Pendataan dilakukan oleh petugas kelurahan bersama RT dan RW setempat. Mereka diminta untuk mengidentifikasi siapa saja penduduk baru yang menetap di wilayahnya. &ldquo;RT dan RW adalah pihak yang paling tahu kondisi warganya. Jadi mereka yang kami andalkan dalam proses ini,&rdquo; jelas Eddy. Penduduk yang bukan pemilik KTP Surabaya, namun tinggal sementara atau menetap, tetap wajib tercatat dalam sistem. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen. Eddy menegaskan, pendataan ini bukan sekadar mencatat jumlah, tetapi juga menilai kualitas penduduk nonpermanen. &ldquo;Apakah mereka punya pekerjaan tetap? Apakah punya keterampilan? Karena kalau tidak, bisa jadi beban sosial bagi kota,&rdquo; tegasnya. Surabaya selama ini memberikan banyak fasilitas kepada warganya, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan gratis hingga bantuan sosial. Maka, masuknya warga baru perlu dikontrol agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih jauh, Pemkot juga menekankan pentingnya data penduduk untuk menyusun kebutuhan logistik kota. "Kalau jumlah penduduk tidak tercatat dengan baik, bisa berpengaruh pada stok pangan dan pelayanan publik lainnya," kata Eddy. Mereka yang tidak melapor atau tidak memiliki identitas yang jelas bisa menjadi perhatian Satpol PP dan Dinas Sosial. &ldquo;Kalau ditemukan gelandangan, atau warga yang tidak jelas pekerjaan dan tempat tinggalnya, bisa kami pulangkan ke daerah asalnya,&rdquo; ujarnya. (*) Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan sosial akibat urbanisasi yang tak terkendali. &ldquo;Kami tidak melarang orang datang ke Surabaya. Tapi kami ingin memastikan mereka datang dengan tujuan jelas, punya pekerjaan, keterampilan, dan tempat tinggal yang layak,&rdquo; tutur Eddy. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 416px; top: 151px;">&nbsp;</div>

Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan arus urbanisasi pasca Lebaran dengan melakukan pendataan warga pendatang.

Urbanisasi Diawasi Ketat, Pendatang Tak Jelas ke Surabaya Bisa Dipulangkan!

diawasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diawasi

Berita Terkini

602 Ribu Warga Jakarta Terlibat Judi Online dengan Transaksi Rp 3,12 Triliun, Penerima Bansos Diawasi

Tak Hanya Diawasi KLH, Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Juga Masuk Radar Kemenhut

Urbanisasi Diawasi Ketat, Pendatang Tak Jelas ke Surabaya Bisa Dipulangkan!

Download Aplikasi JawaPos.com