<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Dst0z6us8gwkTN77X0rX20oEkyfKRXzJfGsczCOz-3452204246.jpg" alt="Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI mengungkap dugaan markup anggaran yang dilakukan sejumlah dinas. Anggaran itu diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2025. Justin meminta agar Pemprov DKI lebih bijak dalam menggunakan uang rakyat. Ia mengingatkan pentingnya empati di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. &ldquo;Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan, bisa juga menyakiti hati masyarakat,&rdquo; ujar Justin. <h2>Harga Proyektor di Pasaran Rp50 Juta, Dianggarkan hingga Rp 214 Juta</h2> Dalam rapat pembahasan APBD-P 2025 di Komisi E, Justin menyebut harga satu unit LCD projector untuk Museum Kebaharian dianggarkan mencapai Rp 158 juta hingga Rp 214 juta. Padahal menurut dia, harga di pasaran hanya sekitar Rp 50 jutaan. &ldquo;Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuannya Rp 158 juta sampai Rp 214 juta dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang paling mahal sekitar Rp 50 jutaan,&rdquo; ujar Justin. <h3>Server Rp 1,7 Miliar, Harga Pasar Rp 300 Juta?</h3> Tak hanya itu, Justin juga menyoroti rencana pembelian 3 unit server oleh Dinas Perpustakaan seharga Rp 1,7 miliar per unit. Padahal, menurutnya, harga dengan spesifikasi serupa hanya berkisar Rp 300 juta di pasaran. &ldquo;Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing Rp1,7 miliar. Setelah dicek, itu kisarannya Rp 300 juta, bukan Rp 1,7 miliar,&rdquo; ucapnya. <h3>Lampu LED Rp 15 Juta, Padahal Umumnya Cuma Rp 3 Juta</h3> Dugaan penggelembungan anggaran juga terjadi pada pembelian lampu LED oleh Dinas Kebudayaan. Harga satuannya dianggarkan Rp 15 juta, sementara harga di pasaran hanya Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. &ldquo;Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Tapi ini alokasinya Rp15 juta,&rdquo; katanya. <h3>TV dan Proyektor di Ruangan Sama, Dinilai Pemborosan</h3> Justin bahkan menampilkan foto dari ruang perpustakaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang menunjukkan keberadaan TV dan proyektor di satu ruangan. Ia mempertanyakan efisiensi penggunaan alat tersebut. &ldquo;Ini saya ambil gambar dari ruangan perpustakaan di TIM. Proyektornya ada, TV-nya juga ada. Berlebihan juga. Ini sebenarnya mau pakai TV atau mau pakai proyektor?,&rdquo; sindirnya.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengungkap dugaan markup anggaran dinas dalam APBD-P 2025.

Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta! PSI Bongkar Sejumlah Pemborosan Anggaran di Usulan APBDP DKI Jakarta, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/hN6qaVheFrBQJpxlb3qzQtHV7mf7cj10XHBipvf2-1-2566545020.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (kanan) bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung (kiri) di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/7/2025). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (kanan) bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung (kiri) di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/7/2025). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/7). Pertemuan itu membahas sejumlah program kerja sama antar kedua daerah.&nbsp; dalam kesempatan itu, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta akan membangun sejumlah fasilitas di wilayah Kota Bekasi.&nbsp;"Contohnya adalah yang berkaitan dengan park and ride, hal yang berkaitan dengan flyover, dan lain-lain," ujar Pramono. Saat ini, lanjut Pramono, Pemprov DKI Jakarta dan Kota Bekasi telah membentuk tim untuk membahas lebih lanjut kerja sama pembangunan tersebut. &nbsp; "Kami telah menunjuk tim untuk itu masing-masing dari Bekasi maupun dari Jakarta. Jadi untuk hal-hal yang bersifat operasional menyangkut kehidupan mobilitas dan sebagainya," jelas mantan Sekretaris Kabbinet itu.&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan, dia dan Pramono telah sepakat akan membangun dua flyover (FO) di Pasar Bantargebang dan Kemang Pratama.&nbsp;&nbsp; Selain itu, lanjut Tri, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun dua rusun di wilayah Kota Bekasi. Rusun itu akan mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD), terintegrasi dengan pasar dan park and ride.&nbsp; "Udah, kan tadi udah dijanjikan, beliau (Pramono) sudah sepakat. Ada dua flyover dan ada dua rusun yang akan kita bangun di Stasiun Bekasi dan juga di Stasiun Cakung," jelas Tri di Balai Kota Jakarta. Politikus PDIP itu menyebut, seluruh anggaran pembangunan akan menggunakan APBD DKI Jakarta. Anggaran itu rencananya akan dialokasikan pada APBD 2026.&nbsp; "Tadi udah kita bikin skenario kan, mungkin 2026 kita dapet pembebasan lahan, nanti 2027 kegiatan fisiknya," jelasnya. Untuk diketahui, selain masalah pembangunan, juga disepakati terkait perpanjangan penggunaan TPST Bantargebang yang akan berakhir pada 2026. Serta kerja sama antara Perumda PAM Jaya untuk menyediakan pasokan air untuk Perumda Tirta Patriot.

Wali Kota Bekasi dan Gubernur Jakarta sepakat membangun flyover dan rusun untuk meningkatkan infrastruktur di Kota Bekasi.

Jakarta Akan Bangun Dua Rusun Berkonsep TOD dan Flyover di Kota Bekasi, Dianggarkan Mulai 2026 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/pembangunan-tanggul-besar-di-teluk-Jakarta-599477636.jpg" alt="Tanggul Pantai Muara Baru. (Kementerian PU)" width="100%">
<figcaption>Tanggul Pantai Muara Baru. (Kementerian PU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berupaya merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tanggul Pantai Utara (Pantura) Jawa.&nbsp; Dody menargetkan anggaran untuk pembangunan tanggul pantura bisa dialokasikan pada APBN perubahan 2025 atau setidaknya tahun depan. Dody menuturkan, Presiden Prabowo beberapa hari lalu di hadapan publik menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Sebagai upaya sistemik dan terintegrasi dalam melindungi wilayah pesisir dari Jakarta hingga Semarang, termasuk Demak. &ldquo;Karena kalau kita bicara rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang, tetapi sepanjang pantai utara dengan prioritas Jakarta dan Semarang. Kalau bicara Semarang otomatis Demak, Jepara, dan Rembang menjadi satu bagian,&rdquo; ujarnya. Meski begitu, perlu diakui bahwa ada keterbatasan anggaran negara. Tahun ini pemerintah baru memiliki anggaran terbatas untuk Jawa Tengah. "Tapi kita sama-sama perjuangkan agar pada pembahasan anggaran perubahan atau di tahun-tahun berikutnya, kebutuhan-kebutuhan warga bisa lebih mencukupi," ujarnya. Menurut dia, pembangunan fisik seperti tanggul laut Giant Sea Wall yang sudah disampaikan Presiden Prabowo merupakan upaya pemerintah. Sebab, proyek Giant Sea Wall menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.&nbsp; "Insya Allah itu akan terlaksana. Insya Allah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," ujarnya.&nbsp; Menurut Dody, perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan rob pantai utara Jawa terbukti cukup besar. Bahkan, sudah dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.&nbsp; "Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Prabowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik," terangnya. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa dari Jakarta sampai Semarang, termasuk Demak. "Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan Giant Sea Wall di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan," tegasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri PU Dody Hanggodo targetkan anggaran pembangunan tanggul Pantura dalam APBN Perubahan 2025 untuk melindungi pesisir dari ancaman rob

Cegah Banjir Rob di Utara Jawa, Upayakan Tanggul Pantura Dianggarkan dalam APBNP 2025 atau APBN Tahun Depan

Dianggarkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dianggarkan

Berita Terkini

Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta! PSI Bongkar Sejumlah Pemborosan Anggaran di Usulan APBDP DKI Jakarta, Ini Daftarnya

Jakarta Akan Bangun Dua Rusun Berkonsep TOD dan Flyover di Kota Bekasi, Dianggarkan Mulai 2026

Cegah Banjir Rob di Utara Jawa, Upayakan Tanggul Pantura Dianggarkan dalam APBNP 2025 atau APBN Tahun Depan

Download Aplikasi JawaPos.com